TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
MODEL KEMITRAAN.
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA DAN PENDAPATAN ABDUL SALAM DIREKTORAT PENGAWASAN BPR BANK INDONESIA Dipaparkan pada Rapat.
MODEL HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
OLEH: Fitria Dina Riana, SP, MP
Lanjutan bab 3……………… Pertemuan 5.
REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)
UU PASAR MODAL & PERATURAN LAINYA PERTEMUAN 1 Matakuliah: F Aturan Pasar Modal Tahun: 2009.
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Pengembangan Inkubator Bisnis Dalam Membantu Pelaku Usaha Baru
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
SOSIALISASI IZIN USAHA TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN
STRATEGI OPTIMALISASI ASET
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Rancangan Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi
ISU-ISU PRIORITAS DI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
2 PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
TANTANGAN DAN HAMBATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM DI DAERAH   Dr. H. Suroto, S.E., M.M. Aktivis dan.
PERAN APIP DALAM UU 23 TAHUN 2014 DAN UU 30 TAHUN 2014
RUU versi DPR RUU versi KLHK
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
ETIKA & HUKUM JASA KONSTRUKSI Hukum (negara modern) = peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara, perjanjian dan hakim. Konstitusi/UUD.
Pertemuan X KEMITRAAN USAHA.
SEKRETARIS SECRET (Bahasa Inggris) SECRETUM (Bahasa Latin) = Rahasia
NASABAH SWAMITRA MITRA USAHA GUNUNG TERANG
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
BENTUK KEGIATAN KESMAVET
Pembiayaan UMKM Oleh Bank
KEMITRAAN DALAM AGRIBISNIS
Matakuliah : F Aturan Pasar Modal
PERATURAN PERUSAHAAN PENGERTIAN :
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL
RAMBU-RAMBU PENGEMBANGAN RKS SSN 2010
DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kewirausahaan dan Perencanaan Bisnis
PERANAN KREDIT MIKRO TERHADAP PENINGKATAN USAHA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
DASAR MANAJEMEN Bambang Wasito Aji.
ASSALAMUALAIKUM .
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DAN
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Hubungan Industrial Pancasila
PROFIL TEMPAT USAHA
Aspek Hukum Dalam Pembangunan UNIVERSITAS TADULAKO By : AMMAR MUHAMMAD F
DASAR HUKUM PENANAMAN/ INVESTASI 1. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 2. PERPRES NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU.
PENGERTIAN UMKM Menurut UU No.20 Thn 2008 tentang UMKM : Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi.
Kiat Membangun dan Mengembangkan LKM AGRIBISNIS PERDESAAN
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
SOSIALISASI IZIN PAMERAN, KONVEKSI DAN SEMINAR DAGANG
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
BAB II Sejarah pembentukan bumi dan tata surya KD: Mendiskripsikan karakteristik perlapisan bumi.
EVALUASI PENANGANAN DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUKSIF.
PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN DALAM KASUS.
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.