Hilmi Muhammadiyah Sekretaris Itjen Disampaikan Bandung, 2 Februari 2017.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
Advertisements

PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
Persiapan Penelaahan RKAKL TA 2013
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
(RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA)
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
PENYUSUNAN SBK 2010 BIDANG PEREKONOMIAN PLUS DIREKTORAT ANGGARAN I DHANAPALA, 25 MARET 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN.
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
(Pengganti PP No. 21 Tahun 2004)
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pengelolaan Program dan Anggaran Kementerian PP dan PA
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 29 s.d. 31 Maret 2017
REVIU LK PTN SUHARTONO.
INSPEKTORAT WILAYAH VI
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Proses Penyusunan Anggaran BSN Tahun N Jan tahun N-1 Unit kerja mengusulkan RKA kepada ess 1 untuk penetapan prioritas Unit Kerja Ess 1. RKA hasil reviu.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Oleh : Lutfi Harris, M.Ak., Ak. Satuan Pengawasan Internal
Pembiayaan Pembangunan
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Rapat koordinasi persiapan penyusunan rka skpd ta 2018
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Pertemuan Tindaklanjut Revisi 57 ke 52 Kanwil Kemenag Jawa Timur
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
FARADINA DYAH WULAN SARI
TUGAS APIP DISAMPAIKAN DALAM PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
SUMBER PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengelolaan Hibah Daerah
Sistem Informasi Perencanaan dan
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Oleh: Mahendro B Y Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Jakarta, Oktober.
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Peraturan Menteri Keuangan
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Transcript presentasi:

Hilmi Muhammadiyah Sekretaris Itjen Disampaikan Bandung, 2 Februari 2017

4

TUGAS ITJEN 5 MELAKSANAKANPENGAWASAN INTERNAL PADA KEMENTERIAN AGAMA (PMA 42 TAHUN 2016 ) MELALUI AUDIT KINERJA DAN AUDIT TUJUAN TERTENTU ( PP 60 Tahun 2008 Pasal 50 ayat 1)

1.Tahap Perencanaan  Memilih dan menentukan objek reviu  Penyusunan Program Kerja Reviu  Pendalaman temuan beserta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;  Koordinasi dengan penyusun LK;  Penyusunan tim reviu, penyeleksian dan penentuan obyek reviu, pemahaman obyek reviu, dan pemilihan prosedur 2.Tahap Pelaksanaan  Penelaahan dokumen perencanaan keuangan  Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi;  Penelaahan atas penyajian LK K/L; 3.Tahap Pelaporan  Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR)  Laporan Hasil Reviu (LHR)  Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi APIP untuk membuat pernyataan telah direviu

 Konsistensi terhadap sasaran kinerja Sasaran kinerja, tugas dan fungsi dalam RKA-KL tidak sesuai dengan RKP dan Renja KL.  Kesesuaian pagu dan sumber anggaran Nilai anggaran yang diajukan dalam RKA-KL tidak sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan  Kepatuhan a.kaidah kaidah penganggaran ◦ alokasi anggaran belum sesuai dengan SBU dan SBK ◦ kegiatan tidak sesuai dengan MAK ◦ ketidaksesuaian TOR/RAB dengan RKA-KL b.pencantuman tematik APBN ◦ ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan prioritas belanja diabaikan  Kelengkapan dokumen pendukung RAB tidak rinci  kegiatan, volume, analisa kebutuhan survey harga tidak ada usulan kegiatan RKA-KL, TOR/RAB belum ditandatangani KPA