SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2017 DINDIKPORA KAB

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
Advertisements

DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN
KOORDINASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
SERTIFIKASI BK PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN Latar Belakang Dasar Hukum: Dasar Hukum: 1. UU RI No. 20/2003 (UUSPN) 2. UU RI No. 14/2005 ttg Guru dan Dosen.
SERTIFIKASI GURU.
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 Tentang PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
TAHAP SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA c. Penyusunan Berkas Administrasi Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui.
SISTEM REKRUTMEN DAN MATRIKULASI
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
PERSIAPAN PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
Penetapan Calon Peserta
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO JLN. VETERAN NO. 54, TELP.
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
REFRESGMENT INSTRUKTUR PLPG 2017 RAYON UNM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
UJI KOMPETENSI GURU (UKG) BERSERTIFIKAT PENDIDIK
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
SERITIFIKASI GURU TAHUN 2016 PAPARAN BUKU 2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) TAHUN 2013
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Di Susun : Alia Syamhandayani Petrus Ola Payon Retno Wulandari
Pemanfaatan Data Dapodik untuk Penerbitan SK Tunjangan Oleh : Tim Pengelola SK Tunjangan P2TK Dikdas Kemdikbud April 2013.
DENGAN SEGALA PERMASALAHANNYA
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
SELEKSI ADMINISTRATIF KEGIATAN PILOTING PPCKS 2012
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KEBIJAKAN SERGUR 2016
ALUR PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DAN PENGAWAS PAI DALAM JABATAN
BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
DIREKTORAT JENDERAL PMPTK
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Rapat Dinas Senin, 06 Februari 2017
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Dibuat untuk dipaparkan Pada kegiatan sosialisasi peserta
PENDIDIKAN PROFESI GURU
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PNS
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
Mekanisme Verval Calon Peserta PLPG 2017 Non Reguler Jalur S2 Mandiri
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
Seksi Sistem Informasi
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
CALON PESERTA DIDIK BARU DI SMA NEGERI 1 TANAH GROGOT
Transcript presentasi:

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2017 DINDIKPORA KAB SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2017 DINDIKPORA KAB.BREBES 24 Maret 2017

A. Latar Belakang (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD) menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional minimum harus sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

A. Latar Belakang (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik Dasar pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan Permendiknas No 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan, PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru diperbaiki dengan penerbitan Permendiknas No 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

Dasar Hukum Terbaru ... Permendikbud Nomor 29 Tahun 2016 Tentang sertifikasi guru yang diangkat sebelum tahun 2006 pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa”Guru dinyatakan lulus UKG pada akhir PLPG apabila memperoleh nilai paling rendah 80” Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2017 Sasaran guru yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan sertifikasi guru tahun 2016 dengan status sudah di setujui A1 Peserta tidak lulus PLPG Tahun 2016 Peserta PLPG 2016 yang nilai UTN nya belum mencapai 80

Penetapan Sasaran Sasaran secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang Pendidikan baik negeri maupun Swasta dibawah pembinaan Kementrian pendidikan dan Kebudayaan melalui Sistem Aplikasi Sertifikasi Guru ( AP2SG ) bagi guru yang memenuhi persyaratan.

PERSYARATAN PESERTA Guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah. Memiliki NUPTK Memiliki kualifikasi S1/D-IV dari perguruan tinggi yg terakreditasi/memiliki ijin penyelenggaraan Memiliki status guru PNS, guru tetap yayasan bukan PNS dan guru tetap bukan PNS disekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan dari pejabat berwenang (Bupati/Walikota/Gubernur) minimal 2 tahun berturut-turut

Lanjutan....PERSYARATAN PESERTA e.Guru PNS yg sudah bersertifikat pendidik dapat mengikuti Sertifikasi Kedua dengan kondisi dimutasikan dalam rangka pelaksanaan SKB 5 menteri (tentang penataan dan pemerataan guru) dan yang memerlukan penyesuaian akibat perubahan kurikulum. Pada tgl 1 Januari 2018 belum memasuki usia 60 tahun Telah mengikuti Uji Kompetensi Guru tahun 2015 Sehat jasmani dan rohani Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Urutan Prioritas Penetapan Peserta : Guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005 Guru yang sudah dinyatakan lulus program keahlian ganda Guru yang telah ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2016 dan tidak lulus PLPG Tahun 2016 guru yang sudah melalui proses verifikasi calon peserta sertifikasi guru tahun 2016, dan telah disetujui pengajuan A1 Bagi guru yang mengajar tahun 2006-2016 urutan penetapan peserta diawali dengan nilai UKG tertinggi

Diagram Alur Sertifikasi Guru melalui PLPG Tahun 2017 Bagi peserta yang nilai UKG sebelum PLPG ≥ 80, yang bersangkutan langsung memperoleh sertifikat pendidik setelah selesai PLPG Kriteria Kelulusan: SAP ≥75 SUTL ≥ 70 SUP ≥ 76 - Bagi peserta yang tidak lulus Ujian Akhir PLPG dan UTN diberi kesempatan mengulang pada tahun berikutnya sebanyak 4 kali 1 kali dalam satu semester.

Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Guru Prakondisi Pelaksanaan PLPG Pelaksanaan sertifikasi guru di Rayon LPTK berpedoman pada Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan, dan Buku 3 Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPG. Pelaksanaan di Rayon LPTK harus selesai pada tanggal 30 November 2017.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Penjelasan Prakondisi: Peserta mempelajari Modul Pedagogik dan Modul pendalaman materi bidang studi secara mandiri dan dapat diunduh melalui laman sertifikasiguru.id Lama waktu selama 3 bulan Selama prakondisi peserta di fasilitasi oleh instruktur sebagai mentor Komunikasi peserta dan mentor dapat berbentuk: tatap muka dan atau online (e-learning, email, medsos, dll) Komunikasi antara peserta dan mentor sebagai kegiatan pemantauan untuk mengetahui perkembangan belajar peserta dengan frekuwensi sekurang kurangnya 4 kali selama prakondisi Peserta membuat laporan sesuai dengan format yang ada di buku 1 dan buku 3. Laporan prakondisi diserahkan kepanitia sertifikasi guru pada saat check-in kedatangan kelokasi PLPG

Rencana Pelaksanaan UTN ulang Secara Online di TUK TUK ada di Banyumas, Surakarta, Salatiga, LPMP, Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kab. Kudus. Pelaksanaan selama 5 hari yaitu tanggal 25-29 April 2017

Persiapan Berkas bagi calon peserta Sertifikasi Guru Tahun 2017 Format A1 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kab/kota Format verifikasi kelengkapan dokumen/berkas yang diisi oleh Kepala Sekolah ( terlampir ) Fotocopi ijasah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi Fotocopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK pengangkatan golongan terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung. Fotocopi SK mengajar ( SK pembagian tugas mengajar ) terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung, khusus bagi guru yang S1/D-IV tidak linier dengan mata pelajaran yang diampu wajib melampirkan SK pembagian tugas mengajar 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar Pakta integritas dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sesuai format terlampir bermaterai Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah Dokumen/berkas yang telah disiapkan oleh calon peserta diurutkan pada format verifikasi dan pada setiap pergantian jenis dokumen/berkas diberi pembatas kertas berwarna.

Tahap Verifikasi Berkas Administrasi 1. Verifikasi berkas administrasi oleh Kepala Sekolah Kepala Sekolah berkewajiban melakukan verifikasi kebenaran&keabsahan semua dokumen/berkas calon peserta sertifikasi guru sesuai dgn format verifikasi pada lampiran 5 dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota 2. Verifikasi berkas administrasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan LPMP berkewajiban melakukan verifikasi kebenaran&keabsahan semua dokumen/berkas calon peserta sertifikasi guru sesuai dgn format verifikasi pada lampiran 5 dan diserahkan ke LPMP utnuk diverifikasi sebagai dasar penetapan /persetujuan A1 3. Verifikasi berkas administrasi oleh LPTK LPTK memverifikasi kebenaran&keabsahan ijasah peserta sertifikasi guru yang diterima LPMP

Batas waktu Verifikasi Dokumen/Berkas Calon Peserta Verifikasi berkas administrasi oleh Kepala Sekolah tanggal 27 Maret 2017 Verifikasi berkas administrasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes tanggal 27 Maret 2017 Verifikasi berkas administrasi oleh LPMP tanggal 29 Maret 2017

Pemberkasan Sertifikasi Guru Tahun 2017 Dokumen/berkas calon peserta sertifikasi yang sudah diverifikasi oleh Kepala Sekolah dikirim paling akhir tanggal 27 Maret 2017 Dokumen/berkas dimasukan dalam snalhacter kertas warna biru rangkap 2 ( dua ) bendel Asli dan Fotocopy Dinas pendidikan tidak menerima perbaikan dokumen yang melebihi batas waktu. Bagi calon peserta yang tidak mengirimkan berkas sesuai batas waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

Permasalahan yang sering terjadi dalam verifikasi dokumen Nomor SK dan tgl penetapan sama antara tahun sebelumnya dgn yang sekarang di SK tahun sebelumnya sudah mencantumkan pendidikan terakhir S1, padahal ybs masih dalam proses perkuliahan/belum lulus S1 Pengangkatan tugas tambahan ka.perpustakaan,Ka.Laboratorium,Ka.Program dalam bentuk surat keterangan seharusnya SK Pengangkatan Status jabatan guru dalam SK pengangkatan tidak jelas ( “mengangkat Guru Tetap Yayasan dan Pegawai Tetap Yayasan SMA……..”) di dalam biodata tdk mencantumkan jabatanya Pada SK pengangkatan guru dengan umur tidak rasional Status sekolah induk tidak jelas bagi yang mengampu di dua sekolah ( SK Guru Tetap doubel ) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di sekolah non induk

PUBLIKASI SERTIFIKASI GURU TAHUN 2017 Publikasi Data Guru dengan laman www.sergur.kemdiknas.go.id website :Dindikpora Kabupaten pdkbrebes.com

TERIMAKASIH…