CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Advertisements

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Prof. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak. CA
GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1 PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Oktober 2007.
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Chapter 07 STANDAR AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
1 MODUL PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
Akuntansi Keuangan Menengah 1
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN KOPERASI UNTUK MANAJER
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH
MODUL V LAPORAN KEUANGAN SYARIAH Tujuan pembelajaran
FINANCIAL STATEMENT AND REPORTS
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
MODUL VI LAPORAN KEUANGAN SYARIAH 2 TUJUAN PEMBELAJARAN
Universitas Negeri Semarang
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH
Akuntansi Perbankan Syariah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLK Bank Syariah)
PERTANGGUNGJAWABAN APBD.
DRAFT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DESA
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.
PERTEMUAN-4 STRUKTUR DASAR AKUNTANSI SIKLUS AKUNTANSI
LAPORAN KEUANGAN LAPORAN ARUS KAS
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Presented by Prasetyo Widyo Iswara, S.E., M.A.
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Pendapatan dan Belanja
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PPKN)
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
LAPORAN KEUANGAN Pengertian laporan keuangan :
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Akuntansi Sektor Publik
KERANGKA KONSEPTUAL LAPORAN KEUANGAN
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Presented by Prasetyo Widyo Iswara, S.E., M.A.
STANDAR AKUTANSI PEMERINTAHAN
Akuntansi Keuangan Menengah 1
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN CaLK BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BPKD PROVINSI DKI JAKARTA 2016

Catatan atas Laporan Keuangan mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Tujuan Kebijakan (1 Catatan atas Laporan Keuangan Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah Tujuan Penyajian (2

CaLK harus disajikan secara sistematis (12 STRUKTUR DAN ISI CaLK CaLK harus disajikan secara sistematis (12 CaLK meliputi (13 CaLK menyajikan (14 Dalam rangka pengungkapan yang memadai, CaLK pengungkapan hal- hal sbb; (15 Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Angaran Lebih Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas harus dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam seluruh komponen laporan keuangan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Hal dlm Penyajian CaLK Penyajian Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi(17 Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiska/Keuangan dan Ekonomi Makro(19 Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut kendala dan Hambatan yg Dihadapi dlm Pencapaian Target(24 Menggungkapkan Informasi yg merupakan gambaran umum entitas secara umum(17 CaLK hrs dpt membantu pembaca memahami realiasi dan posisi keu. Entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keu. dan kondisi ekonomi makro Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagai mana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai Menyajikan informasi mengenai perbendaan yg penting mengena Perlu adanya penjelasan awal baik entas pelaporan maupun entitas akuntansi Domisili dan bentuk hukum serta jurisdiksi entitas berada Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok Ketentuan perundang-undangan yg menjadi landasan kegiatan operasional(18