PEMILU.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pertemuan 5 DEMOKRASI Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008.
Advertisements

MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA
NANIK PRASETYONINGSIH
SISTEM PEMILU.
KEMUNCULAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI BARAT DAN PENGARUH-PENGARUH PARTAI TERHADAP SISTEM PEMILIHAN.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM
List Proportional Representation System Materi kuliah Pemilu & Perilaku
PENGANTAR LMU POLITIK Part X Sistem Kepartaian & Sistem PEMILU
Analisa kekuatan-kekuatan Politik ECW
TANTANGAN-TANTANGAN PARTAI POLITIK MASA KINI ( Stefano Bartolini dan Peter Mair ) Parpol Berhenti/gagal menjalankan fungsi-fungsi yang merupakan kunci.
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
SISTEM POLITIK INDONESIA
4/22/2015KULIAH KEDUA 1 DR. YUSUF HAMDAN. POKOK BAHASAN  MANAJEMEN PEMASARAN  DARI BISNIS KE POLITIK 4/22/2015KULIAH KEDUA 2.
Nunung Nasikhah ( ) Fahmi Setya Gana ( ) Ma’rifa Nurjanah ( )
SISTEM PEMILIHAN UMUM.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
DEMOKRASI INDONESIA EKA YULI ASTUTI , S.H., M.H.
Sosialisasi Politik Sosialisasi Politik bersumber pada 2 kata yaitu Sosialisasi dan Politik. Menurut Rahman : -Sosialisasi adl Permasyarakatan -Politik.
Sosialisasi Politik Sosialisasi Politik bersumber pada 2 kata yaitu Sosialisasi dan Politik. Menurut Rahman : -Sosialisasi adl Permasyarakatan -Politik.
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU :
DEMOKRASI BUKAN MOBOKRASI
Pengantar Ilmu Politik
PARTISIPASI POLITIK.
Penguatan Posisi Tawar Rakyat dalam Pemilu
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
PEMILIHAN UMUM.
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Masyarakat ? Menurut Robert Maclver (Budiardjo) yaitu suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan. Menurut Harold Laski yaitu sekelompok manusia yang.
SISTEM PEMILU.
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
KONSEP DASAR ILMU POLITIK
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
ANEKA RAGAM SISTEM PEMILU
Pengarustamaan Pemilu
BUDAYA POLITIK DI I N D O N E S I A
AMBANG BATAS PERWAKILAN Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENGANTAR ILMU POLITIK
LEMBAGA KEPARTAIAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
SISTEM KEPARTAIAN.
By : Ratnasari Fajariya Abidin
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
KONSEP DASAR ILMU POLITIK Materi 2
DEMOKRASI INDONESIA NORI SAHRUN, S.Kom., M.Kom.
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
MULTIPARTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
Pengantar Ilmu Politik Sistem Pemilu dan Kepartaian
By: RANTO, S.IP., M.A Dosen Tetap Ilmu Politik FISIPOL UBB
PENGERTIAN SISTEM POLITIK
SK2 KD1-2 Part4 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
PASAR DAN LEMBAGA POLITIK
Partai Politik dan Sistem Kepartaian
PPT PKn.
KELOMPOK 2 SUB BAB Masa Demokrasi Liberal (08)
Partai Politik.
Sistem Pemilu Mayoritas/Pluralitas Mixed/ Campuran Proporsianal
PROSES LEGISLATIF INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU : TINJAUAN PEMILU 2009”
ELECTORAL FORMULA.
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
Sistem politik Karina Jayanti, M.Si.
Transcript presentasi:

PEMILU

Definisi Pemilu Ω Pemilu ( Pemilihan Umum) disebut juga “Political Market” (Dr. Indria Samego). Pemilihan Umum adl pasar politik tempat individu / masyarakat berinteraksi untuk melaksanakan kontrak sosial antara peserta pemilihan umum (parpol) dgn pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih stlh terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik (kampanye, propaganda, iklan politik) guna penyampaian pesan / janji-janji politik yg bertujuan untuk meyakinkan pemilih. (Rahman)

Ω Pemilihan Umum : Sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintah secara berkala (Anthonius) Ω Pemilihan Umum : Sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara. (Schumpeter/Dahl/Anthonius)

Menurut Greenberg (Ari & Cahyo) Pemilu merupakan : “the means by which the mass public monitors and directs the action of those persons responsible for policy making” Menurut Franklin (Ari & Cahyo) Pemilu adalah “…occasions when governments defended their policies and voters hold them accountable by confirming them in office or kicking the rascals out. In the process, elections legitimate the government by giving it a mandate for future actions”

Jenis-Jenis Sistem Pemilu Menurut pandangan Miriam Budiardjo, Sistem Pemilihan Umum pada umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu : Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang / Sistem Proporsional)

SISTEM DISTRIK Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yg paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yg biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yg tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen. Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yg memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Sumber : Miriam Budiardjo

SISTEM PROPORSIONAL ∆∆ Suatu sistem pemilihan yg paling banyak dipergunakan oleh negara-negara yg pemilunya berlangsung secara demokratis dan kompetitif. (Anthonius) ∆∆ Dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu. (Miriam Budiardjo)

Perbedaan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional Jawa Tengah Misal : Provinsi Jawa Tengah Yang terdiri dari 10 kota. Jumlah Kursi : 10 kursi Jumlah Penduduk : 100.000 Jumlah Partai : 3 Partai (A,B,C)

A A A A A C A A B A A A A A A A C A A C SISTEM DISTRIK SISTEM PROPORSIONAL Sistem distrik sering dipakai di negara yg mempunyai sistem dwi partai, seperti Amerika, Inggris. Sistem ini sering diselenggarakan dalam Negara yg banyak partai, Seperti Belgia, Italia, Indonesia A A A A A C A A B A A A A A A A C A A C Sumber : Miriam Budiardjo (Ilustrasi Pengembangan)

Kelebihan & Kekurangan Sistem Distrik -Terbatasnya jumlah partai dan meningkatnya kerjasama mempermudah stabilitas politik. Hanya ada satu pemenang, jadi wakil yg terpilih erat dgn konstituennya dan merasa accountable kpd konstituen. Kekurangan : Wakil rakyat yg terpilih cenderung lebih memperhatikan kepentingan daerah daripada kepentingan nasional. Distorsi yg merugikan partai kecil dan golongan minoritas, dan banyak suara yg dianggap hilang.

Kelebihan & Kekurangan Sistem Proporsional Setiap suara yg dihitung tidak ada yg hilang. Lebih representatif, krn persentase perolehan suara setiap partai sesuai dgn persentase perolehan kursinya di parlemen. Kekurangan : Kurang mendorong partai unt berintegrasi satu sama lain. - Banyak partai akan saling bersaing unt mencapai mayoritas di parlemen, sehingga mempersulit pemerintahan yg stabil.