Latar belakang keuangan inklusif

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Strategi Nasional Literasi Keuangan
Advertisements

Menuju Pembiayaan Sektor Pertanian yang Berkelanjutan Dr. Muliaman D. Hadad Deputi Gubernur Seminar Nasional Feed The World : Munuju Swasembada yang Kompetitif.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Ekonomi untuk SMA/MA kelas X
Kebijakan moneter A. Ika Rahutami.
ARUS DANA INTERNASIONAL
BANK SENTRAL Dalam perekonomian modern setiap negara memiliki Bank Sentral atau setidak-tidaknya ada salah satu bank atau lembaga yang bertindak dan menjalankan.
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Masalah Ekonomi
Perkumpulan Akses Keuangan Indonesia
Jasa Keuangan Untuk Semua
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
ARUS DANA INTERNASIONAL
PENDAHULUAN.
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Lembaga Negara yang Independen
SISTEM PERBANKAN INDONESIA
5 Bab Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan.
BANK INDONESIA.
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
TEORI EKONOMI MAKRO ISLAM
Garapan Drs. Puji Suharjoko
Gambaran Umum Ekonomi Internasional
Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
BANK INDONESIA.
BANK INDONESIA.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas X
Suku Bunga dan Sistem Perbankan
BANK INDONESIA.
BANK INDONESIA.
Oleh : St Nurhotimah & M. Wahyu Syaputra
API (Arsitektur Perbankan Indonesia)
SISTEM MONETER & PERBANKAN NASIONAL
EKONOMI MONETER I LEMBAGA KEUANGAN.
STRATEGI BISNIS PERUSAHAAN
KEMISKINAN.
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
Overview Pembahasan Dalam Ekonomi Makro
BANK INDONESIA.
KAJIAN KEUANGAN INKLUSIF PADA SENTRA INDUSTRI KECIL DI JAWA TIMUR
Kebijakan moneter.
POKOK PERMASALAHAN EKONOMI, PELAKU EKONOMI DAN SISTEM EKONOMI
Vemmie D. Koswara Asdep Budaya dan Etika Iptek
Arah Kebijakan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia
PENGEMBANGAN ASURANSI MIKRO.
Kompetisi dalam Jasa Keuangan
EKONOMI MONETER I LEMBAGA KEUANGAN.
EKONOMI MONETER I LEMBAGA KEUANGAN.
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
Mengapa Perlu Belajar Pasar Keuangan?.
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Srategi Pengembangan Bisnis Perbankan di Indonesia
Kantor Perwakilan Bank Indonnesia Bandar Lampung, 5 September 2016
STATUS, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN TUGAS POKOK BANK INDONESIA
EKONOMI MONETER I LEMBAGA KEUANGAN.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
PERAN AKUNTANSI UNTUK UMKM
KEUANGAN: 1. SEMUA YANG BERNILAI UANG (SURAT BERHARGA, PIUTANG, TABUNGAN DLL) 2. URUSAN MENGENAI UANG (KURS MATA UANG, KREDIT, PEMBUKUAN DLL)
Latar belakang keuangan inklusif
STABILITAS NILAI UANG & KEBIJAKAN MONETER
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
EKONOMI MONETER I LEMBAGA KEUANGAN.
EKONOMI MONETER I LEMBAGA KEUANGAN.
STABILITAS NILAI UANG & KEBIJAKAN MONETER
EKONOMI MONETER I LEMBAGA KEUANGAN.
Ir Andreas Eddy Susetyo MM
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

Latar belakang keuangan inklusif

(Survey Neraca Rumah Tangga BI - 2011). Latar Belakang Unbanked tinggi Unbanked Tinggi Hanya 20% orang dewasa di Indonesia yg memiliki rekening di Lembaga Keuangan Formal (World Bank – 2011) Central Asia & Eastern Europe 50% High income OECD & non-OECD 92% Middle East & North Africa 42% East Asia & Pacific 42% South Asia 22% INDONESIA 20% Sub-Saharan Africa 12% Latin America & Caribbean 40% Sumber : Worldbank, Global Financial Inclusion Index , 2011 Terdapat 48% rumah tangga yg memiliki tabungan di Bank, LKNB & Non Lembaga Keuangan (Survey Neraca Rumah Tangga BI - 2011). 2

Latar Belakang Jumlah Banked Indonesia Lebih Rendah Dibanding Peer deficit surplus Relative Financial Inclusion Deficit and Surplus Countries Source : Hariharan and Marktanner, ICA Institute and Kennesaw State University , 2012 Orang Dewasa Punya Rekening di Sektor Keuangan : Rural VS Urban Orang Dewasa Punya Rekening di Sektor Keuangan : Gender Sumber : Worldbank, Global Financial Inclusion Index , 2011

35,31% Latar Belakang Unbanked Tinggi dan Dampaknya Source : Survey financial literacy LDFEUI, 2012 (5 Provinsi) 35,31% Dampak Eksklusifitas Ekonomi biaya mahal, Sasaran eksploitasi oleh non formal Memperbesar inequality Rigiditas gap kemiskinan Permasalahan sosial Memperlamban kesejahteraan keluarga Potensi ketidakstabilan finansial Saver’s Financial Inclusion > 68% masyarakat menabung > 48% hnya menabung di bank Source : IMF Source : Survei Neraca Rumah Tangga BI - 2011

Tingkat Layanan Bank di Indonesia Latar Belakang Tingkat Layanan Perbankan Tingkat Layanan Bank di Indonesia 17.7 6.4 14.3 31.5 4.5 3.7 sumber: Bank Indonesia, BPS, 2012 Persentase penduduk miskin (kota 7 desa), Sep 2013 Penduduk miskin : penduduk yang memiliki rata‐rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Garis kemiskinan Rp 259,520 per kapita perbulan (Sept 2012)

Latar Belakang Inequality Low income trap Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Inequality Meningkat Inequality Low income trap Sumber: Biro Pusat Statistik, 2012

Latar Belakang Sisi Masyarakat & Penyedia Jasa Masyarakat Hambatan-hambatan masyarakat dalam mengakses jasa keuangan (Honohan, 2004) : Hambatan harga (price barriers); Hambatan informasi (information barrier); dan Hambatan desain produk dan jasa (product and service design barriers). Hambatan channel Masyarakat Pendapatan yang rendah Jarak yang jauh ke lokasi kantor bank terdekat Mahalnya biaya unt transaksi & volume yg kecil Informasi yang masih terbatas Tingkat pengetahuan keuangan yang rendah Produk yang kurang sesuai Psikologi, image dan budaya Antrian yang panjang Penyedia Jasa Keuangan Pendirian kantor cabang bank mahal Persyaratan yang ditetapkan oleh regulator Persyaratan yang ditetapkan oleh bank Proses yang kompleks Formalitas tinggi Prefer nasabah non-grass root future: pelayanan informal lebih disukai

Latar Belakang LOAN/GDP & DEPOSIT/GDP RENDAH Impact of Exclusion Indicator Total Population (million)* Bank Branch/ 100,000 Adults Bank Branch/ 1,000 km2 ATM / 100,000 Adults ATM / 1,000 km2 Bank Saver/ 1,000 Adults Bank Borrower/ 1,000 Adults Loan/ GDP (%) Deposit/ Bangladesh 154.7 8.08 64.72 5.03 40.32 513.31 87.10 55.50 68.93 Brazil 198.7 47.26 8.24 118.60 20.68 662.37 380.53 42.42 45.97 China 1.351 7.72 9.17 37.51 44.55 13.23 271.71 90.21 140.27 India 1.237 11.38 33.17 11.21 32.67 - 54.24 68.64 Indonesia 246.9 9.59 9.24 36.47 35.15  708,12 225,89 32.85 39.13 Kenya 43.18 5.49 2.31 9.94 4.18 44.56 59.81 Malaysia 29.24 19.91 13.00 52.94 34.56 389.34 117.09 146.93 Mexico 120.8 14.52 6.41 47.33 20.89 291.40 228.62 17.29 20.76 Pakistan 179.2 8.97 13.40 5.42 8.10 268.30 25.69 18.97 33.23 Philippines 96.71 8.13 17.26 19.31 41.00 445.28 20.94 38.15 Sri Lanka 20.33 17.49 43.71 15.41 38.51 44.83 46.38 Thailand 66.79 11.77 12.55 84.16 89.70 1,132.21 276.15 74.08 77.63 Vietnam 88.78 3.18 6.91 21.16 46.02 111.88 119.67 Information: Position in 2012 Source: Financial Access Survey (FAS), IMF Countries Data, World Bank *) Impact of Exclusion Expensive economy cost Target of exploitation by non-formal Enlarge inequality Rigiditas the poverty gap Social problem Slow down the family welfare Slow down the economic growth Potential financial instability

Negara yang Memliki Strategi FI*) Keuangan Inklusif KEUANGAN INKLUSIF SOLUSI : International Practises PENYUSUNAN STRATEGI FINANCIAL INCLUSION (edukasi, perlindungan konsumen, delivery channel, produk, kebijakan,dll) PELUNCURAN PROGRAM tertentu: DFS/MFS/Branchless Banking, basic saving, edukasi, P2P, dll Jumlah Negara yg Implementasikan DFS/ Branchless Banking/ Mobile Financial Services**) Region Negara yang Memliki Strategi FI*) Asia Cambodia, Indonesia, Laos, Nepal, Pakistan, Philippines, Vietnam Afrika Benin, Burkina Faso, Cameroon, Congo, Côte d'Ivoire, Ethiopia, Gambia, Liberia, Madagascar, Mali, Malawi, Mauritania, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Senegal, South Africa, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe Eropa & Central Asia Kyrgyz Republic, Russia, Uzbekistan Timur Tengah Egypt, Jordan, Syria, Yemen Produk sederhana Prosedur sederhana Dimulai dg transfer Menggunakan seluler & agen *) Source: Ros Grady, Asia-Pacific Economic Co-operation, “Accelerating Financial Inclusion in Asia and the Pacific: An Operational Dialogue on Innovative Financial Inclusion Policies”, Hawaii, 15 September, 2011 **) Source: CGAP and Coffey International, data as of Q1 2012. Lebih dari 140 implementasi Digital Financial Services (http://www.cgap.org/topics/agent-networks)

Produk Keuangan Lainnya KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA Journey Financial Inclusion Kemampuan pengelolaan keuangan/ kesejahteraan Unbanked Transfer Menabung Kredit Program Produk Keuangan Lainnya Keuangan Inklusif UMKM development, product, infrastructure, etc = proces loan = evolution Credit scheme Financial track record Sophisticated Debtors Program bantuan pemerintah (BLT, PKH, dll) Nasabah UMKM Basic Saving & E-money Debitur Potensial Feasible and Bankable Banking Transaction Feasible Eligible Depositors (banked) Financial Deepening for SME DFS account Database Banked People Bank Agent Mobile phone Unbanked people Unbanked People Individu, unit usaha Nasabah Bank Individu, Unit usaha Mikro, Kecil, Menengah time

6. Cooperation. 7. Knowledge. 8. Proportionality. 9. Framework. KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA INOVASI: Mengapa Perlu ? Outreach Challenge Solution Easy Large unbanked people High inequality (gini ratio 2012=0,41) Low financial literacy Unsuitable products and services Complex business process No proper channel Inovation Example Low Price Channel Products Regulation Business Process Device Education Consumer Protection Price Agent, mobilephone, etc Basic saving, micro insurance, etc Simple CDD Tablet PC, EDC, RPID, Mobile phone, etc Education trough mobilephone, agent, etc Complaint mechanism in agent Sinergy MNO & banks Affordable Secure & Reliable Convenience Proportional Principles for Innovative Financial Inclusion (G20) 1. Leadership. 2. Diversity. 3. Innovation. 4. Protection. 5. Empowerment 6. Cooperation. 7. Knowledge. 8. Proportionality. 9. Framework.

Keuangan Inklusif KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA Tujuan KEUANGAN INKLUSIF Dampak dari Keuangan Eksklusif : Ekonomi biaya mahal, Memperbesar inequality Sasaran eksploitasi oleh non formal Memperlamban pertumbuhan perekonomian Rigiditas gap kemiskinan Ekskalasi krisis Social problem Tujuan Keuangan Inklusif : 1. Percepatan akses masyarakat ke layanan keuangan. 2. Menyediakan sarana keuangan yang murah, mudah dan aman 3. Stimulate tersedianya inovasi produk dan jasa yg sesuai kebutuhan masyarakat. 4. Mengurangi ekploitasi masyarakat oleh sektor non formal 5. Meningkatkan pemahaman dan kapabilitas keuangan masyarakat. 7. Sarana efisiensi perekonomian 8. Mendukung persaingan yang lebih sehat 9. Terdatanya semua masyarakat, mengurangi AML & TF

STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF (SNKI) KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF (SNKI) Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia melalui penciptaan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Visi Memberikan support pada konsumsi penduduk miskin. Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat miskin. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan layanan jasa keuangan. Meningkatkan akses masyarakat akan layanan jasa keuangan. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non-bank. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas cakupan layanan jasa keuangan. Misi 13

Strategi nasional keuangan inklusif KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA Strategi nasional keuangan inklusif Mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan & stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan menciptakan sistem keuangan yg dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Tujuan Utama Pilar Keuangan Inklusif Strategi/ Program Edukasi Keuangan Fasilitas Keuangan Publik Pemetaan Informasi Keuangan Kebijakan / Peraturan Pendukung Fasilitas Intermediasi & Distribusi Perlindungan Konsumen Program Edukasi : Pelajar TKI Masyarakat lain (Petani , Nelayan, Daerah Perbatasan) Kampanye Bersama PKH Jamkesmas BLT Bansos BLSM Financial Identity Number (FIN) Informasi harga komoditi melalui Website & HP Multilicensing Kebijakan branchless banking Kebijakan kredit UMKM TabunganKu Layanan Keuangan Digital Pembiayaan Start-Up Mediasi Perbankan Transparansi Produk

Akses Keuangan dan UMKM dalam Destination Statement Bank Indonesia VISI BI MISI BI 10 Sasaran Konkrit BI 2018: Terkendalinya inflasi sesuai dengan target yang ditetapkan Terkendalinya nilai tukar yang stabil sesuai dengan keseimbangan internal dan eksternal Terwujudnya pasar keuangan yang dalam dan efisien Terpeliharanya stabilitas sistem keuangan guna mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil Terwujudnya sistem keuangan yang semakin inklusif Terpeliharanya sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar, dengan memperhatikan perluasan akses dan kepentingan nasional Terjaganya kesinambungan keuangan BI Terwujudnya kapabilitas internal yang kuat Terakumulasinya dukungan SDM yang kompeten Terpeliharanya persepsi positif BI Sasaran Utama BI SU #2 Menetapkan arah dan mewujudkan strategi jangka menengah-panjang fungsi moneter, SSK, dan sistem pembayaran yang integratif dan berorientasi ke depan Sasaran Strategis BI SS #5 Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis Indikator Kinerja Utama DPAU Pengembangan sektor riil melalui pengembangan klaster ketahanan pangan termasuk volatile foods Peningkatan jumlah wirausaha baru yang difasilitasi BI Pertumbuhan kredit UMKM (2014) Share kredit produktif UKM terhadap total kredit Jumlah rekening TabunganKu dan basic saving account

Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Sebelum 1999 Developmental Role 1999 - 2013 Promotional Role 2014 - Bank Indonesia baru Background : Pasar keuangan belum berkembang. Target pembangunan sektor penting perlu dukungan pendanaan. Instrumen kebijakan moneter langsung mempengaruhi likuiditas perekonomian. Legal basis: UU No. 13/1968 Perkembangan pasar keuangan. Instrumen kebijakan moneter tidak langsung. UU No. 23/1999 sbgm terakhir diubah dg UU No.3/2004 Bank Indonesia baru pasca OJK. Penajaman framework pengembangan UMKM dan akses keuangan: Membantu menjaga inflasi dari sisi supply, & mendukung pertumbuhan ekonomi yg inklusif. Instrumen : Penyediaan KLBI, Ketentuan kuota KUK Kebijakan kredit sektoral Bantuan teknis Pengaturan Kemitraan strategis

KEUANGAN INKLUSIF & BI BI OJK Keterkaitan dengan Moneter, SSK & SP Policy Objective Ultimate goal (level of impact) Monetary Policy Price Stability Stable economic growth (economic system) BI Macro-prudential Financial Stability Sistem Pembayaran Soundness of financial institutions Micro-prudential OJK Keuangan inklusif Protection of consumers (individual institution) Orderly markets and fair treatment of consumers Conduct of business Increasing Wealth Adjust : Jeroen Kremers & Dirks Schoenmaker, Twin Peaks: Experiences in the Netherlands, Desember 2010 Payment system : cash less society

Digital Financial Service*) Financial Identity Number PROGRAM UTAMA AKSES – KAPABILITAS – MINIMUM ASSYMETRIC sangat miskin, hampir miskin, miskin Bank Led/ Telco Led Edukasi Keuangan Digital Financial Service*) Asuransi Mikro G to P i.e penyaluran PKH Informasi Harga (SMS) Nomor Hand Phone No HP Link No Rekening E-money Pembuatan database Financial Identity Number Profil data nasabah Moveable Collateral E-KTP Credit Rating (i.e non keuangan) Kredit Mikro Website & Sistem Informasi Keuangan Inklusif *) Dulu branchless banking