TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. P
Advertisements

STATISTIK KEHUTANAN.
Andri Santosa Palu, 29 Februari 2012
Kegiatan Statistik Kehutanan
Di ekosistem hutan, biasanya konflik konservasi muncul antara satwa endemik dan pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Karena habitatnya menciut dan kesulitan.
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
DRAFT PERMENHUT Tentang PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SM, TN, TAHURA DAN TWA. Oleh: Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
Perencanaan Tata Guna Lahan
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
Kuliah Lapangan Pertemuan ke 8.
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANGKULIRANG BERBASIS MASYARAKAT
Pokok Bahasan 3 KATEGORI KAWASAN KONSERVASI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PENYUSUNAN BAHAN RPJMN SEKTOR KEHUTANAN Oleh Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Solo, 13 November 2013.
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
Kegiatan Statistik Kehutanan
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
Konsep Pengembangan Wilayah
KONSEP MODERN KAWASAN DILINDUNGI BAGI OBYEK EKOWISATA
Persyaratan dalam perencanaan perumahan
Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
ARAHAN SEKDITJEN KSDAE REKONSILIASI PENDATAAN BIDANG KSDAE TAHUN 2016
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PROGRAM DITJEN PDASHL DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
TUGAS APLIKASI KOMPUTER MEMBUAT POWER POINT
PENGELOLAAN HUTAN DENGAN POLA AGROFORESTRI DI PERUM PERHUTANI
Penyediaan Bahan Baku Tembakau untuk Industri Hasil Tembakau
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, KAKAO DAN TEH INDONESIA
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Arah Kebijakan Persusuan
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
FUNGSI HUTAN.
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
Pola Indeks Keberlanjutan Usahatani Rawa Lebak Saat Ini dalam Diagram Layang Sungai Ambangah Pasak Piang.
Hutan Desa (HD).
Superfund Follies di Indonesia
Hutan Lindung Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Manajemen Teknologi Agribisnis
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Bahan tayang 3-4 Mei.
Arah Kebijakan Persusuan
Tujuan, Sasaran, dan Aplikasi pengelolaan lingkungan hidup
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI DI INDONESIA
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
TATA KELOLA KAWASAN HUTAN DAN LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA KONSERVASI FLORA DAN FAUNA
REKLAMASI HUTAN dan rehabilitasi das
Di ekosistem hutan, biasanya konflik konservasi muncul antara satwa endemik dan pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Karena habitatnya menciut dan kesulitan.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
FORUM PERANGKAT DAERAH JAWA BARAT 2019
Transcript presentasi:

TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PUSAT DATA DAN INFORMASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YOGYAKARTA, 22 MARET 2016

TUGAS melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, dan koordinasi jaringan informasi, serta sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

FUNGSI penyiapan perumusan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan; bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;dan pelaksanaan administrasi Pusat.

Ruang Lingkup Pengelolaan Data Pengelolaan Data Base (standarisasi format jenis, bentuk data). Pengumpulan dan Penjaminan Kualitas Data (collecting, clearing, and data communication) …. Data input Pengolahan dan Storing Data (pemrosesan data seperti proses perhitungan, pengendalian, atau pencarian pada storage sampai potential information for future) ….. Data transformation Manual dan Digital Input Proses Output Digunakan Untuk Proses Pengambilan Keputusan pada berbagai level

Proses Penjaminan Kualitas Data Akurasi Data (waktu, bagaimana ukuran sample, waktu dan cara pengambilan pengukuran sample, kinerja, kendala atau karakteristik khusus data) Kontrol dalam pengukuran sample Analisis Data (pengambilan dan pengujian sample …. performance laboratorium yang menganalisis, waktu penyerahan sample ke laboratorium, kendala atau data khusus) Deteksi dan koreksi Memenuhi kebutuhan konsumen sesuai standar yang ditentukan

PROSES BISNIS DATA & INFORMASI Standar Format Data & Informasi Pengembangan Aplikasi Pengembangan Infrastruktur & Jaringan Numerik Spasial Data & Informasi Lingkungan Hidup & Kehutanan Termanfaatkan Data & Informasi Lingkungan Hidup & Kehutanan Penjaminan Kualitas Data & Informasi Pengumpulan Data dan Informasi Pengamanan Data dan Informasi Mudah, cepat, akurat, efisien, lengkap, dan akses aman, Pengelolaan Data Base Analisis Data & Informasi Komunikasi Data dan Informasi

Universal, mudah, dan mencerminkan performance LHK Ruang Lingkup Basis Data & Informasi Data Mikro & Makro Data Numerik … Spasial …. Jenis Kualitatif Kuantitatif Universal, mudah, dan mencerminkan performance LHK Format Angka Gambar Suara Bentuk Prinsip Umum Mudah, cepat, akurat, efisien, lengkap, aman, dan ada relasi antar data dan Informasi

Basis Data Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tempat berkumpulnya data yang berkaitan dengan gambaran pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kumpulan data yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan memiliki hubungan saling keterkaitan diantara data tersebut Standar Format Data Standar Jenis Data Standar Bentuk Data

Basis Data Lingkungan Hidup Status Lingkungan Hidup Tekanan Thd Lingkungan Hidup Respon Thd Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Lahan

Basis Data Kehutanan Kawasan dan potensi hutan Industri kehutanan; Perdagangan hasil hutan; Rehabilitasi lahan kritis; Pemberdayaan masyarakat; dan Tata kelola kehutanan.

1. Data Kawasan & Potensi Kawasan Luas kawasan hutan dan perairan; Tata batas kawasan hutan; Luas kawasan hutan yang telah ditetapkan; Luas dan letak perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan; Luas dan letak kesatuan pengelolaan hutan; Potensi hasil hutan kayu; Potensi hasil hutan bukan kayu; Luas areal yang tertutup dan tidak tertutup hutan; Luas dan letak areal penggunaan kawasan hutan; Jenis flora dan fauna yang dilindungi; Gangguan keamanan hutan; Lokasi dan luas areal kebakaran hutan; dan Perlindungan hutan.

2. Pemanfaatan Hutan dan Hasil Hutan Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; Jumlah ijin pengusahaan tumbuhan dan satwa liar; Produksi kayu bulat dan kayu olahan; Produksi hasil hutan bukan kayu; Pelaksanaan sistem silvikultur intensif; Jumlah dan kapasitas industri primer kehutanan; dan Sertifikasi pengelolaan hutan. 3. Data Perdagangan Hasil Hutan Volume dan nilai ekspor hasil hutan kayu dan bukan kayu; Volume dan nilai impor kayu bulat dan kayu olahan; Nilai perdagangan tumbuhan dan satwa liar; Potensi penyerapan dan perdagangan karbon; Nilai PNBP dari penggunaan kawasan hutan; dan Kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto.

4. Rehabilitasi Lahan Kritis 5. Pemberdayaan Masyarakat Lokasi dan luas lahan kritis berdasarkan DAS; Laju deforestasi dan degradasi; Hasil kegiatan rehablitasi hutan dan lahan; Luas dan lokasi kegiatan reklamasi kawasan hutan; dan Pengembangan kegiatan perbenihan. Lokasi dan luas hutan desa; Jumlah, letak dan luas areal hutan tanaman rakyat; Letak dan luas areal hutan rakyat; Letak dan luas areal hutan kemasyarakatan; Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM); Pembangunan masyarakat desa hutan (PMDH); Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; dan Peningkatan usaha masyarakat d isekitar hutan produksi.

6. Tata Kelola Kehutanan Jumlah dan sebaran PNS instansi kehutanan; Alokasi dan realisasi anggaran; Sarana dan prasarana instansi kehutanan; Realisasi audit reguler dan khusus; Penyuluhan kehutanan; dan Teknologi produk dan informasi ilmiah.

Data yang sedang dikembangkan 1. Perhutanan Sosial a. Areal Perhutanan Sosial No. Jenis Luas Areal Keterangan Pencadangan Definitif 1. Hutan Kemasyarakatan 2. Hutan Desa 3. Hutan Tanaman Rakyat 4. Hutan Rakyat 5. Kemitraan/PHBM 6. Hutan Adat

Usaha yang Dikembangkan Data yang sedang dikembangkan b. Pengembangan Perhutanan Sosial No. Jenis Usaha yang Dikembangkan Keterangan Jenis Usaha Luas Efektif 1. Hutan Kemasyarakatan 2. Hutan Desa 3. Hutan Tanaman Rakyat 4. Hutan Rakyat 5. Kemitraan/PHBM 6. Hutan Adat

Tingkatan Penyelesaian C. Penanganan Konflik No. Tipologi Konflik Upaya Penanganan Keterangan Fasilitasi /Mediasi Tingkatan Penyelesaian 1. Masyarakat vs Pemegang konsesi (IUPHHK HA/HT/RE) 2. Masyarakat vs pemegang IPPA 3. Klaim masyarakat atas hutan negara 4. Masyarakat vs satwa liar 5. 6.

Tipologi Organisasi / Kelompok Masyarakat d. Penguatan Organisasi Masyarakat No. Tipologi Organisasi / Kelompok Masyarakat Upaya Penguatan Keterangan Jenis Penguatan Jumlah 1. Kader Konservasi 2. Pramuka 3. Pelajar 4. 5. 6.

2. Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem a. Status Kawasan Konservasi No. Jenis Status Kawasan Keterangan Penunjukan Definitif 1. Taman Nasional 2. Taman Wisata Alam 3. Cagar Alam 4. Suaka Marga Satwa 5. Taman Buru 6. Taman Hutan Raya

a. 1. Profil Taman Nasional No. Nama Taman Nasional Potensi Kawasan Organisasi Pengelola Luas Kekhasan Potensi Unggulan 1. TN Gn Leuser 2. TN 3. 4. 5. 6. …..

a. 2. Profil Taman Wisata Alam No. Nama Taman Wisata Alam Potensi Kawasan Organisasi Pengelola Luas Kekhasan Potensi Unggulan 1. TWA …… 2. 3. 4. 5. 6. …..

a. 4. Profil Suaka Marga Satwa a. 3. Profil Cagar Alam No. Nama Taman Wisata Alam Potensi Kawasan Organisasi Pengelola Luas Kekhasan Potensi Unggulan 1. CA …… 2. 3. a. 4. Profil Suaka Marga Satwa No. Nama Suaka Marga Satwa Potensi Kawasan Organisasi Pengelola Luas Kekhasan Potensi Unggulan 1. SM …… 2. 3.

a. 6. Profil Taman Hutan Raya a. 5. Profil Taman Buru No. Nama Taman Buru Potensi Kawasan Organisasi Pengelola Luas Kekhasan Potensi Unggulan 1. SM …… 2. 3. …… a. 6. Profil Taman Hutan Raya No. Nama Taman Hutan Raya Potensi Kawasan Organisasi Pengelola Luas Kekhasan Potensi Unggulan 1. Tahura …… 2. Tahura …… 3. ……

Terima Kasih Kham Shia Ah