UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A Disampaikan pada: Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi.
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
PENILAIAN KINERJA (Performance Appraisal)
Bina Nusantara Pertemuan 02 Bina Nusantara PEMERINTAH DAERAH UU No Tingkat I (Propinsi) Tingkat II (Kabupaten/Kota) Daerah Khusus.
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMILIHAN PNS BERPRESTASI
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
Universitas Brawijaya
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Pegawai Negeri Sipil
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Definisi Jalur Masuk Pemberhentian sementara Pemberhentian tetap
Pegawai Negeri Sipil Peluang dan Tantangan
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57A TAHUN 2016   TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA SWAKELOLA.
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Manajemen Umum Kepegawaian
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Manajemen Sumberdaya Aparatur
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Manajemen Sumberdaya Aparatur
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN/PAK GURU
PROSES PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 46 Tahun 2011
BEBERAPA POKOK PERUBAHAN
POKOK BAHASAN (4) BELA NEGARA.
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
Universitas Brawijaya
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
BAHAN PENGARAHAN UJIAN DINAS TINGKAT I GOLONGAN II
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN TAHUN 2018
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Selamat Datang Peserta Seleksi Kompetensi Dasar Tahun 2019
KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN
KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU
Transcript presentasi:

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH Bahan PEMBEKALAN PESERTA UJIAN DINAS TK. I, II & UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DENGAN SISTEM CAT PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2017

PEMBEKALAN UJIAN DINAS TK PEMBEKALAN UJIAN DINAS TK. I, II UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DG SISTEM CAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Majalengka

PESERTA PESERTA UJIAN SEBANYAK 117 ORANG YAITU : * PESERTA UJIAN DINAS TK. I SEBANYAK 14 ORANG; * PESERTA UJIAN DINAS TK. II SEBANYAK 7 ORANG; * PESERTA UKPPI SLTA SEBANYAK 19 ORANG: * PESERTA UKPPI S1 SEBANYAK 76 ORANG; * PESERTA UKPPI S2 SEBANYAK 1 ORANG

KISI-KISI MATERI TES KOMPETENSI DASAR (TKD) dengan system CAT Tujuan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku peserta ujian. TKD meliputi 3 jenis tes, yaitu : Tes Wawasan Kebangsaan (30 soal) Tes Intelegensi Umum (35 soal) Tes Karakteristik Pribadi (35 soal) * Passing grade (nilai minimal 271) : a. Tes Wawasan Kebangsaan ( nilai minimal 70) b. Tes Intelegensi Umum (nilai minimal 75 soal) c. Tes Karakteristik Pribadi (nilai minimal 126 soal)

UNSUR – UNSUR DALAM TES TKD Tes Wawasan Kebangsaan, meliputi unsur : Wawasan Nasional, Regional dan Internasional. Tes Intelegensi Umum, meliputi unsur : Kemampuan Verbal Kemampuan Kuantitatif Kemampuan penalaran Tes Karakteristik Pribadi, meliputi unsur : Kemampuan beradaptasi Pengendalian diri Semangat berprestasi Integritas, dan inisiatif

2. TIPOLOGI MATERI SOAL Materi soal disusun disesuaikan dengan tingkat pendidikan, sehingga dilakukan 3 pengelompokan peserta tes, meliputi : Tipe Soal C untuk SLTP, SLTA dan D-1 Tipe Soal B untuk D-2 dan D-3 Tipe Soal A untuk D-4, S.1 dan S.2 Tiga tipe soal tersebut dibuat untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Tes Intelegensi Umum (TIU). Sedangkan untuk Tes Karakteristik Pribadi hanya ada satu tipe soal yang sama untuk semua kelompok peserta tes. Tingkat Kesulitan setiap tipe bervariatif  mudah, sedang dan sulit.

2.1. Kelompok TWK Kelompok TWK, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : Wawasan Nasional, Regional dan Internasional, terdiri dari Ideologi 1) Pancasila 2) UUD 1945 Politik 1) SANRI 2) Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah 3) Politik dalam negeri 4) Politik luar negeri Ekonomi 1) Sistem perekonomian nasional 2) Kebijakan fiskal dan moneter

Wawasan Nasional, Regional dan Internasional, terdiri dari : Sosial dan Budaya 1) Sejarah kebangsaan 2) Masyarakat madani Hankam 1) Wawasan Nusantara 2) Sistem Pertahanan dan Keamanan Hukum 1) Norma Hukum 2) Azas Hukum 3) Supremasi Hukum

2.2. Kelompok TIU Kelompok TBS, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 1. Kemampuan Verbal Padanan Kata Lawan Kata / Antonim Analogi Pemahaman Wacana 2. Kemampuan Kuantitatif Deret Angka Aritmatika Geometrika Kemampuan Penalaran Penalaran Logis Penalaran Analitis

2.3. Kelompok Karakteristik Pribadi Kelompok Karakteristik Pribadi, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 1. Kemampuan Beradaptasi Berupaya memahami perubahan Memahami pendapatan orang lain 2. Pengendalian Diri Pengendalian emosi Bersikap tenang 3. Kemampuan Penalaran Semangat pada tugas Kemampuan meningkatkan kinerja 4. Integritas Kejujuran Konsistensi 5. Inisiatif Melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah Mengantisipasi masalah

KAPITA SELEKSI WAWANCARA : 3. Alokasi Waktu Materi ujian TKD terdiri dari 100 (seratus) soal dengan alokasi waktu 90 menit. KAPITA SELEKSI WAWANCARA : Untuk Ujian kenaikan Pangkat Penysuaian Ijazah Tingkat Pasca Sarjana (S-2) dan Sarjana (S-1), selain diberikan Tes Kemampuan Dasar (TKD) dilaksanakan juga Wawancara, dengan unsur penilaian meliputi : NO ASPEK PENILAIAN BOBOT PENILAIAN 1. PERSIAPAN 15 % 2. MATERI 35 % 3. PENYAJIAN BAHASA 30 % 4. SIKAP 20 % Jumlah 100 %

4. Jenis Soal Semua jenis soal CAT bersifat tertutup dalam arti sudah tersedia alternatif jawabannya, Peserta tes harus memilih jawaban yang paling tepat dengan cara klik mous pada hurup a.b.c.d dan e yang dianggap benar. Ada tiga bentuk soal dalam TKD yaitu ; Pilihan ganda dengan satu jawaban yang benar, yaitu setiap soal terdapat 5 alternatif jawaban tetapi hanya ada 1 jawaban yang benar. Pilihan ganda dengan jawaban yang benar lebih dari satu, yaitu setiap soal terdapat 4 alternatif jawaban, tetapi yang benar bisa satu atau lebih dari satu. - Jawaban A apabila yg benar alternatif jawaban no. 1, 2 dan 3 - Jawaban B apabila yg benar alternatif jawaban no. 1 dan 3 - Jawaban C apabila yg benar alternatif jawaban no. 2 dan 4 - Jawaban D apabila yg benar alternatif jawaban no. 4 - Jawaban E apabila semua alternatif jawaban benar

Jawaban C, jika pernyataan pertama benar dan kedua salah Sebab – Akibat, yaitu sebuah soal yang tediri dari dua pernyataan PERTAMA dan KEDUA. Alternatif jawaban ada 5, yaitu : Jawaban A, jika pernyataan pertama dan kedua benar dan keduanya menunjukkan sebab akibat. Jawaban B , jika pernyataan pertama dan kedua benar dan keduanya tidak menunjukkan sebab akibat. Jawaban C, jika pernyataan pertama benar dan kedua salah Jawaban D, jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua salah Jawaban E , jika pernyataan pertama dan kedua salah Untuk TWK dan TIU, setiap soal terdapat 5 alternatif jawaban tetapi hanya ada satu jawaban yang benar. Untuk TKP, setiap soal terdapat 5 alternatif jawaban dalam bentuk skala 1 sampai dengan 5.

MATERI BAHASAN TWK DIMENSI SUB-BIDANG BAHASAN 1. IDEOLOGI PANCASILA HISTORIS PENGHAYATAN UUD 1945 PEMBUKAAN BATANG TUBUH 2. POLITIK SANRI SANRI PERIODE ORBA SANRI PERIODE ORLA SANRI PERIODE REFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH HUBUNGAN PEM. PUSAT DAN DAERAH PEMERINTAH PROPINSI PEMERINTAH KAB./KOTA LEGISTATIF DAERAH POLITIK LUAR NEGERI KERJASAMA REGIONAL PERISTIWA AKTUAL 3. EKONOMI TEORI EKONOMI TEORI KLASIK & NEO KLASIK TEORI KETERGANTUNGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA DASAR FILOSOFI & YURIDIS KOPERASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TEORI FISKAL & MONETER PENGALAMAN INDONESIA

DIMENSI SUB-BIDANG BAHASAN 3. EKONOMI TEORI EKONOMI TEORI KLASIK & NEO KLASIK TEORI KETERGANTUNGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA DASAR FILOSOFI & YURIDIS KOPERASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TEORI FISKAL & MONETER PENGALAMAN INDONESIA PERDAGANGAN BEBAS PERJANJIAN & PERDAGANGAN INTERNASIONAL 4. SOSIAL DAN BUDAYA SEJARAH SEJARAH DUNIA SEJARAH KEBANGSAAN & LOKAL PLURALISME & KONFLIK ETNIK AGAMA 5. HANKAM WAWASAN NUSANTARA SISTEM PERTAHANAN & KEAMANAN DASAR YURIDIS ( LIHAT UU NO. 3 TH 2002 & UU No. 2 th 2002) IMPLEMENTASI PERTAHANAN PAA TINGKAT LOKAL 6. HUKUM TEORI HUKUM SEJARAH PEMIKIRAN HUKUM HUKUM TATA NEGARA HUKUM PERDATA DAN/ PIDANA H A M UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS & HAM DI INDONESIA PENGATURAN DEMOKRASI KELEMBAGAAN PRAKTEK DEMOKRASI

MATERI TIU DIMENSI JENIS SOAL 1. KEMAMPUAN VERBAL SINONIM ANTONIM ANALOGI PEMAHAMAN WACANA 2. KEMAMPUAN KUANTITATIF DERET ANGKA ARITMATIKA GEOMETRI 3. KEMAMPUAN KPENALARAN PENALARAN LOGIS PENALARAN ANALITIS

MATERI TKP 35 SOAL NO ASPEK 1 Kemampuan Beradaptasi 2 Pengendalian diri 3 Semangat Berprestasi 4 Integritas 5 Inisiatif Contoh TIU Contoh TWK Contoh TKP

Waktu Penyampaian + 15 menit PRESENTASI MAKALAH NO ASPEK PENILAIAN KRITERIA PENILAIAN SKOR MAKSIMAL PEROLEHAN 1. PERSIAPAN Kehadiran 15 Alat Pendukung 2. MATERI Sistematika Penilaian 35 Tata Bahasa Penulisan Materi 3. PENYAJIAN Penguasaan Materi 30 BAHASA Tata Bahasa Verbal 4. SIKAP Perilaku 20 Penampilan Jumlah Skor / Perolehan Skor : 100 Waktu Penyampaian + 15 menit

UJIAN DINAS TINGKAT I DAN II

KISI-KISI MATERI TES UJIAN DINAS TINGKAT I, dan II Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ujian dinas sebagaimana dimaksud dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu: Ujian dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a; Ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

3. MATERI PENGUJIAN DALAM UJIAN DINAS TINGKAT I dan II a. Tes Pengetahuan Umum (CAT), meliputi : Pancasila. UUD 1945 Kebijakan Pemerintah Peraturan Kepegawaian KORPRI Perkantoran Bahasa Indonesia Sejarah Indonesia Perkembangan Politik dalam negeri,ekonomi dan pembangunan Perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (Tingkat II) b. Tes Tugas Pokok dan Fungsi c. Karya Tulis / Makalah (Tingkat II ) (bila dierlukan)

NO. MATERI UJIAN KISI-KISI 1. PANCASILA Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum 2. UUD 1945 Penyimpangan UUD 1945 masa orla Pemerintah menurut UUD 1945 Hubungan Pembukaan dengan UUD 1945 Sistem Demokrasi Ekonomi menurut UUD 1945 3. KEBIJAKAN PEMERINTAH Rencana Strategis Indonesia periode 2010-2014. RPJPMN 2010-2014 Reformasi Birokrasi Pemerintah Visi & Misi RJPMN 5 thn ke depan Tantangan Indonesia menghadapi Pasar Bebas Asia Pasific 2020. 4. PERATURAN KEPEGAWAIAN Formasi dan Pengadaan Bapertarum Cuti Perawatan, Tunjangan cacat dan Uang Duka Tewas PNS Ujian Dinas Pengangkatan dalam Jabatan Sruktural PNS Pengawasan Kepegawaian

5 KORPRI Organisasi KORPRI Makna Lambang KORPRI Kode Etik KORPRI Munas KORPRI 6. PENGETAHUAN PERKANTORAN Syarat-syarat & tata pelaksanaan tugas Tata cara menerima tamu Tata cara melayani telepon Tata cara menyusun surat Tata cata mengarsip surat Tata cara kerja sama Tata cara menyusun laporan 7. BAHASA INDONESIA (EYD) Gaya bahasa Peribahasa kalimat Sederhana Kalimat majemuk Imbuhan/awalan dan akhiran/pemenggalan kata 8. SEJARAH INDONESIA Sejarah menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Sejarah Sumpah Pemuda 9. PERKEMBANGAN POLITIK DALAM NEGERI, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Perkembangan saat ini 10. PERKEMBANGAN POLITIK LUAR NEGERI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI 11. SUBSTANTIF Dasar hukum Pemerintahan Daerah Visi dan Misi Pemerintah Kab. Majalengka Pengertian Daerah Otonom dan Otonomi Daerah Kewenangan Otonomi Daerah Susunan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten / Kota Program Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi 12. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI Pengetahuan kelembagaan, Struktur Organisasi Instansi, tupoksi dan fungsi masing-masing pegawai pada unit kerja yang bersangkutan Peran serta pegawai dalam melaksanakan pekerjaan pada unit organisasi

UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PAHAMI JUGA (MINIMAL BACA) UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS PERATURAN DAERAH KAB. MAJALENGKA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BIAYA PELAKSANAAN TES DENGAN SISTEM CAT BERDASARKAN PP NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BKN

ALAMAT SIMULASI CAT (Computer Assisted Test) http://sc.menpan.go.id/ http://www.bkn.go.id/pengumuman/simulasi-cat-bkn-2

RENCANA KEBERANGKATAN : HARI RABU TGL 24 MEI 2017 PUKUL 05.00 WIB Pemberangkatan Titik Kumpul BKPSDM dengan menggunakan 2 BUS PESERTA JUMLAH 117 ORG : BUS 1 = Peserta PI S.1 & S.2 = 59 BUS 2 = Peserta Udin TK. I , II PI SLTA + SI 17 Org = 58 Orang

BUS 1 NOMOR KURSI tempat DUDUK PESERTA Hj. IMAS MASLAHAT, AMK.SKM. 2 Dra. YUYUN YUHANA 3 DONI FARDIANSYAH, S.STP. 4 SURAHMAN, S.IP. 5 DANI LUTFI DANIAR, S.Sos. 10 INDA WINDIANI, A.Md. 9 NENI YUHAENI, A.Md. 8 EILIS PUSDIYANTI, A.Md.Par. 7 DUROHIM, S.Pd. 6 SAMBAS HANAPI, S.IP. 11 INDAH NURLAELA, A.Md. 12 DIAN KUSUMA DEWI, A.Md. 13 IAH SARIAH 14 NINING YUNINGSIH 15 TETY NURMAFLUHATI 20 NURLINA FITRI YULIANITA, SH. 19 ENGKUS KUSNANI 18 RAYATI 17 INA SAINA 16 AAN AMINAH 21 SURAHMAN 22 SUHANDA 23 RANDEG 24 DEDI SUPRIYADI 25 ENDA SUDRAJAT 30 UUN KURNIASIH 29 TITI SARTI 28 IMAS NANI YUNINGSIH 27 KUSTIRIN NURRIYADI L. 26 WATI LUSTYAWATI 31 NONOH MUTMAINAH 32 TITI ASTI 33 SRI ROSMIATI 34 ETI CAHYATI 35 NINING JUNINGSIH 40 JAJANG JUHAERI 39 INING SURYANI 38 SUPRIATNA 37 SIDIK 36 WAHYU 41 42 SOBIRIN 43 TONI TORIKUDIN 44 SEHA SAMANI 45 II SUGIRI 50 SULAEMAN 49 IRI 48 YAYAN SOPIYAN 47 DAMAN 46 IRI JUMSARI 51 BUDIMAN 52 HIDAYAT 53 LILIK 59 CUCUP KURDIANTO, A.Md. 58 WAWAN SETIAWAN, A.Md. 57 EDI KUSMAYADI 56 ANGGA RAHMAT MIHARJA 55 IRPAN 54 KIKI SANDIKA

BUS 2 NOMOR KURSI tempat DUDUK PESERTA 1 Hj. IMAS MASLAHAT, AMK.SKM. 2 Dra. YUYUN YUHANA 3 DONI FARDIANSYAH, S.STP. 4 SURAHMAN, S.IP. 5 DANI LUTFI DANIAR, S.Sos. 10 INDA WINDIANI, A.Md. 9 NENI YUHAENI, A.Md. 8 EILIS PUSDIYANTI, A.Md.Par. 7 DUROHIM, S.Pd. 6 SAMBAS HANAPI, S.IP. 11 INDAH NURLAELA, A.Md. 12 DIAN KUSUMA DEWI, A.Md. 13 IAH SARIAH 14 NINING YUNINGSIH 15 TETY NURMAFLUHATI 20 NURLINA FITRI YULIANITA, SH. 19 ENGKUS KUSNANI 18 RAYATI 17 INA SAINA 16 AAN AMINAH 21 SURAHMAN 22 SUHANDA 23 RANDEG 24 DEDI SUPRIYADI 25 ENDA SUDRAJAT 30 UUN KURNIASIH 29 TITI SARTI 28 IMAS NANI YUNINGSIH 27 KUSTIRIN NURRIYADI L. 26 WATI LUSTYAWATI 31 NONOH MUTMAINAH 32 TITI ASTI 33 SRI ROSMIATI 34 ETI CAHYATI 35 NINING JUNINGSIH 40 JAJANG JUHAERI 39 INING SURYANI 38 SUPRIATNA 37 SIDIK 36 WAHYU 41 42 SOBIRIN 43 TONI TORIKUDIN 44 SEHA SAMANI 45 II SUGIRI 50 SULAEMAN 49 IRI 48 YAYAN SOPIYAN 47 DAMAN 46 IRI JUMSARI 51 BUDIMAN 52 HIDAYAT 53 LILIK 59 CUCUP KURDIANTO, A.Md. 58 WAWAN SETIAWAN, A.Md. 57 EDI KUSMAYADI 56 ANGGA RAHMAT MIHARJA 55 IRPAN 54 KIKI SANDIKA

S e k i a n T e r i m a K a s i h