Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA FORUM SKPD - BIDANG PEMERINTAHAN Radyosuyoso, Kepatihan Yogyakarta, Maret 2016

tentang Keistimewaan DIY tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY DASAR PEMBENTUKAN DINAS UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Perda Istimewa DIY No. 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY Peraturan Gubernur DIY No. 69 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta TUSI: Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan DIY di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

TARGET KINERJA PROGRAM 2013-2017 INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA 2013 2014 2015 2016 2017 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Peningkatan layanan unggulan Digital Government Services (DGS) per urusan urusan / bidang 10 11 12 13 14 Pembangunan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat % 40 60 80 90 100 Fasilitasi Pos Telekomunikasi, Pengendalian Frekuensi dan Informasi Publik Penguatan jaringan IT di Pemda DIY 65 70 75

REALISASI ANGGARAN URUSAN KOMINFO 2013 – 2015 No. Tahun Program Kegiatan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) APBD DAIS 1. 2013 3 14 APBD 8.972.691.700 - 8.398.908.251 0 DAIS 2. 2014 12 APBD 10.401.498.525 6.000.000.000 10.151.473.580 5.578.357.500 1 DAIS 3. 2015 9.381.482.425 14.307.428.500 8.953.452.107 14.297.702.038

BIDANG - URUSAN Humas Menyelenggarakan hubungan masyarakat (Pendokumentasian serta publikasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah) Pengembangan Layanan Teknologi Informatika Pengembangan dan pengelolaan perangkat keras, jaringan komunikasi, informatika serta pos dan telekomunikasi Manajemen Informatika Pengembangan dan pengelolaan aplikasi, keamanan informasi, basis data, serta penerapan dan pengembangan e-gov Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan, diseminasi, layanan informasi publik dan pemberdayaan masyarakat informasi Fasilitasi Informasi Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Provinsi (KIP).

Dinas Komunikasi Dan Informatika DIY 2017 ISU STRATEGIS Dinas Komunikasi Dan Informatika DIY 2017 Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai CYBER PROVINCE, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan inovasi kerja dan pelayanan publik. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

ISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN 2017 Pendalaman Penghayatan Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia DIY, Dinamika Politik dan Keamanan, serta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik Reformasi Birokrasi Khususnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perijinan Kebencanaan Pengurangan Risiko Bencana, Peningkatan Kapasitas Kependudukan Konsolidasi Tertib Administrasi Kependudukan, Utilisasi Data/Dokumen Kependudukan dalam Pelayanan Publik ISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN 2017 Sasaran Rencana Strategis/ CASCADING 2017: Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan TIK Tersedianya informasi kepada masyarakat AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja pemerintahan meningkat Keterbukaan Informasi Publik meningkat PELAYANAN PUBLIK Kualitas Pelayanan Publik Meningkat Layanan Digital Government Services (DGS) lebih Optimal

GOALS: Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan TIK Rencana Strategis/Cascading Tahun 2017 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan TIK Tersedianya informasi kepada masyarakat Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi Program Pembinaan Dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, Dan Frekuensi Program Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Berbasis Keistimewaan TUJUAN SASARAN PROGRAM GOALS: AKUNTABILITAS KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK

Rekapitulasi Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2017 1. 2. 3. NO. PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 14 1.585.507.472 2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 8 1.547.330.370 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 4 352.412.650 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 6 3.026.966.350 5. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 2 2.676.150.000 6. Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi 4.812.994.350 7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, Dan Frekuensi 903.453.600 8. Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur *) 1 500.196.000 9. Program Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Berbasis Keistimewaan *) 11.000.000.000 JUMLAH 44 26.405.010.792 Catatan: *) Dana Keistimewaan

HIGHLIGHT KEGIATAN YANG MENDUKUNG ISU STRATEGIS Kerjasama Pengembangan e-Gov Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Inf. Penyebarluasan Inf. dan Dok. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Layanan Informasi Publik Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik (peningkatan fungsi PPID) Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi Penyebarluasan Informasi Pemda Pengelolaan Kelembagaan KIP Pengelolaan Kelembagaan KPID Pembangunan Ekosistem Kultural DIY berbasis Digital AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PELAYANAN PUBLIK

IMPLEMENTASI KEGIATAN YANG MENDUKUNG ISU KEMISKINAN Pemberdayaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di tingkat Kecamatan/desa agar meningkatkan fungsi sosialnya (dan ekonomi); Diseminasi Informasi melalui Media Pertunjukan Rakyat (Pertunra) di Kecamatan kantong kemiskinan, bertujuan untuk menggairahkan potensi seni, ekonomi dan menginformasikan program/kebijakan pemerintah DIY; Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat DIY di salahsatu Kecamatan kantong kemiskinan, bertujuan untuk mengerakkan potensi ekonomi masyarakat sekitar; Pelayanan Informasi Publik Pemda, bertujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan secara mudah dan proporsional; Peningkatan/ Optimalisasi layanan Digital Government Services (DGS), bertujuan untuk memberikan kemudahan akses masyarakat pada layanan-layanan unggulan Pemerintah.

MATUR NUWUN...