Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Advertisements

Advokasi Kesmas: definisi dan konsep
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
APLIKASINYA PADA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI PUSKESMAS
ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA
Outlook Manajemen RS.
Ideologi dan Prediksi Perkembangan SJSN
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Dr. Leonardo W. Permana, MARS.
PRIORITAS MASALAH Oleh Nugroho Susanto.
DESENTRALISASI KESEHATAN
Laksono Trisnantoro Unievrsitas Gadjah Mada
PENGUKURAN EVALUASI TERHADAP INPUT, PROSES, OUTPUT DAN OUTCOME
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
Kebijakan Kesehatan.
Mikhania C.E., S.Farm, M.Si, Apt
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK: kebijakan HARGA
PENDIDIKAN KESEHATAN, PENDIDIK KESEHATAN, dan PROMOSI KESEHATAN Lita Sri Andayani, SKM, MKes Dept. PKIP FKM USU.
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
ETIKA KEPERAWATAN YUNIAR MANSYE SOELI.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Strategi dan Program 5 tahunan
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
Kebijakan Kesehatan.
Materi Batasan umum Manajemen Kesehatan Manajemen Mutu Pelayanan
PERIJINAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
Sistem Kesehatan di Propinsi pasca JKN
TANTANGAN KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
Model-model pembangunan nasional dan pengaruhnya Terhadap Demografi
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
INDIKATOR PENCAPAIAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
MANAJEMEN SDM PELAYANAN KESEHATAN
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK: kebijakan HARGA
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
PRIORITAS MASALAH Oleh Nugroho Susanto.
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
KEBIJAKAN OBAT  .
Materi : Komunikasi, Advokasi, dan Fasilitasi
PENGANTAR PARADIGMA KESEHATAN
Sistem informasi kesehatan
Sistem Kesehatan dan Reformasi Sektor Kesehatan
ADMINISTRASI & KEBIJAKAN KESEHATAN PERTEMUAN 1
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
1 By : Ns. WIDYAWATI, S.Kep, M.Kes. Latar belakang Krisis multidimensional berdampak negatif terhadap status kesehatan dan ketahanan keluarga di Indonesia.
Pengenalan ekonomi teknik
Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM.
Analisis Kebijakan Kesehatan
Ilmu Pemerintahan Semester 5.  Penugasan/ Kuis Matakuliah : 25%  Kehadiran dan Keaktifan: 25%  Ujian Tengah Semester: 20%  Ujian Akhir Semester: 30%
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Pembiayaan Kesehatan Daerah dan Perannya pasca UU BPJS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
ADMINISTRASI & KEBIJAKAN KESEHATAN
Sesi 2: Cakupan Informasi Kesehatan
SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH
Transcript presentasi:

Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Mata Kuliah Kebijakan dan Manajemen Kesehatan KUI 661 Sesi 1: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD September 2015

Deskripsi Matakuliah ini membahas mengenai ilmu kebijakan dan manajemen yang diterapkan di sektor kesehatan. September 2015

Apa kajian Ilmu Kebijakan? mengembangkan kajian tentang : hubungan antara pemerintah dan swasta, distribusi kewenangan dan tanggung jawab antar berbagai level pemerintah, hubungan antara penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya, ideologi kebijakan makna reformasi kesehatan. September 2015

Apa peran Ilmu Manajemen? Mengapa perlu dibahas? Dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan, teori dan konsep manajemen tidak dapat diabaikan. Matakuliah ini juga berusaha membekali mahasiswa untuk memahami prinsip-prinsip manajemen yang dipergunakan secara umum di lembaga-lembaga pelayanan kesehatan. September 2015

Bagaimana cara mengembangkan secara mandiri? Pembekalan ini berupa pengajaran prinsip-prinsip manajemen yang diharapkan dapat dikembangkan secara mandiri oleh para mahasiswa. Bagaimana cara mengembangkan secara mandiri? September 2015

Tujuan Pembelajaran Memahami konsep sistem kesehatan dan berfikir sistem; Memahami dasar ideologis, legal dan etis untuk kebijakan kesehatan; Memahami proses kebijakan di sektor kesehatan; Memahami konsep dan prinsip manajemen kelembagaan dalam sektor kesehatan; Memahami isu kebijakan dan manajemen kesehatan menggunakan jalur dan teknologi yang tepat. September 2015

Sesi 1 Sistem Kesehatan dan Kerangka Kebijakan Kesehatan: konteks, proses, dan pelaku-pelaku. September 2015

Tujuan Instruksional Sesi 1 Memahami sistem kesehatan dan komponen-komponennya, serta indikator keberhasilan sistem. Memahami konsep kebijakan, konteks, para pelaku dan prosesnya. Memahami dinamika dan metafora sistem kesehatan. September 2015

Sistem Kesehatan dan Indikatornya Bagian 1 Sistem Kesehatan dan Indikatornya Referensi Utama: www.kebijakankesehatanindonesia.net September 2015

Health System menurut WHO [1] ‘’Health system adalah semua kegiatan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan, mengembalikan dan memelihara kesehatan. September 2015

Apa cakupannya? + Berbagai kegiatan memperkuat kesehatan seperti: Mencakup pula: Promosi Kesehatan Pencegahan Penyakit Formal Health services Pelayanan kesehatan oleh tenaga medik profesional Pengobat tradisional Pengobatan Alternatif Penggunaan obat dengan resep atau tanpa resep + Berbagai kegiatan memperkuat kesehatan seperti: Keselamatan di jalan raya, lingkungan hidup, pendidikan khusus kesehatan dan berbagai hal lainnya September 2015

Pendekatan Sistemik Dilakukan dengan 2 cara: (1) identifikasi komponen pembentuk sistem; dan (2) menganalisis interconnection, saling keterkaitan antar komponen dalam pola tertentu. September 2015

Regulasi Pembiayaan Pelayanan Pusat Propinsi Kab/Kota Pemerintah/Dinas Kesehatan/Dinas lainnya. Internasional Lembaga Swasta Masyarakat Pusat Propinsi Kab/Kota Pembiayaan   Pelayanan Regulasi Community Empowerment Sumber Daya Obat dan Alkes September 2015

Tujuan dan Indikator Sistem Kesehatan (Roberts dkk, 2007) Status Kesehatan Perlindungan Resiko Kepuasan Publik September 2015

Secara tradisional ukuran status kesehatan: AKB, AKI, dan AKBA a. Status Kesehatan Secara tradisional ukuran status kesehatan: AKB, AKI, dan AKBA Akhir-akhir ini: berkaitan dengan beban penyakit (misalnya DALY) mencakup morbiditas maupun mortalitas Penyakit kronis yang semakin meningkat menjadi beban baru bagi sistem pelayanan kesehatan. Kelayakan juga penting—apa yang bisa dilakukan (nilai tolok ukur) September 2015

Dapat diukur melalui survei penduduk yang dirancang baik b. Kepuasan Masyarakat Dapat diukur melalui survei penduduk yang dirancang baik Secara tipikal dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, akses dan pembayaran tunai Bisa sesuai atau tidak sesuai dengan pelayanan yang cost-effective (misalnya, pasien meminta resep yang tidak cocok) Juga terkait dengan pertimbangan pemerataan September 2015

c. Perlindungan terhadap Risiko Setiap tahunnya, ada sebagian penduduk yang mengeluarkan biaya pelayanan kesehatan yang tinggi Tanpa perlindungan, bisa jatuh miskin atau mendapat pelayanan yang kurang Masalahnya menjadi lebih buruk bagi mereka yang berpenghasilan rendah Dapat dihindari melalui asuransi atau sektor publik yang efektif dan hampir bebas biaya. September 2015

Kerangka Konsep Sistem Kesehatan lainnya (Australia) Determinan Lingkungan fisik/kimia/biologi Sosio ekonomi Kapasitas Masyarakat Perilaku sehat Faktor individu Dampak/Outcome Sumber Input Riset, Monev, Finansial, Material, Tenaga Penyakit Cacat Output Intervensi Pencegahan & promosi Pengobatan/Perawatan Rehabilitasi September 2015

Australia menggunakan Pendekatan Faktor Risiko Faktor Individual Status Kesehatan Faktor Struktural Faktor Sosial September 2015

Berbagai Fungsi Pelaku di sistem kesehatan September 2015

Berbagai fungsi dalam Sistem Kesehatan (WHO 2000) Regulasi/stewardship Pembiayaan Pelaksanaan kegiatan kesehatan Pengembangan SDM dan sumber daya lain September 2015

September 2015

Kasus menarik: Adanya BPJS dalam Sistem Kesehatan Laksono Trisnantoro

Terjadi situasi 2 sistem yang belum compatible Sistem Pembiayaan Kesehatan Sistem Kesehatan Menggunakan UU Kesehatan, UURS, UU mengenai pemerintahan daerah Propinsi Kabupaten/Kota Kecamatan UUS SJSN dan UU BPJS: BPJS: Bukan lembaga kesehatan Merupakan lembaga keuangan UU SJSN dan UU BPJS tidak ada “hubungan” dengan Dinas Kesehatan Sistem manajemen yang sentralisasi

Sistem Pembiayaan Kesehatan Situasi saat ini Sistem Pembiayaan Kesehatan Sistem Kesehatan Menggunakan UU Kesehatan, UURS, UU mengenai pemerintahan daerah Propinsi Kabupaten/Kota Kecamatan UUS SJSN dan UU BPJS: BPJS: Bukan lembaga kesehatan Merupakan lembaga keuangan UU SJSN dan UU BPJS tidak ada “hubungan” dengan Dinas Kesehatan Sistem manajemen yang sentralisasi Data dari pelayanan kesehatan terendah langsung ke pusat

Situasi saat ini: Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten kota tidak pernah menganalisis data BPJS Puskesmas yang mempunyai tugas kewilayahan tidak mempunyai data FKTP swasta Data klaim tidak dapat dianalisis untuk keperluan respon: Respon segera Respon terencana

Siapa yang seharusnya melakukan respon? Respon dapat berupa a.l: Respon dalam konteks sistem rujukan Respon terhadap mutu pelayanan Respon terhadap promosi kesehatan Pemerintah Propinsi Pemerintah kabupaten Kecamatan

Saat ini posisi BPJS dalam Sistem Kesehatan belum tepat dan pas

Variasi Sistem Kesehatan Daerah September 2015

Proyeksi Keadaan Ekonomi Setempat Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 1 2 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 3 4 September 2015

The Projected Economic Map of Indonesia Strong Provincial Government, Strong Community Economy Strong Provincial Government, Weak Community Economy Weak Provincial Government, Strong Community Economy Weak Provincial Government Weak Community Economy September 2015

Peran Pemerintah di daerah mungkin berbeda-beda Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 1 2 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 3 4 September 2015

Peran Regulasi oleh Pemerintah Daerah semakin menonjol di daerah di mana banyak lembaga pelayanan kesehatan swasta Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 1 2 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 3 4 September 2015

1 2 3 4 Siapa Pemberi Dana? Pemda? Pemerintah Pusat? Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 1 2 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 3 4 Pemerintah Pusat? September 2015

Diskusi: Bagaimana pandangan anda terhadap Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam meningkatkan status kesehatan? Apakah Kesehatan Masyarakat sebagai suatu profesi, ataukah sebagai Jalan Hidup/Filosofi/Cara mengatasi masalah?.... Apa saja Profesi-profesi dalam kesehatan masyarakat? September 2015

Tugas 1: Masuk ke web www.kebijakankesehatanindonesia.net Uraikan apa yang disebut sebagai Sistem Kesehatan Indonesia September 2015

Bagian 2. Pengantar Kebijakan Kesehatan Konsep kebijakan, konteks, para pelaku dan prosesnya Sumber Utama: Walt and Gilson (1994) . September 2015

Apa kebijakan kesehatan itu? Kebijakan (Policy): Sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu Kebijakan Publik (Public Policy): kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara Kebijakan Kesehatan (Health Policy): Segala sesuatu untuk mempengaruhi faktor – faktor penentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan bagi seorang dokter kebijakan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan (Walt, 1994) September 2015

Mengapa Kebijakan kesehatan penting? Sektor kesehatan merupakan bagian penting perekonomian di berbagai negara Kesehatan mempunyai posisi yang lebih istimewa dibanding dengan masalah sosial yang lainnya Kesehatan dapat dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan (misal: kemiskinan, polusi) Memberi arahan dalam pemilihan teknologi kesehatan September 2015

Segitiga Analisis Kebijakan Konteks Aktor/ pelaku • Individu • Organisasi Proses Isi/ Konten Sumber: Walt and Gilson (1994) September 2015

Keuntungan Analisis Kebijakan Kaya penjelasan mengenai apa dan bagaimana hasil (outcome) kebijakan akan dicapai Piranti untuk membuat model kebijakan di masa depan dan mengimplementasikan dengan lebih efektif September 2015

Contoh penggunaan Analisis Kebijakan Kasus: Kebijakan Tarif RS untuk meningkatkan efisiensi di pelayanan kesehatan Konteks: kondisi ekonomi, ideologi, dan budaya Konten/ Isi: Apa tujuan yang ingin dicapai?Apakah ada pengecualian? Aktor/ Pelaku: Siapa yang mendukung dan menolak kebijakan tarif RS? Proses : Pendekatan Top- Down? Bagaimana kebijakan ditetapkan dan bagaimana kebijakan ini akan dikomunikasikan September 2015

Kasus: ............... Aktor/ pelaku • Individu • Pelaku Konteks • Organisasi Proses Isi/ Konten Sumber: Walt and Gilson (1994) September 2015

Apa Isi Kebijakan? September 2015

Siapa aktor/pelaku kebijakan? • Individu • Organisasi Negara September 2015

Faktor Kontekstual yang Mempengaruhi Kebijakan Faktor situasional: Faktor yang tidak permanen atau khusus yang dapat berdampak pada kebijakan (contoh: kekeringan) Faktor struktural: bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah (misal: sistem politik) Faktor Budaya: Faktor yang dapat berpengaruh seperti hirarki, gender, stigma terhadap penyakit tertentu Faktor Internasional atau eksogen: faktor ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan antar negara dan mempengaruhi kemandirian dan kerja sama internasional dalam kesehatan September 2015

Proses Penyusunan Kebijakan Identifikasi Masalah dan Isu Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan September 2015

Menggunakan Segitiga Kebijakan Kesehatan Segitiga kebijakan kesehatan digunakan untuk memahami kebijakan tertentu dan menerapkan untuk merencanakan kebijakan khusus dan dapat bersifat: Retrospektif (meliputi evaluasi dan monitoring kebijakan) Prospektif (Memberi pemikiran strategis, advokasi dan lobi kebijakan) September 2015

Dinamika penyusunan kebijakan dan metafora sistem kesehatan. 3. Diskusi Dinamika penyusunan kebijakan dan metafora sistem kesehatan. September 2015

Dinamika kebijakan dalam sistem kesehatan Kasus-kasus: Pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap sistem kesehatan Pengaruh ideologi terhadap sistem kesehatan Pengaruh politik praktis dalam sistem kesehatan Pengaruh ekonomi terhadap sistem kesehatan September 2015

Metafora Penyusunan Kebijakan dalam Sistem Kesehatan Model Engineering Tanpa bentuk Apakah mungkin sebuah kebijakan kesehatan direkayasa? Ataukah kebijakan kesehatan sebagai sebuah proses tanpa bentuk? September 2015

Tugas 1b: Bentuk kelompok beranggotakan 5 orang. Pilih satu contoh kebijakan di bidang yang dipelajari minat utama anda. Mengapa anda memilihnya? Analisis kasus yang kelompok anda pilih dengan pendekatan segitiga kebijakan. September 2015

Catatan: Mahasiswa diminta aktif diskusi dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net, September 2015