e-MUSRENBANG Perencanaan Partisipatoris berbasis Web PEMERINTAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini, MT
Advertisements

oleh Haryo Habirono Salatiga
Website PNPM Perkotaan
Penyusunan Renja Perubahan
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PELACAKAN DAN PEMANTAUAN PAKET KIRIMAN BERBASIS WEB DENGAN BANTUAN MOBILE ANDROID Putu Agus Yudisuda Indrakarna 1) S1 Sistem.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan
MEMBACA DAN ANALISIS APBD
Untuk Operator Kecamatan BAPPEDA KABUAPTEN BERAU
S.I.P.P.D Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
SOSIALISASI IMPLEMENTASI e-NEWBUDGETING di PEMPROV JATIM
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Ditetapkan Dengan Pergub
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Universitas Negeri Semarang
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Bappeda Kota Surakarta
Pemerintah Kota Surabaya
PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
SISTEM INFORMASI DATA (SIDATA) SEBAGAI INSTRUMENT PERENCANAAN
BAPPEDA KABUAPTEN BERAU
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) / E-PLANNING KABUPATEN KEDIRI LAPORAN PENDAHULUAN.
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bappeda Kota Surakarta
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perbandingan IMPLEMENTASI SIMRAL BPPT vs GRMS PemKOT SBY
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) 23 OKTOBER 2015
PERSIAPAN PENERAPAN E–SIMBADA SURABAYA Pemerintah Kota Surabaya – Jawa
BAPPEDA KABUAPTEN BERAU
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Electronic Government dan Implementasi di Indonesia
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH
BIMTEK PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA TAHUN 2017
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
TUGAS APIP DISAMPAIKAN DALAM PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
PUBLIKASI HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017
SISTEM PELAYANAN TERPADU - SIMPEL
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAPAT TEKNIS PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN T.A 2018
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
RINGKASAN GRMS Pemerintah Kota Surabaya. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah e-SDM e-EDUCATION e-PERMIT e-MONITORING MEDIA CENTER Test CPNS Gaji Berkala.
Integrasi Aplikasi Memberikan Solusi Menyeluruh dan Transparan
PEMANFAATAN SEPAKAT di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Transcript presentasi:

e-MUSRENBANG Perencanaan Partisipatoris berbasis Web PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Evaluasi RAPBD & RPAPBD PEMERINTAH KOTA SURABAYA KUA PPAS R K P D RKA-SKPD A P B D Penjabaran APBD Evaluasi RAPBD & RPAPBD RAPBD/RPAPBD R P J M D Renstra SKPD Ranc. Renja SKPD R K P dan RKPD Provinsi MUSRENBANG KOTA Musren Kecamatan Musren Kelurahan Forum SKPD Alur Perencanaan 1. Permendagri No. 54 Th. 2010 2. Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 21 Th. 2011

E-MUSRENBANG DALAM ALUR PROSES PEMERINTAH KOTA SURABAYA E-MUSRENBANG DALAM ALUR PROSES PENYUSUNAN,PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN e-Government e- Musrenbang Layanan Informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS) Dekranasda Komunikasi Masyarakat e-Budgeting e-Project e-Procurement e-Delivery e-Controlling e-Performance e- Toko SIMBADA E-SDM Surabaya Single Window (SSW) Usaha Daya Tarik Wisata Usaha Kawasan Pariwisata Jasa Transportasi Wisata Jasa Perjalanan Wisata Jasa Makanan & Minuman dll Profil Sekolah Online PPDB Online Try Out Online Penerimaan Kepala Sekolah Online Visual Radio Pelajar Surabaya Rapor Online E-PAYMENT E-TAX E-AUDIT FASUM / FASOS e - Pendidikan e - Health Database Sistem Kependudukan Pengaduan Masyarakat / Media Center E - Sapawarga Rekrutmen CPNS Kenaikan Pangkat Gaji Berkala Pensiun Usulan Penelitian Ijazah Mutasi Proses Pengelolaan Pembangunan Daerah Layanan Masyarakat e--Kios

PEMERINTAH KOTA SURABAYA GRMS Kota Surabaya

Sistem Aplikasi e-Musrenbang Kota Surabaya PEMERINTAH KOTA SURABAYA Sistem Aplikasi e-Musrenbang Kota Surabaya http://musrenbang.surabaya.go.id/

PEMERINTAH KOTA SURABAYA Alur Musrenbang

PELAKSANAAN MUSRENBANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA DASAR HUKUM PELAKSANAAN MUSRENBANG Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Dasar Hukum Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri 54/2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN MUSRENBANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA PERMASALAHAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN MUSRENBANG Pemasukan data/usulan, foto dan peta spasial secara online Data secara sistem langsung terklasifikasi Masyarakat dapat mengetahui secara online proses & status usulan Adanya kepastian pagu anggaran setiap kelurahan dan standard harga yang dibutuhkan Efisien dalam pemakaian kertas (paperless) dan penghematan anggaran untuk cetak dokumen KONDISI AWAL E-MUSRENBANG PERMASALAHAN Data lokasi usulan kurang akurat & valid Jenis usulan kegiatan sulit dikelompokkan Warga tidak dapat memastikan status usulan Belum ada perkiraan kebutuhan anggaran Masih membutuhkan banyak kertas/dokumen Pemasukan data secara manual Lokasi usulan kurang dapat diketahui secara jelas Usulan masyarakat belum dapat diklasifikasikan jenisnya Membutuhkan waktu lama untuk merekap dan mengkasifikasikan usulan Masyarakat tidak dapat mengetahui status usulan, dan informasi apakah usulan tersebut disetujui dan dianggarkan pada APBD Perhitungan volume dan kebutuhan anggaran masih berdasarkan asumsi dan harga perkiraan masyarakat Tidak adanya kejelasan pagu anggaran untuk usulan musrenbang pada setiap kelurahan Banyak diperlukan cetak dokumen untuk setiap tahap (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota)

DALAM PERSPEKTIF REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA APLIKASI E-MUSRENBANG DALAM PERSPEKTIF REFORMASI BIROKRASI Sambungan Internet RW, Kelurahan, Kecamatan, SKPD Sistem Aplikasi Data Spasial (SIGIS) Pemerintah Kota Transparansi Informasi Pembangunan e-Musrenbang

PEMERINTAH KOTA SURABAYA Kamus Usulan

KONSEP e-MUSRENBANG KOTA SURABAYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA KONSEP e-MUSRENBANG KOTA SURABAYA 1. Efisiensi Waktu dan Biaya 2. Transparansi dan Real time (dapat dipantau semua stakeholder) 3. Memperkecil kesalahan cetak dokumen 4. Mendorong partisipasi warga Sosialisasi Sambungan Internet Sistem Aplikasi Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. “Sistem aplikasi e-Musrenbang Kota Surabaya dapat menjamin pelaksanaan Musrenbang secara Cepat, Mudah, Akurat, Transparan”.

PETA PERSEBARAN USULAN MUSRENBANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA PETA PERSEBARAN USULAN MUSRENBANG

USULAN KELURAHAN RUNGKUT KIDUL PEMERINTAH KOTA SURABAYA CONTOH OUTPUT MUSRENBANG PETA PERSEBARAN USULAN USULAN KELURAHAN RUNGKUT KIDUL Jumlah usulan masuk : 25 Jumlah Usulan disetujui SKPD: 24 Pagu : Rp 866.823.264,60 Usulan yang disetujui SKPD: Rp 879.297.911,31

TEKNIS PEMBUATAN WEBSITE MUSRENBANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA TEKNIS PEMBUATAN WEBSITE MUSRENBANG

Management User 1. User RW Entri usulan dan upload photo eksisiting PEMERINTAH KOTA SURABAYA Management User 1. User RW Entri usulan dan upload photo eksisiting 2. User Kelurahan Penentuan prioritas usulan untuk memenuhi pagu kelurahan 3. User Kecamatan Verifikasi usulan dari kelurahan dan mengirimkan usulan ke login SKPD 4. User SKPD Upload photo eksisting versi SKPD dan verifikasi usulan 5. User Admin Lock login 1-4 dan report rekap usulan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA Screenshot Data User User RW User Kelurahan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA Screenshot Data User User Kecamatan User SKPD

Bahasa Pemrograman dan Database PEMERINTAH KOTA SURABAYA Bahasa Pemrograman dan Database Bahasa Pemrograman PHP: Hypertext Preprocessor adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam halaman web. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah Aplikasi. Database PostgreSQL adalah sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas. Piranti lunak ini merupakan salah satu basis data yang paling banyak digunakan saat ini, selain MySQL dan Oracle.

SPESIFIKASI SERVER YANG DIGUNAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA SPESIFIKASI SERVER YANG DIGUNAKAN Prosesor : Intel Xeon processor E5-2600 v2 Memori : 32 GB Hardisk : 300 GB Storage : 2 TB OS : Ubuntu

PEMERINTAH KOTA SURABAYA TERIMA KASIH