Pemerintah Zero Investment dan Zero Performance Risk

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PT PLN (PERSERO) Jakarta, 29 November 2013
Advertisements

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Buletin Teknis sap NO. 11 TENTANG AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Buletin Teknis 11 Aset Tidak Berwujud
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
PENGERTIAN PROYEK Proyek  kegiatan investasi terhadap sumberdaya yang ada, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi individu atau masyarakat seluruhnya.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Nama Proposal :Desain dan Rancang Bangun Bangunan Hemat Energi
TERMINOLOGI Apa yang dimaksud dengan 1. MANAGEMENT ENERGY :
MASA DEPAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TERBARUKAN DI INDONESIA
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Tingkatkan Produktifitas & Efisiensi Tahun 2017 untuk Menurunkan BPP Oleh: Kepala Divisi Anggaran Palembang, 27 Februari 2017 Ver 1.1.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
RENCANA PEMBIAYAAN.
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
Kuliah 2 ARTI DAN PERAN AMDAL.
MANAJEMEN PEMBELANJAAN (PERMODALAN) KOPERASI
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
OVERVIEW RINGKAS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL & MENENGAH Seminar Nasional Revitalisasi SAK ETAP dan SAK EMKM.
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Perkenalkan Kami: Danang (8) Aisyah (2) Ariella (5) Hanna (16) Ismi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
TERMINOLOGI adalah suatu proses ilmu dibidang energi untuk
Selvia Nurindah Sari JP081280
MOCHAMAD NURI BACHRUDIN
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 50 TAHUN 2012   TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
Manajemen Koperasi.
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS UDAYANA
Konsepsi Dasar APBD Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.
K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Faktor Utama Unsafe Action: Tindakan Tak Aman (80%)‏ Unsafe Condition: Kondisi Tak Aman (20%)‏ (HW. Heinrich th 1931.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Potensi Sumber Pembiayaan untuk Implementasi KPBU-AP oleh Pemerintah Daerah Bandung, 5 April 2019.
Muliani Sulya Fajarianti, SE, M.Ec.Dev
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Transcript presentasi:

Pemerintah Zero Investment dan Zero Performance Risk www.rasionalisasi-pju.com Kerjasama Berbasis Kinerja (Manfaat) Unsolicited Project antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha / Swasta Dalam Rangka Penghematan Anggaran Belanja Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur Konservasi Energi di Sektor Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemerintah Zero Investment dan Zero Performance Risk PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN IMPLEMENTASI SISTEM RASIONALISASI PJU OLEH MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2014 Penyedia Jasa Konservasi Energi SUHARGO Jakarta, 27 April 2017

Alamat : Jl. Lombok Nomor 1 Magetan ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com CURRICULUM VITAE Nama : Suhargo TTL : Magetan / 1958 Alamat : Jl. Lombok Nomor 1 Magetan Pekerjaan : Penyedia Jasa Konservasi Energi (Skema ESCO) Jabatan : Direktur / Tenaga Ahli Utama CV. HARSARI, AMT Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

2) Th. 1991- sekarang : Kontraktor Listrik Golongan D ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com CURRICULUM VITAE Pengalaman Kerja : 1) Th. 1983-1990 : Karyawan Pabrik Gula di Kediri dan Negara Tulang Bawang 2) Th. 1991- sekarang : Kontraktor Listrik Golongan D 3) Th. 2001 : Inovasi Konservasi Energi (KE) : Sistem Rasionalisasi PJU 5) Th. 2004 : Implementasi Inovasi KEn di 4 Pemda (Skema ESPC-Unsolicited Project) Th. 2004 – 2005 : Kab. Magetan dan Kab. Tulungagung Th. 2006 – 2007 : Kab. Kendal dan Kab. Pati   Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BU/swasta harus dilaksanakan dengan dasar itikad baik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Konservasi Energi Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. PP 70 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Copyright © 2017 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Kegiatan Jasa Konservasi Energi ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Kegiatan Jasa Konservasi Energi Perencanaan Konsep Proyek Efisiensi Energi Audit energi berstandar investasi (investment grade energy audit) Pembiayaan Proyek Efisiensi Energi Pekerjaan instalasi dan/atau pembangunan Proyek Efisiensi Energi Pengoperasian, pemeliharaan, & perbaikan instalasi energi Pengukuran dan Verifikasi (M & V) kinerja Penghematan Energi. A B C D E F Output : EE Pemda EA BU/Swasta Permen ESDM 14 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 1 Copyright © 2017 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Data Pemakaian Energi dan Biaya Energi Di Sektor PJU Secara Nasional ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Data Pemakaian Energi dan Biaya Energi Di Sektor PJU Secara Nasional No. Uraian Jumlah 1. Daya Tersambung 962,79 MVA 2. Energi Terjual 3.393,76 GWh 3. Biaya Rekening PJU Rp. 3.722.786 Juta 4. Harga BBM Rp. 10.320,86/Liter 5. Produksi Rp. 1.296,73/KWh 6. Harga Jual Tarif Dasar Listrik Rp. 1.096,95/KWh 7. Losses Energi di sisi PLN 9,71% Data disamping menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia telah terbebani rek. PJU sebesar ± Rp. 3,722 T dengan konsumsi energi sebesar ± 3.393,76 GWh dan Pemerintah Pusat terbebani subsidi sebesar ± Rp. 678,75 M, Losses energi di sisi PLN sebesar 9.71% dan estimasi Losses PJU sebesar ± 40% Sumber : Data diolah dari Data Statistik PLN Tahun 2014 Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Grafik beban RekeningPJU (Juta Rupiah) ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Grafik beban RekeningPJU (Juta Rupiah) Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Penghematan Energi Listrik PJU berdampak besar pada penghematan APBN/APBD serta dapat memberikan nilai manfaat ekonomi maupun non ekonomi yang berkelanjutan bagi entitas di masa depan Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

WARNING Pada umumnya kegiatan di sektor PJU yaitu : ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com WARNING Pada umumnya kegiatan di sektor PJU yaitu : Penggantian PJU Konvensional – LED PJU Pintar Pemasangan PJU Solar Cell Pemasangan Jaringan Meterisasi PJU Harus bertujuan untuk : Hemat Angg/Listrik PJU dan/atau Hemat Energi Listrik PJU bukan Pengadaan infrastruktur ( = BOROS !!!!! ) Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Potensi Penghematan Energi Listrik di Sektor PJU sangat Besar sehingga Pembangunan Infrastruktur di Sektor PJU harus memenuhi kriteria Konservasi energi Jaminan penghematan Angg.Belanja Listrik PJU Pemerintah BU/Swasta PP 70 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Jaminan pembayaran jasa atas penghematan angg. Belanja Listrik PJU Copyright © 2017 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Berbasis Kinerja Unsolicited Project Di Sektor PJU ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com KPBU Berbasis Kinerja Unsolicited Project Di Sektor PJU MEMILIKI : HKI, InTek, & SDM BERSEDIA : Menanggung resiko biaya & Jaminan Penghematan. BU/Swasta CaLKPD KUH Perdata Kewajiban penghematan energi dan APBN/APBD, efisiensi anggaran & energi listrik PJU. PemDa UU 32/2004 & perubahannya; UU 30/2007, PP 70/2009, Inpres 13/2011 & PP 79/2014. Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Tujuan Kerjasama Penghematan Anggaran Rekening Listrik PJU dan/atau Penghematan Energi Listrik di Sektor PJU PP 70 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Copyright © 2017 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com 1)Ide/Prakarsa Kegiatan 2) Pendanaan Proyek 3) SDM 4) Teknologi 5) Risiko Kinerja Keuangan Kerjasama Berbasis Kinerja Unsolicited Project dlm rangka penghematan angg. Belanja Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur Konservasi Energi BU/Swasta Penghematan anggaran Belanja Daerah meliputi : Biaya Investasi pembangunan infrastruktur konservasi energi Belanja Listrik PJU Biaya Pemeliharaan PJU 6) Pembayaran Jasa kepada BU/Swasta berdasarkan kinerja/output Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Pengalaman dan Hasil Kerjasama ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Pengalaman dan Hasil Kerjasama Sumber : Laporan Audit Kinerja CV. HARSARI, AMT Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Inovasi Konservasi Energi di Sektor PJU ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Inovasi Konservasi Energi di Sektor PJU PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA 2014 “Sistem Rasionalisasi PJU” Pemrakarsa, motivator, innovator, dan berkomitmen tinggi untuk mendukung program pemerintah percepatan “Konservasi Energi dengan melakukan pengendalian losses energi pada Penerangan Jalan Umum (PJU) tanpa mengganti lampu yang ada dan menerapkan Sistem Rasionalisasi PJU, sehingga berdampak besar pada penghematan energi listrik & APBN/APBD sehingga dapat dialokasikan pada kebutuhan pembangunan sektor lain” (Lampiran I Kepmen ESDM RI No. 3322/K/74/ MEM/2014 tanggal 18 Agustus 2014). Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Ilustrasi Manfaat ESPC  Pemerintah Zero Investment ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Ilustrasi Manfaat ESPC  Pemerintah Zero Investment In Energi ESPC Unsolicited Projrct Out Energi terkait hajad hidup masyarakat (Air, Uap, Gas, Panas, BBM dan Listrik) Sumber energi terbatas dan kebutuhan meningkat Produksi Listrik butuh investasi biaya (+-) 30Jt/KW Harga TDL< dari biaya Produksi shg ada Subsidi dari APBN. Biaya Pemeliharaan dan O/M Biaya pencegahan Gas CO2 Hemat Energi Listrik PJU Hemat APBN/APBD Hemat Biaya Penurunan Gas CO2 Hemat Biaya Investasi Hemat Biaya Pemeliharaan Hemat Rekening PJU Langkah Langkah Inovasi, Teknologi dan Sistem Pemeliharaan Sistem Implementasi Sistem Resiko Biaya Hasil Penghematan Rekening PJU Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Performa yang Sama Pemanfaatan Energi Lebih Hemat ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Illustrasi Kerjasama Penghematan Energi Listrik PJU Skema ESCO (ESPC) → Zero Performance Risk Pemanfaatan Energi ESPC Performa yang Sama Pemanfaatan Energi Lebih Hemat Proses kegiatan penghematan energi prakarsa Inovasi dan biaya oleh ESCO Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Keuntungan Kerjasama ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Percepatan KEn Percepatan Penyediaan Infrastr. Efisiensi En. PJU Pemerintah Zero Investment Hemat Energi PJU Hemat APBN/APBD Tidak menanggung resiko keuangan Meningkatkan pelayanan Pembay. Jasa didasarkan atas/ bersumber dr ∆ P Tdk ada indikasi kerugian keuangan Negara Tdk diperlukan dana invest. di sektor PJU Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Inovasi Konservasi Energi Berbasis Kinerja Skema ESCO ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Kendala Inovasi Konservasi Energi Melalui Berbasis Kinerja Skema ESCO Kehati-hatian Pemda melakukan hal kebaruan. Dekat Dengan Politik dan Masyarakat Pergantian Masa Jabatan & Kebijakan. Kompleksitas Institusi terkait (Auditing, Pajak, Hukum & Lembaga lainnya). Kurangnya pengetahuan & SDM Tentang Skema ESCO. Regulasi Kerjasama (proses, pertanggung jawaban keuangan) . Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Hasil Kajian dari Independen ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Hasil Kajian dari Independen Memberikan manfaat ekonomi-non ekonomi. Telah Terbukti Layak dikembangkan & memenuhi asas prudential (kehati-hatian) untuk segera dilaksanakan. Tidak terdapat indikasi kerugian keuangan Negara. Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Pembiayaan Konservasi Energi ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Pembiayaan Konservasi Energi Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Ilustrasi Neraca Perimbangan Anggaran Rekening PJU Sebelum Implementasi Sistem Rasionalisasi PJU Sesudah Implementasi Sistem Rasionalisasi PJU (terbukti efisiensi energi dan rekening PJU) Rekening Beban Listrik PJU Pemda (Rp) Kinerja ESCO = Efisiensi Rekening Beban Listrik PJU Pemda (Rp)   Dapat digunakan untuk membayar jasa efisiensi energi kepada ESCO 100% (misal = 100 Juta setahun) Ada penghematan sehingga Beban Rekening Listrik PJU Pemda berkurang menjadi 70% (70 juta setahun) Penghematan Rekening Beban Listrik PJU Pemda sebesar 30% (30 juta setahun) (misal = Rp100 juta setahun)

Ilustrasi Alur Kas Anggaran Rek. PJU (Sebelum) ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Ilustrasi Alur Kas Anggaran Rek. PJU (Sebelum) Pemda subsidi Beban APBD per tahun naik/meningkat sebanding dengan : * Kenaikan TDL dan Jumlah Titik PJU (Tidak Efisien) Kewajiban Pemda dlm Penganggaran APBD Beban Rek. PJU Beban Pemeliharaan PJU U/ Layanan PJU ke Masyarakat U/ Layanan PJU ke Masyarakat Dibayar ke PLN Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Ilustrasi Alur Kas Anggaran Rek. PJU (Sesudah) ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com ∆P Kenaikan Anggaran (Jumlah Titik & TDL Lebih Efisien) Pemda subsidi Dibayar ke PLN lebih rendah Saving Beban Rek. PJU Ilustrasi Alur Kas Anggaran Rek. PJU (Sesudah) Kerjasama Implementasi Sistem RAS PJU Beban Rek. PJU Saving Beban Pemeliharaan PJU Kewajiban Pemda dlm Penganggaran APBD HKI & Pembiayaan Saving Beban Rek. PJU & Saving Beban Pemeliharaan PJU Jasa Sistem RAS PJU Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

UnSolicited Project ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Pemerintah menjamin Pembayaran Jasa kpd BU/Swasta secara berkala tiap bulan berdasar kinerja Penghematan BU/Swasta menjamin Hemat Rek PJU dan/atau Hemat Energi Listrik PJU UnSolicited Project Ide/Prakarsa oleh BU/Swasta Belum Masuk RPJMD BU/Swasta Menetapkan Target tujuan hemat minimal 20% Pembayaran jasa untuk BU/Swasta dilakukan dgn cara : 1) Dibayarkan lunas seketika melalui anggaran khusus dgn dilanjutkn kerjasama pemeliharaan hingga Pokok Pembayaran Kembali/BEP; ATAU 2) Dibayarkan secara berkala tiap bulan berasal/bersumber dari kinerja penghematan Proses Kegiatan oleh BU/Swasta Pelaksana Tujuan : Hemat Rek PJU dan/atau Hemat Energi Listrik PJU Dana 2)SDM 3) Teknologi 4) Risiko kinerja 100% BU/Swasta PElaksana Pelelangan/ Penunjukkan Langsung BU/Swasta Pelaksana Pemerintah dpt bekerjasama dgn Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Penjaminan Perjanjian Kerjasama (diungkap dlm CALK) Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

Solicited Project ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Pemerintah menjamin Pembayaran Jasa kpd BU/Swasta berdasar kinerja Penghematan secara lunas seketika/berkala Solicited Project BU/Swasta menjamin Hemat Rek PJU dan/atau Hemat Energi Listrik PJU Ide/Prakarsa oleh Pemerintah Masuk RPJMD Pemerintah Menetapkan Target tujuan hemat minimal 20% Pembayaran jasa untuk BU/Swasta dpt dilakukan dgn cara: 1) Dibayarkan lunas seketika melalui anggaran khusus dgn dilanjutkn kerjasama pemeliharaan hingga Pokok Pembayaran Kembali/BEP; ATAU 2) Dibayarkan secara berkala tiap bulan berasal/bersumber dari kinerja penghematan Proses Kegiatan oleh BU/Swasta Pelaksana Tujuan : Hemat Rek PJU dan/atau Hemat Energi Listrik PJU Dana 2)SDM 3) Teknologi 4) Risiko Kinerja 100% BU/Swasta PElaksana Pemerintah dpt bekerjasama dgn Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Penjaminan Proses Seleksi BU/Swasta Pelaksana melalui Pelelangan Perjanjian Kerjasama (diungkap dlm CALK) Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Kontrak Kinerja Penghematan Energy/Energy Saving Performance Contract( ESPC ) Atas dasar uraian diatas bahwa Kerjasama berbasis kinerja Unsolicited Project – ESPC antara Pemda dgn BU/Swasta merupakan hal kebaruan dan dapat dijadikan sebagai SOLUSI untuk meningkatkan kinerja /penghematan APBD di sektor PJU (VALUE OF MONEY) sehingga dapat digunakan untuk pembangunan di sektor lainnya. Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Kerjasama diprioritaskan untuk mendukung Inovasi Hasil Karya Putra Bangsa Indonesia dan/atau Inovasi Daerah Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Harapan: 1) Pemerintah Daerah dapat meng-evaluasi lebih aman, risiko lebih rendah, lebih efisien dan lebih efektif mana antara KPBU berbasis kinerja –ESPC dengan skema Unsolicited Project atau kah Solicited Project utamanya terkait dgn anggaran untuk penyediaan infrastruktur konservasi energi dan anggaran beban rekening dan pemeliharaan PJU 2) Kerjasama Berbasis Kinerja– ESPC antara Pemerintah dgn BU/Swasta di sektor PJU dapat diterapkan / menjadi program prioritas Pemerintah khususnya Kemendagri. 3) Diawali dgn Bappeda melakukan analisis potensi penghematan anggaran rek. PJU 4) Apabila terdapat potensi penghematan anggaran rek PJU maka ditindaklanjuti dgn Kerjasama berbasis kinerja – ESPC dengan skema UnSolicited Project atau solicited Project Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD

TERIMA KASIH ESCO – CV Harsari, AMT www.rasionalisasi-pju.com Copyright © 2016 Sistem Rasionalisasi PJU, Hemat Energi Listrik PJU – Hemat Anggaran APBN/APBD