http://sipkumham.balitbangham.go.id. TARGET KINERJA Layanan Database Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia
DATAMASKUMHAM.. ?? Database Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Latar belakang Kemenkumham belum memiliki protret permasalahan hukum dan HAM secara nasional, maupun di masing-masing wilayah Indonesia. Balitbanghkumham perlu membangun Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM [ SIPKUMHAM ] meliputi PETALITKUMHAM - DATAMASKUMHAM PETALITKUMHAM menyediakan informasi data dan analisis penelitian pada tiap lokus pengumpulan data, digunakan sebagai basis data penelitian dan pengembangan lain sesuai permasalahannya. DATAMASKUMHAM merupakan sistem pusat data dan informasi permasalahan Hukum dan HAM yang di proyeksikan dalam tampilan Maps. SIPKUMHAM sebagai INOVASI dalam membangun data center, dan DATAMASKUMHAM ditetapkan sebagai target kinerja di pusat dan kantor wilayah. 1 2 3 4 5
Bank data dan informasi lainnya … Desain Sistem Litbangkumham sub sistem pusat informasi utama, untuk berbagai layanan informasi hasil penelitian, data dan informasi hukum dan HAM PetaLitKumham memberikan akses terbuka dari data dan analisis hasil penelitian pada tiap-tiap lokus penelitian. sistem sebagai pusat informasi untuk berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan Hukum dan HAM BANKIT | BANK DATA DAN INFO Bank data dan informasi lainnya …
[ DATA/ BAHAN/ PERMASALAHAN HUKUM/ HAM/ ANALISIS ISU KAJIAN ] Entry Data Processing Operators/ Participant Kanwil, Pemda, LSM, Pusat Studi HAM, Institusi. Akademik DATA CENTRE PUSBANGDATIN BALITBANGKUMHAM Processing Data Internet PUSLIT. HUKUM/ PUSLITHAM/ PUSJIANBANG Using Data PUBLIK KEGIATAN PADA KANWIL/ MATRIK ISIAN [ DATA/ BAHAN/ PERMASALAHAN HUKUM/ HAM/ ANALISIS ISU KAJIAN ] SIPKumHAM Peta penelitian hukum dan HAM [PetaLitKumHAM] *gudang penelitian Database Permasalahan hukum dan ham [ DataMasKumHAM ] Bank data/ indikator [ BanKIT ] PHYSICAL DESIGN SISTEM INFORMASI
Terduga Pelaku (actor – state vs non state) MATRIK DATAMASKUMHAM terdiri dari P E R M A S A L A H A N H U K U M , terkait dengan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah dalam kurun waktu tahun berjalan dan tahun sebelumnya (contoh. 2017 & 2016). PROVINSI : …………………………………. MATRIK ISIAN PERMASALAHAN HUKUM normatif/ Kepentingan relevan. No. Permasalahan Terduga Pelaku (actor – state vs non state) Korban (victim) Tempat (locus) *kab/kota waktu (tempus) Uraian Kejadian (modus); Instrumen pendekatan payung hukum yang Intervensi *TP Saran Penyelesaian Pemangku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No : [ jelas ], Permasalahan : Isu atau kasus dugaan pelanggaran hukum. Terduga Pelaku : Yang diduga terlibat melakukan tindak pelanggaran hukum. Korban : Pihak yang dirugikan pada kasus dugaan pelanggaran hukum. Tempat : Lokasi/ wilayah terjadinya dugaan pelanggaran hukum. Waktu : Waktu terjadinya dugaan pelanggaran hukum. Uraian Kejadian (modus); bagaimana hal tersebut terjadi; dugaan mengapa hal tersebut terjadi. Instrumen pendekatan normatif; antara lain peraturan perundang-undangan, kaidah/azas hukum yang relevan, dll. Intervensi; tindakan yang sudah dilakukan oleh para pihak (Negara, LSM, Masyarakat, Individu). Tingkat Penanganan (*TP)/ Kondisi : Sudah ada solusi (hijau) nilai : 1, Dalam proses penanganan (kuning) : 2, Belum ada proses penanganan dan solusi (merah) : 3 Saran penyelesaian: saran/ upaya penyelesaian dari permasalahan Pemangku kepentingan: para pihak yang berperan dalam menjalankan upaya penyelesaian permasalahan
Terduga Pelaku (actor – state vs non state) P E R M A S A L A H A N H A K A S A S I M A N U S I A , terkait dengan dugaan pelanggaran/ pemenuhan hak asasi manusia yang terjadi di wilayah dalam kurun waktu tahun berjalan dan tahun sebelumnya (contoh. 2017 & 2016). PROVINSI : …………………………………. MATRIK ISIAN PERMASALAHAN HAM MATRIK ISIAN PERMASALAHAN HAM Kepentingan relevan. No. Permasalahan Terduga Pelaku (actor – state vs non state) Korban (victim) Lokasi (locus) Waktu (tempus) Uraian Permasalahan; Instrumen pendekatan normatif/ payung hukum yang Intervensi *TP Saran Penyelesaian Pemangku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No : [ jelas ], Permasalahan : Isu atau kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Terduga Pelaku : Yang diduga terlibat melakukan tindak pelanggaran hak asasi manusia. Korban : Pihak yang dirugikan pada kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Lokasi : Tempat/ wilayah terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Waktu : Waktu terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Uraian permasalahan: bagaimana hal tersebut terjadi; dugaan mengapa hal tersebut terjadi. Instrumen pendekatan normatif: antara lain peraturan perundang-undangan/ kovenan internasional, dll. Intervensi; tindakan yang sudah dilakukan oleh para pihak (Negara, LSM, Masyarakat, Individu) Tingkat Penanganan (*TP)/ Kondisi : Sudah ada solusi (hijau) nilai : 1, Dalam proses penanganan (kuning) : 2, Belum ada proses penanganan dan solusi (merah) : 3 Saran penyelesaian: saran/ upaya penyelesaian dari permasalahan Pemangku kepentingan: para pihak yang berperan dalam menjalankan upaya penyelesaian permasalahan
TARGET KINERJA [ M.HH-03.PR.01.02 Tahun 2016 ] LAYANAN DATAMASKUMHAM Database Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia
TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH E-GOVERMENT BALITBANGKUMHAM TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH Dari tiap-tiap identifikasi permasalahan tersebut ditetapkan 5 (lima) permasalahan prioritas/ 5 rating tertinggi, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk disampaikan dalam Matrik isian dan di entry secara online di http://sipkumham.balitbangham.go.id. Tahapan Kegiatan Layanan Database Permasalahan Hukum dan HAM [ DATAMASKUMHAM ] TAHAPAN DATA DUKUNG/ OUTPUT B.03 Pembentukan dan penetapan Tim Pelaksana beserta Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah, yang mengakomodir personil dari Bidang Hukum dan Bidang HAM. [Pengarah : Kakanwil, Ketua: Kadiv.YankumHAM, Anggota: Bidang Hukum dan HAM ] Pelaksanaan sosialisasi di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Terbitnya SK Tim Sosialisasi Datamaskumham [notulensi, foto kegiatan]
Hukum dan HAM sistem, foto kegiatan] Note: seluruh data dukung / ouput serta dokumentasi kegiatan agar dapat dikirimkan kepada kami melalui email sipkumham@balitbangham.go.id cc. sisfo.balitbangkumham@gmail.com B.06 Pengumpulan data dari instansi/narasumber yang relevan tentang permasalahan Hukum dan HAM. Penetapan permasalahan Hukum dan HAM (5 permasalahan prioritas/ 5 rating tertinggi dalam 1 tahun) yang akan dimuat dalam Matrik Isian Identifikasi Permasalahan Hukum dan HAM. Pengisian Lembar Kerja (Matrik isian) Identifikasi Permasalahan Hukum dan HAM Pemutakhiran dan entry data (Matrik isian) secara online ke alamat http://sipkumham.balitbangham.go.id Tersusun daftar inventarisasi permasalahan hukum dan HAM wilayah [daftar inventarisasi] Terlaksananya entry data permasalahan Hukum dan HAM di wilayah [daftar inventarisasi dan capture B.09 Terlaksananya entry data permasalahan Hukum dan HAM di wilayah [daftar inventarisasi dan capture sistem, foto kegiatan] B.12 Penyusunan Laporan Kegiatan Layanan DATAMASKUMHAM Terpublikasinya permasalahan Hukum dan HAM di wilayah [capture sistem dan laporan kegiatan]
Permasalahan Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ILUSTRASI PROYEKSI MAPS Permasalahan Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta DETAIL Permasalahan Pelaku (actor – state vs non state) Korban (victim) Tempat, waktu (locus, tempus) Uraian Kejadian (modus); Instrumen pendekatan normatif/ payung hukum yang relevan. Intervensi Parameter dan Indikator Struktur - Kelembagaan, - Penegakan hukum (law enforcement) Substansi - Program - Implementasi Kultur - Kepatuhan hukum (obey of the law) - Pembuatan hukum (law making process) [LENGKAP ... ]
TATA CARA ENTRY DATA DATAMASKUMHAM http://SIPKUMHAM.BALITBANGHAM.GO.ID LOGIN Buka browser internet, ketik -> http://sipkumham.balitbangham.go.id Pilih menu Login Isi email, Isi Password - Login
TATA CARA ENTRY DATA DATAMASKUMHAM http://SIPKUMHAM.BALITBANGHAM.GO.ID ENTRI DATA Pilih menu Login Isi email, Isi password - Login Pilih menu DataMasKumHAM Selajutnya pilih menu input data – isi form input (Matrik isian). Pilih menu Simpan
Terima Kasih ...