Http://sipkumham.balitbangham.go.id. TARGET KINERJA Layanan Database Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENDIDIKAN
UU No. 11 tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No
Panduan Penggunaan Aplikasi
BAB XV Naskah Akademik dalam Pembentukan RUU
PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
E-report alkes dan Pkrt e-watch alkes dan PKRT e-Infoalkes dan PKRT
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
PEMBUATAN WEBSITE RESEP MASAKAN TRADISIONAL INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MACROMEDIA DREAMWEAVER 8.0, PHP DAN Nama : Devi Afriani Pramita Npm :
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
FITRI PERMATASARI, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Wilayah POLRES Brebes.
MEKANISME DAN KAJIAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017
Disampaikan Pada Workshop Program Pengabdian Kepada Masyarakat
RAPAT KOORDINASI TEKNIS
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi
PENJELASAN UMUM MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015 Disampaikan dalam acara Penilaian Tahap II Verifikasi Proses Perencanaan.
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
PERTEMUAN 8 HARLINDA SYOFYAN, S.Si., M.Pd
Ipteks bagi Wilayah (IbW)
PETUNJUK TEKNIK APLIKASI SISTEM INFORMASI YANKOMAS HAM (SIMASHAM) 2016
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
Ipteks bagi Wilayah (IbW)
Penting! Simulasi e-Filing 1770SS & 1770S
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
LAPOR! – SP4N untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PROGRAM PENGEMBANGAN KEUNGGULAN PROGRAM STUDI
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
EVALUASI DIRI SEKOLAH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SUPLEMEN PENDAMPINGAN SPMI ke SEKOLAH MODEL
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN KOMNAS HAM DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Oleh Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Komnas HAM )
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
SISTEM DATA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan HAM Di Indonesia By chandra setiawan.
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
MENGENAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) disampaikan oleh : MARLINA INDRIANINGRUM, SKM,M.kes DISPERMADES P3a KABUPATEN KEBUMEN.
PENELITIAN TINDAKAN KELAS Utk Forum Ilmiah Guru PUSBANGPRODIK BPSDMPK
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
Subdit. Pemantauan dan Evaluasi
RAKORNAS-I BAN-S/M DAN BAP-S/M
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP S.M) JAWA BARAT 12 APRIL 2017.
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
Pusat Kedokteran Herbal FKKMK, UGM
RAPOR MUTU. 1.Akses peta/rapor mutu wilayah/ sekolah Alamat akses rapor mutu: Alamat akses bersifat.
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE
Transcript presentasi:

http://sipkumham.balitbangham.go.id. TARGET KINERJA Layanan Database Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia

DATAMASKUMHAM.. ?? Database Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Latar belakang Kemenkumham belum memiliki protret permasalahan hukum dan HAM secara nasional, maupun di masing-masing wilayah Indonesia. Balitbanghkumham perlu membangun Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM [ SIPKUMHAM ] meliputi PETALITKUMHAM - DATAMASKUMHAM PETALITKUMHAM menyediakan informasi data dan analisis penelitian pada tiap lokus pengumpulan data, digunakan sebagai basis data penelitian dan pengembangan lain sesuai permasalahannya. DATAMASKUMHAM merupakan sistem pusat data dan informasi permasalahan Hukum dan HAM yang di proyeksikan dalam tampilan Maps. SIPKUMHAM sebagai INOVASI dalam membangun data center, dan DATAMASKUMHAM ditetapkan sebagai target kinerja di pusat dan kantor wilayah. 1 2 3 4 5

Bank data dan informasi lainnya … Desain Sistem Litbangkumham sub sistem pusat informasi utama, untuk berbagai layanan informasi hasil penelitian, data dan informasi hukum dan HAM PetaLitKumham memberikan akses terbuka dari data dan analisis hasil penelitian pada tiap-tiap lokus penelitian. sistem sebagai pusat informasi untuk berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan Hukum dan HAM BANKIT | BANK DATA DAN INFO Bank data dan informasi lainnya …

[ DATA/ BAHAN/ PERMASALAHAN HUKUM/ HAM/ ANALISIS ISU KAJIAN ] Entry Data Processing Operators/ Participant Kanwil, Pemda, LSM, Pusat Studi HAM, Institusi. Akademik DATA CENTRE PUSBANGDATIN BALITBANGKUMHAM Processing Data   Internet PUSLIT. HUKUM/ PUSLITHAM/ PUSJIANBANG Using Data PUBLIK KEGIATAN PADA KANWIL/ MATRIK ISIAN [ DATA/ BAHAN/ PERMASALAHAN HUKUM/ HAM/ ANALISIS ISU KAJIAN ] SIPKumHAM Peta penelitian hukum dan HAM [PetaLitKumHAM] *gudang penelitian Database Permasalahan hukum dan ham [ DataMasKumHAM ] Bank data/ indikator [ BanKIT ] PHYSICAL DESIGN SISTEM INFORMASI

Terduga Pelaku (actor – state vs non state) MATRIK DATAMASKUMHAM terdiri dari P E R M A S A L A H A N H U K U M , terkait dengan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah dalam kurun waktu tahun berjalan dan tahun sebelumnya (contoh. 2017 & 2016). PROVINSI : …………………………………. MATRIK ISIAN PERMASALAHAN HUKUM normatif/ Kepentingan relevan. No. Permasalahan Terduga Pelaku (actor – state vs non state) Korban (victim) Tempat (locus) *kab/kota waktu (tempus) Uraian Kejadian (modus); Instrumen pendekatan payung hukum yang Intervensi *TP Saran Penyelesaian Pemangku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No : [ jelas ], Permasalahan : Isu atau kasus dugaan pelanggaran hukum. Terduga Pelaku : Yang diduga terlibat melakukan tindak pelanggaran hukum. Korban : Pihak yang dirugikan pada kasus dugaan pelanggaran hukum. Tempat : Lokasi/ wilayah terjadinya dugaan pelanggaran hukum. Waktu : Waktu terjadinya dugaan pelanggaran hukum. Uraian Kejadian (modus); bagaimana hal tersebut terjadi; dugaan mengapa hal tersebut terjadi. Instrumen pendekatan normatif; antara lain peraturan perundang-undangan, kaidah/azas hukum yang relevan, dll. Intervensi; tindakan yang sudah dilakukan oleh para pihak (Negara, LSM, Masyarakat, Individu). Tingkat Penanganan (*TP)/ Kondisi : Sudah ada solusi (hijau) nilai : 1, Dalam proses penanganan (kuning) : 2, Belum ada proses penanganan dan solusi (merah) : 3 Saran penyelesaian: saran/ upaya penyelesaian dari permasalahan Pemangku kepentingan: para pihak yang berperan dalam menjalankan upaya penyelesaian permasalahan

Terduga Pelaku (actor – state vs non state) P E R M A S A L A H A N H A K A S A S I M A N U S I A , terkait dengan dugaan pelanggaran/ pemenuhan hak asasi manusia yang terjadi di wilayah dalam kurun waktu tahun berjalan dan tahun sebelumnya (contoh. 2017 & 2016). PROVINSI : …………………………………. MATRIK ISIAN PERMASALAHAN HAM MATRIK ISIAN PERMASALAHAN HAM Kepentingan relevan. No. Permasalahan Terduga Pelaku (actor – state vs non state) Korban (victim) Lokasi (locus) Waktu (tempus) Uraian Permasalahan; Instrumen pendekatan normatif/ payung hukum yang Intervensi *TP Saran Penyelesaian Pemangku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No : [ jelas ], Permasalahan : Isu atau kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Terduga Pelaku : Yang diduga terlibat melakukan tindak pelanggaran hak asasi manusia. Korban : Pihak yang dirugikan pada kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Lokasi : Tempat/ wilayah terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Waktu : Waktu terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Uraian permasalahan: bagaimana hal tersebut terjadi; dugaan mengapa hal tersebut terjadi. Instrumen pendekatan normatif: antara lain peraturan perundang-undangan/ kovenan internasional, dll. Intervensi; tindakan yang sudah dilakukan oleh para pihak (Negara, LSM, Masyarakat, Individu) Tingkat Penanganan (*TP)/ Kondisi : Sudah ada solusi (hijau) nilai : 1, Dalam proses penanganan (kuning) : 2, Belum ada proses penanganan dan solusi (merah) : 3 Saran penyelesaian: saran/ upaya penyelesaian dari permasalahan Pemangku kepentingan: para pihak yang berperan dalam menjalankan upaya penyelesaian permasalahan

TARGET KINERJA [ M.HH-03.PR.01.02 Tahun 2016 ] LAYANAN DATAMASKUMHAM Database Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia

TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH E-GOVERMENT BALITBANGKUMHAM TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH Dari tiap-tiap identifikasi permasalahan tersebut ditetapkan 5 (lima) permasalahan prioritas/ 5 rating tertinggi, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk disampaikan dalam Matrik isian dan di entry secara online di http://sipkumham.balitbangham.go.id. Tahapan Kegiatan Layanan Database Permasalahan Hukum dan HAM [ DATAMASKUMHAM ] TAHAPAN DATA DUKUNG/ OUTPUT B.03  Pembentukan dan penetapan Tim Pelaksana beserta Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah, yang mengakomodir personil dari Bidang Hukum dan Bidang HAM. [Pengarah : Kakanwil, Ketua: Kadiv.YankumHAM, Anggota: Bidang Hukum dan HAM ]  Pelaksanaan sosialisasi di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah  Terbitnya SK Tim  Sosialisasi Datamaskumham [notulensi, foto kegiatan]

Hukum dan HAM sistem, foto kegiatan] Note: seluruh data dukung / ouput serta dokumentasi kegiatan agar dapat dikirimkan kepada kami melalui email sipkumham@balitbangham.go.id cc. sisfo.balitbangkumham@gmail.com B.06  Pengumpulan data dari instansi/narasumber yang relevan tentang permasalahan Hukum dan HAM.  Penetapan permasalahan Hukum dan HAM (5 permasalahan prioritas/ 5 rating tertinggi dalam 1 tahun) yang akan dimuat dalam Matrik Isian Identifikasi Permasalahan Hukum dan HAM.  Pengisian Lembar Kerja (Matrik isian) Identifikasi Permasalahan Hukum dan HAM  Pemutakhiran dan entry data (Matrik isian) secara online ke alamat http://sipkumham.balitbangham.go.id  Tersusun daftar inventarisasi permasalahan hukum dan HAM wilayah [daftar inventarisasi]  Terlaksananya entry data permasalahan Hukum dan HAM di wilayah [daftar inventarisasi dan capture B.09  Terlaksananya entry data permasalahan Hukum dan HAM di wilayah [daftar inventarisasi dan capture sistem, foto kegiatan] B.12  Penyusunan Laporan Kegiatan Layanan DATAMASKUMHAM  Terpublikasinya permasalahan Hukum dan HAM di wilayah [capture sistem dan laporan kegiatan]

Permasalahan Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ILUSTRASI PROYEKSI MAPS Permasalahan Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta DETAIL Permasalahan Pelaku (actor – state vs non state) Korban (victim) Tempat, waktu (locus, tempus) Uraian Kejadian (modus); Instrumen pendekatan normatif/ payung hukum yang relevan. Intervensi Parameter dan Indikator Struktur - Kelembagaan, - Penegakan hukum (law enforcement) Substansi - Program - Implementasi Kultur - Kepatuhan hukum (obey of the law) - Pembuatan hukum (law making process) [LENGKAP ... ]

TATA CARA ENTRY DATA DATAMASKUMHAM http://SIPKUMHAM.BALITBANGHAM.GO.ID LOGIN Buka browser internet, ketik -> http://sipkumham.balitbangham.go.id Pilih menu Login Isi email, Isi Password - Login

TATA CARA ENTRY DATA DATAMASKUMHAM http://SIPKUMHAM.BALITBANGHAM.GO.ID ENTRI DATA Pilih menu Login Isi email, Isi password - Login Pilih menu DataMasKumHAM Selajutnya pilih menu input data – isi form input (Matrik isian). Pilih menu Simpan

Terima Kasih ...