TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TATA TERTIB WORKSHOP TATA CARA PENANGANAN HASIL SAMPLING DAN PELAPORAN KTD MELALUI E-WATCH ALKES BANDUNG, 28 NOVEMBER 2014.
Advertisements

EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KKP SD DESEMBER TAHUN 2014
ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.
ANGKET PEMBACA TABLOID Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009.
Kegiatan Statistik Kehutanan
THE ISLANDS IN INDONESIAN. IN 1972, INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES (LIPI) PUBLISH AS MANY AS 6,127 NAMES OF ISLANDS IN INDONESIA. [CITATION NEEDED]
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12
Aplikasi Pemetaan Mutu
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
MATERI II MEKANISME AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH Disampaikan pada :
Persiapan Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
Jumlah KK yang Sudah Terdata Per Provinsi Tahun 2017
Pengembangan Kurikulum 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
PUSTANSERDIK SDM KESEHATAN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Lesson Learned 2015.
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Kebijakan dan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016
Trend menonton tv yang terus naik
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
Mungkinkah Tercapai “Universal Coverage” BPJS Kesehatan tahun 2019? POLITEKNIK NEGERI JEMBER SITI ZULAIKHA (G ) GOLONGAN C.
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia
PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN
Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Evaluasi Pendataan Semester Genap
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Transcript presentasi:

TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK KELOMPOK 1 TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN JAMBI BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU BANTEN DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI TENGAH PAPUA Peserta Pusat Mindawati, S.Si, Apt, MM Martin Sirait, Apt Moh. Abadi, S.Si, Apt, MKO Tita Mintarsih, S.Si, Apt

Ketersediaan Obat dan Vaksin INDIKATOR 1 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di puskesmas

- Segera dilakukan sosialisasi ke Dinkes Prov / Kab/Kota KENDALA DAN PENGUMPULAN DATA USUL SOLUSI PELAKSANA PUSAT/PROVINSI KAB/PUSKESMAS 1. Belum tersosialisasinya pelaporan indikator ketesediaan obat yang baru - Segera dilakukan sosialisasi ke Dinkes Prov / Kab/Kota - Pusat / Kemkes

KENDALA DAN PENGUMPULAN DATA USUL SOLUSI PELAKSANA PUSAT/PROVINSI KAB/PUSKESMAS 2. Tidak semua puskesmas harus melaporkan indikator ketersediaan obat (hanya puskesmas sampel saja) - Kemenkes membuat Surat edaran ttg indikator OBLIK Dinkes Provinsi membuat surat edaran ke Dinkes Kab/Kota yg puskesmasnya menjadi sampel Semua puskesmas harus melaporkan ketersediaan obat (tergantung kebijakan Prov masing2) Pusat Provinsi Kabupaten

-Pelaporan dari puskemas di Cckan ke Kab/kota dan Provinsi Pusat KENDALA DAN PENGUMPULAN DATA USUL SOLUSI PELAKSANA PUSAT/PROVINSI KAB/PUSKESMAS 3. Provinsi dan Kab/Kota hanya memiliki data mentah/hasil rekapan pelaporan ketersediaan obat -Adanya feed back laporan dari Kemenkes kepada Provinsi, dan Provinsi ke Kab/Kota -Pelaporan dari puskemas di Cckan ke Kab/kota dan Provinsi Pusat - Puskesmas

IF Kab/Kota yg melakukan Manajemen Pengelolaan Obat INDIKATOR 2 Persentase IF Kab/Kota yg melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar

-Menggunakan semua media komunikasi spt : telpon, fax, sms, wa, BBM KENDALA DAN PENGUMPULAN DATA USUL SOLUSI PELAKSANA PUSAT/PROVINSI KAB/PUSKESMAS 1. Kurangnya komitmen SDM dalam menyampaikan laporan dari Kab/Kota ke Provinsi -Menggunakan semua media komunikasi spt : telpon, fax, sms, wa, BBM - Adanya kebijakan pemberian insentif untuk petugas di Kab/kota dan Prov Kabupaten/ Kota Provinsi dan Kab/Kota

- Segera dilakukan sosialisasi oleh Kemkes ke Dinkes Prov/Kab/Kota KENDALA DAN PENGUMPULAN DATA USUL SOLUSI PELAKSANA PUSAT/PROVINSI KAB/PUSKESMAS 2. Sistem pelaporan yg baru belum tersosialisasi kepada Dinkes Prov/Kab/Kota - Segera dilakukan sosialisasi oleh Kemkes ke Dinkes Prov/Kab/Kota - Pusat/ Kemkes

SEKIAN DAN TERIMA KASIH