Direktur Pengembangan PLP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Coaching Clinic - 1 Fasilitasi Penyusunan MPSS Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Penganggaran.
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
KEBIJAKAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
Oleh : Ir. M. Maliki Moersid, MCP Direktur Pengembangan PLP
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
1. Isu Strategis Bidang Cipta Karya Berdasarkan UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang, KSN merupakan wilayah yang memiliki pengaruh sangat penting secara.
AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI
INDII WATSAN GRANT PROGRAM
Struktur Program Penyelenggaraan SPAM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
Disampaikan Oleh : Marsaulina FMP, ST, ME
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PERENCANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH MENUJU 100% AIR MINUM
KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NTB DALAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN SANITASI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
Suharsono Adi Broto, ST, MM Kepala Subdit Pengelolaan Air Limbah
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
BASELINE DAN TARGET UNIVERSAL ACCESS AIR MINUM DAN SANITASI
KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
KEY INDICATORS PERFORMANCE (KPI) PROGRAM KOTAKU
PERMUKIMAN.
Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
KEBIJAKAN TPS 3R BERBASIS MASYARAKAT
KKN Tematik Infrastruktur Permukiman dalam mendukung Gerakan
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH
Sarana dan Prasarana Perumahan Pertemuan 3
Kick-Off Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2016
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
KEBIJAKAN TPS 3R BERBASIS MASYARAKAT
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH KABUPATEN PIDIE
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat )
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET UNIVERSAL AKSES 2019 BIDANG SANITASI
B A P P E D A Provinsi Jawa Tengah
LATAR BELAKANG DIPERLUKANNYA PENYUSUNAN RP2KPKP
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat
WEBSIM SSK PENJAMINAN KUALITAS DOK. SSK
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
Kementerian PPN/ Bappenas
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kementerian PPN/ Bappenas
PERSIAPAN MILESTONE 1 PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI 2019
STRATEGI, PROGRAM & KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS BIDANG SANITASI Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat.
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). MDGs 2015 RPJMN SDGs – 0 – % Akses Air Minum 0% Kawasan Kumuh 100% Akses Sanitasi.
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU WPS di Kepulauan Nusa Tenggara 1 TANJUNG – MATARAM - MANDALIKA WPS 16 JAKARTA, 02 Desember 2016.
Transcript presentasi:

Direktur Pengembangan PLP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS PADA TAHUN 2019 Disampaikan oleh: Direktur Pengembangan PLP Jakarta, 16 Februari 2016

AMANAT RPJMN 2015-2019 DAN NAWACITA Amanat RPJPN 2005-2025 “Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat” Target RPJMN 2015-2019 Pencapaian universal access bidang sanitasi Nawacita Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

CAPAIAN PEMBANGUNAN SANITASI Indikator 2014 Target 2019 Sumber Air Limbah 61,06% 100% BPS, 2014 Persampahan 86,73 % Riskesdas, 2014 Drainase 57,90% BPS & MP, 2013

TARGET PENCAPAIAN AKSES UNIVERSAL SUB BIDANG AIR LIMBAH DAN PERSAMPAHAN Air Limbah Persampahan 85% PEMENUHAN AKSES LAYAK Sistem On-Site Tangki Septic Individual Tangki Septic Komunal IPLT 90% - 95% (Perkotaan dan Pedesaan) Sistem Off-Site IPAL Komunal IPAL Kawasan IPAL Skala Kota IPAL Regional 10% - 5% (Perkotaan) Dikurangi di Sumbernya Pemilahan di masing-masing rumah tangga Bank Sampah TPS 3R (Skala Komunal) 30% (Perkotaan) TPST (Skala Kawasan) FPSA/ITF TPA Skala Kota TPA Regional 70% (Penanganan Sampah) 15% PEMENUHAN AKSES MINIMUM Cubluk Jamban PHBS Pedesaan Penimbunan Pengomposan 100% (Pedesaan)

KEBUTUHAN PENDANAAN SANITASI NO SUMBER PENDANAAN KEBUTUHAN INVESTASI (Rp) % 1 APBN 132 Trilyun 48 % 2 APBD (Provinsi & Kab/Kota) 58 Trilyun 21 % 3 Lainnya (Masyarakat, swasta) 83 Trilyun 31 % Total 273,7 Trilyun 100 % NO PROGRAM KEBUTUHAN INVESTASI (Rp) RENSTRA DIT. PPLP (Rp) 1 Air Limbah 202,4 Trilyun 20,25 Trilyun 2 Persampahan 25,20 trilyun 10,91 Trilyun 3 Drainase 46,5 Trilyun 4,48 Trilyun Total 273,7 Trilyun 35,645 Trilyun Merupakan kebutuhan pendanaan untuk mencapai 100% akses sanitasi di tahun 2019 Estimasi porsi pendanaan terbesar adalah dari APBN

USULAN KEBUTUHAN PENDANAAN SANITASI DALAM DOK. MPS NO PROGRAM KEBUTUHAN INVESTASI (Rp) Usulan Dalam MPS 1 Air Limbah 202,4 Trilyun 18,93 Trilyun 2 Persampahan 25,20 trilyun 6,33 Trilyun 3 Drainase 46,5 Trilyun 6,50 Trilyun Total 273,7 Trilyun 31,77 Trilyun 12% dari Estimasi Total Kebutuhan

STATUS PENYELESAIAN DAN KUALITAS DOK. PPSP Status 19 Januari 2016

ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN SANITASI Terdapat gap yang cukup besar antara capaian pembangunan eksisting dengan target 100% akses sanitasi tahun 2019 Pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan di daerah Terbatasnya regulasi yang mendukung pembangunan sanitasi Terbatasnya sumber pendanaan dari pemerintah baik dari APBN maupun APBD Perlunya peningkatan kapasitas SDM penyelenggara pembangunan sanitasi Masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan sanitasi (ketersediaan dok. Perencanaan, kesiapan lahan, institusi pengelola)

STRATEGI PENINGKATAN AKSES SANITASI LAYAK Air Limbah Persampahan Drainase Lingkungan Membangun Sistem Rencana Induk Rencana Teknis Rinci SPAL Terpusat Skala Regional SPAL Terpusat Skala Kota SPAL Terpusat Skala Kawasan SPAL Setempat TPA Skala Regional TPA Skala Kota Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Fasilitasi Pemda Provinsi/Kab./Kota Bantuan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah bidang Sanitasi Penyiapan Kelembagaan Pengoperasian PS Sanitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi Peningkatan Kapasitas Operasi & Pemeliharaan PS Terbangun bagi Pemda Pemberian Bantuan dalam Pencapaian SPM Kemitraan Pembangunan Berbasis Masyarakat Sanitasi Berbasis Masyarakat TPS 3R Drainase lingkungan berbasis masyarakat

KONSEP PENGELOLAAN AIR LIMBAH SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (SPAL) KONSEP PENGELOLAAN AIR LIMBAH PENAMPUNGAN PENGANGKUTAN PENGOLAHAN AKHIR Sistem Setempat (On-Site) Tangki Septik Individual/Bersama Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Skala Komunal Sistem Terpusat (Off-Site) SR Skala Kawasan Kegiatan yang dapat dibiayai dengan APBN Skala Regional/Kota

SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PEMILAHAN, PEWADAHAN & 3R PENGOLAHAN PENGANGKUTAN PENGOLAHAN AKHIR RESIDU Kertas dll TPS TPS 3R SPA Gelas dll Organik Bahan Beracun Berbahaya TPA RUMAH TANGGA Kegiatan yang dapat dibiayai dengan APBN

SISTEM PENGELOLAAN DRAINASE PERMUKIMAN Ditjen SDA dan PEMDA LAUT Drainase Sekunder Kondisi 1 outlet ke drainase sekunder Drainase Primer Genangan Kolam Retensi Sungai Drainase Tersier Ditjen CK dan PEMDA Kondisi 2 outlet langsung menuju ke laut Ecodrain * ecodrain: sumur resapan, kolam retensi, rain water harvesting, reservoir, d.l.l

READINESS CRITERIA PEMBANGUNAN SANITASI NO CRITERIA PELAKSANA WAKTU PENYIAPAN 1 Surat Minat Usulan Kegiatan Pemda / Kepala Daerah Tahun N-1 2 MoU antara pemda dan pihak terkait mengenai peran, tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam pembangunan sistem pengelolaan sanitasi 3 Master Plan/DED yang sudah direview oleh pihak Direktorat terkait Pemda/SKPD terkait 4 Kesiapan Lahan (sertifikat kepemilikan lahan) 5 Sudah disiapkannya Institusi Pengelola Pasca Konstruksi (KSM, UPTD, SKPD) 6 Tersedianya alokasi dana untuk Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pasca Konstruksi yang ditunjukan dengan adanya RKA untuk kegiatan pengelolaan 7 Surat Kesediaan Menerima Hibah Pemda/Kepala Daerah

terima kasih