PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA Oleh Ir. Laode Moh. Saidin. MT Kadis PU propinsi Sultra

HARAPAN PU Meningkatnya kehandalan infrastruktur PU dalam mewujudkan : Ketahanan air Kedaulatan pangan Konektivitas Layanan infrastruktur dasar Keterpaduan pembangunan antara daerah antar sektor.

Sanitasi,air minum, kekumuhan (cipta karya) INFRASTRUKTUR PU Jalan jembatan ( binamarga) Sumber daya air ( pengairan) Perumahan (perumahan) Sanitasi,air minum, kekumuhan (cipta karya)

PROGRAM INFRASTRUKTUR KE-PU-AN 2015-2019 KETAHANAN PANGAN Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi air permukaan, air tanah dan rawa 9,89 juta ha; Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa 3,01 juta; Pembangunan dan peningkatan irigasi tambak 304,75 ribu ha; Pembangunan 49 Waduk; INFRASTRUKTUR DASAR Meningkatkan akses air minum layak 100% Meningkatkan akses sanitasi layak 100% Kawasan Permukiman kumuh perkotaan 0 ha KONEKTIVITAS Meningkatkan kondisi mantap jalan nasional mencapai 98%, Jalan provinsi 75%, dan Jalan Kabupaten 65%; Pengembangan jalan nasional sepanjang 45.592 km; Pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km; Pengembangan jalan tol sepanjang 1.000 km;

SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN RPJM 2013-2018 SULTRA VISI : “MEWUJUDKAN SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING TAHUN 2013 – 2018” MISI 5.PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR, KEWILAYAHAN SERTA INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN STRATEGIS

Pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 %. SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN PENYEHATAN AIR MINUM SULTRA 2015-2019 Pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 %. Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung 100 % pelayaanan air minum. Optimalisasi penyediaan layanan air minum. Peningkatan efisiensi layanan air minum melalui prinsip jaga air, hemat air, dan simpan air secara nasional. 100 % akses sanitasi layak ( air limbah domestik, sampah, dan drainase lingkungan). Meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan.

PRAKARSA PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 100 – 0 - 100

Terpenuhinya akses aman air minum baik melalui KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA AIR MINUM Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan dan Perdesaan SASARAN 2015-2019 TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM PROGRAM AIR MINUM AMAN & BERKELANJUTAN 100% Platform Sasaran Mencapai 100% 2019 100% 2018 92,1% 2017 84,8% 2016 78,8% Akses air minum aman nasional (2013) baru 67,7% Jaringan perpipaan: 17,9% Bukan Jaringan perpipaan: 49,8% Perkotaan: 79,3% Perdesaan: 56,2% Strategi Pelaksanaan: Peningkatan akses aman - Penyediaan air baku Alternatif sumber pembiayaan - Kemitraan Kapasitas kelembagaan - Inovasi teknologi Penerapan NSPK 2015 73,7% Terpenuhinya akses aman air minum baik melalui 60% 40% Program Fisik (2015-2019) Program Non Fisik (2015-2019) bukan jaringan perpipaan terlindungi: 1.920.361 Rumah Tangga SPAM Regional SPAM Perkotaan SPAM berbasis masyarakat: SPAM Kawasan Khusus SPAM PDAM Terfasilitasi - SPAM Non PDAM Terfasilitasi Penyehatan PDAM pada PDAM Kurang Sehat dan Sakit Alternatif sumber pembiayaan Penguatan tools Rencana Pengamanan Air Minum di PDAM Sehat Peningkatan kapasitas SDM Air Minum melalui Center of Excellent Pendampingan penyusunan RISPAM Fasilitasi SPAM BJP Terlindungi jaringan perpipaan: 27.733.280 SR Idle capacity 37.900 Liter/detik NRW nasional: 33% 100% PDAM Sehat Keterbatasan Air Baku untuk air minum sebesar 128 m3/det PROPORSI INVESTASI (TOTAL 253.8T) Sumber Pembiayaan Rp (T) % APBN 33.899 13% Air baku 18.199 7% KPS & B-to-B 20.153 8% Pinjaman Perbankan 11.446 5% CSR 17.351 APBD 119.287 47% PDAM 18.119 DAK 15.397 6% TOTAL 253.850 100% Komitmen Pemda untuk pendanaan air minum (DDUB) hanya 0,04% dari total APBD PDAM kurang sehat (2013): 104 PDAM (30%) PDAM sakit (2013): 70 PDAM (20%) Peningkatan akses 5 tahun terakhir 4,5% per tahun

POLA PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM SPAM Perkotaan SPAM PDAM Terfasilitasi SPAM Non PDAM Terfasilitasi SPAM IKK (L/detik) SPAM Ibukota Pemekaran / Perluasan Perkotaan : Bantuan Program PDAM (PDAM) Pengembangan Jaringan SPAM MBR (KWS) Bantuan Program Non PDAM (KWS) Pengembangan Jaringan SPAM MBR (KWS) SPAM Ibukota Pemekaran SPAM Perluasan Perkotaan : Penambahan Kapasitas Pemanfaatan Idle Pengurangan NRW SPAM di Kawasan Khusus SPAM Berbasis Masyarakat SPAM Kawasan Kumuh Perkotaan (L/detik) SPAM Kawasan Nelayan (L/detik) SPAM Kawasan Rawan Air / Perbatasan / Pulau Terluar (L/detik) SPAM Regional PAMSIMAS

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH POLA PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Lingkungan Skala Kawasan dan Skala Kota (city wide) Skala Regional/ Nasional Berbasis Institusi Berbasis Masyarakat Skala Penanganan Pendekatan Pengembangan PS pelayanan kota berdasarkan demand responsive Pembangunan prasarana dan sarana air limbah mendukung kerjasama antar kabupaten/ kota Kota metropolitan & besar : off site /sewerage system Kota sedang/kecil: fokus pada pelayanan IPLT (peningkatan on site management) Kota/kawasan baru: Pembangunan sistem terpusat untuk kawasan (IPAL Kawasan) Mendorong pembangunan sistem terpusat untuk kota baru melalui investasi swasta IPAL Regional Perdesaan : Model STBM Kerjasama dengan Kemenkes untuk Kampanye PHBS 2. Perkotaan : Model SANIMAS

CAPAIAN PEMBANGUNAN AIR LIMBAH Indikator 2010 2011 2012 2013 Target 2019 Perkotaan 72,78% 72,54% 72,70% 77,15% 100% Pedesaan 38,47% 38,97% 42,30% 44,74% Nasional 55,53% 55,60% 57,35% 60,91% Sumber : Data Badan Pusat Statistik DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN POLA PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Lingkungan/ Kawasan Skala Kota (city wide) Skala Regional/ Nasional Berbasis Institusi Berbasis Masyarakat Skala Penanganan Pendekatan Pengembangan PS pelayanan kota berdasarkan demand responsive Pembangunan prasarana dan sarana persampahan mendukung kerjasama antar kabupaten/ kota TPA TPS 3R FPSA/ITF SPA TPA Regional

CAPAIAN PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN Capaian Akses Persampahan 2010 2013 2014 2019 Pedesaan 73,70 % 72,60 % 82,00 % 100% Perkotaan 87,40 % 87,00 % 91,43 % Nasional 80,50 % 79,80 % 86,73 % * Sumber : Data 2010 dan 2013, Riskesdas Data 2014, Proyeksi Penambahan Pelayanan melalui APBN TA 2014 Penanganan sampah secara total (memenuhi dan tidak memenuhi NSPK) * DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

STATUS CAPAIAN AKSES SANITASI KAB/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGGARA No Kab/Kota Sanitasi Layak 1 Buton 48,51 2 Muna 36,81 3 Konawe 51,54 4 Kolaka 52,33 5 Konawe Selatan 39,17 6 Bombana 47,59 7 Wakatobi 75,48 8 Kolaka Utara 44,14 9 Buton Utara 35,31 10 Konawe Utara 50,28 11 Kendari 83,93 12 Bau-Bau 82,92 13 Kolaka Timur 14 Konawe Kepulauan Akses sanitasi layak tertinggi bearada pada angka 84% (Kendari) dan terendah 35% (Buton Utara)

STATUS CAPAIAN AKSES SANITASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA No Provinsi Sanitasi Layak 1 Bali 84.39 2 DI Yogyakarta 82.90 3 DKI Jakarta 80.21 4 Bangka Belitung 74.41 5 Kepulauan Riau 72.51 6 Kalimantan Timur 71.00 7 Banten 66.25 8 Sulawesi Utara 65.52 9 Sulawesi Selatan 10 Jawa Tengah 61.81 11 Sumatera Utara 60.72 12 Riau 60.36 13 Jawa Timur 56.88 14 Maluku Utara 54.76 15 Jawa Barat 54.52 16 Papua Barat 54.51 No Provinsi Sanitasi Layak 17 Sulawesi Tenggara 54.41 18 Jambi 52.79 19 Aceh 20 Maluku 51.87 21 Nusa Tenggara Barat 51.62 22 Kalimantan Selatan 51.25 23 Sulawesi Tengah 50.56 24 Sumatera Selatan 48.17 25 Kalimantan Barat 47.70 26 Gorontalo 47.30 27 Lampung 46.51 28 Sumatera Barat 45.58 29 Sulawesi Barat 45.45 30 Bengkulu 41.64 31 Kalimantan Tengah 38.81 32 Nusa Tenggara Timur 28.11 33 Papua 25.05 Secara Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara berada di rangking ke 17 dari 33 provinsi di Indonesia

RISPAM dan Lembaga Pengelolah Air Minum Sulawesi Tenggara Kab/Kota Dokumen RISPAM Thn Penyusunan Belum memiliki Lembaga Pengelolah KONDISI Status RISPAM SASARAN STRATEGIS 1 Kota Kendari ada   2011     PDAM  sakit  Perwali 2 Kota Baubau ada 2015 PDAM Proses legislasi 3 Kab. Kolaka 2011 Perbup  4 Kab. Konawe Selatan 2010 5 Kab. Buton 2012 RISPAM perlu direview 6 Kab. Bombana 7 kab. Muna 8 Kab. Konawe Ripam perlu direview 9 Kab. Kolaka Utara 2012/2015 10 kab. Kolaka Timur Belum ada pendampingan 11 Kab. Wakatobi 2013 12 Kab. Buton Utara 13 kab. Konawe Utara 2009 Tdk ada 14 kab. Muna barat 15 Kab. Buton Tengah UPTD 16 Kab. Buton Selatan 17 Kab. Konawe Kepulauan

Trima kasih