Catatan Rapimtas Tentang Kejuruan dan Keterampilan 15 Maret 2017

Arahan Mendikbud Perlu sinkronisasi program antar Unit Utama Telah dibentuk task force khusus utk mempercepat program Menjadi penguubung pihak terkait (kementerian, DUDI, Kerjasama Luar negeri) Unit kerja masing2 bisa fokus dengan tugas rutin Koordinasi dengan KL: Kementerian Kesehatan tentang peningkatan gizi siswa, pendidikan prenatal, UKS. Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dikdasmen Kartu Indonesia Pinar Pendidikan Karakter Penanganan vokasi hrs masif karena program prioritas nasional

Laporan Dirjen Dikdasmen Update kemajuan Inpres Peta jalan jangka pendek sd 2019 dan s.d 2030 jangka panjang Peta jalan sudah dimulai dr awal thn lalu bekerjasama dengan GIZ Tidak pernah ada data kebutuhan tenaga kerja sehingga SMK tidak memiliki arah Penyempurnaan dan Penyelarasan Kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai Kebutuhan Pengguna Lulusan Spektrum SMK semula 122 menjadi 142, masih ada permintaan dr KL lain yg belum Banyak SMK yang memiliki jumlah siswa sangat kecil Jumlah siswa dibawah 30 sejumlah 1000 Jumlah siswa dibawah 100 sejumlah 2000 Jumlah siswa dibawah 200 sejumlah 4000 Perlu ditinjau ulang permendikbud ttg pendirian SMK dan harus ada ketegasan terhadap SMK kecil.

Laporan Dirjen PAUDNI Kursus termasuk dlm revitalisasi SMK

Kesimpulan p Menteri Program tidak mulai dari nol Indonesia tidak punya rencana tenaga kerja, merepotkan bagi pendidikan kita, sudah disampaikan ke rapat kabinet tapi belum ada respon Perencanaan tenaga kerja tingkat provinsi Koordinasi kejuruan dengan provinsi lebih efektif, segera koordinasi dgn provinsi Segera menghubungi KL lain untuk kerjasama Mekanisme kerja tentang Mulai mengatur berdirinya SMK, ada senjata agar mereka Agenda mendesak menangani SMK yg jumlah peserta sedikit Peremajaan sarana prasarana SMK (laboratorium dan alat praktek) Standar/benchmark utk masing-masing keahlian

SMK 73% swasta perlu perlakuan khusus Guru Presiden apresiasi Meskipun banyak hal kecil yang SMK 73% swasta perlu perlakuan khusus Guru sekolah negeri bukan PNS dpt tunj profesi Dibahas kemungkinan guru SMK dengan sistem kontrak SMA/SMK dpt merekrut guru dari perusahaan Di permen perindustrian Perubahan permen dana BOS dpt Pembimbing di perusahaan harus ada sertifikat kompetensi pedagogik Penyelenggaraan diklat bagi karyawan yang akan membimbing siswa dan guru magang (permen perindustrian) Adakan pertemuan dengan KL utk sinkronisasi program

Sesjen Dalam waktu dekat akan mengundang KL utk koordinasi dan sinkronisasi program Batasi pembangunan USB, fokus revitalisasi yg ada Target pilot 1600 sekolah (bukan 100) implikasinya dengan anggaran DAK fisik 2017, sebagian dana dikelola pusat Satgas proses ke Keppres, sdh koordinasi dengan setneg

Puskurbuk Sedang menyiapkan dokumen implementasi kurikulum kemaritiman Menko maritim implementasi kurikulum kemaritiman perlu dukungan dan minta ada piloting SMK maritim MoU kurikulum kemaririman tanda tangan tgl 2 mei Karoren Kemenaker sdh ada data suply tenaga kerja (bukan demand) Kementerian Perindustrian sdh ada kebutuhan tenaga kerja sektor industri Data Sakernas akan digunakan sebagai pendukung penghitungan kebutuhan tenaga kerja DAK 1,8 T boleh utk membeli peralatan Koordinasi dgn provinsi utk penggunaan dana DAK utk beli alat bagi sekolah pilot Jika guru honorer tidak dihitung maka rasio 1:10

Mendikbud Guru honor di sekolah negeri yang diurus pemerintah Sekolah kecil ditutup, perketat persyaratan untuk mengendalikan junlah sekolah LPMP verifikasi rencana sekolah baru ? Community Colege difungsikan seperti di negara lain Informasi proyeksi dari kemdikbur ditinjau dari dimensi suply Tim merancang semua prodi ada sertifikasi dgn menggunakan SKKNI

Muchlas Quick win, jumlah sekolah segera ditetapkan Penetapan SMK, baru dilink dengan SMA/K LB, DUDI, Kursus Dirancang mekanisme kerja dan payung hukum Diidentifikasi kebuthan guru, alat dll