PROFIL PENDUDUK MISKIN JAWA TENGAH BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH PROFIL PENDUDUK MISKIN JAWA TENGAH SURAKARTA, 28 JANUARI 2015

DEFINISI UMUM KEMISKINAN Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik KEMISKINAN ADALAH MASALAH MULTI DIMENSIONAL. Sulit mengukurnya  perlu kesepakatan “pendekatan pengukuran” yg dipakai.

PENGUKURAN KEMISKINAN DI INDONESIA DATA KEMISKINAN MAKRO (tersedia sejak tahun 1976) DATA KEMISKINAN MIKRO (tahun 2005, 2008, 2011, 2015) Metodologi: Konsep: Basic Needs Approach Didasarkan pada Garis Kemiskinan: Makanan (2100 kkal per kapita perhari ) + Non Makanan Pendekatan Kualitatif Didasarkan pada Indeks atau PMT dari ciri-ciri RT miskin (variabel non-moneter) yg dapat dikumpulksn dengan mudah Sumber data: Susenas (sampel) Sumber data: PSE05, PPLS08, PPLS2011, dan PBDT2015 Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan ESTIMASI Data menunjukkan jumlah RT Sasaran (Menurut Kategori Ruta RTSM,M,HM,RML atau ranking) - by name by address Kegunaan: Berguna untuk perencanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan dengan target geografis, serta melihat kinerja pembangunan dalam kaitan kesejahteraan masyarakat Tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin sehingga tidak operasional untuk program bantuan langsung Berguna untuk target sasaran rumah tangga secara langsung pada Program Bantuan dan Perlindungan Sosial (BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas, dsb) atau berkaitan dengan program targeting dari segala program penanggulangan kemiskinan yang dapat dilakukan pada setiap cluster

KEMISKINAN MAKRO BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

KONSEP KEMISKINAN MAKRO Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) “ Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)” Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan, yang diperoleh dari hasil survei (sampel).

GARIS KEMISKINAN (1) Garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum pangan dan non-pangan essential Hidup layak secara minimum diwakili oleh 20% kelompok terbawah penduduk tidak miskin => kelompok acuan Garis Kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya

GARIS KEMISKINAN (2) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili pleh 52 jenis komoditi. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis Kemiskinan = Garis Kemiskinan Makanan + Garis Kemiskinan Non-Makanan dan dinyakatan dalam Rupiah per bulan per kapita

TAHAPAN DALAM PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN (1) Menentukan penduduk referensi Penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara yg merupakan Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

TAHAPAN DALAM PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN (2) PENDUDUK REFERENSI GARIS KEMISKINAN YL PENGELUARAN NOMINAL MENURUT PERCENTILE INFLASI (IHK) PERKIRAAN GARIS KEMISKINAN P – 1 . P - 20 P - 30 P - 100 REFERENCE POPULATION GK = GKM + GKNM

TAHAPAN DALAM PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN (3) Penghitungan GKM: GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

TAHAPAN DALAM PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN (4) Hitung GKM (belum setara 2100 kalori) dengan rumus Hitung harga per kalori Hitung GKM (setara 2100 kalori) adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan enerji minimal 2100 kilo kalori per kapita per hari

TAHAPAN DALAM PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN (5) Penghitungan GKNM : GKNM adalah merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan r = ratio pengeluaran barang non makanan terhadap sub-kelompok pengeluaran V= nilai pengeluaran per komoditi non-makanan

TAHAPAN DALAM PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN (6) Penduduk Miskin: Konsep : Miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/yang layak bagi kehidupannya. Operasional : Mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulannya di bawah garis kemiskinan (GK=GKM+GKNM).

KOMODITI UNTUK PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN MAKANAN BERAS DAGING BABI NANGKA MUDA GULA PASIR BERAS KETAN DAGING AYAM RAS BAWANG MERAH GULA MERAH JAGUNG PIPILAN DAGING AYAM KAMPUNG CABE MERAH TEH TEPUNG TERIGU TETELAN CABE RAWIT KOPI KETELA POHON TELUR AYAM RAS KACANG TANAH GARAM KETELA RAMBAT TELUR ITIK/MANILA TAHU KEMIRI GAPLEK SUSU KENTAL MANIS TEMPE TERASI/PETIS TONGKOL/TUNA SUSU BUBUK MANGGA KERUPUK KEMBUNG BAYAM SALAK MIE INSTANT TERI BUNCIS PISANG AMBON ROTI MANIS BANDENG KACANG PANJANG PEPAYA KUE KERING MUJAIR TOMAT SAYUR MINYAK KELAPA KUE BASAH DAGING SAPI DAUN KETELA POHON KELAPA ROKOK KRETEK FILTER

KOMODITI UNTUK PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN BUKAN MAKANAN PERUMAHAN KESEHATAN HANDUK, IKAT PINGGANG, DSB LISTRIK BAHAN PEMELIHARAAN PAKAIAN PERLENGKAPAN PERABOT RUMAH TANGGA AIR PEMELIHARAAN KESEHATAN PERKAKAS RUMAH TANGGA MINYAK TANAH BENSIN ALAT-ALAT DAPUR/MAKAN KAYU BAKAR ANGKUTAN ARLOJI/JAM, KAMERA, DLL OBAT NYAMUK, KOREK, API, BATERAI, AKI, DSB KTP, SIM, AKTE KELAHIRAN, FOTOCOPY, PHOTO, DSB TAS, KOPER, DSB POS DAN BENDA POS PAKAIAN JADI LAKI-LAKI DEWASA MAINAN ANAK DAN PERBAIKANNYA PERLENGKAPAN MANDI PAKAIAN JADI PEREMPUAN DEWASA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BARANG KECANTIKAN PAKAIAN JADI ANAK-ANAK PAJAK KENDARAANG BERMOTOR PERAWATAN KULIT, MUKA, KUKU, RAMBUT KEPERLUAN MENJAHIT PUNGUTAN/RETRIBUSI SABUN CUCI ALAS KAKI PERAYAAN HARI RAYA AGAMA PENDIDIKAN TUTUP KEPALA UPACARA AGAMA ATAU ADAT LAINNYA

Indikator kemiskinan: Formula Foster-Greer-Thorbecke [FGT] Headcount Index: mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk Indeks Kedalaman Kemiskinan/ Poverty Gap Index ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin thd garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan/ Poverty Severity Index semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Indikator kemiskinan: Formula Foster-Greer-Thorbecke [FGT]

FORMULA FOSTER-GREER-THORBECKE (FGT) Z = Garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran per kap sebulan yg berada dibawah garis kemiskinan q = jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk  = 0, head count index, % penduduk miskin  = 1, poverty gap, defisit penduduk miskin thd GK,  = 2, poverty severity index, indeks keparahan kemiskinan

SUMBER DATA: SUSENAS Mengumpulkan keterangan sosial ekonomi penduduk Diselenggarakan setiap tahun sejak 1964 Dua format kwesioner: kor dan 3 modul (sejak 1993) Ukuran sampel: kor ± 300.000 rumahtangga, modul ± 70.000 rumahtangga Statistik yang dihasilkan: tingkat kab/kota untuk kor dan prov untuk modul Panel survei: 2004-2006 sampel ± 10.000 rumahtangga untuk estimasi nasional 2007-2010 sampel ± 70.000 rumah tangga untuk estimasi propinsi Mulai 2011 Setiap triwulan: Maret, Juni, September, Desember Sampel 75.000 rumah tangga Kor dan modul konsumsi Estimasi nasional dan propinsi setiap triwulan Mulai 2015 Dilakukan Setiap Semester (Maret dan September), Maret Estimasi s.d Kab/Kota, September Estimasi s.d Provinsi

KONDISI KEMISKINAN JATENG DAN INDONESIA, SEPTEMBER 2015 No Keterangan Indikator Daerah Jateng Indonesia 1. Persentase Penduduk Miskin (P0) (%) Kota 11.50 8.22 Desa 14.86 14.09 Kota+Desa 13.32 11.13 2. Jumlah Penduduk Miskin (000) 1789.57 10619.86 2716.21 17893.71 4505.78 28513.57 3. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) 308163 356378 310295 333034 309314 344809

KONDISI KEMISKINAN JATENG DAN INDONESIA, SEPTEMBER 2015 No Keterangan Indikator Daerah Jateng Indonesia 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota 2.032 1.293 Desa 2.281 2.400 Kota +Desa 2.167 1.841 5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0.597 0.355 0.577 0.669 Kota+Desa 0.586 0.511 6. Indeks Gini Rasio 0.312 0.468 0.262 0.273 0.289 0.409

KONDISI KEMISKINAN JATENG DAN INDONESIA, SEPTEMBER 2015 No Keterangan Indikator Klasifikasi Jateng Indonesia 7. Status Kemiskinan (%) Sangat Miskin 4.63 2.79 (Kota) Miskin 6.87 5.43 Tidak Miskin 88.50 91.78 8. 4.88 5.14 (Desa) 9.98 8.95 85.14 85.91 9. 4.77 3.95 (Kota + Desa) 8.55 7.17 86.68 88.87

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Maret 2010-September 2015

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah September 2014-September 2015

Garis Kemiskinan dan Perubahannya di Jawa Tengah September 2014-September 2015

Daftar Komoditas Yang Memberikan Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan Makanan dan Bukan Makanan Beserta Kontribusinya (%), September 2015

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah Di Jawa Tengah, September 2014-September 2015

PERSENTASE (P0) & JUMLAH (000) PENDUDUK MISKIN (PM) MENURUT KAB/KOTA JATENG 2013-14 (1) (2) (3) (4) (5) Kab. Cilacap 15.24 14.21 255.7 239.75 Kab. Banyumas 18.44 17.45 296.8 283.48 Kab. Purbalingga 20.53 19.75 181.1 176.04 Kab. Banjarnegara 18.71 17.77 166.8 159.47 Kab. Kebumen 21.32 20.50 251.1 242.31 Kab. Purworejo 15.44 14.41 109.0 102.11 Kab. Wonosobo 22.08 21.42 170.1 165.83 Kab. Magelang 13.96 12.98 171.0 160.48 Kab. Boyolali 13.27 12.36 126.5 118.58 Kab. Klaten 15.60 14.56 179.5 168.18 Kab. Sukoharjo 9.87 9.18 84.1 78.85 Kab. Wonogiri 14.02 13.09 132.2 123.85 Kab. Karanganyar 13.58 12.62 114.4 107.29 Kab. Sragen 15.93 14.87 139.0 130.28 Kab. Grobogan 13.86 199.0 186.53 Kab. Blora 14.64 13.66 123.8 115.98 Kab. Rembang 20.97 19.50 128.0 119.99 Kab. P a t i 12.94 12.06 157.9 148.05  Kab/Kota P0 2013 P0 2014 PM 2013 PM 2014 (1) (2) (3) (4) (5) Kab. Kudus 8.62 7.99 70.1 65.80 Kab. Jepara 9.23 8.55 106.9 100.48 Kab. Demak 15.72 14.60 172.5 161.95 Kab. Semarang 8.51 8.05 83.2 79.76 Kab. Temanggung 12.42 11.55 91.1 85.53 Kab. Kendal 12.68 11.80 117.7 110.48 Kab. Batang 11.96 11.13 87.5 82.12 Kab. Pekalongan 13.51 12.57 116.5 109.26 Kab. Pemalang 19.27 18.44 246.8 236.98 Kab. Tegal 10.58 9.87 149.8 140.31 Kab. Brebes 20.82 20.00 367.9 355.12 Kota Magelang 9.80 9.14 11.8 11.02 Kota Surakarta 11.74 10.95 59.7 55.92 Kota Salatiga 6.40 5.93 11.5 10.79 Kota Semarang 5.25 5.04 86.7 84.68 Kota Pekalongan 8.26 8.02 24.1 23.62 Kota Tegal 8.84 8.54 21.6 20.94 Jawa Tengah 14.44 13.58 4,811.3 4,561.83

KARATERISTIK RT MISKIN JATENG MARET 2015 No Karakteristik Jumlah % 1. Kepala RT Perempuan 212028 18.77 2. Kepala RT 50+ Tahun 654074 57.90 3. Kepala RT Ijazah SD ke bawah 923117 81.70 4. Jumlah ART 5+ 428492 37.93 5. Status Kepemilikan RT Milik Sendiri 1049248 92.88 6. Atap Rumah Bambu/Sirap/Ijuk 2866 0.25 7. Tembok Rumah Bambu/Batang/Lainnya 133467 11.80 8. Lantai Rumah Tanah 354988 31.42 9. Tempat Buang Air Besar Milik Sendiri 693045 61.35 10. Bahan Bakar Untuk Memasak Kayu Bakar 612877 54.25

KEMISKINAN MIKRO BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

Perkembangan Metodologi Pendataan Perlindungan Sosial PSE 2005 19,1 jt Rts PPLS 2008 18,5 jt Rts PPLS 2011 25,2 jt Rts PBDT 2015 28 jt Rts - Prelist 2005 Prelist 2010 & 2008 Prelist 2011 + Prelist PROG(12-14) Penyisiran lapangan Masukan dari sesama orang miskin Masukan dari Kepala Desa & Ketua RT/SLS Konfirmasi pada Kepala Desa & Ketua RT/SLS Forum Konsultasi Publik (FKP) tk Desa/Kel. atau tk Dusun/RW + PENGESAHAN Koordinasi TKPKD Provinsi dan Kab/Kota Pendataan ruta Skoring 14 variabel manual-tertimbang Skoring RTS dg PMT Baru Baru Baru PMT: model estimasi pengeluaran rumah tangga dari kondisi sosial ekonomi rumah tangga

KEMISKINAN MIKRO: PSE05 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

TUJUAN, INSTRUMEN, METODOLOGI DAN KRITERIA RTS Mendapatkan RTS untuk BLT, Raskin dan Jamkesmas Instrumen pendataan Variabel pembeda yang memenuhi sifat kemiskinan dengan % matched tinggi [> 83%] dengan kriteria garis kemiskinan Ditentukan siapa dan dimana rumah tangga miskin Pendataan Kemiskinan Instrumen pendataan: 14 variabel pokok pembeda kemiskinan Tahap 1: meminta ketua RT/dusun daftar RT layak diberi bantuan Tahap 2: mendata rumahtangga tsb dengan instrumen pendataan Kriteria Rumah Tangga Sasaran (1) Cakupan: sangat miskin, miskin, hampir miskin Dibuat indeks kemiskinan ≡ I RTM = Σi Wi Xi, Σi Wi =1, Xi = 0 (tidak miskin) atau 1 (sifat miskin); 0 ≤ IRTM ≤ 1, 0 ≡ tidak miskin; 1 ≡ sangat miskin W adalah matrix koefisien dengan dimensi 450 kab/kota kali 14 variabel

VARIABEL KEMISKINAN NON-MONETER Kriteria 1. Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga < 8m² 2. Jenis lantai rumah Tanah/papan/kualitas rendah 3. Jenis dinding rumah Bambu, papan kualitas rendah 4. Fasilitas tempat buang air besar (jamban) Tidak punya 5. Sumber air minum Bukan air bersih 6. Penerangan yang digunakan Bukan listrik 7. Bahan bakar yang digunakan Kayu/arang 8. Frekuensi makan dalam sehari Kurang dari 2 kali sehari 9. Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu Tidak 10. Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART 11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik 12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga Petani gurem, nelayan, pekebun 13. Pendidikan kepala rumah tangga Blm pernah sekolah/Tidak tamat SD 14. Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,- Tidak ada

VARIABEL KEMISKINAN VS GARIS KEMISKINAN Kaitan dengan GK 1. Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga 2. Jenis lantai rumah Kualitas rumah yang ditempati 3. Jenis dinding rumah dan sewa yang dibayar 4. Fasilitas tempat buang air besar (jamban) 5. Sumber air minum Pengeluaran untuk air minum 6. Penerangan yang digunakan Pengeluaran perumahan 7. Bahan bakar yang digunakan Pengeluaran untuk bahan bakar 8. Frekuensi makan dalam sehari Asupan energi 2.100 kkal/hari 9. Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu Pengeluaran bahan makanan 10. Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART Pengeluaran untuk pakaian 11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik Pengeluaran perawatan kesehatan 12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga 13. Pendidikan kepala rumah tangga 14. Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,-

Jumlah RT S Jawa Tengah Hasil PSE05

KEMISKINAN MIKRO: PPLS08 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

TUJUAN DAN INFORMASI YANG DIKUMPULKAN Menghasilkan RTS untuk Program Perlindungan Sosial: PKH, Raskin, Jamkesmas Informasi yang dikumpulkan: data individu: - Nama dan alamat kepala rumah tangga, jumlah keluarga, dan jumlah anggota rumah tangga, dan hubungan denga kepala rumah tangga , - Jenis kelamin, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas, - Partisipasi sekolah, kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, - Jenis cacat, penyakit kronis/menahun yang diderita, - Lapangan usaha dari pekerjaan utama dan status pekerjaan utama. Informasi yang dikumpulkan: data rumah tangga Status penguasaan tempat tinggal, luas lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar utama, tempat pembuangan air tinja, dsb

JUMLAH RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) JAWA TENGAH (HASIL PPLS08)  Kab./Kota SM M HM Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) Kab. Cilacap 26.712 64.106 59.889 150.707 Kab. Banyumas 20.625 62.500 58.046 141.171 Kab. Purbalingga 11.276 35.968 21.068 68.312 Kab. Banjarnegara 15.304 42.715 27.396 85.415 Kab. Kebumen 19.707 52.702 49.791 122.200 Kab. Purworejo 13.353 21.373 32.084 66.810 Kab. Wonosobo 14.836 44.199 22.804 81.839 Kab. Magelang 14.207 39.111 49.210 102.528 Kab. Boyolali 10.410 30.801 33.803 75.014 Kab. Klaten 15.735 49.158 48.891 113.784 Kab. Sukoharjo 9.997 22.914 28.988 61.899 Kab. Wonogiri 12.979 33.343 27.117 73.439 Kab. Karanganyar 9.135 25.601 25.613 60.349 Kab. Sragen 11.413 26.523 26.742 64.678 Kab. Grobogan 25.634 67.007 66.855 159.496 Kab. Blora 14.791 33.002 38.569 86.362 Kab. Rembang 11.640 31.748 26.986 70.374 Kab. P a t i 20.195 48.248 55.501 123.944  Kab/Kota SM M HM Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) Kab. Kudus 4.772 8.494 22.236 35.502 Kab. Jepara 13.683 19.946 51.527 85.156 Kab. Demak 20.349 39.784 52.451 112.584 Kab. Semarang 12.674 26.634 27.492 66.800 Kab. Temanggung 8.548 24.025 26.757 59.330 Kab. Kendal 12.050 29.957 33.130 75.137 Kab. Batang 11.674 32.939 32.648 77.261 Kab. Pekalongan 15.249 30.016 40.792 86.057 Kab. Pemalang 24.500 40.098 68.123 132.721 Kab. Tegal 15.999 41.949 44.349 102.297 Kab. Brebes 35.979 80.781 100.930 217.690 Kota Magelang 1.010 2.571 3.380 6.961 Kota Surakarta 3.568 7.135 11.251 21.954 Kota Salatiga 1.461 2.796 3.396 7.653 Kota Semarang 6.610 17.620 30.991 55.221 Kota Pekalongan 894 5.969 15.776 22.639 Kota Tegal 757 5.506 8.814 15.077 Jawa Tengah 467.726 1.147.239 1.273.396 2.888.361

KEMISKINAN MIKRO: PPLS2011 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

T U J U A N Menghasilkan basis data terpadu rumah tangga dan keluarga untuk sasaran pelbagai program perlindungan sosial (program klaster 1): menurut nama dan alamat kepala rumah tangga, mencakup 40 % kelompok masyarakat menengah ke bawah (masyarakat miskin dan rentan miskin) dengan persentase beda untuk setiap provinsi/ kabupaten/kota sesuai intensitas kemiskinan, - memuat informasi persyaratan program yang diluncurkan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian di Pusat dan Pemerintah Daerah.

INFORMASI YANG DIKUMPULKAN Informasi individu: - Nama dan alamat kepala rumah tangga/keluarga, jumlah keluarga, dan jumlah anggota rumah tangga - Hubungan denga kepala rumah tangga dan kepala keluarga, - Jenis kelamin, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas, - Partisipasi sekolah, kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, - Jenis cacat, penyakit kronis/menahun yang diderita, - Lapangan usaha dari pekerjaan utama dan status pekerjaan utama. Informasi rumah tangga/keluarga Status penguasaan tempat tinggal, luas lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar utama, tempat pembuangan air tinja, Kepemilikan aset dan keikutsertaan pada Program Keluarga Harapan (PKH) Jamkesmas, Raskin, dan Keluarga Berencabna (KB)

KENAPA CAKUPAN PPLS 2011 40% ? Sumber: Susenas 2004-2011 Sumber: Susenas 2010 Jika GK dinaikkan 60% maka penduduk miskin menjadi 40%, yang berarti 27% penduduk rentan miskin

MENUJU PENTARGETAN YANG EFEKTIF MENYUSUN BASIS DATA TERPADU NASIONAL Pengalaman berbagai pentargetan sebelumnya Dilaksanakan terintegrasi oleh BPS Proses Pendataan 2011 PROSES PENDATAAN (Dilakukan 3 tahun sekali terakhir 2008, berikutnya 2011) Basis Data Terpadu untuk Program Bantuan Sosial I N P U T T A R G E BLT Jamkesmas Raskin PKH Survei penduduk digunakan untuk mempertajam sasaran rumah tangga yang menjadi sasaran proses pendataan Sebagai basis data nasional Sebagai sumber data bagi penerima semua program penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial Program Lain TNP2K MELAKUKAN KENDALI MUTU SISTEM PENTARGETAN

PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU Juli 2011 – Oktober 2011 Oktober 2011 – Desember 2011 Mulai Januari 2012 Pendataan (PPLS 2011) Pengolahan Data Basis Data Terpadu Dengan urutan berdasarkan tingkat kesejahteraan Memiliki lebih banyak variabel penentu kesejahteraan Lebih fleksibel untuk keperluan program Data checking &Analisis Tingkat Kemiskinan Menggunakan kriteria penentu kesejahteraan yang berbeda disetiap kabupaten/kota Informasi lokasi geografis (alamat) Keterangan pokok RT Keterangan sosial ekonomi anggota RT Sinergi dengan data lainnya TNP2K AKAN MEMFASILITASI PENGGUNAAN BASIS DATA TERPADU OLEH PROGRAM

METODOLOGI PENDATAAN PPLS2011 Cakupan: Wilayah: 33 Provinsi, 497 Kabupaten/Kota 6.699 Kecamatan, 77.062 desa/kelurahan, ± 1,2 juta Satuan Lingkungan Setempat Terkecil (Rukun Tetangga, Dukuh, Jorong, dsb). Di Provinsi Jawa Tengah meliputi 35 kabupaten/kota, 573 kecamatan dan 8.577 desa/kelurahan. Calon rumah tangga untuk di survei : ± 27 juta (45% penduduk) secara nasional dan ± 4,8 juta di Provinsi Jawa Tengah. Mekanisme Pendataan [kunjungan ke SLS/rumahtangga] verifikasi keberadaan 40 % calon rumah tangga untuk di survei pada Ketua Satuan Lingkungan Setempat Terkecil (RT, Dukuh, Jorong, dsb) konsultasi di ruang tertutup dengan 3 rumahtangga miskin => menambah rumahtangga miskin yang belum dicakup [exclusion error] penyisiran pada saat pendataan calon rumah tangga untuk menambah rumah tangga miskin yang belum dicakup [exclusion error] pencacahan pada calon rumah tangga sasaran: komputer akan membuang rumah tangga mampu, misalnya PNS, Polri, TNI, Pegawai BUMN/BUMD, dan rumah tangga mampu lainnya [inclusion error]

TAHAPAN PENETAPAN CALON RTS lists ELIGIBLE RTS per SLS KAJIAN LITERATUR: Identifikasi variabel prediksi pendapatan DATA SP 2010 Prediksi pendapatan ≤ 1.6*GK DATA Susenas Juli 2010 Podes 2008 Running model PPLS2011.LS Calon RTS per SLS Test dan seleksi model Verifikasi kelayakan Calon RTS (union denganPPLS08) [Desk Verification] Membangun model dan penetapan kuota RTS per kab/kota, kecamatan, desa Replikasi model prediksi pendapatan dengan data sensus DATA SP 2010 lists ELIGIBLE RTS per SLS

TAHAPAN PENDATAAN PPLS2011 RTS miskin Prelisted RTS per SLS 1 Ketua SLS 2 Konsultasi tambahan RTS Konfirmasi keberadaan RTS pada Ketua SLS 3 KONSULTASI DENGAN SI MISKIN Keliling SLS, SWEEPING Validasi dan kompilasi propinsi Updated lists RTS Data Entry Kompilasi Pusat Database PPLS 2011 Evaluasi final kelayakan RTS

INFORMASI KEPESERTAAN PROGRAM DALAM PPLS 2011 Keterangan Rumahtangga Keterangan Individu Keterangan Rumahtangga Nama Kepemilikan rumah tinggal Umur Luas lantai Jenis kelamin Jenis lantai terluas Status perkawinan Jenis dinding terluas Kepemilikan kartu identitas Jenis atap terluas Kecacatan Sumber air minum Penyakit kronis Sumber penerangan utama Keterangan kehamilan Bahan bakar memasak Partisipasi sekolah Kepemilikan jamban Pendidikan tertinggi Kepemilikan asset Lama sekolah Kepesertaan dalam program KB dan program klaster 1 Mempunyai pekerjaan Lapangan usaha Status pekerjaan

PMT UNTUK FINALISASI PPLS 2011 Model PMT digunakan untuk menentukan peringkat (ranking) rumah tangga yang telah dicacah di PPLS 2011 Model PMT menggunakan metode segmented regression dan didukung metode PCA (Wealth Index)

Jumlah Rumah Tangga PPLS2011 menurut Kabupaten/Kota dan Kriteria Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011  Kab./Kota SM M HM RML Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kab. Cilacap 29.279 33.516 65.054 98.762 226.611 Kab. Banyumas 27.194 42.750 67.717 101.341 239.002 Kab. Purbalingga 20.688 30.913 33.328 41.487 126.416 Kab. Banjarnegara 13.706 19.363 31.293 46.345 110.707 Kab. Kebumen 26.915 35.763 49.514 68.153 180.345 Kab. Purworejo 14.713 17.349 16.958 40.745 89.765 Kab. Wonosobo 16.300 24.951 30.797 41.490 113.538 Kab. Magelang 12.071 17.246 42.576 70.698 142.591 Kab. Boyolali 9.676 14.582 34.339 56.768 115.365 Kab. Klaten 19.771 32.359 51.896 78.449 182.475 Kab. Sukoharjo 7.493 8.368 30.077 52.159 98.097 Kab. Wonogiri 10.263 12.886 28.307 45.118 96.574 Kab. Karanganyar 7.132 10.764 26.061 43.333 87.290 Kab. Sragen 14.621 15.839 30.122 44.984 105.566 Kab. Grobogan 28.860 35.129 58.471 85.178 207.638 Kab. Blora 14.005 16.517 34.369 53.524 118.415 Kab. Rembang 17.203 23.681 29.180 38.287 108.351 Kab. P a t i 19.379 22.858 55.253 89.418 186.908  Kab/Kota SM M HM RML Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kab. Kudus 6.053 6.537 18.277 37.512 68.379 Kab. Jepara 17.656 18.181 29.583 73.686 139.106 Kab. Demak 32.045 41.852 31.600 69.778 175.275 Kab. Semarang 7.440 7.682 26.419 45.184 86.725 Kab. Temanggung 7.247 11.286 25.194 41.315 85.042 Kab. Kendal 10.857 16.348 34.171 55.004 116.380 Kab. Batang 10.354 14.963 30.495 48.547 104.359 Kab. Pekalongan 15.902 21.373 19.463 51.572 108.310 Kab. Pemalang 31.095 35.276 34.356 73.827 174.554 Kab. Tegal 14.232 17.884 52.353 88.697 173.166 Kab. Brebes 49.927 54.258 76.922 101.782 282.889 Kota Magelang 687 913 2.770 4.744 9.114 Kota Surakarta 4.096 4.487 13.536 22.753 44.872 Kota Salatiga 649 706 3.568 6.447 11.370 Kota Semarang 2.430 3.438 26.850 50.736 83.454 Kota Pekalongan 597 1.965 7.625 14.035 24.222 Kota Tegal 650 2.199 6.608 11.878 21.335 Jawa Tengah 521.186 674.182 1.155.102 1.893.736 4.244.206

Metodologi Pemutakhiran BDT 2015 FKP (Forum Konsultasi Publik) di Desa/ Kelurahan Daftar Nama & Alamat Calon RTS Daftar Hasil FKP Nama Calon RTS PPLS 2011 (25,2 jt RT) Penda-taan Rumah Tangga Peng-olahan Data + PMT Perubahan PROGRAM 2012 - 2014 (2,8 jt RT) Kabupaten /Kota (TKPKD) Pusat Provinsi Koordinasi ! Basis Data Terpadu (BDT 2015) Penge-sahan Bupati/Walikota (oleh Camat) ! TKPKD = Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah !

& & 1 1 2 2 Mekanisme PBDT 2015 (1) Persiapan Daftar awal Sumber: TNP2K PPLS 2011 Program 2 Kunjungan awal H-10 s/d H-7 & Fasilitator Asisten (KSK/BPS) Kades/Lurah FKP Menyampaikan mekanisme kegiatan FKP 2. Menyepakati waktu dan tempat FKP 3. Menyiapkan daftar registrasi dan daftar mutasi penduduk

Fasilitator dan asisten Mekanisme PBDT 2015 (2) FKP Desa Berita Acara Daftar Registrasi Penduduk Daftar Mutasi Penduduk 1 Ketua RW Fasilitator dan asisten Pemimpin : Kades/Lurah Peserta : Ketua RW Ditandatangani Camat Kades/Lurah Ketua RW Daftar Awal & 1 2 Daftar Akhir PPLS 2011 Program Data entry

2 Mekanisme PBDT 2015 (3) Pendataan Rumah Tangga Daftar akhir Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) Kriteria Kartu Indonesia Pintar (KIP) Karakteristik ruta Karakteristik ART BDT 2015 Data entry Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Keterangan Rumah Tangga dalam Pemutakhiran BDT 2015 Identitas RTS Nama anggota RTS Hubungan dengan Kepala RTS Jenis kelamin Umur Status perkawinan Kepemilikan kartu ID No. Induk Kependudukan (NIK) Akte/Buku Nikah Akte Cerai Akte Kelahhiran Demografi Kegiatan bekerja Lapangan kerja Status/kedudukan pekerjaan Usaha Mikro Kecil (UMK): pemilik usaha, jenis usaha, jumlah tenaga kerja, omset. Ketenagakerjaan Status penguasaan bangunan tempat tinggal Luas lantai Luas bangunan Jenis lantai Jenis dinding Jenis atap Sumber air minum Cara memperoleh air minum Sumber penerangan Kelas daya listrik terpasang Bahan bakar/enerji memasak Tempat buang air besar TPA tinja Kamar tidur Perumahan Nama Kepala RTS Alamat/SLS Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Jumlah Anggota RTS Mobil Sepeda Motor Perahu Motor Kapal Motor Sepeda Perahu Lemari es /Kulkas Tabung gas Kepemilikan Aset Penguasaan lahan Kepemilikan ternak AC Pemanas air Emas Telepon Rumah TV Komputer / laptop PKH Raskin Jamkesmas Asuransi kesehatan lain Jamsostek KKS KIP KUR BPJS/KIS Kepesertaan Program Jenis cacat Penyakit kronis menahun Penggunaan alat/cara KB Kesehatan Partisipasi sekolah Status sekolah Kelas/jenjang tertinggi Ijazah tertinggi Pendidikan Catatan: Warna merah tidak ditanyakan pada PPLS 2011.

Hasil Sementara PBDT 2015 menurut Kabupaten/Kota Kondisi Oktober 2015  Kab./Kota RTS ART (1) (2) (3) Kab. Cilacap 250,663 883,625 Kab. Banyumas 258,434 947,472 Kab. Purbalingga 141,681 560,835 Kab. Banjarnegara 124,346 455,629 Kab. Kebumen 187,455 692,901 Kab. Purworejo 94,574 307,616 Kab. Wonosobo 121,901 426,663 Kab. Magelang 165,339 596,460 Kab. Boyolali 126,775 413,448 Kab. Klaten 193,664 634,076 Kab. Sukoharjo 100,791 344,775 Kab. Wonogiri 107,300 364,045 Kab. Karanganyar 92,619 330,242 Kab. Sragen 112,295 358,264 Kab. Grobogan 211,891 647,260 Kab. Blora 125,678 393,674 Kab. Rembang 112,809 387,146 Kab. P a t i 198,718 639,610  Kab/Kota RTS ART (1) (2) (3) Kab. Kudus 67,952 254,085 Kab. Jepara 157,284 534,065 Kab. Demak 165,395 580,256 Kab. Semarang 93,116 321,554 Kab. Temanggung 96,568 352,687 Kab. Kendal 122,838 412,953 Kab. Batang 110,727 422,824 Kab. Pekalongan 118,998 524,513 Kab. Pemalang 187,044 763,302 Kab. Tegal 189,489 758,901 Kab. Brebes 295,475 1,156,898 Kota Magelang 9,804 38,263 Kota Surakarta 48,569 174,231 Kota Salatiga 12,576 45,882 Kota Semarang 92,303 326,094 Kota Pekalongan 30,986 123,420 Kota Tegal 23,923 87,613 Jawa Tengah 4,549,980 16,261,282

TERIMA KASIH