Update dan Status Program PRIM NTB

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM, LINGKUP PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN
Advertisements

LINGKUP PENJELASAN PENGERTIAN PROPOSAL PAKET HIK
Mekanisme Pelaksanaan untuk Pemeliharaan Jalan
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Kesetaraan gender dalam PRIM
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Draft Rencana Pemeliharaan Jalan
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
SWAKELOLA Oleh : Tim LPP Mitra Timur.
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
Pengelolaan Dana Hibah
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PROGRAM HIBAH AIR MINUM Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
TIM KOORDINASI AKSI PPK ACEH UTARA
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (FLLAJ)
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
IPTEKS bagi WILAYAH ( IbW ) Tujuan Program IbW
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
WORKSHOP PENDATAAN BOS TAHUN 2015
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
LOKAKARYA PENYIAPAN HIBAH AIRMINUM APBN 2015 LESSON LEARN PELAKSANAAN BASELINE SURVEY DAN VERIFIKASI Hotel Bidakara 11 Februari 2015.
Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
APBN DAN APBD.
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
HIBAH RISET 2014 Hibah DRPM UI Grant Internasional.
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 13 Maret 2014
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
Pengelolaan Hibah Daerah
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
Sistem Informasi Perencanaan dan
UNSUR-UNSUR PENGELOLA PROYEK. Pemilik Proyek Pemilik proyek disebut juga sebagai pemberi tugas, owner atau bouwheer adalah suatu badan usaha atau perorangan,
WORKSHOP PANDUAN REVIU PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 – 2018
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transcript presentasi:

Update dan Status Program PRIM NTB Program Peningkatan & Pemeliharaan Jalan Provinsi (Provincial Road Improvement & Maintenance/PRIM Update dan Status Program PRIM NTB STATUS APRIL 2016

Tujuan PRIM Meningkatkan tata kelola, kualitas, dan nilai ekonomi yang sepadan (value-for-money) dalam pemeliharaan jalan-jalan provinsi Dicapai melalui: hibah untuk memberikan insentif atas hasil pemeliharaan yang lebih baik fokus pada peningkatan tata kelola yang berkelanjutan Hasil yang Diharapkan: Perencanaan dan penganggaran yang rasional Kualitas pekerjaan konsultan dan kontraktor lokal yang lebih baik Staf DPU, konsultan & kontraktor yang terlatih Pengawasan publik melalui Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan (FLLAJ)

Pendekatan PRIM Fokus pada pemeliharaan Beberapa pekerjaan yang tertunda (backlog)/pekerjaan minor dan rehabilitasi Kontribusi hibah sebagai insentif untuk memperkuat tata kelola dan pelaksanaan Sampai dengan 40% belanja pemeliharaan jika pekerjaan memenuhi indikator yang disepakati Sampai dengan 10% hibah tambahan sebagai penghargaan untuk kinerja kelembagaan Memperkuat prosedur pemerintah yang ada Konsultan lokal untuk desain/pengawasan, kontraktor lokal untuk pelaksanaan FLLAJ untuk membantu DPU mempertanggungjawabkan kinerjanya Insentif anti-korupsi yang kuat Kontribusi hibah hanya untuk kinerja yang memuaskan Biaya Satuan Referensi untuk mengurangi kolusi harga

Mengapa memilih NTB Pemerintah Provinsi NTB merupakan pemda yang ikut untuk diseleksi oleh IndII, dan dinyatakan terpilih untuk diberikan tanggung jawab pilot project Pejabat terkait dengan jalan provinsi , sangat aktif untuk menindak lanjuti dan mengakomodasi program sejak saat persiapan Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan program akselerasi pada tahun 2011-2013 untuk melakukan program perbaikan kondisi jalan Pemprov NTB siap melakukan dan telah menyiapkan dana pemeliharaan yang cukup terlebih dahulu yang dituangkan dalam PERDA Percepatan Pemprov NTB telah menyeiapkan anggaran APBD 2013-2015 yang cukup dan dicantumkan dalam PERDA PRIM 2013-2015

TAHAP 1: 2013-2015 HIBAH Rp 122 Milyar TERBATASNYA ALOKASI HIBAH DAN WAKTU PROGRAM PILOT PRIM NTB MENJADI 2 TAHAP TAHAP 1: 2013-2015 HIBAH Rp 122 Milyar

ALOKASI –BATAS WAKTU HIBAH PRIM IndII 2013-2015 TAHAP 1 EXTENSION 2016 : Rp 50 Milyar

Target yang telah dicapai Des 2015 dan Rencana 2016 Jenis Pemeliharaan Jalan dan target dalam Km Penanganan Tahap 1 Tahap 1 Extension Target Actual Pemeliharaan Rutin Kontrak 387 720 264 Swakelola 942 940 255 Total 1,329 1,660 519 Backlog & Minor Works (BMW) 679 729 271 Pemeliharaan Berkala 26 19 10 Rehabilitasi 18 35 21

Komponen PRIM di NTB sampai dengan Juni 2015 (Tahap 1) dan Extension PRIM 2016 PRIM Tahap 1 (2014-2015) Komponen 1: Insentif untuk meningkatnya kinerja fisik Sampai dengan Rp 112 milyar (40% kontribusi untuk belanja pemeliharaan yang telah diverifikasi) Komponen 2: Insentif untuk meningkatnya tata kelola Sampai dengan Rp 10 milyar hibah untuk perencanaan, pelatihan, RTTF Extension PRIM Tahap 1 (2016) Rp 50 milyar hibah tambahan Extension PRIM (2016) Rp 12 milyar sisa hibah dari PRIM Tahap 1 Rp 55,5 milyar (40% kontribusi untuk belanja pemeliharaan yang telah diverifikasi) Rp 6,5 milyar untuk insentif Peningkatan tata kelola/Institusi

PRIM Extension 2016 Packages in NTB

PRIM Extension 2016 Packages in NTB

Verifikasi output independen Verifikasi oleh Tim Teknis Independen dari Ditjen Bina Marga Pemrograman Pemeliharaan Persetujuan prosedur perencanaan, anggaran dalam APBD, pengumuman di website Pelaksanaan pekerjaan fisik Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan spesifikasi Kinerja kelembagaan Berkurangnya bantuan eksternal dengan pemrograman/penganggaran, prosedur pengoperasian FLLAJ, konsultasi publik, pelatihan, laporan pemantauan tahunan Sampai dengan $1 juta pada Tahap 1

KRONOLOGI PRIM TAHAP 1 EXTENSION 2016 Gubernur NTB no. 900/260/DPU tanggal 31 Agustus 2015 perihal Permohonan Hibah Program PRIM-NTB Phase II Tahun 2015-2018 Dirjen Bina Marga no. PL.02.04-Db/716 tanggal 07 Sept 2015 perihal: Hibah Australian Aid PRIM Tahap II Dirjen Bina Marga no. PL.02.0-Db/819 tanggal 28 Okt 2015 perihal : perpanjangan hibah Australian Aid Program PRIM NTB dengan usulan AUD 5 juta dengan masa laku hibah sampai dengan 31 Desember 2016 Persetujuan Direct Funding Agreement (DFA) antara Pemerintah Australia tanggal 15 Desember 2015 dan Pemerintah Indonesia tanggal 23 Desember 2015 dengan tambahan hibah AUD 5 juta dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2016 Dirjen Bina Marga no. PL0204-Db/09 tgl 21 Jan 2016 perihal: Usulan Penambahan Hibah Pemerintah Australia Program PRIM NTB dengan usulan tambahan hibah Rp 50 milyar PMM PRIM disetujui Januari 2016 SPPH sudah di setujui oleh Kem. Keuangan February 2016 PPH sudah di tanda tangani Kem. Keu dan Gubernur 07 April 2016 5 Paket Fisik akan ditanda tangani bulan April 2016 Pemeliharaan Rutin Jalan dengan cara Swakelola telah dimulai pelaksanaannya awal Maret 2016

Map on PRIM Phase I-Extension in NTB 2016

Terima kasih