RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Advertisements

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERHITUNGAN HPS
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran II
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
RENCANA PENARIKAN DANA HARIAN TINGKAT SATUAN KERJA
Latihan soal akuntansi 2015
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
EKONOMI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
Nama Peserta Jabatan Nama Perusahaan.
Nama Peserta Jabatan Nama Perusahaan.
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
Inspektorat Kabupaten Sleman
Rencana Strategis Biro Renwas (indikator outcome)
Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Evaluasi Realisasi Fisik dan Pengadaan Barang Jasa APBN Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Oleh: Ir. RIDWAN MANURUNG (Kepala Biro Administrasi.
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
BARANG/JASA PEMERINTAH
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
TATA CARA PEMBUATAN TOR (Term of reference)
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN K/L TAHUN 2019
DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( TPNBP ) DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (
E-project planning TA 2019 Disampaikan Pada Bimbingan Teknis
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Sistem Informasi Perencanaan dan
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016 Kementerian Keuangan Republik Indonesia RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016 [Nama Paket Pekerjaan ] [Rincian Belanja Modal (Renovasi/Pembangunan/Rehabilitas/DLL Gedung dan Bangunan} UNIT ESELON I : [NAMA UNIT ESELON I] SATUAN KERJA : [NAMA SATKER ] 28 s.d. 30 September 2015

PETUNJUK UMUM Presentasi ini disusun oleh satker dengan format yang telah disediakan oleh penyelenggara. Outline ini disusun sesuai tujuan penyelanggaraan kegiatan terutama untuk mendapatkan informasi, kesiapan, komitmen, dan mitigasi risiko atas pelaksanaan belanja modal TA 2016. Penjelasan yang akan diberikan pada outline ini terbatas pada anggaran satker terutama belanja modal Peralatan dan Mesin, Kendaraan Bermotor, Perangkat Pengolah Data, serta Gedung dan Bangunan. Masing-masing satker akan menyampaikan paparan dan respon dari narasumber selama kurang lebih 30 menit. Bahan presentasi disampaikan kepada Panitia berupa softcopy paling lambat tanggal 22 September 2015 pukul 12.00 WIB ke alamat email rocankeu.perbendaharaan@gmail.com dengan subjek “rapat koordinasi_nama satker” dan hardcopy pada saat registrasi.

POKOK BAHASAN PROFIL SATKER (maksimal 2 slide) GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL TA 2016 KESIAPAN ORGANISASI PENGADAAN BELANJA MODAL KESIAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BELANJA MODAL KESIAPAN PERSAYARATAN TEKNIS BELANJA MODAL RENCANA UMUM PENGADAAN BELANJA MODAL RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN BELANJA MODAL RENCANA REALISASI ANGGARAN DAN FISIK BELANJA MODAL KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

PROFIL SATKER Slide ini menguraikan beberapa gambaran umum satker terkait beberapa hal di antaranya: Profil Kinerja Satker : Tugas dan fungsi, kegiatan strategis, target capaian output, jumlah stakeholders yang dilayani, target pendapatan, dsb. Profil SDM Satker Jumlah dan komposisi SDM satker Profil Anggaran Satker Alokasi dan realisasi anggaran TA 2015, serta alokasi anggaran TA 2016 : Belanja Pegawai/Barang/Modal Khusus untuk belanja modal bersifat tahapan, agar diinformasikan mengenai alokasi dan realisasi anggaran atas belanja modal dari tahap sebelumnya, serta proyeksi kebutuhan anggaran sampai dengan tahap terakhir.

BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN SATKER TA 2016 GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN SATKER TA 2016 Slide ini mendiskripsikan gambaran belanja modal gedung dan bangunan satker TA 2016, meliputi: Urgensi kebutuhan bangunan gedung negara,meliputi; Latar belakang, tujuan dan manfaat pembangunan bangunan gedung negara. Detil kebutuhan pembiayaan untuk rincian biaya belanja modal meliputi: Realisasi riil pelaksanaan belanja modal, meliputi: Jenis Kontrak berdasarkan Tahun Pembebanan Anggaran (tahun tunggal, tahun jamak, atau tahapan), Cara Pemaketan, Cara pengadaan, Klasifikasi tingkat kompleksitas bangunan gedung negara, Tipe bangunan rumah negara, dan Luas bangunan gedung negara. Uraian Nominal Biaya (Rp) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Biaya Pelaksanaan Konstruksi Fisik Biaya Manajamen Konstruksi atau pengawasan konstruksi Biaya pengelolaan kegiatan

KESIAPAN ORGANISASI PENGADAAN Slide ini mendeskripsikan ketersediaan dan kesiapan organisasi pengadaan satker dalam rangka belanja modal TA 2016 : No. Jabatan Nama Masa Kerja di Satker (Tahun Bulan) Persyaratan Administrasi Jabatan (Ada/Tidak Ada Sertifikat Pengadaan) Pengalaman dalam Proyek Konstruksi (Ada/Tidak) 1. KPA 2. PPK 3. PPSPM 4. Panitia Pengadaan 5. PPHP 6. Bendahara 7. ULP (diisi apabila pengadaan dilakukan melalui ULP, khususnya mengenai informasi di mana ULP tempat penyelenggaraan pengadaan.

(diisi apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut) KESIAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI Slide ini mendiskripsikan kelengkapan dan kesiapan pemenuhan persyaratan administrasi pembangunan gedung bangunan negara, meliputi: No. Uraian Status ( Ada/Tidak Ada) Keterangan (diisi apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut) 1. Dokumen Pembiayaan (DIPA/RKAKL, TOR, RAB, SKTJM, dll) 2. Status Hak Atas Tanah (Hak Milik/HGB/HGU//Dalam Sengketa) 3. Status Kepemilikan (Surat Bukti Kepemilikan) 4. Dokumen Perizinan (IMB dan penilaian teknis dari Dinas Terkait) 5. Dokumen Pengelolaan BMN (Izin Penghapusan/Pemanfaatan/dll) 6. Dokumen Pelelangan (berupa:) Kerangka Acuan Kerja Spesifikasi Teknis Harga Perkiraan Sendiri Rancangan Kontrak 7. Dokumen Perencanaan (perlu informasi Update/revisi apabila terdaoat perubahan, serta surat penunjukan langsung konsultan perecanaan, khusus pekerjaan multiyears/tahapan)

KESIAPAN PERSYARATAN TEKNIS Slide ini mendiskripsikan gambaran umum kelengkapan dan kesiapan pemenuhan persyaratan teknis pembangunan gedung bangunan negara, meliputi: Peruntukan lokasi Kesiapan lahan/kelengkapan studi kelayakan pembangunan. Ketinggian bangunan. Kelengkapan sarana dan prasarana bangunan. *Diisi merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. * Diisi khusus bagi satker yang memiliki belanja modal gedung dan bangunan

RENCANA UMUM PENGADAAN Slide ini menggambarkan informasi-informasi Rencana Umum Pengadaan satker yang telah diinput pada Aplikasi SIMAPAN (http://www.simapan.lpse.kemenkeu.go.id), meliputi: Nama Paket Pagu Paket Tanggal Rencana Status Jenis Pekerjaan Cara pengadaan Lokasi Pekerjaan Tahun Anggaran Dalam rangka menambah rencana pengadaan dapat dilihat pada manual aplikasi SIMAPAN dimaksud, di antaranya terkait dengan: Nama Paket Diisi sesuai dengan pemaketan yang direncanakan. Pagu Paket Diisi dengan angka, tanpa titik/koma dan simbolr rupiah Pagu Anggaran yang berlaku Tanggal Rencana Pengadaan : Tanggal rencana pengadaan terdiri dari tanggal awal (asal) rencana pengadaan s.d. Tanggal akhir rencana pengadaan dilakukan. Tanggal ini terkait dengan proses pelelangan, bukan tanggal proses pelaksanaan pengadaan oleh perencana, pelaksana konstruktor, manajamen konstruksi atau pengawas konstruksi. Status Sesuai dengan status paket saat ini, di antaranya berupa direkam, diubah, diumumkan, terealisasi. Jenis Pekerjaan diisi sesuai jenis paket pekerjaan yang dilaksanakan (barang, konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya, atapun swakelola). Cara Pengadaan Diisi cara pengadaan, yaitu secara Lelang/Seleksi Elektronik,, Non Lelang/Seleksi, ataupun swakelola. Lokasi Pekerjaan : diisi nama kota tempat pelaksanaan paket pekerjaan. Tahun Anggaran Diisi Tahun Anggaran pelaksanaan pengadaan. Keterngan Lebih lanjut terkait aplikasi SIMPAPAN termasuk manual penggunaan aplikasi dapat dilihat pada laman internet (http://www.simapan.lpse.kemenkeu.go.id) *PENGUMUMAN RUP UNTUK TA BERIKUTNYA DILAKUKAN PALING LAMBAT PADA AKHIR BULAN DESEMBER TA BERJALAN*

Tahapan/Komponen Kegiatan RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN Slide ini menguraikan informasi rencana pelaksanaan pengadaan belanja modal (diisi dengan mewarnai dan menuliskan pekan pelaksanaan pekerjaan (I, II, III, IV, ataupun V): Tahapan/Komponen Kegiatan Waktu 2015 2016 Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt A. Belanja Modal Konstruksi Konsultan Perencana   RUP Pemilihan Penyedia PBJ Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan Konsultan Pengawas/ Manajemen Konstruksi Konstruksi Fisik Pengelola Kegiatan Honoraraium, Belanja Bahan, Perjalanan Dinas Lain-lain (diisi sesuai kebutuhan dan variasi anggaran satker)

Realisasi anggaran (%) RENCANA REALISASI BELANJA MODAL Slide ini menguraikan informasi rencana realiasi fisik dan realiasi anggaran pelaksanaan pengadaan belanja modal per triwulan : Paket Detil Paket Pekerjaan Pagu DIPA (Rp) Realisasi anggaran (%) Realisasi Fisik (%) Keterangan TW I TW II TW III TW IV A Jasa Konsultan perencana Jasa manajemen konstruksi/ konsultan pengawas Konstruksi fisik Pengelola Kegiatan B xxx Keterangan Pagu DIPA (Rp) diisi nilai nominal (Rp) untuk tiap-tiap detil pekerjaan baik untuk Jasa Konsultan perencana, Jasa manajemen konstruksi/ konsultan pengawas, Konstruksi fisik, maupun Pengelola Kegiatan Realisasi fisik dan realisasi anggaran diisi Persentase (%) rencana realisasi Fisik dan realisasi anggaran belanja modal per triwulan.

KENDALA DAN TINDAK LANJUT Slide ini menguraikan kendala dan rencana tindak lanjut atas mitigasi risiko yang ada. Kendala yang mungkin dihadapi satker antara lain, seperti: Ketidaksesuaian kebutuhan dana Keterbatasan SDM Ketidaksiapan Organisasi Pengadaan Keterlambatan Perizinan Gagal lelang Kondisi sosio kultural Dsb Rencana tindak lanjut/mitigasi risiko Langkah-langkah mitigasi/tindak lanjut yang sudah dan akan dilaksanakan satker. Pihak-pihak yang diharapkan dapat membantu. Waktu pelaksanaan tindak lanjut.

TERIMA KASIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia Alamat Satker : [ALAMAT SATKER ] Nomor Telpon Satker : [NO TELPON SATKER] Nomor Telepon KPA : [Nomor Telepon KPA] Nomor Telepon PPK : [Nomor Telepon PPK]