“ FORUM TEMATIK BIDANG SOSIAL BUDAYA ” Gedung Radyo Suyoso, 18 maret 2016

Tema Pembangunan Tahun 2017 Mendayagunakan & mengoptimalkan (SDM unggul, kesehatan terjamin, kemiskinan turun, pengangguran turun, investasi tumbuh, ekonomi tumbuh & merata, infrastruktur mantap, masyarakat lebih berbudaya & DIY lebih karakter) Rumusan Tema Menurut RPJMD DIY Tahun Ke-5 Arahan Presiden Pada Penyusunan RKP 2017 (Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016) Tema RKP 2017 : Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah. Muatan Lainnya : Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional; Kebijakan anggaran belanja tidak berdasarkan money follow function tapi money follow program (tidak perlu semua tusi dibiayai secara merata); Memangkas nomenklatur program yang tidak jelas manfaatnya bagi rakyat. Tema RKPD DIY 2017 : Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik. “PENINGKATAN SDM, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA DALAM RANGKA PENGURANGAN KEMISKINAN” MENGAPA KETAHANAN KELUARGA?

Konsep Keluarga menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Tujuan keluarga yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga seperti (Hughes & Hughes 1995) : menyusun keturunan yang baik dan utuh, parenting untuk membesarkan anak yg merupakan karunia, menyesuaikan sikap antar suami istri, meningkatkan afeksi keluarga, mengembangkan kehidupan spiritual keluarga dan meningkatkan kehidupan keluarga. Ketahanan fisik yaitu apabila terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (indikator: Pendapatan per kapita melebihi kebutuhan fisik minimum), dan terbebas dari masalah ekonomi (indikator: Terbebas dari masalah ekonomi). Ketahanan sosial yaitu apabila keluarga memiliki orientasi nilai agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi dalam hal pembagian peran, dukungan untuk maju, dan waktu kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial dan mekanisme penanggulangan masalah. Ketahanan psikologis yaitu apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), dan kepedulian suami terhadap istri. 1 2 3 Keluarga dianggap tahan/kuat apabila memenuhi beberapa faktor sebagai berikut:

HUBUNGAN KAUSALITAS PERMASALAHAN SOSIAL KELUARGA: AYAH, IBU, ANAK 7 FUNGSI KELUARGA Fungsi keagamaan, Fungsi sosial budaya, Fungsi melindungi, Fungsi reproduksi, Fungsi sosialisasi dan pendidikan, Fungsi ekonomi, dan Fungsi pembinaan lingkungan. HARMONIS Mencapai Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga DISHARMONI PERMALAHANAN SOSIAL/KESEHATAN PERMASALAHAN KELUARGA GIZI BURUK ANAK JALANAN NARKOBA PERMASALAHAN LAINNYA KENAKALAN REMAJA PERDAGANGAN ANAK KDRT HAMIL DILUAR NIKAH/ PERNIKAHAN DINI Memastikan Fungsi Agar Keluarga berjalan diperlukan beberapa intervensi: Peningkatan kapasitas SDM Keluarga Keterlindungan keluarga baik dari aspek sosial, ekonomi dan budaya Ketercukupan dan fasilitasi keluarga untuk menjalankan kebutuhan afeksi Memastikan bahwa pemberdayaan keluarga dalam rangka keterlindungan dan ketercukupan dapat berjalan secara optimal; Memastikan aspek peningkatan kapasitas SDM berjalan secara holistik dan integratif bagi setiap anggota keluarga;

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA 1 2 3 4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

Proses Pemberdayaan masyarakat melalui keluarga Aktualisasi Diri dan Eksistensi Komunitas Peningkatan Kualitas Hidup Kemandirian masyarakat Ketahanan Masyarakat Keluarga yang mandiri dan kemampuan akan lebih mempunyai keinginan untuk bisa membantu keluarga lainnya sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri penuh kemandirian Mampu mengakses berbagai sarana kesehatan, pendidikan, dan berbagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup Kebanggaan menjadi/memiliki keluarga yang berkualitas yang dapat menjadi teladan bagi keluarga lain Keluarga yang mandiri dan kemampuan akan lebih mempunyai keinginan untuk bisa membantu keluarga lainnya sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri penuh kemandirian

Bidang Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah aktivitas kegiatan Keluarga Berencana Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (MOW-MOP BPJS) BKKBN BPPM Badan KB Kab/kota TNI DInkes Sosialisasi KB Pengembangan Kampung KB Bakti sosial KB Kerjasama dengan TNI melalui TNI-KB-Kes Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga Dinkes Disdikpora KIE kespro remaja melalui PIKR dan lembaga-lembaga terkait Pembinaan Kesehatan Reproduksi di dalam keluarga Bidang Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah aktivitas kegiatan Sosial Memberikan Bantuan Modal Usaha berupa bantuan sosial atau hibah maupun modal pemerintah daerah Dinsos Dinas pertanian disperindag Pembentukan kelompok usaha berdasar kebutuhan kelompok Pendampingan kelompok Pengarahan usaha berbadan hukum Monitoring dan evaluasi kegiatan Diseminasi kelompok

Rekomendasi Kebijakan Arah Aktivitas Kegiatan Sektor Rekomendasi Kebijakan Stake Holder Terkait Arah Aktivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pembentukan Wirausaha Keluarga Mandiri pada Keluarga Miskin BPPM Biro Kesra Dinas Sosial Disperindag LSM Merencanakan pembentukan wirausaha keluarga bagi keluarga miskin Menyebar luaskan informasi tentang program wirausaha keluarga mandiri bagi keluarga miskin dlam rangka pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga miskin Melakukan pemilihan (seleksi) keluarga miskin yang berhak menerima bantuan pemberdayaan melalui wirausaha keluarga mandiri berdasarkan lokus, fokus, potensinya Memberi pendampingan secara berkesinambungan untuk membantu menyelesaikan berbagai kasus yang dihadapi selama pelaksanaan program, serta memonitor dan mengevaluasi secara terprogram terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan bantuan program Revitalsiasi Teknologi Tetap Guna (TTG) Disnakertrans Identifikasi Jenis dan Kebutuhan TTG yang berkembang di DIY Penyebaran Informasi TTG Pengembangan Kelembagaan Pusat Koodinasi Penerapan TTG Optimalisasi peran Perguruan Tinggi dalam Penerapan TTG

Rekomendasi Kebijakan Arah aktivitas kegiatan Sektor Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah aktivitas kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mendorong kebijakan dan program yang terpadu antara isu kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak antar SKPD Semua SKPD LSM Implementasi Pergub 116/2014 ttg pedoman PPRG DIY Pengembangan kurikulum PUG bagi SKPD diy Mendorong pengembangan data terpilah Mendorong dan memperkuat pemenuhan hak anak di berbagai sektor dan semua wilayah di DIY Sosialisasi pemenuhan hak anak di seluruh sektor Pengembangan kab/kota layak anak Optimalsiasi gugus tugas PTPPO Optimalsiasi fungsi P2TP2A RDU dan Forum Penanganan Korban Kekerasan Memperkuat program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta trafficking dengan mengupayakan pengawasan-pengawasan di lingkungan masyarakat BPPM Biro Kesra Dinas Sosial Kepolisian LPA Satpol PP Disdikpora Optimalisasi kegiatan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi Penguatan peran Jaga Warga

5

Pendekatan Pembangunan dalam Peningkatan kapasitas SDM Holistik Integratif Spasial Bahwa Kegiatan peningkatan kapasitas harus bersifat tuntas Contoh: Pelatihan –Sertifikasi- Penempatan – dan Perlindungan Pendidikan – Kompetensi – Dunia Usaha/Dunia Industri Bahwa design kegiatan terkoordinasikan dengan aktivitas dari kegiatan lain dan atau sektor lain. (Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha/dunia industri) Bahwa aktivitas kegiatan peningkatan kapasitas tidak hanya memperhatikan kebutuhan aspek sektoral namun melihat aspek kewilayahan (Keunggulan Kompetitif dan Keunggulan Komparatif)

Semangat Rennaisans Yogyakarta Menuju SDM yang Unggul dan Sejahtera SDM Berkarakter Budaya dan Sejahtera Pendidikan Berkarakter Budaya Penciptaan Lingkungan yang Kondusif sebagai Citra DIY Semangat Rennaisans Yogyakarta Tata Nilai Budaya Yogyakarta Religio-spiritual Moral Kemasyarakatan Adat dan tradisi Pendidikan & pengetahuan Teknologi Penataan ruang & arsitektur Mata pencaharian Kesenian Bahasa Benda cagar budaya & KCB Kepemimpinan & pemerintahan Kejuangan & kebangsaan Semangat keyogyakartaan

Rekomendasi Kebijakan Arah Aktivitas Kegiatan Penganggur Terbuka Menurut Pendidikan D.I Yogyakarta Tahun 2015 Bidang Ketenagakerjaan: Rekomendasi Kebijakan Stake Holder Terkait Arah Aktivitas Kegiatan Peningkatan kualitas dan kompetensi angkatan kerja Biro Adm Kesra dan Bappeda Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan UMKM Need Assment untuk pelatihan dan pendidikan (menentukan bentuk dan jenis) ; Penyusunan kurikulum dan benchmark yang mengacu pada ke pencapaian kompetensi 8 MRA (Mutual Recognition Arrangement) dalam rangka MEA; Pendidikan dan pelatihan berbasiskan kurikulum yang merespon kompetensi sampai memfasilitasi terhadap uji kompetensi; Melaksanakan pelatihan dan pendidikan dengan memperhatikan atas potensi wilayah dan kebutuhan dunia kerja-dunia usaha. Perluasan Kesempatan kerja Biro Adm Kesra, Biro Adm. Perekonomian, Bappeda; Dinas Tenaga Kerja Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten-Kota LSM Melakukan assesment terhadap kebutuhan tenaga kerja pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; Pelaksanaan pemagangan dan penempatan diprioritaskan pada pencaker yang sudah dilatih; Melakukan penempatan tenaga kerja dengan memprioritaskan pada pencaker yang telah dilatih; Pengoptimalan bursa kerja Online, penyebarluasan informasi kerja dan sistem perlindungannya; Pelaksanaan bursa kerja khusus bagi SMK; Pelatihan Calon Transmigran Disnakertrans, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kabupaten dan Kota Memberikan pelatihan guna menyiapkan sikap mental dan penguatan motivasi calon transmigran untuk membangun masa depan yang lebih baik; Memberikan penyuluhan mengenani kondisi sumberdaya alam, potensi dan kendala, serta adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah tujuan; Melaksanakan pelatihan keterampilan dasar teknis budidaya pertanian atau keterampilan lain yang sesuai dengan pola usaha yang akan dikembangkan di daerah tujuan. Kel. Umur Total % 15-24 46.928 58,48 25-34 18.047 22,49 35-44 7.745 9,65 45-54 2.437 3,04 55+ 5.088 6,34 JUMLAH 80.245 100,00 Sumber : Sakernas Agustus 2015 BPS DIY Perkembangan Penduduk Bekerja menurut Sektor Formal/Informal di DIY Tahun 2013 - 2015 Kondisi Idealnya selain peningkatan Kapasitas SDM tenaga kerja juga diperlukan kondisi yang menyertainya: Perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan baik formal maupun informal; Iklim usaha dan bekerja yang kondusif; Peningkatan investasi di DIY secara merata. Sumber : Sakernas Agustus , BPS DIY

Rekomendasi Kebijakan Arah Aktivitas Kegiatan Bidang Pendidikan Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah Aktivitas Kegiatan Menerapkan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa berbasis budaya Biro Adm. Kesra, BPPM Disdikpora Mengembangkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, etika, nasionalisme, kepedulian terhadap lingkungan, dan tata tertib; Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan soft skills yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara; Mengembangkan pendidikan kejuruan yang mengarah pada peningkatan kreatifitas dan kewirausahaan siswa; Dikpora Disperindag Diskop dan UMKM Dinas pertanian Melakukan kajian dan pengembangan kurikulum SMK agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan lebih-lebih mengarah ke MRA; Menciptakan akses pertukaran informasi tentang pengembangan kewirausahaan, Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di SMK dalam pengembangan kewirausahaan; Meningkatkan pembinaan siswa SMK yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan; Membuat Expo Center untuk show windows dan memasarkan hasil karya kreatifitas dan kewirausahaan siswa SMK; Pengembangan SMK selain harus mempunyai basis pengembangan Keunggulan Kompetitif (Penguasaan pembelajaran, Kurikulum dan ketrampilan dasar) akan lebih komplit apabila mempunyai Keunggulan Komparatif yang disesuaikan dengan potensi wilayah sekolah tersebut berada. JENIS JUMLAH SEKOLAH JUMLAH SISWA GK BTL KP SMA Negeri 7 3 2 3.601 1.521 741 SMA Swasta 11 1 950 144 - SMK Negeri 9 7.518 446 161 SMK Swasta 27 5 4 7.641 1.220 350 MA 8 1.080 96 JUMLAH 62 20.790 3.427 1.252 *** Sumber Disdikpora September 2015

Penganggur Terbuka Menurut Pendidikan D.I Yogyakarta Tahun 2015 Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah Aktivitas Kegiatan Memperkuat sistem pengujian dan sertifikasi siswa SMK Biro Adm. Kesra, Dikpora, Disnakertrans Pengakuan Sertifikat Kompetensi oleh DU/DI Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk pelaksanaan Ujian Sertifikasi Profesi di SMK Penyelenggaraan diklat asesor bagi Guru-guru SMK Fasilitasi uji Sertifikasi Profesi bagi siswa SMK Meningkatkan kualitas pendidikan SMK sesuai standar nasional pendidikan Dinas PUP-ESDM BPAD Pengadaan dan pengembangan laboratorium, perpustakaan, dan workshop Melengkapi sarana dan prasarana sekolah sesuai SN P Meningkatkan peran DU/DI Kadin Membangun mekanisme kemitraan antara SMK dengan pelaku usaha (DU/DI) untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas; Optimisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bidang pendidikan; Meningkatkan kesadaran DU/DI untuk menyerap lulusan SMK dari DIY; Membuka lapangan pekerjaan yang dapat mengakomodir lulusan SMK; Meningkatkan relevansi SMK dengan DU/DI Disnakertrans, Bappeda Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis antara DU/DI dengan SMK untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan DU/DI; Mengembangkan bidang keahlian yang sesuai dengan potensi pengembangan ekonomi dan industri di DIY, Menyelaraskan rencana pengembangan layanan pendidikan SMK dengan rencana pengembangan industri dan Pemetaan ketersediaan bidang pekerjaan di DIY; Pendidikan Total % <SD 8.504 10,60 SMTP 12.251 15,27 SMTA 43.557 54,28 Diploma 1.451 1,81 Universitas 14.482 18,05 JUMLAH 80.245 100,00 Sumber : Sakernas Agustus 2015 BPS DIY Kab/Kota Kecamatan Jumlah RTS Gunungkidul Semin 1,420 Gedang Sari 1,336 Sapto Sari 1,292 Ponjong 1,172 Playen 1,144 Bantul Dlingo 1,086 Imogiri 1,032 Kulonprogo Sentolo 935 Karangmojo 914 Ngawen 912 Jetis 911 Nglipar 891 Kokap 867 Wonosari 829 Patuk Bidang Sosial Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah Aktivitas Kegiatan Pemberdayaan PSKS dan PMKS Biro Adm Kesra, Dinas Sosial, BPPM, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, LSM Pendampingan teknis yang intensif sesuai bidang usahanya berupa pendampingan usaha dan social Pensegmentasian penggunaan anggaran secara sektoral dan berbasis kewilayahan

Bidang Kepemudaan Bidang Kesehatan Bidang Olahraga Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah Aktivitas Kegiatan Forum Rembug Pemuda, Pembangunan dan Penguatan Sektor Kewirausahaan Pemuda Biro Adm. Kesra, Biro Adm. Perekonomian Dinas Dikpora, BPPM, Dinsos Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan Membentuk forum rembug pemuda sebagai forum lintas komunikasi pemuda; Membangun modal ekonomi dan modal sosial berbasis pemuda; Pemberdayaan potensi pemuda untuk meningkatkan kualitas dan ketrampilan pemuda untuk menghasilkan produk karya pemuda; Menyelenggarakan pamaeran produk usaha sebagai wadah promosi/ekspose produk dan kreatifitas pemuda. Bidang Olahraga Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah Aktivitas Kegiatan Pengembangan industri olahraga sebagai tempat pelatihan tenaga kerja yang berkualitas di bidang keolahragaan Biro Adm. Perekonomian, Dinas Dikpora, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten-Kota Kadin Memetakan potensi dan industri olahraga serta daya dukung Memberdayakan SDM pengelola yang berkualitas dan memiliki kompetensi Mengembangkan sektor keolahragaan sesuai dengan potensi dan keunggulan wilayah Menguatkan sistem dan kesempatan kerja melalui optimalisasi kerjasama sinergis dengan swasta Bidang Kesehatan Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah Aktivitas Kegiatan Pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan Biro Adm. Kesra, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan; Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan; Pengawasan dan pembinaan kesehatan siswa Pemberdayaan kader kesehatan untuk peningkatan kesadaran kesehatan bagi masyarakat Biro Adm. Kesra, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas; Kecamatan; Kelurahan‐Desa   Pembinaan Kesehatan Ibu hamil; Pembinaan Kesehatan bayi dan balita; Perbaikan gizi masyarakat; Beban ganda penyakit (Menular dan Tidak Menular) termasuk gangguan jiwa; Meningkatnya keberhasilan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Melaksanakan pelatihan bidang kesehatan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat pada bidang kesehatan lingkungan; Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat pada bidang penyehatan makanan; Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat pada bidang pengasuhan bayi, balita dan lansia.

SDM Unggul dan Sejahtera Kontribusi pembangunan Budaya dalam pengembangan sdm dan pengentasan kemiskinan Pengembangan Desa dan Kantong Budaya Penyelenggaraan Even-Even Budaya Pelestarian, Pengembangan, dan Aplikasi Nilai-Nilai Luhur di Masyarakat SDM Unggul dan Sejahtera Pembinaan Masyarakat Pecinta Seni dan Budaya Pengelolaan dan Penguatan Desa Budaya Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Tata Nilai Budaya yang menjadi isi dalam Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya; Pengembangan dan pemanfaatan Permuseuman; Pengembangan Rumah Budaya; Pengembangan wisata budaya (Wana Wisata Budaya Mataram, Tahura, taman budaya, Amphiteater dan fasilitas pendukung); Pengembangan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan

MATUR NUWUN