RENCANA KERJA KEGIATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Advertisements

ANALISIS DATA DAN INFORMASI
KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
SISTEM TATARUANG NASIONAL
DAMPAK KENAIKAN MUKA AIR LAUT PADA KOTA-KOTA PANTAI DI INDONESIA
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
√ Untuk Kabupaten-Kota 6,15 81,1 Grafik 3
Info PMU.
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AMDAL
1. Isu Strategis Bidang Cipta Karya Berdasarkan UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang, KSN merupakan wilayah yang memiliki pengaruh sangat penting secara.
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH
Rapat Koordinasi Dana Dekon dan Tugas Pembantuan
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
KEBIJAKAN KANTONG BELANJA PLASTIK TIDAK GRATIS
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TEMATIK PENELITIAN dan PENGEMBANGAN Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi DEWAN RISET.
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
Disampaikan Oleh: Dr. Sukiman, M.Pd. Kasubdit Program dan Evaluasi
PRAKIRAAN KONDISI IKLIM DI INDONESIA (UPDATE JULI 2016)
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
PROGRAM DITJEN PDASHL DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
Outline Presentasi Overview Kegiatan Tahun 2015
RANCANGAN KEGIATAN KEDELAI APBN-P 2017
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU (WUB)
KEGIATAN PENGAWASAN PERIODE AGUSTUS 2016
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA
PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN
Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
Implementasi Penataan
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017M / 1438H
Ir. SPM Budisusanti MSc. DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
Ir. SPM Budisusanti MSc. DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET IKLH DI KOTA SEMARANG
Ir. SPM Budisusanti MSc. DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
KEBERHASILAN PELAKSANAAN REKLAMASI PADA LAHAN BEKAS TAMBANG
Program Penguatan ( LLDIKTI ) KOPERTIS
KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PROPERDA 2017
KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PROPERDA 2017
Disampaikan Pada Acara:
Pengelolaan EKOSISTEM gambut tropis pengetahuan, teknologi & INOVASI
PUSAT –PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA OLEH ARUM NUR LAILI SMA MUHAMMADIYAH 2 KERTOSONO 3.1. Memahami konsep wilayah dan pewilayahan.
Transcript presentasi:

RENCANA KERJA KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 DESEMBER 2015

UNIT KERJA KEGIATAN NO UNIT KERJA 1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan 2 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 3 Direktorat Pengendalian Pencemaran Air 4 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut 5 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka 6 Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut TOTAL

SASARAN Meningkatnya Kualitas Udara Meningkatnya Kualitas Air PROGRAM SASARAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Meningkatnya Kualitas Udara Meningkatnya Kualitas Air Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT RENSTRA KLHK KEGIATAN 2016 Sasaran Indikator Target Lokasi Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan. 2015 : - 2016 : 75Ha 2017 : 200Ha 2018 : 300Ha 2019 : 500Ha Jumlah ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis gambutnya 3 KHG Riau, Jambi dan Kalbar Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung 5KHG 3 KHG Riau dan 2 KHG Kalbar Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun Riau 2 KHG dan Kalbar Luas lahan gambut yang rusak (degraded peatland) yang terpulihkan meningkat setiap tahun 100Ha 50Ha

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT RENSTRA KLHK KEGIATAN 2016 Sasaran Indikator Target Lokasi 1. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015. 2015 : - 2016 : 5% 2017 : 10% 2018 : 15% 2019 : 20% Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun 1 Kawasan pesisir (NCICD) 3 Kawasan pesisir (NCICD) Teluk Jakarta, Teluk Semarang, Teluk Benoa Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit 2 unit Halmahera Selatan dan Ambon 2. Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang 10 Kawasan 7 Kawasan Jogjakarta, Denpasar, Pekanbaru, Balikpapan, Makassar, Biak Prov. Papua dan Lombok

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA RENSTRA KLHK KEGIATAN 2016 Sasaran Indikator Target Lokasi Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014 Beban emisi udara dari sektor industri turun dibanding basis data tahun 2014 7% - Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota 9 Kota 3 kota Palembang, Jambi, Palangkaraya Jumlah Kota yang menerapkan “green transportation” sebanyak 45 kota 3 Kota Solo, Palembang, Jakarta Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Udara Ambien (dari 45 Kota yang dipantau) 9 kota Sumbar, Riau, Aceh, Sumsel, Jambi,Kalteng, Kalbar, Kalsel, Kaltim

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR RENSTRA KLHK KEGIATAN 2016 Pagu 2016 Sasaran Indikator Target Lokasi   Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe). 2015 : - 2016 : 5% 2017 : 20% 2018 : 25% 2019 : 30% Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu 5 sungai 2 sungai Brantas dan Bengawan Solo 5.688.459.000 Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya 3 sungai 4 sungai Brantas, Bengawan Solo, Musi, Kapuas 1.646.377.000 Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli) 6 sungai Brantas, Citarum, Cisadane, Ciliwung, Bengawan Solo dan Musi 3.575.436.000 Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar 5% - 3.289.728.000

DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN AKSES TERBUKA RENSTRA KLHK KEGIATAN 2016 KET Sasaran Indikator Target Lokasi Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir. 2015 : - 2016 : 10% 2017 : 15% 2018 : 20% 2019 : 25% Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access) 3 Provinsi 3 Propinsi Babel, Sulteng, dan NTB Pemantauan perubahan tutupan akses terbuka di Prov. Papua dan Papua Barat. Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014 10% Jateng, Kalbar dan Kaltim

KEGIATAN DEKONSENTERASI TAHUN ANGGARAN 2016 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan NO KEGIATAN LOKASI PENANGGUNG JAWAB 1 Monitoring dan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 2 Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler 3 Inventarisasi Emisi Perkotan di 4 Kab/Kota 4 Pengambilan Sample Air Sungai Sungai Fly di Provinsi Papua dan Sungai Ramu di Provinsi Papua Barat 5 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air