Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
KESIAPAN SKPD DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Anggaran Responsif Gender
Latar Belakang Kemajuan terkait pembangunan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diamanatkan kepada Kemen PPPA telah.
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
PENYUSUNAN RKP 2013 BIDANG KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 15 Februari 2012.
ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
Value Propositions Products/ Services
PAPARAN DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG Disampaikan dalam rangka audiensi dengan Gubernur bersama Tim Driver PPRG.
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
FORUM SKPD BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT Radyosuyoso, 29 Maret 2016.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
BAPPEDA KABUPATEN CILACAP
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PUSAT TELAAH INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) HOTEL MILLENIUM, 24 MEI 2012
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Integrasi gender dalam RPJMD dan RKPD
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Evaluasi dan Rencana Kerja
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
KEMAJUAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KALIMANTAN SELATAN Oleh Ir. H. Nurul Fajar Desira, CES Kepala Bappeda Selaku Ketua Pokja PUG Provinsi Kalimantan.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
Monitoring dan Evaluasi Strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Daerah Menuju Penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Tahun 2018.
Transcript presentasi:

PROGRAM DAN KEBIJAKAN JAWA TIMUR TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER

KRONOLOGIS IMPLEMENTASI PUG DI JATIM PERGUB No. 27/2010 PEDOMAN PELAKSANAAN PUG DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR PERGUB No. 18/2010 Rencana Aksi Daerah PUG PROVINSI JAWA TIMUR SK GUB No. 188 /155/ KPTS/013/2010 POKJA PUG PROVINSI JAWA TIMUR 2010 SE. GUBERNUR No. 263/44 59/032/2011 ,Tgl. 6 APRIL 2011 EDARAN GUBERNUR KEPADA BUPATI/ WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG DI DAERAH 2011 PERGUB No. 66/2013 Pedoman Pelaksanaan PUG sebagai pedoman SKPD dalam pelaksanaan program kegiatan responsif gender Surat dari BPKAD tgl 11 Sept 2013 No : 503/5807/213.3/2013 RKA dilampiri Dok PPRG 2013 SK Gub No: 188/3/KPTS/013/2014 tgl 2 Januari 2014 Sekretariat PPRG yang diketuai oleh Asisten 3 Surat Sekda kepada Bupati/Walikota dan SKPD di lingkungan Pemprov Jatim tgl 24 Januari 2014 No : 474.24/0200/211.3/2014 Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG 2014

KOMITMEN JATIM DLM PUG GENDER SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEPADA INSTANSI PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN IMPLEMENTASI PUG INOVASI PERAN TIM DRIVER DALAM MENDORONG PERCEPATAN IMPLEMENTASI PUG

TARGET CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DLM 5 TAHUN

KINERJA INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 No. Indikator Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,56 - 6,87 6,88 - 7,19 7,20 - 7,49 7,5 - 8,00 8,01 - 8,10 8,11 - 8,20 2 Indeks Gini 0,363 -0,360  0,359 - 0,356  0,355 - 0,352 0,351 - 0,348 0,347 - 0,344 0,340 - 0,338 3 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (% Proporsi Kelompok 40% bawah ) 20,41 - 20,75  20,76 - 20,89 20,90 - 20,95  20,96 - 21,01  21,02 - 21,08  21,14 - 21,18 4 Tingkat Kemiskinan (%) 12,72 - 12,22 12,21 - 11,73 11,72 - 11,22 11,21 - 10,71 10,70 - 10,20 9,97 - 9,47 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,32 - 4,23 4,22 - 4,13 4,12 - 4,03 4,02 - 3,93 3,92 - 3,83 3,60 - 3,54 6 Indeks Pembangunan Manusia 73,15 - 73,45 73,46 - 74,37 74,38 - 75,52 75,53 - 76,29 76,30 - 77,57 77,58 - 79,01 7 Indeks Pembangunan Gender 67,18 - 67,78 67,79 - 68,39 68,40 - 69,00 69,01 - 69,61 69,62 - 70,22 70,30 - 70,90 8 Kualitas Air Sungai a. BOD (mg/l) 3,59 - 3,57 3,58 - 3,56 3,57 - 3,55 3,56 - 3,54 3,55 - 3,53 3,54 - 3,52 b. COD (mg/l) 10,91 - 10,86 10,87 - 10,83 10,84 - 10,80 10,81 - 10,77 10,78 - 10,74 10,75 - 10,71

PROGRAM KERJA TIM DRIVER TAHUN 2014 BPPKB 1. Pemantapan strategi percepatan PUG melalui PPRG bagi SDM penggerak bagi Kabupaten/Kota se Jawa Timur 2. Pendampingan penyusunan PPRG bagi perencana SKPD dan Provinsi 3. Rakor Pokja PUG Provinsi Jawa Timur 4. Evaluasi pelaksanaan PUG dan PUHA 5. Workshop pengelolaan data terpilah bagi SKPD Prov Jatim 6. Bina keluarga setara dengan sasaran program kegiatan wilayah yang angka KDRT dan perkawiann usia dini cenderung tinggi. TIM DRIVER BPPKB BAPPEDA INSPEKTORAT BPKAD BIRO ADM KEMASY

BAPPEDA Mengintegrasikan Gender dalam dokumen perencanaan; Penguatan kelembagaan focal point di lingkup Bappeda Sosialisasi PPRG dengan Kabupaten/Kota se Jawa Timur; INSPEKTORAT 1. Monitoring Evaluasi PPRG pada 6 SKPD (2013); 2. Audit PPRG dgn tujuan tertentu pada 20 SKPD (2014).

BPKAD Membuat Surat Edaran kepada SKPD untuk melampirkan dokumen PPRG pada RKA; Memastikan dokumen tersebut sudah terlampir di dalam RKA SKPD. BIRO ADM. KEMASY Memfasilitasi PPRG di lingkup Sekretariat Daerah Prov Jatim; Mengkoordinasikan Pelaksanaan PPRG di seluruh SKPD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Program dgn Analisis Responsif Gender APBD Prov Jatim Tahun 2014 21,1 Trilyun 2,7 Trilyun

KEGIATAN INOVASI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK Perda Prov Jatim no 2 tahun 2014 tentang Sistim Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan sedang disusun Pergub yang mengatur seluruh sistim penyelenggaraan perlindungan anak dari hulu sampai hilir Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pengembangan Koperasi perempuan di seluruh desa di Jatim Pemberian Penghargaan Bagi Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Wanita Terbaik Diklat Kewirausahaan bagi Anggota Koperasi Pemberian Keterampilan Bagi Pekerja Anak dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Tersedianya Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Tersusunnya SOP Tanggap Darurat Bencana Responsif Gender

KEGIATAN INOVASI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK Tersedianya Loket Pembayaran Pajak Khusus bagi Lansia, Ibu Hamil, dan Difabel di Kantor Samsat Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi Oleh Kader, kerja sama Dinkesprov dengan TP PKK KAKEK NENEK ASUH, sebagai upaya peningkatan pengetahuan untuk Kakek Nenek dalam ilmu kesehatan, perawatan anak dan kehamilan KELUARGA BINA SETARA, Pengembangan Model anggota keluarga saling menghormati di dalam keluarga maupun diluar lingkungan keluarga. SEKOLAH RAMAH ANAK – adalah upaya perlindungan anak di sekolah melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak PARADE BACA, adalah gerakan membacakan buku kepada anak sebelum tidur, dan Dropping Buku Bacaan Anak dan Buku Kesehatan ke Posyandu

GAMBARAN KESENJANGAN (IPM vs IPG) DI JAWA TIMUR DARI 2009 - 2013 KG IPM IPG IDG GAMBARAN KESENJANGAN (IPM vs IPG) DI JAWA TIMUR DARI 2009 - 2013 TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 IPM 71,06 71,62 72,18 72,83 73,54 IPG 63,48 65,11 65,61 66,56 67,85 Kesenjangan 7,58 6,51 6,57 6,27 5,69 IDG 60,26 67,91 68,62 69,29 70,77 NOTE: PENINGKATAN KESETARAAN GENDER (KG) DI JAWA TIMUR Ditunjukkan dengan semakin kecilnya KESENJANGAN (GAP) angka IPM dan IPG

FOKUS TEKNIS Secara bersama dan sesuai dengan fungsi, Tim Penggerak Provinsi melakukan tugasnya dalam implementasi PUG untuk SKPD di tingkat Provinsi/Kabkota Meneliti kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA-SKPD; Menetapkan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; Melakukan pelatihan analisis gender dan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG) Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA-SKPD; Melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat eselon 2 dan 3 di seluruh SKPD mengenai PUG dan PPRG; Melakukan peningkatan kapasitas SDM bidang perencana di setiap SKPD dalam pelaksanaan PUG dan PPRG; Meneliti dan memastikan pengintegrasian PUG dalam penyusun RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD; Memonitor realisasi pelaksanaan PUG dan PPRG

LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN KELEMBAGAAN TIM Focal Point SKPD (anggota Tim Pokja PUG DI Jawa Timur) Kepala SKPD menetapkan Tim Focal Point SKPD  SK Pelatihan dan Bimbiingan Teknis PPRG bagi internal SKPD Rapat Koordinasi secara berkala (perencanaan, pelaksanaan PUG secara internal SKPD) Penyusunan Rencana Kerja untuk membangun dan mengembangkan mekanisme kerja yang jelas di antara anggota Tim Focal Point SKPD) Monitoring dan Evaluasi PPRG di Internal SKPD

PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN “PUG” Kurangnya komitmen dan penguatan kelembagaan PUG dan PPRG ditingkat Stakeholder; Kurangnya pemahaman sehingga implementasi kebijakan pembangunan berwawasan gender masih lemah Kurang memadainya kapasitas SDM pelaksana PPRG, dalam hal pelaksanaan dan koordinasi lintas sektor Masih belum adanya Data Terpilah dan Informasi untuk mendukung PUG

IMPLEMENTASI PUG DI JAWA TIMUR Komitmen  Kerangka kebijakan (pengintegrasian isu gender kedalam RPJMD, Renstra, Renja) Struktur dan mekanisme Pemerintah dan Pemda yang mendukung implementasi PUG  melalui POKJA PUG dengan Ketua Kepala Bappeprov Jatim Sekretariat PPRG dengan Ketua Asisten Kesmas Diseminasi PUG melalui PPRG untuk SKPD tingkat Provinsi Pembentukan Focal Point Gender di SKPD Provinsi Diseminasi PUG untuk Kab/Kota Penggunaan GAP dalam penyusunan program dan kegiatan Penggunaan analisis dalam penyusunan GBS dan TOR (disertakan pada proses DPA)  2015 Evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat Provinsi Pendampingan dalam Pembinaan/Bimtek PUG di Kab/Kota

KOMITMEN Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terhadap PELAKSANAAN “PUG” TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PUG DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG RAD PUG PROV. JAWA TIMUR TTG POKJA PUG PROV JAWA TIMUR EDARAN GUBERNUR KEPADA BUPATI /WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN “PUG” DI DAERAH EDARAN GUBERNUR KEPADA BUPATI /WALIKOTA TENTANG TTG DUKUNGAN APBD UTK. PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK (KLA) PERGUB NO. 27 TAHUN 2010 SK GUB No. 188 /155/KPTS /013/2010 SE. GUB NO. 263/44 59/032/2011 TGL. 6 APRIL 2011 SE. GUB NO. 263/ 1987/032/2011, TGL 14 PEB. 2011 PERGUB NO. 18 TH 2010

SIMPULAN Komitmen menjadi kunci utama Integrasi PUG dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan 7 prasyarat pelaksanaan PUG, menjadi titik awal pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah PUG mengarahkan implementasi Pembangunan Daerah menjadi lebih tepat guna dan tepat sasaran PUG melalui PPRG, harus memberikan output yang dapat menjawab kebutuhan, aspirasi, permasalahan dan isu kesenjangan serta mampu menjawab visi dan misi kepala daerah

Rencana Tindak Lanjut Memprioritaskan SKPD pendukung visi misi kepala daerah sudah menganalisis ARG sampai dengan tingkat Program Meningkatkan kuantitas SKPD menerapkan ARG, dari 15 SKPD tahun 2014 menjadi 22 SKPD ditambah semua rumah sakit Prov pada tahun 2015 Penyusunan juknis forum data Penyusunan RAD Gerakan Anti Kekerasan Seksualitas terhadap Anak Implementasi RAD Provinsi Layak Anak Mengintegrasikan ARG pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) untuk Program/Kegiatan Memasukkan Lembar ARG sebagai lampiran RKA Memetakan Pelaksanaan Percepatan PUG Provinsi dan Kab/Kota Evaluasi Pelaksanaan PUG

Terima kasih