PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Advertisements

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2010.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SOSIALISASI ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pelayanan Standard Minimun
NoMisiTujuanSasaranProgramKegiatanInputOutputOutcomeKeterangan Mewujudkan kinerja aparat pemerintahan Kecamatan Harjamukti yang mengarah pada.
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
ANALISIS BELANJA STANDAR
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
POINTER PENYUSUNAN RKA 2017.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Disampaikan oleh : M. Erfin Fatoni,S.E., M. Acc
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
TUGAS APIP DISAMPAIKAN DALAM PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Biro Organisasi Setda Jabar
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
PENGANTAR FOCUS GROUP DISCUSTION (FGD) BIAYA OPERASIONAL NONPERSONALIA SMA-SMK PROV. JAWA TENGAH Th Oleh : TIM PENYUSUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
E-project planning TA 2019 Disampaikan Pada Bimbingan Teknis
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
ANALISA STANDAR BELANJA
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SOSIALISASI ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KEGIATAN PENGEMBANGAN SDM PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG Temanggung, 4 Agustus 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TUJUAN MERUMUSKAN LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN UNTUK MENGHASILKAN STANDAR BELANJA KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH. 2

ASB MERUPAKAN SUATU INSTRUMEN UNTUK PENILAIAN KEWAJARAN ATAS BEBAN KERJA DAN BIAYA TERHADAP SUATU KEGIATAN PENGERTIAN Menjamin kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar Perangkat Daerah, antar program dan kegiatan sejenis; Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran; Memberikan pedoman dalam perhitungan besaran belanja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. MANFAAT 3

LATAR BELAKANG Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program dan antar Perangkat Daerah. Terjadinya pemborosan anggaran. 4

DASAR HUKUM Pemerintahan Daerah  Analisis Standar Belanja UU 23/2014 Pasal 298 ayat (3) pada intinya menyatakan bahwa “Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjai kewenangan Daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa “Penyusunan anggaran berdasar prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.

KONDISI Setiap tahun Perangkat Daerah menganggarkan kegiatan pengembangan SDM. Secara umum jenis kegiatan pengembangan SDM yang dilaksanakan mencakup 10 kegiatan, yaitu : Bimbingan Teknis Diklat Teknis Diklat Kepemimpinan Diklat Jabatan Fungsional Sosialisasi Workshop Seminar Penyuluhan FGD Pemberdayaan Masyarakat Dijumpai alokasi kebutuhan dana untuk melaksana-kan jenis kegiatan yang sama (dengan kapasitas jumlah orang dan waktu yang sama/hampir sama), tetapi besaran anggaran berbeda beda. 6

Kesenjangan sangat tinggi Contoh : Kegiatan pengembangan SDM (Bintek) Tahun 2015 Lama kegiatan 1 hari Alokasi dana bervariasi : Rp. 9.950.000 sampai dengan Rp. 340.894.000 TERENDAH TERTINGGI Rp. 340.894.000 Rp. 9.950.000 DANA DANA 36 OH 35 OH VOLUME VOLUME Rp. 284.285 Rp. 9.469.277 INDEKS INDEKS ? Kesenjangan sangat tinggi 7

PROSES PENYUSUNAN ASB PENGEMBANGAN SDM 1. Inventarisasi data kegiatan SKPD selama 3 Tahun (2013-2015). 2. Identifikasi kegiatan yang masuk dalam pengembangan SDM. 3. Identifikasi rincian obyek belanja. 4. Pengolahan Data (analisa regresi). 5. Pengolahan data - Standar belanja orang/hari dan total belanja. - Proporsi alokasi rincian belanja maksimal dan minimal 6. Penentuan standar berdasarkan kombinasi dengan standar harga satuan. 7. Simulasi kebutuhan biaya untuk masing-masing kegiatan. 8. Draft Peraturan Bupati Temanggung. PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 8

PERBUP. .... TAHUN 2016 KEGIATAN PENGEMBANGAN SDM ASB 01 : BIMBINGAN TEKNIS ASB 02 : DIKLAT TEKNIS ASB 03 : DIKLAT KEPEMIMPINAN ASB 04 : DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL ASB 05 : SOSIALISASI ASB 06 : WORKSHOP 9

DATA ALOKASI BELANJA NO KEGIATAN JUMLAH DANA SATUAN VOLUME BELANJA HONOR PNS BELANJA HONOR NON PNS BELANJA BAHAN PAKAI HABIS BELANJA BAHAN MATERIAL BELANJA SEWA GEDUNG BELANJA CETAK DAN PENGGANDAA N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BINTEK 5O.OOO OH 150 5000 10000 SEMINAR SOSIALISASI FGD WORKSHOP DIKLAT PEMBERDAYAAN PENYULUHAN, PEMBINAAN KELOMPOK KETERANGAN : VOLUME/SATUAN (jumlah orang x hari x kali kegiatan)

HASIL UJI STATISTIK Hasil persamaan ASB BINTEK Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 73141626,430 20432872,625 3,580 ,001 OH 478648,106 146416,727 ,403 3,269 ,002 1,000 a. Dependent Variable: Belanja Hasil persamaan ASB BINTEK Total Belanja Bimtek=73.141.626 +478.648 Orang Hari

Total Belanja (Rupiah) Jumlah Peserta (Orang) ASB 01 BINTEK IDENTIFIKASI KEGIATAN SKPD STANDAR BELANJA Statistik Total Belanja (Rupiah) Jumlah Peserta (Orang) Minimum 16.400.000 40 Maksimum 476.840.000 1.580 rata-rata 94.270.912 308 Kegiatan HASIL REGRESI Kebijakan 1. Bimbingan Teknis Non PNS Rp. 309.855 2. Bimbingan Teknis PNS Rp. 531.582 SIMULASI BELANJA NO NAMA PESERTA (Orang) HARI VOLUME TOTAL BELANJA (Rp) 1. Bimtek A 50 1 15.492.750,00 2. Bimtek B 200 61.971.000,00 OBYEK BELANJA NO OBYEK BELANJA STANDAR BATASAN % RUPIAH MINIMAL MAKSIMAL 1. Honorarium Non PNS 45,18 6.999.172 42,92 6.536.713 47,28 7.325.743 2. Bahan Pakai Habis 9,68 1.499.698 9,20 1.424.713 10,14 1.570.934 3. Dokumentasi dan De-korasi 1,94 300.559 1,84 285.531 3,01 466.332 4. Cetak dan Penggan-daan 11,25 1.742.934 10,69 1.655.788 11,78 1.825.724 5. Makan dan Minum 14,52 2.250.000 6. Jasa Kantor 17,43 2.700.386 16,56 2.565.367 18,26 2.828.655 J U M L A H 100 15.492.750 95 14.718.112 105 16.267.387 12

ANALISA BESARAN STANDAR BELANJA SIMULASI 1 Merupakan kegiatan bimbingan yang bersifat teknis dalam Rangka memberikan keahlian teknis di bidang tertentu dan Dilaksanakan paling lama 3 hari oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. BINTEK Rp. 310.000 per hari STANDAR BELANJA Menggunakan analisa regresi linier dengan aplikasi komputer yang ada dalam microsoft excel maupun SPSS (statistik). Data yang diolah adalah semua kegiatan sejenis yang dimiliki oleh semua SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi kemudian diolah menggunakan analisis regresi linier. ANALISA BESARAN STANDAR BELANJA Link SIMULASINYA 13

KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN (11 KEG) (4 KEG) (4 KEG) PENGEMBANGAN PENYUSUNAN ASB TH 2016 (KEGIATAN EKS BAU) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur KEGIATAN (11 KEG) KEGIATAN (4 KEG) KEGIATAN (4 KEG) Pelayanan penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan pengadaan Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi/konsultasi di dalam provinsi Rapat-rapat koordinasi/konsultasi di luar provinsi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala arsip Seminar Penyuluhan/Pembinaan kelompok masyarakat Focus Group Discussion (FGD) Pemberdayaan masyarakat 3 PROGRAM, 19 KEGIATAN 14

PENERAPAN Paska penetapan Pergub ASB: Seluruh SKPD mempedomani ASB dalam melakukan perhitungan besaran belanja dan obyek belanja kegiatan dalam RKA SKPD Provinsi Jawa Tengah mulai Tahun 2017. TAPD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ASB. ASB akan direview secara periodik untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan. 15

Matur nuwuN