RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Advertisements

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NoMisiTujuanSasaranProgramKegiatanInputOutputOutcomeKeterangan Mewujudkan kinerja aparat pemerintahan Kecamatan Harjamukti yang mengarah pada.
APLIKASI KETATAUSAHAAN / KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
YOAN DWIJAYA SETIAWAN, Tugas, Fungsi dan Peranan Sekretaris di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
RENCANA PROGRAM KEGIATAN
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
BIRO TATA PEMERINTAHAN
POINTER PENYUSUNAN RKA 2017.
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio
CONTOH PERUMUSAN NAMA JFU
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
KEPALA BIRO ORGANISASI
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD Berdasarkan Permendegri No.104 Th.2016
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
RENCANA KERJA TAHUNAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2017 BIRO UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YOGYAKARTA, 09 Maret 2016

TUGAS DAN FUNGSI BIRO UMUM DAN PROTOKOL Tugas Biro Umum dan Protokol menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi, dan telekomunikasi serta keprotokolan

TUGAS DAN FUNGSI BIRO UMUM DAN PROTOKOL penyusunan program kerja; penyiapan bahan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi, dan telekomunikasi serta keprotokolan; penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi, dan telekomunikasi serta keprotokolan; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi perkantoran; penyelenggaraan pelayanan keprotokolan dan tamu Pemerintah Daerah;

TUGAS DAN FUNGSI BIRO UMUM DAN PROTOKOL penyelenggaraan rumah tangga Sekretariat Daerah; pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pimpinan Pemerintah Daerah; penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Daerah; pelaksanaan pelayanan kendaraan; penyelenggaraan dan membina pelayanan sandi dan telekomunikasi; fasilitasi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi, dan telekomunikasi serta keprotokolan; penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Potensi BIRO UMUM DAN PROTOKOL Ketersediaan sumber daya dan sumber dana Peran keprotokolan dan pelayanan kerumah tanggaan dalam mendukung fungsi pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan pimpinan dan masyarakat Sistem Administrasi perkantoran secara on line sebagai pendukung kinerja aparat pemerintah dan birokrasi

Permasalahan BIRO UMUM DAN PROTOKOL Implementasi Good Governance belum optimal Kualitas penyelenggaraan pelayanan tamu dan pimpinan perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan

Isue strategis Mendukung prioritas pembangunan pemerintah daerah Mendukung implementasi good governance Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

KONSEP DAN STRATEGI BIRO UMUM DAN PROTOKOL Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pimpinan dan tamu Meningkatkan implementasi administrasi perkantoran secara on line (teknologi informasi)

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama BIRO UMUM DAN PROTOKOL NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2017 1. Persentase rerata Pimpinan dan Tamu yang menyatakan puas terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggan dan persandian Program: Program Peningkatan Layanan Informasi dan Persandian Program Pelayanan Kerumahtanggaan Program Pelayanan Keprotokolan 95%

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMUSAN PROGRAM BIRO UMUM DAN PROTOKOL POTENSI AGENDA PRIORITAS PEMB DIY PEMB. SEKTOR BIRO UMUM HUMAS DAN PROTOKOL PERMASALAHAN ???? SASARAN ISUE STRATEGIS KONSEP DAN STRATEGI PEMB. SEKTOR INDIKATOR KINERJA USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL PEMBANGUNAN

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 USULAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 Rp. 34.307.568.000,- RKA_2017 konsep.xlsx TERDIRI BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 10.575.608.000,- BELANJA LANSUNG 7 PROGRAM DAN 33 KEGIATAN Rp. 23.731.960.000,-

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL USULAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL 1. PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD PROGRAM 01 - 06 Rp. 14.881.960.000 2. PROGRAM PENCAPAIAN SASARAN SKPD 3 PROGRAM 8.850.000.000 TOTAL 23.731.960.000

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp. 6.655.360.000 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.600.000.000 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 54.000.000 4. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan 105.000.000 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.300.000.000 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 325.000.000

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 330.000.000 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 125.000.000 9. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.000.000.000 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 64.860.000 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 40.100.000 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 700.000.000 13. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian 5.400.000

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp. 374.086.653.900 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan 1.800.000.000 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 380.000.000 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 500.000.000 4. Pengadaan Meubeler 600.000.000 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 450.000.000 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 247.100.000

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Rp. 1.358.500.000 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 275.000.000 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 75.000.000 10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair 47.500.000 11. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2.100.000.000

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Rp. 310.000.000 1. Peningkatan Kinerja Aparatur

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Rp. 83.500.000 1. Penyusunan laporan Kinerja SKPD 5.000.000 2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 16.500.000 3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta pengembangan data & iInformasi 44.500.000 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD (triwulanan & akhir tahun) 17.500.000

PROGRAM PENCAPAIAN SASARAN SKPD Persentase rerata Pimpinan dan Tamu yang menyatakan puas terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggaan dan persandian XX. PROGRAM LAYANAN KEPROTOKOLAN Rp. 2.800.000.000 1. Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu XX. PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN Rp. 5.000.000.000 1. Penyelenggaraan Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu

PROGRAM PENCAPAIAN SASARAN SKPD XX. PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN Rp. 1.050.000.000 1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Naskah Dinas 600.000.000 2. Penyelenggaraan Layanan Persandian dan Telekomunikasi 450.000.000

Manfaat usulan Program dan kegiatan Aspek Sosial. Terpeliharanya hubungan sosial antar pimpinan/ pejabat negara/pemerintah dan swasta shg meningkatkan kinerja pemerintah. Aspek Ekonomi Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan ketugasan pemerintah daerah

Sekian – Matur Nuwun