Oleh : Febri Hendri AA (Koordinator Divisi Investigasi-ICW)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
Advertisements

Pendahuluan Audit Sektor Publik
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
AUDIT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET BERDASARKAN PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL BALANCED SCORECARD DAN STANDAR COBIT 4.1 (Studi Kasus: PT. Pertamina.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
SIKLUS JASA PERSONALIA
STANDAR UMUM PEMERIKSAAN
PAPARAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
GOOD GOVERNANCE.
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Local Government Auditing Course Berbasis IPSAS
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Berbasis Kinerja
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
PENGENDALIAN INTERN Kuliah ke - 3.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
PATTIRO - Local Governance Forum Seri II Hotel Alila, 11 Juli 2013
SOSIALISASI IMPLEMENTASI e-NEWBUDGETING di PEMPROV JATIM
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
BAB IV Lanjutan.
BAGIAN 11 RISIKO KECURANGAN (FRAUD)
INSPEKTORAT WILAYAH VI
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
Good Governance Etika Bisnis.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
INTERNAL AUDIT Pengertian Pemeriksaan dan Pelaporan atas Kontrol TM 2
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
Catatan Konsep Manajemen Keuangan
Disampaikan oleh: Agus Rahardjo Pimpinan KPK Jakarta, 10 Agustus 2016
ETIKA 2.3 SOESILO ZAUHAR.
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
E-government Pertemuan I
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Pentingnya Audit Sistem Informasi
Keuangan Sekolah/Madrasah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENGAUDITAN SIKLUS JASA PERSONALIA Disusun Oleh : 1. Bunga Firiyani ( ) 2. Nining Wulandari ( ) 3. Rika Agustin ( ) 4. Yemima.
TIPE ORGANISASI PROFIT MOTIF NON PROFIT MOTIF..
Pemahaman Struktur pengendalian intern
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Survey Integritas Organisasi
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Catatan Konsep Manajemen Keuangan
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
ADMINISTRASI PUBLIK. DEFINISI Administrasi berasal dari bahasa latin ‘ad’= pada" dan “ministrar’= melayani". Dengan demikian administrasi berarti memberikan.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
Transcript presentasi:

Oleh : Febri Hendri AA (Koordinator Divisi Investigasi-ICW) STRATEGI PENCEGAHAN PENYIMPANGAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Oleh : Febri Hendri AA (Koordinator Divisi Investigasi-ICW) Disampaikan dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016, Kemdikbud

Definisi Penyelewengan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Penyelewengan berarti : n 1 proses, cara, perbuatan menyeleweng; penyimpangan; pengkhianatan; penyalahgunaan; 2 Huk penyimpangan tanpa landasan (dasar)

Komponen Dan Alur Program Input Proses Output Outcome Pengelolaan program dan anggaran Pendidikan dan Kebudayaan secara umum dapat dipandang dalam skema/alur input, proses, output dan dampaknya terhadap otucome Sumberdaya manusia Organisasi Kerja Interaksi antar input dan manajemen pengelola input? Hasil interaksi input Anggaran Regulasi Data dan informasi Waktu

Bentuk-Bentuk Penyimpangan Pengelolaan Program, Kegiatan dan Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan : (Pengalaman ICW dalam memantau Kasus Korupsi Pendidikan dan Kebudayaan 2004-2015) Memotong anggaran (input) Pemerasan dan pungutan liar (input, proses dan output) Penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa (proses) Manipulasi laporan pertanggungjawaban (Absensi, SP2D, Tiket, Akomodasi atau bukti pembayaran lainnya) (proses dan output) Manipulasi dalam pencatatan aset (proses dan output) Penunjukkan pejabat pengelola program tidak tepat (kompeten, kapasitas, pengalaman, kepemimpinan) (input) Kegiatan dan pembayaran fiktif (proses dan output) Mengambil untung dari bunga bank atas dana program yang dikelola (proses dan output) Konflik kepentingan pejabat atau pengelola program (proses dan output) Komersialisasi atas program atau aset yang dihasilkan (semua tahapan –input, proses dan output) Catatan : semua bentuk penyelewengan berujung pada manipulasi laporan pertanggungjawaban

Jenis Pelanggaran Berdasarkan Niat dan Upaya Memperoleh Keuntungan Tidak ada niat melakukan pelanggaran dan mendapat keuntungan (setelah waktu kejadian t) Tidak memanfaatkan pelanggaran mendapat keuntungan (setelah waktu kejadian t) Memanfaatkan pelanggaran mendapat keuntungan (setelah waktu kejadian t) Ada niat melanggar dan mendapat keuntungan (sebelum waktu kejadian t) Kejadian pelanggaran (waktu t) Melanggar aturan (mal administrasi) tanpa berniat atau berbuat untuk meraih keuntungan Melanggar aturan dengan niat jahat Melanggar aturan dan memanfaatkan pelanggaran tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok Catatan : Pelanggaran no. 1 terkadang terjadi karena berbagai faktor. Namun kalau pelanggaran karena ingin melakukan inovasi masih wajar.

Jenis Pelanggaran Berdasarkan Niat dan Upaya Memperoleh Keuntungan Niat Melanggar Ada Tidak Ada Mendapat keuntungan pribadi atau bagi orang lain Mendapatkan keuntungan (1) (2) Tidak mendapatkan keuntungan (3) (4) Catatan : Ada niat melanggar tapi tidak mendapatkan keuntungan (3) dapat dinilai wajar kalau terkait dengan inovasi atau dalam pengelolaan program. Sebagian besar inovasi dalam pengelolaan program sebagian diantaranya melanggar aturan. Yang terbaik tentunya, inovasi tetapi tidak melanggar aturan

Siklus Anggaran Pengelolaan program Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pencatatan Asset Pengelolaan program

Usulan Strategi Pencegahan Penyelewengan : Membangun dan menerapkan e-government (integrasi e-planning, e-budgeting, e- procurement, e-purchasing, e-asset) dalam pengelolaan program, kegiatan dan anggaran pendidikan. E-govt mencatat seluruh kegiatan, transaksi dan pencatatan lainnya dari program. E-govt akan membantu pemimpin tertinggi dan menengah memiliki informasi perkembangan program dan pengendalian jalannya program, kegiatan dan anggaran. E- govt juga membantu audit serta pembuktian jika terjadi pelanggaran. Adanya kebijakan standarisasi input, proses dan output dan penginternalisasianya dalam tubuh organisasi. Pemimpin tertinggi dan pejabat menengah mengetahui perkembangan capaian (milestone) program, kegiatan dan anggaran masing-masing program. Menerapkan revolusi mental agar birokrasi terutama pejabat dan pengelola program memiliki etos dan integritas kerja yang tinggi.

Usulan Strategi Pencegahan Penyelewengan : Memperluas cakupan dan jangkauan pengawasan internal (Inspektorat dan BPK/BPKP) dan pengawasan publik. Pengawasan publik diperluas dan ditingkatkan kualitasnya melalui pembukaan akses terhadap informasi publik baik secara langsung atau tidak langsung (e-govt). Menerapkan Whistle Blower System terutama pemberian insentif bagi saksi pelapor. Pengendalian gratifikasi secara on-line serta pemberian sanksi internal atas pelanggaran atas gratifikasi. Pelaporan dan verifikasi harta kekayaan baik melalui lembaga eksternal (KPK) atau secara internal

TERIMAKASIH