Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD Oleh : Drs. SARYONO, M.Si Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang Semarang, 28 April 2016

AHOK MARAH2 SAAT SIDAK

SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD SISTEM PELAKSANAAN ANGGARAN BUKTI TRANSAKSI LAP KEU SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH CATATAN PEMBUKUAN

SISTEM PENGANGGARAN RPJMD RKPD KUA FKPD APBD RKA RAPBD PPAS POKOK2 PIKIRAN PPAS RAPBD APBD RKA RKA SKPD Penjabaran APBD RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD

Rencana Kerja Anggaran (RKA – SKPD)

RKA SKPD ringkasan anggaran SKPD yang sumber RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SKPD RKA SKPD Formulir RKA SKPD merupakan ringkasan anggaran SKPD yang sumber datanya berasal dari peringkasan RKA SKPD 1 Pendapatan Menurut Kelompok & Jenis RKA SKPD 2.1 Belanja Tidak Langsung Menurut Kelompok & Jenis RKA SKPD 2.2.1 Belanja Langsung Menurut Kelompok & Jenis

ALUR PENGERJAAN RKA-SKPD RKA SKPD 1 (Pendapatan) RKA SKPD 2.1 (Belanja TL) RKA SKPD 2.2.1 (Rincian Belanja LS) RKA SKPD 2.2 (Rekap Belanja LS) RKA SKPD 3.1 (Penerimaan Pemby) RKA SKPD 3.2 (Pengeluaran Pemby)) RKA SKPD (Ringkasan Anggaran))

Kode Nama Formulir RKA SKPD RKA SKPD 1 RKA SKPD 2.1 RKA SKPD 2.2.1 Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah RKA SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RKA SKPD 1 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD 1 menyusun rencana pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan Nomor kode rekening dan uraian nama kelompok, jenis, obyek & rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA SKPD sesuai pendapatan tertentu yang akan dipungut dari pelaksanaan Tupoksi SKPD Pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur

RKA SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Formulir RKA SKPD 2.1 merupakan formulir untukk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung SKPD dalam tahun anggaran direncanakan Pengisian rincian penghitunggan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur

Formulir RKA SKPD 2.2.1 digunakan untuk Rincian Anggaran RKA SKPD 2.2.1 Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Formulir RKA SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan dan diprogramkan Apabila dalam 1 Program terdapat lebih dari 1 kegiatan, maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA SKPD 2.2.1 masing-masing Kode rekening (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) sesuai panduan yg diterbitkan DPKAD

RKA SKPD 2.2 Formulir RKA SKPD 2.2 meruppakan formulir Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan RKA SKPD 2.2 Formulir RKA SKPD 2.2 meruppakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir RKA SKPD 2.2.1 Kolom 10 (jml Th n + 1) diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya. Kolom no diisi apabila program dan kegiatan direncanakan akan selesai lebih dari satu tahun

Rincian Penerimaan & Pengeluaran Pembiayaan RKA SKPD 3.1 & 3.2 Formulir ini tidak diisi oleh SKPD lainnya, tetapi hanya diisi oleh DPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

HIERARKI BELANJA SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROGRAM SKPD KEGIATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Bagi Hasil Bantuan Keuangan B. Barang & Jasa B. Pegawai B. Modal RKA SKPD 2.1 RKA SKPD 2.2.1

• PENDAPATAN • BELANJA BELANJA LANGSUNG • PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO STRUKTUR APBD • PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN xxx LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH • BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG SURPLUS/DEFISIT • PEMBIAYAAN xxx xxx PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO SILPA Permendagri No. 13/2006 xxx xxx

PENDAPATAN • PAD • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan • Lain-lain PAD yang sah • DANA PERIMBANGAN • Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak • Dana Alokasi Umum (DAU) • Dana Alokasi Khusus (DAK) • LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH

BELANJA DAERAH Dirinci urusan, organisasi, program, kegiatan, jenis, obyek dan rincian obyek belanja Urusan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Organisasi berdasarkan SKPD yang bertanggungjawab melaksanakan urusan tersebut dan bertindak sebagai pusat- pusat pertanggungjawaban uang/barang Program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD Jenis sesuai dengan kebutuhan SKPD

BELANJA TIDAK LANGSUNG • Belanja Pegawai dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan keuangan dan Belanja Tidak Terduga HANYA DAPAT DIANGGARKAN pada belanja SKPKD

BELANJA LANGSUNG Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, dan Belanja Modal untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemda dianggarkan pada SKPD bersangkutan

SURPLUS/DEFISIT APBD Pasal 55-58 • Merupakan selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah • Surplus anggaran terjadi bila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah • Surplus, dapat dimanfaatkan untuk membayar cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pembelian kembali obligasi daerah, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman daerah, transfer ke rekening dana cadangan dan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan.

• Defisit anggaran terjadi bila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah • Apabila defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untukk menutup defisit, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari rekening dana cadangan, hasil penjualan kekayaan ddaerahh yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan piutang daerah dan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.

BAGAN KODE REKENING PERMENDAGRI NOMOR 13/2006

BAGAN KODE REKENING Kode Organisasi Kode Program Kode Kegiatan XXX XX XX XXX X X X XX XX Kode Urusan Kode Organisasi Kode Program Kode Kegiatan Kode Akun (Pos) Kode Kelompok Kode Rek. Jenis Kode Rek. Obyek Kode Rek. Rincian Obyek

KODE URUSAN xxx xx xx xxx x x x xx xx 1.01 1 = Urusan Wajib 0.1 = Pendidikan 0.2 = Kesehatan 0.3 = dst…….

KODE REKENING ORGANISASI xxx xx xx xxx x x x xx xx 01 = DINAS PENDIDIKAN 02 = KESEHATAN 03 = DST … LAMPIRAN A.I PERMENDAGRI NO 13/2006

KODE PROGRAM xxx xx xx xxx x x x xx xx 01 = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 = Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 = dst… LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI NO 13/2006

KODE KEGIATAN xxx xx xx xxx x x x xx xx 001 = Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 = Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 003 = dst . . .

KODE AKUN (POS/BAGIAN) xxx xx xx xxx x x x xx xx 1 = ASET 2 = KEWAJIBAN 3 = EKUITAS DANA 4 = PENDAPATAN 5 = BELANJA 6 = PEMBIAYAAN

KODE KELOMPOK xxx xx xx xxx x x x xx xx 1 = BELANJA TIDAK LANGSUNG 2 = BELANJA LANGSUNG

xxx xx xx xxx x x x xx xx 1 2 3 4 5 6 7 8 = BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL HIBAH BANTUAN SOSIAL BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN TIDAK TERDUGA

xxx xx xx xxx x x x xx xx 01 = BIAYA BAHAN MATERIAL 02 = BIAYA JASA PIHAK KETIGA 03 = BIAYA CETAK DAN PENGGANDAAN 04 = BIAYA SEWA 05 = BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN 06 = BIAYA PAKAIAN KERJA LAPANGAN 07 = BIAYA PERJALANAN DINAS

KODE REKENING RINCIAN OBYEK xxx xx xx xxx x x x xx xx 01 = BIAYA SEWA TEMPAT 02 = BIAYA SEWA KENDARAAN/ALAT ANGKUTAN 03 = BIAYA SEWA PERLENGKAPAN 04 = BIAYA SEWA PERALATAN