PENGENALAN WILAYAH DAN PERMASALAHANNYA DI KECAMATAN PEDURUNGAN Sabtu, 5 Juni 2010

V I S I “INSTITUSI YANG AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT “ Makna : Pemerintah Kecamatan Pedurungan yang akuntable yaitu mampu mempertanggungjawabkan Pelayanan Masyarakt sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

M I S I Mewujudkan Kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Mewujudkan aparatur Pemerintah yang profesional, kreatif, inovatif, produktif, dan berjiwa wira usaha. Mewujudkan Sarana dan Prasaranan Pemerintahan dan Publik/ Masyarakat yang memadai. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam pembanggunan dan hubungan kemitraan antara Pemerintah dengan Pemangku kepentingan pembangunan ( Stakeholders )

Fungsi Pemerintah Kecamatan TUGAS POKOK DAN FUNGSI Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyrakatan di wilayah Kecamatan. Fungsi Pemerintah Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pe;layanan Umum Pelaksanaan OPembinaan Administrasi dan Pelayanan Masyarakat Pelaksanaan Kebijaksanaan Pemerintah Kota di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di wilayahnya. Pengelolaan Administrasi Keuangan. Penyelenggaraan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi terhadap Program Kerja. Pelaksanaan Tugas / pertanggungjawaban publik berpedoman kepada Sistem Informasi Pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan / breakdown Tugas dari Pemerintah Kota Semarang yang meliputi PKL, IMB, HO, Taman, Reklame, Sekolah, Penghijauan, LPJU, Saluran, Kebersihan dan Jalan.

T U J U A N TERLAYANINYA KEBUTUHAN MASYARAKAT SECARA CEPAT, TEPAT DAN MUDAH SESUAI PROSEDUR PELAYANAN YANG BERLAKU. TERSEDIANYA APARATUR PEMERINTAH YANG PROFESIONAL, KREATIF, PRODUKTIF DAN BEERJIWA WIRAUSAHA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN SERTA PUBLIK/MASYARAKAT YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT. TERWUJUDNYA PERAN AKTIF MASYARAKT DALAM MENDUKUNG PROGRAM – PROGRAM PEMERINTAH.

S A S A R A N KEPUASAN MASYARAKAT DALAM MERASAKAN PELAYANAN YANG DIBERIKAN. KWALITAS APARATUR PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SECARA PROFESIONAL, KREATIF, INOVATIF DAN BERJIWA WIRAUSAHA MAKIN MENINGKAT. SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAN PUBLIK/MASYARAKAT YANG MEMADAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN. PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PROGRAM – PROGRAM PEMERINTAH MAKIN DAPAT DIRSAKAN DAN DAPAT DIUKUR.

K O N D I S I GEOGRAFIS B a t a s W i l a y a h L U A S W I L A Y A H : 2072 Ha Tebagi dalam 12 Kelurahan : PenggaronKidul Gemah Tlogomulyo Pedurungan Lor Tlogosari Wetan Pedurungan Tengah Tlogosari Kulon Pedurungan Kidul Muktiharjo Kidul Palebon Plamongansari Kalicari B a t a s W i l a y a h Bagian Timur : Kec. Mranggen Kab. Demak Bagian barat : Kec. Gayamsari kota Semarang Bagian Utara : Kec. Genuk Kota Semarang Bagian Selatan : Kec. Tembalang Kota Semarang

TATA GUNA LAHAN Penggaron Kidul ( Perumahan/Perkampungan, Sawah, Industri ) Gemah ( Perumahan / perkampungan, perdagangan dan jasa ) Tlogomulyo ( Perumahan, Pendidikan dan Perdagangan & jasa ) Pedurungan Lor ( Perumahan / perkampungan, perdagangan dan jasa ) Tlogosari Wetan ( Perumahan / perkampungan, perdagangan dan jasa ) Pedurungan Tengah( Perumahan / perkampungan, perdagangan dan jasa ) Tlogosari Kulon ( Perumahan / perkampungan, perdagangan dan jasa ) Pedurungan Kidul ( Perumahan / perkampungan, perdagangan dan jasa ) Muktiharjo Kidul ( Perumahan / perkampungan, perdagangan dan jasa ) Palebon ( Perumahan / perkampungan, perdagangan dan jasa ) Plamongansari ( Perumahan/Perkampungan, Sawah, Industri ) Kalicari ( Perumahan / perkampungan, perdagangan dan jasa )

SEKSI PEMERINTAHAN PERANGKAT KELURAHAN : 139 PERANGKAT KECAMATAN : 40 JUMLAH MUSPIKA : ( Polsek, Koramil, KUA, Puskesmas Tlg Kulon dan Puskesmas Tlg Wetan, Cab. Din. Pendidikan Kec. ) JUMLAH DINAS NIVEAU KEC. : - PPL Pertanian ( 1 orang ) - Petugas Statistik ( 1 orang ) - Koordinator PLKB ( 7 Orang ) - Dispendukcapil Kecamatan ( 4 orang )

SEKSI PEMERINTAHAN Kegiatan : Pembinaan Administrasi Kelurahan Inventarisasi Aset Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan Pelayanan Keagrariaaan / Pertanahan Optimalisasi Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Permasalahan : Terhambatnya Optimalisasi Pembayaran PBB yang disebabkan oleh Alamat Domisili wajib Pajak yang belum jelas serta terjadinya double SPPT yang berakibat kepada Besaran Target PBB. Terdapat tanah kosong yang tidak dapat dikelola secara maksimal karena tidak diketahui pemiliknya dan terbatasnya informasi mutasi pertanahan / kepemilikan lahan.

SEKSI PEMERINTAHAN KLASIFIKASI KELURAHAN : SWASEMBADA JUMLAH RT : 1.065 JUMLAH RW : 151 JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN - TAMAT SD : 21.041 JIWA - TAMAT SLTP : 25.634 JIWA - TAMAT SLTA : 25.732 JIWA - TAMAT D3 : 10.638 JIWA - TAMAT PT : 17.672 JIWA

JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN SEKSI PEMERINTAHAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN - BURUH INDUSTRI : 29.0809 JIWA - PNS DAN ABRI : 12.095 JIWA - BURUH BANGUNAN : 17.185 JIWA - PEDAGANG : 9.257 JIWA - PENGUSAHA : 3.116 JIWA - PENSIUNAN : 2.928 JIWA

SEKSI PEMBANGUNAN Kegiatan : Pelaporan Rutin Bidang Pembangunan ( Swadaya Murni, DSP Hasil Musrenbang, Kontingensi dll ) Kegiatan Pengentasan Kemiskinan ( PNPM/P2KP ) Penanganan Kebersihan Wilayah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan ( LPMK, KIM/FIM, PKK, RT, RW, Karang taruna, TOGA, TOMA dll ) Optimalisasi Kegiatan Pengajuan Bantuan Sarana dan Prasarana Fisik maupun Non Fisik melalui Kegiatan MUSRENBANG. Permasalahan : Penyerapan Proyek Kegiatan Pembangunan Wilayah dalam DSP Musrenbang beluam maksimal. Penanganan Drainase Wilayah belum terkoordinasi baik atas instansi yang terkait yang berakibat kepada terjadinya Genangan Air / Banjir ( sub sistem tenggang, Sungai BKT, Kali babon, Kali bagong ) Dampak Perkembangan Wilayah dan Pintu Masuk Kota Semarang dari Demak adalah Kepadatan lalu Lintas di Jalan Protokol Brigjend Sudiarto. Keterbatasan Sarpras dan anggaran Penanganan Kebersihan di wilayah serta masih terdapat masyarakat yang kurang memahami dalam pengelolaan sampah.

SEKSI PEMBANGUNAN Jumlah Usulan DSP : 90 Kegiatan / Rp. 6.641.475.531,- Jumlah Proyek APBD : 43 Kegiatan Bantuan Kontingensi : 217 kgtn / Rp.1.165.728.600,- Swadaya Murni : Rp. 1.443.992.420,- APBD : Rp. 1.905.572.000,- PNPM/P2KP : 33 kgtn / Rp.457.750.000,-. Sarpras Penanganan kebersihan - Truk Dump : 1 bh - Truk amrol : 3 bh - Kontainer : 19 bh - Lokasi TPS : 14 BH - Fukuda rd.3 : 5 BH - Jumlah Personil : 13 Orang

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL Kegiatan : Pelaporan Rutin Bidang Kesos ( Pemantauan Jentik, Santunan Kematian ) Kegiatan Pengentasan Kemiskinan ( Raskin, Pendataan RTM, Jamkesmas, BLT) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kemasyarakatan ( PKK, Pokjanal Posyandu, Pokjanal DBD, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum karang taruna dll ) Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ( Imunisasi, Donor Darah, bantuan Bencana, Pengentasan Buta Aksara, Pendataan PMKS, Pemberantasan DBD dan jentik, Santiuanan Kematian, Pembinaan TOGA/TOMA/Ormas, BAZ, Pembentukan Desa Siaga dll ) Permasalahan : Masih terjadinya Perbedaan atas kriteria atau definisi dari Warga Miskin / kemiskinan baik yang ditetapkan BPS, Bappeda, BKKBN, DKK ) Program Kemiskinan yang belum mencakup seluruh Warga miskin karena keterbatasan kuota yang diberikan.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL JUMLAH SARANAPENDIDIKAN - SD/MI : 56 BH - SLTP : 11 BH - SLTA : 13 BH - UNIVERSITAS : 5 BH JUMLAH SARANA IBADAH - MASJID : 130 BH - GEREJA : 23 BH - PURA : 1 BH - MUSHOLLA : 205 BH JUMLAH PONDOK PESANTREN 24 BUAH YANG TERSEBAR DI 12 KELURAHAN.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL JUMLAH SARANA PENDIDIKAN ANAK - POSYANDU : 157 BH - PAUD : 11 BH - RUMAH PINTAR : 13 BH POSYANDU/PAUD UANGGULAN : - POSYANDU INTAN RW. V KEL.PDRGN TGH - RUMAH PINTAR/PAUD TUNJUNG SETO II RW. XI KEL.PDRGN KIDUL

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL Jumlah warga miskin : 25.877 jiwa/ 6.798 KK Jumlah alokasi bagi warga miskin - Raskin : 2.863 RTS - Jamkemas : 21.161 jiwa - Jamkeskot : 13.899 Jiwa Santunan Kematian : 868 Jiwa ( 2009 ) 302 Jiwa ( 2010 )

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pemerintah Kec. Pedurungan bersama MUSPIKA, Tokoh Masyarakat,Perguruan Tinggi, PKK dan Karang Taruna telah membentuk Tim Tuntas Buta Aksara Tk. Kec. Pedurungan dan berhasil Mengentaskan dalam Tahap Pemberantasan sebanyak 245 warga belajar dalam 27 Kelompok belajar di 11 Kelurahan pada Tanggal 30 April 2007 oleh Bp. Wakil Walikota Semarang Penggaron Kidul ( 3 klpk ), Gemah ( 3 klpk ), Tlogomulyo ( 2 klpk ), Pedurungan Lor ( 1 klpk ) Tlogosari Wetan ( 1 klpk ), Pedurungan Tengah ( 1 klpk ) Tlogosari Kulon ( 3 klpk ), Pedurungan Kidul ( 3 klpk ) Muktiharjo Kidul ( 7 klpk ), Palebon ( bebas buta aksara ) Plamongansari ( 2 klpk ), Kalicari ( 1 klpk ) Permasalahan : Tingkat Ekonomi masyarakat Kesadaran masyarakat Kegiatan Lanjutan dengan melaksanakan : Tahap Pembinaan dan dilanjutkan Tahap Pelestarian

SEKSI KEPENDUDUKAN Kegiatan : Pelaporan Rutin Bidang Kependudukan ( Perkembangan dan Mutasi Penduduk ) Kegiatan Pelayanan Kependudukan ( KTP, KK, Pindah datang dan masuk, nikah, cerai, Akta Lahir dan Mati ) Pembantuan dan Pendataan Warga Negara Asing Optimalisasi Kegiatan Bidang kependudukan ( Sosialisasi Peraturan Bidang kependudukan, Penanganan Mutasi Penduduk, Pemantauan warga Boro atau Kost/kontrak ) Permasalahan : Kesadaran masyarakat dalam memiliki produk-produk Pencatatan sipil ( KTP, KK, Akta lahir dll ) Sistem Administrasi Kependudukan dari Dispendukcapil yang belum maksimal.

SEKSI KEPENDUDUKAN JUMLAH PENDUDUK : 167.679 JIWA / 41.027 KK - PENDUDUK WNI : 163.491 JIWA / 39.260 KK - LAKI – LAKI : 83.009 JIWA - PEREMPUAN : 83.845 JIWA - PENDUDUK WNA : 71 JIWA / 27 KK - LAKI – LAKI : 41 JIWA - PEREMPUAN : 30 JIWA JUMLAH RT : 1.065 JUMLAH RW : 151

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA - ISLAM : 136.760 JIWA SEKSI KEPENDUDUKAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA - ISLAM : 136.760 JIWA - KRISTEN : 13.185 JIWA - KATHOLIK : 12.260 JIWA - HINDU : 886 JIWA - BUDHA : 1.362 JIWA - LAINNYA : 529 JIWA

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kegiatan : Pelaporan Rutin Bidang Tramtib ( Penegakan Perda, Bencana alam, PKL, Kejadian dan Kriminalitas dll) Partisipasi masyarakat dan Bidang Tramtib ( FKPM, FKUB, FAMA/KAMA NARKOBA, Pembinaan Linmas, Pelaksanaan Pemilu) Optimalisasi Kegiatan Bidang Tramtib ( Sosialisasi Peraturan Perda Kota semarang bersama SKPD Teknis terkait spt Bag. Hukum, Dinas Pasar/PKL, BPPT dll ) Permasalahan : Keterbatasan sarpras dan SDM di Seksi Tramtib Perlunya Diklat bagi PNS klhususnya PPNS, Penanganan Bencana Alam/SAR. Perlunya Diklat bagi Linmas. Penegakan Perda belum maksimal ( PKL, bangunan dll )

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Jumlah PKL : 481 bh - Resmi : 176 bh - Tidak Resmi : 305 bh Retribusi PKL - Target : Rp 73.190.208,- - Realisasi : Rp 58.174.750.- Tumbuh lokasi PKL yang tidak resmi

SEKRETARIAT Kegiatan : Pelaporan Rutin Sekrteriat ( Keuangan, Kepegawaian, Inventarisasi Barang, SJDI, Perencanaan/RENJA/RENSTRA/Program Kerja dan Pertanggungjawaban Kegiatan Kecamatan / LKPJ. Lap. Akuntabilitas, Evaluasi Kinerja dll) Pelayanan Kemasyarakatan dengan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ( Rekomendasi Pelayanan Kependudukan dan Perijinan, pelayanan surat menyurat ) Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing seksi dan SKPD terkait di tingkat linta sektoral maupun tingkat Kota Semarang ( Rakor MUSPIKA, Penanganan Pengaduan Masyarakat dll ) Permasalahan : Keterbatasan sarpras, anggaran dan SDM dalam SKPD Kec. Pedurungan. Perlunya Diklat bagi PNS klhususnya Pengadaan barang dan Jasa, Arsip, Pengelolaan Barang, Bendahara, SJDI serta Diklat Teknis lainnya.

SEKRETARIAT Struktur oragnisasi Kecamatan : - Camat ( Es. III/a ) - Sekcam ( Es. III/b ) - Kasi Pemerintahan ( Es. IV.a ) - Kasi Pembangunan ( Es. IV.a ) - Kasi Kesejahteraan Sosial ( Es. IV.a ) - Kasi Kependudukan ( Es. IV.a ) - Kasi Tramtib ( Es. IV.a ) Struktur oragnisasi Kelurahan : - Lurah ( Es.IV/a ) - Seklur ( Es. IV/b ) - Kasi Pemerintahan ( Es. IV/b ) - Kasi Pembangunan ( Es. IV/b ) - Kasi Kesejahteraan Sosial ( Es. IV/b ) - Kasi Tramtib ( Es. IV/b )

Jumlah Aparatur ( PNS ) : 179 - Gol. I : 6 - Gol. II : 49 SEKRETARIAT Jumlah Aparatur ( PNS ) : 179 - Gol. I : 6 - Gol. II : 49 - Gol. III : 108 - Gol. IV : 2 - CPNS : 12 - TPHL : 2

SEKRETARIAT Inventarisasi Barang : - Peralatan dan Mesin : Rp. 1.217.672.975 ( alat angkutan, ATK dan Rumah Tangga, alat pertanian, alat Studio dan komunikasi, alat Laboratorium, alat persenjataan dan Keamanan ) - Gedung dan bangunan , Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 13.334.762.000,- Pengelolaan anggaran Tahun 2010 : - Rutin : Rp 8.892.386.000,- - Kegiatan : Rp.1.773.144.000,-

PERTANYAAN Sebagai SKPD yang bukan Penghasil PAD, bagaimana upaya menangani Keterbatasan Anggaran ? Bagaimana mengoptimalkan keterbatasan serta mengupayakan pemenuhan kebutuhan Sarpras Kecamatan ? Bagaimana mengoptimalkan keterbatasan serta mengupayakan pemenuhan kebutuhan personil Kecamatan yang memiliki kapabilitas dan profesionalisme sesuai kebutuhan organisasi? Bagaimanakah Sistem Perencanaan yang baik untuk mengaplikasikan Kegiatan dan Pembangunan Kecamatan dengan tetap didukung peran serta aktif masyarakat? Pelaksanaan dan Penegakan Perda ( Kebersihan, PKL, Ijin Mendirikan Bangunan ), bagaimanakah kesiapan Struktur Organisasi dan Prosedur / SOP yang tepat sesuai dengan kewenangan dan tupoksi kecamatan sebagaimana Stamdar Pelayanan Minimum ( SPM ) yang telah ditetapkan khususnya dalam pelayanan Perijinan maupun Rekomendasi?

PERTANYAAN Perkembangan Penggunaan Tata guna lahan, dimana Kec. Pedurungan sebagai wilayah pengembangan telah berdiri Perumahan baik Perorangan maupun Badan Usaha dan salah satu akibat perkembangan tersebut adalah terjadinya Banjir dan penambahan volume sampah serta kepadatan penduduk yang notabene berakibat pula pada daya tangkap air, sehingga diperlukan pengaturan dan pengawasan. Pengaturan dan pengawasan seperti apakah yang bisa diterapkan ? Bagaimanakah menyikapi Kondisi Kemiskinan yang terjadi di sebagian masyarakat pedurungan? Bagaimanakah menyikapi kondisi sosial masyarakat Pedurungan yang Heterogen serta Langkah yang tepat dalam Pembinaan Ormas Kemasyarakatan sehingga dapat turut mendukung program dan kegiatan pemerintah kecamatan ? Bagaimanakah Pengawasan yang harus dilakukan dalam mengantisipasi Perkembangan kependudukan yang terjadi? Bagaimana Pendapat serta saran saudara terhadap wacana Pelimpahan Tugas Walikota kepada Camat dalam rangka mendekatkan Pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi Pemerintah Kecamatan sekarang ini?

SEKIAN & TERIMA KASIH