HASIL SIDANG KOMISI VII PENGUATAN TATA KELOLA (TERMASUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN) Rembuk Nasional Pendidikan 2009 Sawangan, 25 Februari 2009

I. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN Setelah memperhatikan tanggapan dan masukan dari peserta sidang, Komisi VII telah mengidentifikasi serangkaian permasalahan dan tantangan dalam implementasi kebijakan serta program yang terkait dengan penguatan tata kelola termasuk penyusunan laporan keuangan, sebagai berikut: Dalam pelaksanaan DAK seringkali terjadi: Kelebihan rencana volume pekerjaan pada rehab gedung SD/MI; Kesulitan dalam memungut dan menyetorkan pajak ke kas negara sehingga menjadi temuan pemeriksa; Pengeluaran administrasi kegiatan yang tidak sesuai dengan juknis pelaksanaan DAK; Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan

I. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN (lanjutan) 2. Dalam pelaksanaan dekon seringkali terjadi: • Belum efektifnya koordinasi antara provinsi dan kab/kota; • Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. 3. Dalam pelaksanaan TP seringkali terjadi: • Belum teridentifikasi jenis-jenis tugas pembantuan di bidang pendidikan dan terbangunnya sistem dan prosedur baku dalam pengalokasian Tugas Pembantuan; • Tidak tersedianya SDM yang kompeten dan permanen dalam mendukung TP; • Tidak terjaminnya kesinambungan penyediaan dana pendamping bila terjadi suksesi pimpinan daerah; • Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak lengkap, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang belum mapan;

I. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN (lanjutan) 4. Belum adanya sistem pengukuran kinerja baku untuk mengukur kinerja unit kerja dan pejabat terkait renumerasi (sistem renumerasi berbasis kinerja). 5. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkendala oleh masih rendahnya kualitas SDM pengelola (khususnya penyusun laporan keuangan) 6. Penertiban Barang Milik Negara belum didukung oleh komitmen bersama Pemerintah Pusat khususnya Departemen Keuangan dan Pemerintah Daerah, termasuk instrumen untuk pelimpahan hibah ke daerah.

II. REKOMENDASI Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, Komisi VII mengusulkan beberapa solusi kebijakan yang disarankan untuk dilakukan yaitu: A. Umum 1. Dalam hal pengelolaan DAK perlu dilakukan pemantapan sistem dan prosedur pengelolaan DAK, skema pengaturan penggunaan DAK disesuaikan dengan tingkat capaian Wajar Dikdas, dan penertiban administrasi dalam pelaksanaan DAK. 2. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana dekonsentrasi, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kab/kota dilaksanakan secara berkala, terjadwal dan sesuai peraturan perundangan.

II. REKOMENDASI (lanjutan) 3. Dalam pengelolaan Tugas Pembantuan perlu dijamin kepastian keberlanjutan yang berkaitan dengan dana pendamping bila terjadi perubahan kepemimpinan. 4. Agar terwujud kesinambungan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, perlu segera menyelesaikan Prosedur Operasi Standar (POS) Perencanaan dan Penganggran di lingkungan Depdiknas; 5. Segera ditetapkan sistem dan metode pengukuran kinerja unit kerja dan pejabat di lingkungan Depdiknas, yang akan dijadikan instrumen pengukuran baku tingkat keberhasilan unit kerja dan pejabat, sehingga sistem remunerasi dapat segera terwujud; 6. Untuk menghindarkan ketidak-harmonisan peraturan perundang undangan di lingkungan Depdiknas, segera dibangun sistem dan mekanisme harmonisasi peraturan;

II. REKOMENDASI (lanjutan) 7. Agar tercapai Opini BPK berkategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perlu akselerasi pelaksanaan action plan yang telah disampaikan kepada BPK, termasuk: a. Mengoptimalkan pelaksanaan Permendiknas no.16/2008 yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, b. Menetapkan POS mengenai sistem pelaporan keuangan, c. Membangun sistem pelaporan SAI SIMKeu Depdiknas berbasis Web, d. Mengintensifkan penertiban BMN, termasuk BMN hasil dana dekonsentrasi

II. REKOMENDASI (lanjutan) B. Terkait Dengan Penuntasan Target Renstra 2005-2009, Komisi VII 1. Pemantapan program 2009 secara intensif termasuk pengembangan baseline study yang komprehensif dengan melibatkan lembaga mitra (Bappenas, BPS, Pemda, dll); 2. Perlu sosialisasi Prosedur Operasi Standar kepada semua pejabat perencana pendidikan di daerah; 3. Peningkatan koordinasi / sistem informasi yang intensif antara Depdiknas, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam mengelola DAK, dana Dekonsentrasi, dan dana Tugas Pembantuan; 4. Memberikan penghargaan bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja yang baik dalam pembangunan pendidikan.

II. REKOMENDASI (lanjutan) C. Terkait Dengan Draft Renstra 2010-2014, Komisi VII 1. Hampir seluruh IKK yang dicanangkan dalam Draf Renstra 2010-2014 dapat disepakati, kecuali IKK berupa total skor LAKIP Depdiknas yang dinilai terlalu tinggi( sebaiknya sedikit diturunkan 65 , bukan 70); 2. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota siap mendukung ketersediaan dan penyediaan sumberdaya untuk menjamin pelaksanaan Renstra dimaksud apabila telah menjadi ketetapan pemerintah (final);

III. LAIN-LAIN Perlu mengembangkan dan menginternalisasikan tata nilai dan budaya kerja untuk mewujudkan pelayanan yang prima di bidang pendidikan. Perlu mengembangkan Sistem Pengendalian Program, Kegiatan, dan Penganggaran yang lebih efektif. Perlu penguatan koordinasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan penatakelolaan pendidikan nasional.

TERIMA KASIH