Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong Kartu Indonesia Sehat Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong Riset Produk Farmasi JKN Fachmi Idris Direktur Utama Seminar Pentahelix Kemandirian Bahan Baku Farmasi Universitas Padjadjaran, 15 September 2016

Agenda hari ini Pendahuluan Pelayanan produk farmasi JKN: Tantangan dan pencapaian Kesimpulan

Pendahuluan

VISI PRESIDEN JOKOWI Nawa cita ke-5 Presiden Joko Widodo: meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satu intervensi: upaya peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi Kartu "Indonesia Sehat" (KIS)…tujuannya adalah memperkuat kemandirian bangsa dalam bidang ekonomi… “…bahwa harapan untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh, manakala negara “tidak kuasa”, antara lain, untuk memberi jaminan kesehatan yang layak bagi warganya…”

PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN 2014 (Laporan Audited Des) 2015 (Laporan Audited Des) Pemanfaatan di FKTP (Puskesmas/ Dokter Praktik Perorangan/Klinik Pratama). 66,8 Juta 100,6 Juta Pemanfaatan di Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit 21,3 Juta 39,8 Juta Pemanfaatan Rawat Inap Rumah Sakit 4,2 Juta 6,3 Juta TOTAL PEMANFAATAN 92,3 JUTA 146,7 JUTA KONTRIBUSI LANGSUNG KESEHATAN: Membantu pemulihan kesehatan dan pencegahan kecacatan (+ upaya promotif dan preventif): Menjaga masyarakat agar tetap produktif secara sosial dan ekonomis NOTE: Total Pemanfaatan adalah dalam kunjungan Total Peserta thn 2014: 133,4 Juta Total Peserta thn 2015: 156,79 Juta MENJAGA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT Memperkuat Kemandirian Bangsa dalam Bidang Ekonomi

JKN-KIS dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Penelitian Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) selama tahun 2014, kontribusi JKN-KIS bagi ekonomi Indonesia terdiri dari : Industri Kesehatan 4,4 Triliun, Obat-obatan 1,7 Triliun, Lapangan kerja bidang kesehatan 4.2 Triliun Konstruksi Rumah Sakit 8.36 Triliun http://health.kompas.com/read/2015/08/26/151800623/Benahi.Sistem.JKN http://www.beritasatu.com/kesehatan/301664-jkn-berkontribusi-rp-186-t-bagi-ekonomi-indonesia.html

Pemerintah Telah Mencanangkan Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional Hingga Tahun 2019 2014 2019 Mulai Beroperasi 121,6 juta peserta (49% populasi) Manfaat medis standar dan manfaat non-medis sesuai kelas rawat Kontrak fasilitas kesehatan Menyusun aturan teknis Indeks kepuasan peserta 75% Indeks kepuasan fasilitas kesehatan 65% BPJS Dikelola secara terbuka, efisien, dan akuntabel Kesinambungan Operasional 257,5 juta peserta (100% populasi) Manfaat medis dan non-medis standar Jumlah fasilitas kesehatan cukup Peraturan direvisi secara rutin Indeks kepuasan peserta 85% Indeks kepuasan fasilitas kesehatan 80% BPJS dikelola secara terbuka, efisien, dan akuntabel

CAPAIAN Indeks Kepuasan Peserta 79-81% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 85% 79-81% 83% 81% 79% 77% 75% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Kepuasan Faskes 80% 77% 73-78% 74% 71% 68% 65% 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perkembangan Cakupan Kepesertaan Program JKN (Dalam Juta Jiwa)

Perkembangan Fasilitas Kesehatan Bekerjasama FKTP FKRTL

Pelayanan produk farmasi JKN: Tantangan dan pencapaian

Pembiayaan obat oleh BPJS Kesehatan Aspek 2014 2015 Divisi Regional Jumlah Biaya obat VI (Jateng-DIY) I (Aceh-Sumut) II (Sumbar-Riau) Rp 235 mil Rp 190 mil Rp 178 mil IV (DKI-sekitarnya) VII (Jatim) Rp 642 mil Rp 597 mil Rp 313 mil Rata-rata biaya obat per lembar resep IV(DKI-sekitarnya) XIII (Banten-Lampung-Kalbar) Rp 517 ribu Rp 500 ribu Rp 371 ribu XI (Bali-NTB-NTT) Rp 450 ribu Rp 379 ribu Rp 375 ribu Rata-rata jumlah nama obat per lembar resep 3.8 3.5 3.4 Sumber: Kajian Perubahan Perilaku Dokter/Spesialis di RS Terhadap Peresepan Obat (BPJS Kesehatan, 2015)

Sistem pembayaran obat JKN-KIS Mempengaruhi perilaku peresepan obat Obat termasuk ke dalam tarif kapitasi Obat di luar tarif kapitasi (non-kapitasi) Cenderung under-prescribed (Helling et al., 1981; Ungar & Ariely, 2005) Cenderung over-prescribed (Yip et al., 2010; Chaix-Couturier et al., 2000) Obat termasuk ke dalam tarif INA-CBGs Obat di luar tarif INA-CBGs (non-INA-CBGs)

Bagaimana pelayanan obat di era JKN Bagaimana pelayanan obat di era JKN? Hampir seluruh stakeholder menghadapi tantangan Tempo.co, 21 April 2016 Beritasatu.com, 7 Feb 2014 Lapor.go.id, 2 Maret 2015 Kontan.co.id, 10 Februari 2016

Kekosongan obat masih menjadi keluhan peserta Contoh: Pembatasan obat rujuk balik/Prolanis, iur biaya obat Sumber: Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan 2015 (Audited)

FKTP sebenarnya sudah mengalokasikan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional, khususnya obat Sumber: Kajian Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Kapitasi (BPJS Kesehatan 2015)

Namun kekosongan obat masih terjadi Sumber: Kajian Indeks Kualitas Pelayanan Kesehatan (BPJS Kesehatan 2015)

Salah satu akibat kekosongan obat di FKTP adalah tidak efektifnya Program Rujuk Balik Persepsi dokter spesialis: Di FKTP, peserta akan menerima obat yang berbeda dengan yang diterima di RS sehingga risiko komplikasi peserta menjadi tinggi Sudah merujuk balik pasien penyakit kronis yang stabil ke FKTP namun ketersediaan sarana laboratorium dan obat di FKTP belum memadai Persepsi pasien: Tidak ada obat di FKTP, khususnya obat jantung & asma Sumber: Kajian Evaluasi Program Rujuk Balik (BPJS Kesehatan 2015)

Begitu juga di FKRTL dimana 46 Begitu juga di FKRTL dimana 46.3% responden dikenai biaya tambahan dengan membeli obat Dari responden yang dikenai biaya tambahan akibat obat, mayoritas (hampir 80%) karena ditawarkan oleh dokter Sumber: Kajian Biaya Tambahan yang Dibebankan ke Peserta BPJS Kesehatan di FKRTL (BPJS Kesehatan 2015)

Beban ganda kekosongan obat Inefisiensi biaya pelayanan kesehatan & berkurangnya proteksi finansial Di FKTP, kekosongan obat berhubungan dengan meningkatnya rasio rujukan non-spesialistik (diagnosis yang seharusnya bisa ditangani di FKTP namun dirujuk ke RS) Akibat: Inefisiensi biaya pelayanan kesehatan (biaya INA-CBGs untuk diagnosis yang seharusnya dibiayai kapitasi) Sumber: Kajian Pemetaan Kompetensi Dokter di FKTP (BPJS Kesehatan 2015) Di FKRTL, kekosongan obat menyebabkan peserta harus mengeluarkan biaya tambahan untuk obat yang biayanya seharusnya sudah tercakup dalam tarif INA-CBGs Akibat: Berkurangnya proteksi finansial peserta JKN-KIS Sumber: Kajian Biaya Tambahan yang Dibebankan ke Peserta BPJS Kesehatan di FKRTL (BPJS Kesehatan 2015)

Bagaimana peran BPJS Kesehatan dalam pelayanan obat di era JKN? Taiwan National Health Insurance (NHI) Drug List Penyusun: NHI Thailand National List of Essential Medicines (NLEM) FDA (Badan POM) HITAP (Tim HTA) Austria Austria Social Security Drug List Independent Drug Commission Pharmaceutical Evaluation Board Korea Selatan Positive List System National Health Insurance Cooperation (NHIC) Health Insurance Review Agency: Drug Benefit Coverage Assessment Committee China National Basic Medical Insurance Drug Formulary List Otoritas provinsi Indonesia Pra-JKN-KIS Daftar & Plafon Harga Obat/ DPHO PT Askes Pasca JKN-KIS Formularium Nasional Kementerian Kesehatan Sumber: Berbagai sumber

ALUR PENGADAAN OBAT Faskes Pabrikan LKPP LKPP Faskes BPJS Kesehatan Permenkes No. 63 Tahun 2014 Komite Fornas Kemenkes Kemenkes Usulan Obat dari RS, Profesi, YLKI Penetapan Obat dalam Fornas Usulan Harga Perkiraan Sendiri dan Jumlah Kebutuhan Obat (Rencana Kebutuhan Obat) satu tahun Faskes Pabrikan LKPP LKPP Pemesanan Obat oleh Faskes (Rumah Sakit, FKTP, Dinkes) Ketersediaan obat oleh Pabrikan melalui Distributor Kontrak dengan Pabrik Obat dan Distributor, komitmen penyediaan (dituangkan dalam e-katalog) Lelang Penetapan Penunjukkan Pabrikan sebagai pemenang Distributor Faskes Faskes BPJS Kesehatan Pembayaran Klaim INA CBGs oleh BPJS Kesehatan (Termasuk Obat di Dalamnya)* Distribusi Obat ke Faskes Pelayanan obat kepada peserta oleh Faskes Penagihan klaim Pelayanan oleh Faskes kepada BPJS Kesehatan Ket : *Kecuali untuk obat kronis, obat rujuk balik dan obat non paket INA CBGs

ALUR PENGADAAN OBAT 1 Faskes Pabrikan LKPP LKPP 2 Faskes Permenkes No. 63 Tahun 2014 Komite Fornas Kemenkes Kemenkes 1 Usulan Obat dari RS, Profesi, YLKI Penetapan Obat dalam Fornas Usulan Harga Perkiraan Sendiri dan Jumlah Kebutuhan Obat (Rencana Kebutuhan Obat) satu tahun Faskes LKPP 2 Pabrikan LKPP Pemesanan Obat oleh Faskes (Rumah Sakit, FKTP, Dinkes) Ketersediaan obat oleh Pabrikan melalui Distributor Kontrak dengan Pabrik Obat dan Distributor, komitmen penyediaan (dituangkan dalam e-katalog) Lelang Penetapan Penunjukkan Pabrikan sebagai pemenang Distributor Faskes Faskes BPJS Kesehatan 3 Pembayaran Klaim INA CBGs oleh BPJS Kesehatan (Termasuk Obat di Dalamnya)* Distribusi Obat ke Faskes Pelayanan obat kepada peserta oleh Faskes Penagihan klaim Pelayanan oleh Faskes kepada BPJS Kesehatan Ket : *Kecuali untuk obat kronis, obat rujuk balik dan obat non paket INA CBGs

UPAYA DARI BPJS KESEHATAN UNTUK IKUT MEMASTIKAN KETERSEDIAAN OBAT DI PENYEDIA PELAYANAN KESEHATAN (PROVIDER): 1 Membantu Kementerian Kesehatan Dalam Pengumpulan Data RKO (Rencana Kebutuhan Obat) Obat PRB (untuk FKTP, Non INA CBGs) Tahun 2015-2016 Melakukan Legalisasi Surat Pemesanan Obat PRB (untuk FKTP, Non INA CBGs) Melakukan Pertemuan Koordinasi Dengan Kementerian Kesehatan dan LKPP untuk menyelesaikan keluhan kekosongan obat. 2 3 Catatan: Sosialisasi Pelayanan Rujukan, Sistem Pembayaran, Serta Fornas Kepada Faskes Meneruskan laporan keluhan ketersediaan obat dari Faskes kepada Kemenkes RI PT Askes (Persero)

BPJS Kesehatan juga terlibat dalam Penilaian Teknologi Kesehatan (HTA) HTA: proses multi-disiplin untuk mengevaluasi penggunaan teknologi kesehatan dari aspek keamanan, efektifitas, keampuhan, sosial, ekonomi, organisasi dan etika HTA dilakukan oleh Menteri Kesehatan untuk menjamin kendali mutu, biaya & kesinambungan program JKN-KIS Ketentuan tata cara penggunaan hasil HTA diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan juga dapat mengusulkan topik HTA Sumber: Berbagai sumber

Proses pengusulan topik HTA oleh BPJS Kesehatan Saat ini: Usulan Topik dari BPJS Kesehatan Pertimbangan dari Komite HTA Kemenkes Keputusan topik diterima/ditolak dari Komite HTA Pelaksanaan penelitian oleh Komite HTA Rekomendasi akhir Selanjutnya: Usulan Topik dari BPJS Kesehatan Pertimbangan dari Komite HTA Kerjasama dengan universitas berkompeten Konsultasi dgn Tim HTA untuk persetujuan protokol penelitian Pelaksanaan Kajian HTA oleh Universitas Sidang hasil oleh Tim HTA Rekomendasi akhir Sumber: Berbagai sumber

Usulan topik HTA oleh BPJS Kesehatan Everolimus (Afinitor): sebagai terapi karsinoma neuroendokrin pankreas stadium 3 Digital Subtraction Angiography (DSA): untuk kasus stroke iskemik, stroke perdarahan & penunjang preoperatif pada kasus meningioma Akunpunktur medis: Permenkes No. 28/2014 PET Scan Gamma Knife Surgery (GKS) Stem cell/terapi sel punca Keterangan: Huruf hijau disetujui Komite HTA untuk diteliti Sumber: Komisi Penilaian Teknologi Kesehatan

Kesimpulan

Kesimpulan BPJS Kesehatan aktif berkoordinasi dengan Kemkes untuk mencari solusi permasalahan obat Program JKN-KIS sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya Aspek yang menjadi perhatian BPJS Kesehatan: Efisiensi dan efektifitas pembiayaan obat Perlindungan finansial peserta BPJS Kesehatan juga aktif melakukan riset farmasi untuk menunjang kesinambungan program JKN-KIS melalui Penilaian Teknologi Kesehatan

Terima Kasih Kartu Indonesia Sehat Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong www.bpjs-kesehatan.go.id @BPJSKesehatanRI BPJS Kesehatan (Akun Resmi) BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan bpjskesehatan