REGISTRASI PENDIDIK (NIDN, NIDK, DAN NUP)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
Advertisements

TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
PARA PELAMAR YANG LULUS SELEKSI CPNS FORMASI UMUM TAHUN 2013
PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
TUGAS BELAJAR KAITANNYA DENGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DOSEN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERSYARATAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR :
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2009
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
PEMBINAAN KEPEGAWAIAN PEGAWAI PELAJAR DAN IZIN BELAJAR
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDPT)
PERSIAPAN PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
Surat Keterangan Keimigrasian
Menyusun rencana, program, dan anggaran Kopertis
DISKUSI TENTANG DATA DOSEN
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2017 DINDIKPORA KAB
REGISTRASI PENDIDIK (NIDN, NIDK, DAN NUP)
REGISTRASI PENDIDIK (NIDN, NIDK, DAN NUP)
Mewujudkan sdm pts bermutu guna menghasilkan inovasi unggul
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI.
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI.
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2015
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KARIR DAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
Sistem Kepangkatan Tenaga Dosen (SIPATEN)
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN
Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
PTIPD Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
REGISTRASI PENDIDIK DOSEN TETAP PNS DAN NON PNS (NIDN)
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Panduan Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
Sosialisasi Pelaporan Data Mahasiswa Program RPL
BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN
SOSIALISASI MEKANISME DAN PERSYARATAN USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN BAGI DOSEN UNIVERSITAS MEDAN AREA Medan, 03 Januari 2017.
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PP NOMOR 11 TAHUN 2017.
Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi 2018
Mekanisme Verval Calon Peserta PLPG 2017 Non Reguler Jalur S2 Mandiri
Kebijakan Pendidikan Tinggi
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2009
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
Materi Satu TIM ASESMEN BKD KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI
Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Laporan Kinerja PT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018
Ditjen. Sumber Daya Iptek dan Dikti Universitas Negeri Gorontalo
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A
KEBIJAKAN REGISTRASI DOSEN
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Biro Sumber Daya Manusia
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Transcript presentasi:

REGISTRASI PENDIDIK (NIDN, NIDK, DAN NUP) Disampaikan pada Rapat Kerja Kopertis Wilayah IV di Bandung 26 Juli 2016 Oleh Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A. Direktur Karier dan Kompetensi SDM Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Dasar Hukum Permenristekdikti No 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi

Rasional Lahirnya Permen tentang Registrasi Pendidik Setiap Pendidik (dosen) di PT perlu tercatat Banyak program studi di PTN dan PTS yang kekurangan dosen, shg rasio dosen-mahasiswa kurang ideal. Banyak dosen paruh waktu yang selama ini mengajar di PTN/PTS, tetapi belum diakui. Perlu resource sharing. Banyak orang pintar di luar PT yang potensial untuk menjadi dosen.

NIDN Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan adminstrasi pangkal/instansi yang lain.

NIDK Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

NUP Nomor Urut Pendidik (NUP) adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

MASA PEROLEHAN DAN BERLAKUNYA NOMOR REGISTRASI JENIS NOMOR USIA PALING TINGGI (Saat Mengajukan) AKHIR USIA MENDAPAT NOMER KETERANGAN NIDN 58 Tahun Non-profesor : 65 Tahun Profesor : 70 Tahun NIDK PNS, TNI, POLRI, Peneliti, Perekayasa, Praktisi : 64 Tahun Dosen purna tugas : 65 - 69 tahun Profesor Purna Tugas : 70 - 78 Tahun Dosen purna tugas : 70 tahun Profesor Purna Tugas : 79 Tahun perpanjangan 5 Tahun Perpanjangan 5 Tahun + 2 Tahun + 2 Tahun NUP Tidak ada batasan

Syarat Umum KTP (untuk WNA  kartu identitas) Ijazah di semua jenjang pendidikan SK Dosen, Instruktur, Tutor Perjanjian Kerja Sehat Jasmani Sehat Rochani Bebas Narkoba Surat pernyataan dari pimpinan PT Pas Photo 4 x 6

Syarat Khusus NIDN Surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.

Syarat Khusus NIDK Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif. Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dosen asing : izin kerja di Indonesia; jabatan akademik paling rendah associate professor; dan paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

Persyaratan untuk memperoleh NIDN Surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tetap. Perjanjian kerja sebagai Dosen Penuh Waktu. ASN (PPPK) harus menyerahkan salinan perjanjian kerja. PNS menyerahkan salinan SK PNS. Dosen Penuh Waktu dari kalangan PTS harus menyerahkan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak Memenuhi kualifikasi akademik minimum yang dibuktikan dengan ijazah Aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat sebagai Dosen. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit. Surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit. Surat Pernyataan dari pimpinan PT yang menerangkan bahwa informasi dalam dokumen adalah benar. Pas photo calon yang diusulkan ukuran 4 x 6.

Persyaratan untuk memperoleh NIDK Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen yang diangkat PT berdasarkan perjanjian kerja, yang dikeluarkan oleh pimpinan PTN/PTS atau Pimpinan Yayasan. Surat perjanjian kerja sebagai dosen yang ditandatangani oleh dosen dan pimpinan PT. Memenuhi kualifikasi akademik minimum yang dibuktikan dengan ijazah. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit. Surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit. Surat ijin dari pimpinan instansi induknya Minimum mengajar 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun Surat Pernyataan dari pimpinan PT bahwa informasi dalam dokumen adalah benar. Pas photo calon yang diusulkan ukuran 4 x 6. Bagi dosen berkewarganegaraan asing melampirkan: izin kerja di Indonesia dari pemerintah Indonesia; surat keterangan jabatan akademik paling rendah associate professor bukti 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

SYARAT PERPANJANGAN NIDK Perjanjian kerja dengan perguruan tinggi; dan Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.

Hak Dosen PNS atau PPPK yang memiliki NIDN memperoleh gaji dan tunjangan. mengusulkan jabatan akademik. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan. mengajukan beasiswa mengajukan sertifikasi dosen mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi Huruf a) sampai dengan huruf f) dibiayai oleh APBN dan/atau PNBP dari institusi asal.

Hak Dosen PTS yang memiliki NIDN dapat memperoleh gaji dan tunjangan. mengusulkan jabatan akademik. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan . mengajukan beasiswa. mengajukan sertifikasi dosen. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi Huruf d) sampai dengan huruf f) dapat dibiayai oleh APBN.

Hak Dosen PTN yang memiliki NIDK dapat memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja. mengusulkan jabatan akademik. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa. Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dibiayai oleh masing-masing perguruan tinggi pengusul melalui APBN/BOPTN/Block Grant/PNBP atau sumber lain yang sah.

Hak Dosen PTS yang memiliki NIDK dapat memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan. mengusulkan jabatan akademik. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan. mengajukan beasiswa. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa. Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dapat dibiayai oleh perguruan tinggi masing-masing, dan untuk nomor 5 dapat dibiayai oleh APBN.

Hak Dosen PTN yang memiliki NUP memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi. Nomor 1 sampai dengan nomor 2 dapat dibiayai oleh perguruan tinggi masing-masing.

KLASIFIKASI REGISTRASI PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI NO. KATEGORISASI REGISTRASI PENDIDIK KLASIFIKASI DOSEN KOMITMEN MENGAJAR YANG MENGANGKAT YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMBAYAR KETERANGAN Penuh Waktu Paruh Waktu 1 NOMOR INDUK DOSEN NASIONAL (NIDN) Dosen PNS Kemenristekdikti V Pemerintah/ Kemenristekdikti Dosen PNS Kementrian Lain/Lembaga Kementrian Lain/Lembaga Dosen PNS yang Diperbantukan (DPK) Dosen ASN PPPK PTN Dosen Akademi Komunitas Dosen Yayasan/PTS Yayasan/PTS 2 NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK) Dosen Kedokteran (Kemenkes) Kemenkes Dosen penuh waktu tapi di dua pangkalan Dosen dengan Perjanjian Kerja PTN/PTS/PT-KL PTN/PTS/ PT-KL Misalnya PNS aktif dari instansi lain, TNI & Polri aktif, praktisi, dosen purna tugas, dll. 3 NOMOR URUT PENDIDIK (NUP) Instruktur Tutor Pendidik lainnya

DOSEN PER PRODI Jumlah minimum per prodi 6 orang Rasio dosen eksakta 1 : 30 (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi). Rasio dosen non-eksakta 1 : 45  (ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial). Komposisi dosen NIDN harus lebih banyak dari dosen NIDK. Dosen NIDK yang dpt diperhitungkan rasionya 40 %, kecuali prodi spesialis di FK 50 %.

ALUR PROSES Pemohon Validasi oleh operator PTN Validasi oleh operator PT Kementerian lain/ Lembaga   Validasi oleh operator PTN Validasi oleh operator PTS Validasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Validasi oleh operator Kementerian lain/Lembaga Kopertis Persetujuan Ya Tidak

NOMOR REGISTRASI Nomor awal NIDN : 00 – 87 Nomor awal NIDK : 88 Nomor awal tutor : 97 Nomor awal instruktur : 98 Nomor awal dosen tidak tetap : 99

PERUBAHAN NOMOR REGISTRASI NIDN NIDK NUP

SPESIFIKASI DOKUMEN Dalam bentuk pdf atau jpg Ukuran file maksimal 500 KB Hasil scan jelas Posisi header (kop surat) berada diatas. Proses registrasi melalui sistem informasi yang berbasis pada PDDIKTI yaitu melalui laman http://forlap.ristekdikti.go.id.

SANKSI Dirjen SDID berwenang mencabut NIDN, NIDK, atau NUP apabila: Tdak lagi memenuhi persyaratan perolehan NIDN, NIDK, atau NUP; Dosen tetap, dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur tidak melaksanakan kewajibannya. diusulkan oleh dosen tetap, dosen tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur, dan/atau perguruan tinggi asal dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian perlu dilakukan pencabutan.

WAKTU VALIDASI Selambat-lambatnya diproses dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berkas diterima.

Tata Cara Pengajuan Registrasi Pendidik Di Kopertis Operator Kopertis memeriksa dokumen yang disampaikan oleh pimpinan PTS. Operator Kopertis menolak usulan registrasi pendidik yang tidak memiliki dokumen yang lengkap. Koordinator Kopertis, melalui operator masing-masing meneruskan usulan registrasi pendidik dari PTS yang telah melengkapi dokumen kepada Kemenristekdikti.

Tata Cara Pengajuan Registrasi Pendidik Di Kementerian Lain/Lembaga PT di Kementrian lain/Lembaga, melalui operator perguruan tinggi masing-masing, mengajukan usulan melalui K/L masing-masing. Operator di Kementrian lain/Lembaga memeriksa kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh PT masing-masing. Operator dapat menolak usulan registrasi pendidik yang tidak memiliki dokumen lengkap. Pimpinan di Kementrian lain/Lembaga, melalui operator masing-masing, mengajukan usulan kepada Kemenristekdikti.

Tata Cara Pengajuan Registrasi Pendidik Di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Operator di Kemenristekdikti memeriksa kelengkapan dokumen yang diusulkan oleh pimpinan PTN, Kopertis dan pimpinan Kementrian lain/Lembaga. Operator di Kemenristekdikti dapat menolak usulan yang tidak memenuhi persyaratan. Kepala Subdit Kompetensi SDM meneliti usulan registrasi pendidik yang disampaikan oleh operator Kemenristekdikti. Direktur Karir dan Kompetensi SDM atas rekomendasi dari Kasubdit Kompetensi SDM menetapkan NIDN, NIDK, dan NUP kepada dosen, instruktur dan tutor yang telah memenuhi syarat.

REKAP USULAN REGISTRASI DOSEN BULAN : JANUARI S.D JUNI 2016 No Jenis Usulan Jumlah Usulan yang Diproses Disetujui Ditolak 1 NIDK 669 489 180 2 NIDN 5694 5323 371 3 NUP 318 296 22 4 NIDN ke NIDK 12 9 5 NUP ke NIDK 106 69 37 6 NUP ke NIDN 548 481 67 Grand Total 7347 6667 680

ALASAN PENOLAKAN USULAN REGISTRASI DOSEN Berkas Usulan Alasan Penolakan 1. Status Pegawai Status pegawai dari tenaga (Profesional, PNS, dll) sudah Pensiun (hanya yang masih aktif yang bisa di usulkan memperolah NIDK) Kecuali Pensiun Dosen Tetap ber NIDN  2. Sudah mempunyai No registrasi Bagi yang sudah mempunyai nomor registrasi jangan diusulkan nomor baru, akan tetapi cukup mengusulkan perubahan nomor registrasi  3. Surat Ket. Sehat Jasmani, Rohani dan Narkotika Surat keterangan sehat 6 bulan terakhir Surat keterangan sehat Rohani tidak sama dengan surat keterangan Jasmani Surat keterangan sehat minimal dari RS tipe C 4.  Perjanjian kerja NIDK Jangka waktu (lama) perjanjian harus dicantumkan minimal 2 (dua) tahun NIDN Jangka waktu lama perjanjian kerja tidak perlu dicantumkan.

Terima Kasih