BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPTSP) J A K A R T A 10110

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG

Advertisements

Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd

MATERI 6 HUKUM KEPAILITAN.

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN

M.Rudy A Zikrus Solihin Arief Rahman Satya Putra

W. Djuwita Ramelan Penyusunan Pedoman Perizinan Cagar Budaya dan Museum Jakarta Juli 2013 PERIZINAN CAGAR BUDAYA INDONESIA.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.

Pajak Daerah & Retribusi Daerah

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

Pembuatan SIUP, TDP, HO Tahap 1 Siapkan Fromulir permohonan SIUP, TDP, HO ditandatangani Direktur Siapkan dokumen legalitas Lembaga (Akta pendirian, SK.

Aspek Hukum Rini Aprilia, M.Sc.

Aplikasi Database dan Informasi Pemakaman pada TPU Pondok Kelapa Martha Diniarsih, for further detail, please visit

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Pelaku usaha pangan hasil pertanian

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sektor Sosial Menu Utama.

Surat Keterangan Keimigrasian

 Hak paten diperlukan agar tidak dilakukan pelanggaran hak cipta. Belakangan ini banyak sekali dijumpai peniruan baik dalam tulisan maupun produk yang.

Disampaikan oleh : Dra. RESMIYATI MARNINGSIH, M.Si

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

Up Date Terbaru Peraturan

SOSIALISASI SITU.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2013/2014

BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SEKTOR KEHUTANAN Jenis Perizinan

ALUR MENGURUS KARTU KELUARGA (KK)

TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN

1 MODUL PERKULIAHAN SESI 1 JELANG TENGAH SEMESTER (UTS)

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PENGHAPUSAN HUTANG PAJAK

UU REPUBLIK INDONESIA NO

SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.

PKN Standar Kompetensi

SEKTOR PENGAIRAN Menu Utama.

SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)

SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR

PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA

Ria Anggreiny Permenkes No.9 Thn 2017 Tentang Apotek  Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

Presented by: Cempaka Paramita,

SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)

Sektor Bina Marga Menu Utama.

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI Disusun dan diajukan.

MENGENAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)

Presented by : Kelompok 12

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2018

Pengangkatan, perpindahan, perpanjangan, pemberhentian Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.

Pelayanan merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

CALON PESERTA DIDIK BARU DI SMA NEGERI 1 TANAH GROGOT

PROSES DOKUMEN LINGKUNGAN “SPPL”

VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.

Legal Aspek Tenaga Kesehatan

LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Perubahan alamat Perusahaan

Transcript presentasi:

BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPTSP) J A K A R T A 10110 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPTSP) Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 J A K A R T A 10110 Nomor Urut Tanggal terima Petugas FORMULIR PERMOHONAN PELAYANAN Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) ----------------------------------------------------------- Dengan ini kami mengajukan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) sebagai berikut : Data Pemohon : 1. Pemohon : ........................................................................ 2. Alamat : ........................................................................ ........................................................................ 3. Nomor Telepon : ........................................................................ II. Jenis Pelayanan : C. Bidang Pekerjaan Umum C. 1 Ijin Pelaksanaan Storing dan Jaringan Utilitas C. 2 Ijin Pelaksanaan Penempatan Bangunan Pelengkap C.3 Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan utilitas (IPPJU) Storing/perbaikan C.4 Izin Membagun Prasarana (IMP) C.5 Rekomendasi Membangun Prasarana (RMP) inrit C.6 Rekomendasi Peil Lantai Bangunan (PLB) C.7 Izin Usaha Pelayanan Angkutan di Bidang Kebersihan C.8 Izin Usaha Pemusnahan/Pemanfaatan Sampah dan air kotor C.9 Izin Usaha pengelolaan Sampah C.10 Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk Shooting Film dst .C.34…………….. - 1-

C. Bidang Pekerjaan Umum II. Jenis Pelayanan : C. Bidang Pekerjaan Umum C.11 Izin pemakaian lokasi taman dan jalur hijau untuk bazar, perlombaan, sarasehan, pameran, acara ritual dan kegiatan lainnya C.12 Izin pemakaian lokasi taman dan jalur hijau untuk perkemahan C.13 Izin pemakaian lokasi taman dan jalur hijau untuk bedeng proyek (Direksi Keet) dan sejenisnya C.14 Izin pemakaian lokasi taman dan jalur hijau untuk material pekerjaan proyek C.15 Izin pemakaian lokasi taman dan jalur hijau untuk titik lubang tiang umbul-umbul C.16 Izin penebangan pohon pelindung (milik Pemda dengan izin dan milik sendiri dengan izin) C.17 Izin penggunaan bangunan di lokasi taman dan jalur hijau C.18 Izin pemakaian lokasi kebun bibit Dinas Pertamanan dan Pemakaman C.19 Izin pemakaian lokasi taman pemakaman untuk shooting film C.20 Izin mengangkut jenazah ke luar negeri C.21 Izin mengangkut jenazah ke luar wilayah Provinsi DKI Jakarta C.22 Izin tahan jenazah C.23 Izin pengabuan jenazah/kerangka C.24 Izin usaha jasa pelayanan pemakaman C.25 Izin usaha angkutan jenazah C.26 Izin usaha/yayasan rumah abu C.27 Izin usaha/yayasan rumah duka C.28 Izin usaha krematorium (pengabuan) C.29 Izin penggunaan tanah makam C.30 Perpanjangan Izin penggunaan tanah makam dst .C.34…………….. - 1-

C. Bidang Pekerjaan Umum II. Jenis Pelayanan : C. Bidang Pekerjaan Umum C.31 Izin penggunaan tanah makam tumpangan C.32 Perpanjangan Izin penggunaan tanah makam tumpangan C.33 Izin pemasangan plaket C.34 Izin penggalian dan pemindahan jenazah/kerangka jenazah - 1-

III. Data yang dimintakan izin : Nama TPU : ........................................................................ Jalan/Rt./Rw. : ........................................................................ Kelurahan : ........................................................................ Kecamatan : ........................................................................ Kota Administrasi : ........................................................................ Data Orang yang meninggal - Nama : ........................................................................ - Umur dan Jenis Kelamin : ........................................................................ - Agama : ........................................................................ - Kewarganegaraan : ........................................................................ - Alamat : ........................................................................ - Nama Keluarga : ........................................................................ - Tanggal Meninggal : ........................................................................ - Penyebab Meninggal : ........................................................................ IV. Data sebagai lampiran permohonan : C.20 & C.21 Formulir permohonan bermaterai 6000 Fotokopi kartu tanda penduduk ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab Surat keterangan kematian dari Kelurahan setempat Surat keterangan dari Dinas Kesehatan Surat keterangan pemeriksaan jenazah (model A) dari puskesmas/rumah sakit/ rumah sakit pemerintah (bagi jenazah yang akan dimakamkan ke luar negeri). Surat Keterangan Persetujuan dari Departemen Luar Negeri (bagi jenazah yang akan dimakamkan ke luar negeri). Kelengkapan Dokumen Keimigrasian (bagi jenazah yang akan dimakamkan ke luar negeri). Demikian permohonan kami kiranya dapat diproses sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jakarta, ...................................... Pemohon Meterai, Rp. 6.000 ( ............................................... ) - 2-