TARGET PENDAPATAN DAERAH DAN RENCANA AKSI PERCEPATAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017 SEKTOR KEHUTANAN Oleh: Ir. SRI SUWANTO, MS Plt. Kepala Dinas.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
Advertisements

Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
STATISTIK KEHUTANAN.
LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Kegiatan Statistik Kehutanan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ASSALAMU ‘ALAIKUM Wr. WB. Kelompok - 2 AHMAD WAHYUDIN ( ) NELA NUR AINI M ( ) MUHAMMAD IMADURIDHO ( ) NAJMUL LAILI ( )
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
SUMBER DAYA KEHUTANAN: POTENSI PENERIMAAN, KEBOCORAN DAN PENGAWASAN
Kegiatan Statistik Kehutanan
DESENTRALISASI FISKAL
DESENTRALISASI FISKAL
TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
HASIL VERIFIKASI III LAPORAN GNPSDA INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
Selayang pandang layanan unggulan SAMSAT di 5 KPPD DIY pengembangan layanan antara lain : SAMSAT DIY DI KABUPATEN/ KOTA
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
BUMDESA sebagai KEKUATAN BARU EKONOMI DI DESA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN I TAHUN 2014
PERTEMUAN IX USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
Banama tingang makmur Business Plan.
RENCANA PEMBIAYAAN.
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
P A P A R A N REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA RAKORDAL TRIWULAN II TA Drs. H. NURYAKIN, M.Si Kepala Badan.
(Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah berperan penting dalam mengukur kemampuan daerah secara nyata dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung.
Dana Bagi Hasil Dari Penerimaan Sumber Daya Alam
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
Pertemuan 6 DANA PERIMBANGAN (2)
Persiapan alih kelola urusan Kehutanan di provinsi Kalimantan barat
Hutan Desa (HD).
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Sumber : RPJMD Kab.Samosir
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
Deskripsi Penerimaan Kabupaten Pacitan
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
N 01 STRUKTUR PENDAPATAN % -1% Daerah 48% PENDAPATAN : RP. 10 M
RENCANA KERJA TAHUNAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1
Transcript presentasi:

TARGET PENDAPATAN DAERAH DAN RENCANA AKSI PERCEPATAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017 SEKTOR KEHUTANAN Oleh: Ir. SRI SUWANTO, MS Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Disampaikan pada RAKORDAL Triwulan I Tahun 2017 Jumat, 28 April 2017 di Aula Bappedalitbang Prov. Kalteng PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEHUTANAN Jl. Imam Bonjol No. 1 A – Palangka Raya

PENDAHULUAN Sumber daya hutan sebagai sumber alam terbesar di Kalimantan Tengah memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan, hal ini diindikasikan dengan peranan kehutanan dalam berkontribusi bagi daerah dalam peningkatan devisa dan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja , pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam kehutanan yang masih cukup besar maka hasil dari potensi sumber daya alam kehutanan ini sebagai salah satu sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang ikut menunjang pembangunan bagi pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor kehutanan juga berkontribusi dalam pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi penerimaan yang berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

SOPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah disamping diberi tugas untuk merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, penyewaan tanah dan bangunan juga akan berusaha secara maksimal untuk bisa merealisasikan target PNBP dari Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan untuk disalurkan ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Penghasil se- Kalimantan Tengah. Potensi Pendapatan Asli Daerah yang memungkinkan untuk digali secara maksimal pada SOPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dari penggunaan aset kekayaan daerah berupa penggunaan/pemakaian Asrama KKMA, Mess Rimbawan yang letaknya strategis ada di tengah pusat kota Palangka Raya dan biaya sewa pemakaian rumah dinas dengan terus menambah sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan bagi pengguna/penyewa.

Potensi-potensi lain yang memungkinkan untuk digali sebagai pendapatan daerah dari sektor kehutanan antara lain : Pemanfaatan kayu limbah dari pemegang IUPHHK – HA/HT oleh Perusda Provinsi Kalimantan Tengah guna dimanfaatkan dalam produksi chip. Fasilitasi Logpond antara untuk pemegang IUPHHK HA/HT. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dalam areal Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kontribusi pengusaha sektor kehutanan melalui konsorsium untuk pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai kesepakatan Shangrilla sebagai konsekuensi pengangkutan kayu bulat keluar daerah. Retribusi dari Pengelolaan Hutan Monumental Nyaru Menteng. Pengangkutan tumbuhan/satwa yang tidak dilindungi. Retribusi Tempat Penimbunan Kayu Rakyat (TPKR) dan Hasil Hutan Non Kayu.

KONDISI SAAT INI Realisasi Pendapatan Asli Daerah SOPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 Rp. 76.586.680,- ( 30,24 % ) Retribusi Cetak Peta Digital Rp. 19.400.000,- ( 258,67 %) Retribusi Pemakaian Kekayaan Aset Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan Rp. 57.186.600,- ( 23,59 %)

TARGET YANG AKAN DICAPAI Target PAD SOPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- Target Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp. 7.500.000,- Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan Rp. 242.500.000,-

RENCANA AKSI PERCEPATAN REALISASI PENDAPATAN No. Jenis Pendapatan Bulan (Juta) April Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des   1 Retrtibusi Penggantian Biaya cetak Peta 1.000 2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Penyewaaan Tanah dan Bangunan 20.000 25.313

LANGKAH-LANGKAH SERTA STRATEGI PERCEPATAN REALISASI PENDAPATAN Memaksimalkan promosi keberadaan Asrama KKMA dan Mess Rimbawan dimana peruntukannya bisa digunakan oleh masyarakat umum, instansi pemerintah dan universitas-universitas khususnya yang ada di Palangka Raya dan Kabupaten se- Kalimantan Tengah. Penggunaan Asrama KKMA dan Mess Rimbawan untuk kegiatan pelatihan/Bimtek oleh internal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah maupun UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang Asrama KKMA dan Mess Rimbawan guna meningkatkan kenyamanan pengguna/tamu. Mengoptimalkan realisasi penerimaan pembayaran biaya sewa rumah dinas serta penagihan terhadap biaya sewa rumah dinas yang tertunggak. Melaksanakan rekonsiliasi secara periodik kepada pemegang izin pengusahaan hutan kayu guna optimalisasi penerimaan PNBP.

Konsolidasi Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia beserta anggotanya dalam membentuk Konsorsium. Membuat Nota Kesepahaman antara Perusahaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pengusaha Sektor Kehutanan. Mempercepat operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) guna menggali potensi pendapatan daerah dari Jasa Lingkungan. Menyiapkan Regulasi peredaran tumbuhan dan satwa liar non appendik (tidak dilindungi). Menyiapkan regulasi peredaran hasil hutan rakyat kayu dan hasil hutan non kayu.

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ALTERNATIF Jl. Imam Bonjol No. 1 A Telepon Palangka Raya Jika Belum Bangun Industri di Kalteng ALTERNATIF KAYU LOG YANG DIPASARKAN KELUAR KALTENG DITEMPUH DENGAN MEMINTA KONTRIBUSI/SUMBANGAN SUKARELA SEBAGAI PENGGANTI NILAI YANG HILANG JIKA DIOLAH DI KALTENG --- dikenakan Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Sumbangan : ± Rp. 5.000,-/m3 Sumbangan disalurkan ke Konsorsium Bidang Kehutanan (tanpa melalui KASDA). Konsorsium membangun sarana prasarana, berdasarkan arahan Pemprov. 9 Butir Kesepakatan Pengusaha Kehutanan 23 Juni 2016 di Hotel Shangrilla, antara lain : Butir 6. Pengusaha sektor perkayuan harus membangun Industri di Kab. Kapuas, Kotim, Kobar, pada saatnya nanti akan melarang pengiriman kayu gelondongan keluar Kalteng. Butir 9. Pembuatan Konsorsium Bidang Kehutanan untuk membangun sarana prasarana (pendidikan, kesehatan, kelistrikan dll). ESTIMASI Jika 80 % dari produksi log (±1,8 juta m3/tahun) diangkut keluar Kalteng 1,4 juta m3 x Rp. 5.000,- = Rp. 7 Milyard/Tahun

TARGET PNBP SDA KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 PSDH (Rp.) DR IIUPHH Jumlah 2017 185.639.870.058,17 528.409.738.930,04 36.025.249.999,99 750.074.858.988,20 Proporsi pembagian PSDH dan IIUPHH yaitu: 20 % bagian pusat 80 % bagian daerah (16 % bagian provinsi, 32 % bagian kabupaten/kota penghasil, 32 % pemerataan kabupaten/kota lain dalam provinsi) Sedangkan DR yaitu 60% pusat dan 40% kabupaten/kota penghasil (provinsi tidak ada) - Potensi bagi hasil untuk provinsi dari PSDH dan IIUPHH untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 35.466.419.209,29

REALISASI PNBP SDA KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH S.D. MARET 2017 Tahun PSDH (Rp.) DR (US $) IIUPHH Jumlah 2017 32.040.630.387,67 7.033.757,06 000,00 Rp. 32.040.630.387,67 US$ 7.033.757,06

Terima Kasih DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jl. Imam Bonjol No. 1 A – Palangka Raya