BAB IV Lanjutan

FUNGSI ANGGARAN PUBLIK : ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT KEBIJAKAN FISKAL ANGGARAN SEBAGAI ALAT POLITIK SEBAGAI ALAT KOORDINASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI ALAT MOTIVASI ALAT UNTUK MENCIPTAKAN RUANG PUBLIK

KARAKTERISTIK ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan Anggaran mencakup jangka waktu tertentu, mis, satu atau beberapa tahun Anggaran berisi komitmen/kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan Usulan anggaran disetujui oleh pihak yang labih tinggi dari penyusun anggaran Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Prinsip – prinsip anggaran Demokratis,penyusunan anggaran harus mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat Adil,anggaran harus diarahkan bagi kepentingan orang banyak Transparan, proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran harus diketahui wakil rakyat Bermoral tinggi, pengelolaan anggaran berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku Berhati – hati,selalu berprinsip bahwa sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya Akuntabel, harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat kepada rakyat.

Sistim penganggaran publik JENIS KARAKTERISTIK KEUNGGULAN KELEMAHAN CONTOH TRADITIONAL BUDGETING (LINE ITEM BUDGETING) INCREMENTAL BUDGETING PLANNING PROGRAMMING BUDGETING SYSTEM ZERO BASED BUDGETING PERFORMANCE BUDGETING MEDIUM TERM BUDGETING FRAMEWORK

ANALISIS DAMPAK EKONOMI ANGGARAN JIKA TERJADI SURPLUS, DISTRIBUSI AKAN MENJADI PERMASALAHAN TAMBAHAN JIKA TERJADI DEFISIT, PROSES PEMBELANJAAN MENJADI PEKERJAAN TAMBAHAN

ADA 6 SUMBER KETIDAKPASTIAN YANG BERPENGARUH BESAR DLM PENENTUAN VOLUME APBDN HARGA MINYAK BUMI DI PASAR INTERNASIONAL KUOTA PRODUKSI MINYAK MENTAH YANG DITENTUKAN OLEH OPEC PERTUMBUHAN EKONOMI INFLASI SUKU BUNGA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP MATA UANG ASING

KOMPONEN APBN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH BELANJA NEGARA KESEIMBANGAN PRIMER SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN PEMBIAYAAN

SUMBER PENDANAAN YG ADA DALAM PARTAI POLITIK IURAN ANGGOTA, SUMBANGAN YG SAH MENURUT HUKUM BERUPA UANG, BARANG, FASILITAS, PERALATAN ATAU JASA BANTUAN DARI ANGGARAN NEGARA YG DIBERIKAN SECARA PROPORSIONAL KPD PARPOL YG MENDAPATKAN KURSI DI DPR SUMBANGAN DARI ANGGOTA DAN BUKAN ANGGOTA YG SAH MENURUT HUKUM PALING BANYAK SENILAI Rp.200JUTA/TAHUN. SUMBANGAN DARI BADAN USAHA YANG SAH MENURUT HUKUM PALING BANYAK SEBESAR Rp.800 JUTA/TAHUN

CONTOH LAPORAN DANA KAMPANYE PENERIMAAN DANA KAMPANYE PENGELUARAN DANA KAMPANYE SALDO DANA KAMPANYE

REALISASI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Bab V REALISASI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

DEFINISI : proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh osp

Proses relisasi anggaran adalah kualitas, artinya, anggaran merupakan senjata dalam menghadapi persaingan, yaitu menghasilkan kualitas produk dan jasa secara efisien

Prinsip utama kualitas Mengembangkan produk /jasa berkualitas tinggi dengan cara mengurangi biaya Total Quality Control Melalui perencanaan, pengendalian dan perbaikan kualitas Dimulai dari pucuk pimpinan organisasi, kemana organisasi dibawa.

Realisasi anggaran dapat dilihat dari 3 perspektif yang berbeda : 1 Realisasi anggaran dapat dilihat dari 3 perspektif yang berbeda : 1. ANGGARAN SEBAGAI FUNGSI 2. Anggaran sebagai penunjang karir 3. Anggaran sebagai perangkat keputusan

Siklus realisasi anggaran publik Kegiatan Utama Tahapan persiapan Proses pelaksanaan Tahapan penyelesaian Pencairan anggaran (pengeluaran ) Membuat prosedur dan formulir Membuat anggaran kas Belanja barang, jasa dan modal Pengumpulan bukti untuk pencatatan Tata prosedur pencatatan barang dan modal Pelaporan aktivitas jasa Realisasi pendapatan Menghitung potensi Membuat regulasi untuk prosedur dan formulir Penagihan dan pengumpulan pendapatan Rekapitulasi relisasi pendapatan Pengenaan sanksi dan insentif Pelaksanaan program Membentuk tim Membentuk tata aturan dan pembagian beban kerja Pelaksanaan pekerjaan Penyelesaian produk/ jasa