Kelembagaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sesuai dengan UUD 1945 lingkungan hidup dan sumber daya alam dikuasai oleh negara

Aktor dalam pengelolaan lingkungan hidup Lembaga negara Lembaga pemerintah Lembaga non pemerintah Masyarakat Swasta Komunitas masyarakat

Kelembagaan lingkungan hidup harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan Pasal 2 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup: prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan

Penguasaan negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah yang cakupan tugasnya meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum.

Pembahasan tanggung jawab pemerintah dalam kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup paling tidak mencakup: Lembaga pemerintah Jabatan pemerintahan Kewenangan, tugas dan fungsi Koordinasi

Lembaga-lembaga lingkungan hidup dan sumber daya alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (tupoksi di dalam Perpres No. 16/2015) Kementerian sektor Lembaga-lembaga lingkungan hidup di daerah

Sejarah kementerian yang khusus menangani LIngkungan Hidup Keterlibatan Indonesia dalam Konfrensi PPB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Juli 1972. Sebagai tindak lanjut dari konfrensi itu, Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 16 Tahun 1972 membentuk Panitia Perumus Rencana Kerja Bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup, yang diketuai Prof. Dr. Emil Salim selaku Men-PAN / Wakil Ketua Bappenas. Program kebijaksanaan lingkungan hidup tertuang dalam Butir 10 Bab II GBHN 1973 - 1978 dan Bab 4 Repelita II. Dikeluarkan Keppres No. 27 Tahun 1975, yang merupakan dasar pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam. Lembaga pemerintahan khusus yang menangani pengelolaan lingkungan dibentuk berdasarkan Keppres No. 28 Tahun 1978 jo. Keppres No. 35 Tahun 1978, Dalam Kabinet Pembangunan III diangkat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men - PPLH), dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah. Sedangkan tugas utamanya adalah mempersiapkan pengawasan pembangunan dan pengelolaan serta pengembangan lingkungan hidup. Jabatan menteri dipegang oleh Prof. Dr. Emil Salim.

Peran serta masyarakat Peranserta atau partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan bersama-sama dengan kelompok lainnya. (The New Grolier Webster International Dictionary, 1975, vol II, hlm. 691);

Manfaat peran serta peran serta masyarakat teruatama akan menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah, baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang diminta pendapatnya; meningkatnya kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan dan memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut;

membantu perlindungan hukum mendemokratisasikan pengambilan keputusan;

Bentuk, subjek, cara peran serta apa bentuk peran serta yang diharapkan; siapa yang berperan serta; dan cara bagaimana peran serta itu berlangsung.

Isu yang terkait dengan kelembagaan lingkungan hidup adalah Ego sektoral antar lembaga yang terkait dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam Koordinasi antar lembaga yang terkait dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam Tumpang tindih antara kewenangan Posisi lembaga yang khusus menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Lembaga yang khusus menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah