OLEH : WARSANI PURNAMA SARI, SE Ak. CA MM SEMESTER VI, TA 2015 - 2016 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK OLEH : WARSANI PURNAMA SARI, SE Ak. CA MM SEMESTER VI, TA 2015 - 2016

ETIKA PERKULIAHAN TATAP MUKA MAX 14X; MIN 12X TOLERANSI TERLAMBAT < 15 MENIT SELAMA PERKULIAHAN :

JADWAL PERKULIAHAN SESION I – III  KULIAH ASEP/STUDY LEARNING CENTRE (SLC) SESION IV  QUIZ I / PRESENTASE TUGAS KELOMPOK SESION V – VII  KULIAH ASEP/ SLC MID TEST SESION VIII – X  KULIAH ASEP/ SLC SESION XI  QUIZ II / PRESENTASE TUGAS KELOMPOK SESION XII – XIII KULIAH ASEP/ SLC & STUDY BANDING SESION XIV  NOBAR ASEP FINAL TEST

TATA NILAI 100% KEHADIRAN 35% 10 % QUIZ I MID TEST 10% QUIZ II/STUDI BANDING 10 % /25 % FINAL TEST 100%

KETENTUAN TATA NILAI : HARUS MEMENUHI TATAP MUKA MINIMUM 12 X HARUS MENGERJAKAN SEMUA TUGAS HARUS MENGIKUTI KUIS, MID TES DAN FINAL TES HARUS MENGIKUTI STUDI BANDING HARUS MENGIKUTI NOBAR NILAI A

BAB I PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DEFINISI PUBLIK DENGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK : MEMBERIKAN PELAYANAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PEMILIK PUBLIK PUBLIK

PERBEDAAN PUBLIK DENGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PUBLIK : MASYARAKAT, YAITU PIHAK YANG MEMPUNYAI KEPEMILIKAN ATAS ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DAN BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH ORGANISASI SEKTOR PUBLIK TERSEBUT ORGANISASI SEKTOR PUBLIK : ORGANISASI YANG DIMILIKI SECARA KOLEKTIF OLEH PUBLIK DAN KEPEMILIKAN ATAS SUMBER DAYA ORGANISASI TIDAK DICERMINKAN DALAM BENTUK SAHAM YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN

Definisi Akuntansi Sektor Publik Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masing – masing dilembaga – lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, yaitu : Pemerintahan daerah BUMN BUMD LSM Yayasan sosial maupun proyek – proyek kerjasama sektor publik serta swasta

Ruang lingkup akuntansi sektor publik AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH AKUNTANSI PARTAI POLITIK AKUNTANSI LSM AKUNTANSI YAYASAN AKUNTANSI PENDIDIKAN, SD, SMP,SMA, PTN AKUNTANSI KESEHATAN, PUSKESMAS, RS DAERAH AKUNTANSI TEMPAT PERIBADATAN, MESJID, GEREJA, VIHARA, KUIL, PURA.

Peranan akuntansi sektor publik Akuntansi sektor publik mampu mengelola dana fiskal pemerintah agar pemerintah berhati – hati menggunakan APBN,keberhasilan pengelolaan dana tersebut berdampak pada peningkatan pelayanan publik jangka panjang, perbaikan indikator – indikator sosial dan percepatan pembangunan masa depan

Perbedaan organisasi sektor publik dengan sektor swasta Tujuan organisasi non profit motif Profit motif Sumber pendanaan Pajak, retribusi,cukai,utang,obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD,penjualan aset negara Pembiayaan internal : modal sendiri, laba ditahan, penjualan aset Pembiayaan eksternal : utang bank, obligasi, penerbitan saham Pertanggungjawaban Kepada publik (DPR/DPRD) Kepada pemegang saham/kreditor Struktur organisasi Birokratis, kaku dan hierarkis Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional,dll Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik Sistim akuntansi Cash accounting Acrual accounting

persamaan organisasi sektor publik dengan sektor swasta Sama – sama merupakan bagian integral dari sistim ekonomi di suatu negara disuatu ekonomi negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya sehingga dituntut untuk ekonomis, efisien dan efektif Membutuhkan informasi handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu, perencanaan, pengendalian,pengorganisasian Menghasilkan produk yang sama, bergerak dibidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, energy Terikat pada peraturan perundang- undangan dan ketentuan lain yang disyaratkan.

Elemen - elemen akuntansi sektor publik 1. perencanaan publik 2. penganggaran publik 3. realisasi anggaran publik 4. pengadaan barang dan jasa publik 5. pelaporan keuangan sektor publik 6. audit sektor publik 7. pertanggungjawaban publik

Tujuan akuntansi sektor Memberikan informasi akuntansi yang berguna untuk pengendalian manajemen dan pertanggungjawaban, informasi akuntansi berguna untuk : Pengambilan keputusan,terutama untuk mengalokasikan sumber daya Pemilihan program dan penilaian investasi Penentuan indikator kinerja sektor publik

Akuntabilitas publik Kewajiban pihak pemegang amanah (organisasi sektor publik ) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (publik/ DPR) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

jenis – jenis akuntabilitas publik : 1 jenis – jenis akuntabilitas publik : 1. akuntabilitas vertikal ; pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, mis, kepala dinas kepada pemerintah daerah,pemerintah daerah ke pemerintah pusat. 2. akuntabilitas horizintal ; pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, mis, pemerintah kepada dpr/dprd.

Regulasi Keuangan Sektor Publik Bab ii Regulasi Keuangan Sektor Publik

Definisi regulasi publik Ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik

Teknik penyusunan regulasi publik Pendahuluan Mengapa diatur ? Permasalahan dan misi Dengan apa diatur Bagaimana mengaturnya Diskusi / musyawarah Catatan/ undang-undang

Penyusunan regulasi publik : 1. merumuskan masalah, terdiri dari : a Penyusunan regulasi publik : 1.merumuskan masalah, terdiri dari : a. Apa masalah publik yang ada b. Siapa masyarakat yang prilakunya bermasalah c. Adakah aparat yang terlibat d. Analisis keuntungan dan kerugian atas penerapan regulasi publik e. Lakukan tindakan untuk meng atasi masalah 2.merumuskan draft regulasi publik 3.prosedur pembahasan 4.pengesahan dan pengundangan

Dasar hukum keuangan publik di indonesia Dasar hukum keuangan negara Dasar hukum keuangan daerah Dasar hukum keuangan orgn publik lainnya UU no 17 thn 2003, presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Pasal 18 UUD 1945, negara RI dibagi atas daerah profinsi dan kabupaten PSAK no 45, organisasi nirlaba harus membuat laporan keuangan UU no 1 thn 2004, pengelolaan & pertgjwbn keuangan negara ditetapkan oleh APBN/APBD. UU no 16 thn 2001, tentang yayasan UU no15 thn 2004, pemeriksaan pengelolaan & tgjwb keuangan negara dilakukan oleh BPK. UU no 2 thn 2008, tentang partai politik UU no 25 tahun 2004,sistim perencanaan pembangunan nasional menghasilkan, rencana pembangunan jk panjang, jk menengah dan tahunan. PP no 29 thn 2005, bantuan keuangan jpd partai politik.

Permasalahan regulasi keuangan publik di indonesia Regulasi yang berfokus pada manajemen organisasi publik. Regulasi belum bersifat teknik, karena tidak diikuti peraturan pelaksanaan dibawahnya. Perbedaan interpretasi antara undang – undang dan regulasi di bawahnya. Pelaksanaan regulasi yang bersifat transisi berdampak pemborosan anggaran. Pelaksanaan regulasi tanpa sanksi.

Dasar hukum akuntansi sektor publik dan sektor swasta SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), terdiri dari 3 lampiran, Lamp I SAP berbasis Akural, Lamp II SAP berbasis kas menuju Akrual, Lamp III proses penyusunan SAP berbasis akrual. PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan ), terdiri dari 59 PSAK SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ), mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik ).

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK Bab iii AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

DEFINISI AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK MERUPAKAN BAGIAN YANG INTEGRAL DARI SISTIM PENGENDALIAN MANEJEMEN YANG TERKAIT DENGAN PENGIDENTIFIKASIAN, PENYAJIAN dan PENGINTERPRETASIAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN UNTUK : PERUMUSAN STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN AKTIVITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGOPTIMALAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA PERLINDUNGAN ASSET PENGUNGKAPAN KEPADA SHAREHOLDER

PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK YAITU MEMBERIKAN INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN HANDAL KEPADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI.

PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK TERDIRI DARI: PERENCANAAN STRATEGIK, OSP HARUS MEMBUAT ALTERNATIF PROGRAM YANG MENDUKUNG STRATEGI ORGANISASI PEMBERIAN INFORMASI BIAYA, OSP MEMBUTUHKAN COST ACCOUNTING UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN BIAYA PENILAIAN INVESTASI, OSP HARUS MENILAI KELAYAKAN INVESTASI SECARA EKONOMI DAN FINANSIAL PENGANGGARAN, OSP IKUT DALAM PROSES PEMILIHAN PROGRAM DAN PENENTUAN BIAYA PROGRAM PENENTUAN BIAYA PELAYANAN DAN PENENTUAN TARIF LAYANAN, OSP HARUS MENENTUKAN BERAPA BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYAN TERTENTU DAN BERAPA TARIF YANG AKAN DIBEBANKAN KEPADA PEMAKAI JASA PELAYANAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA, OSP HARUS MEMBUAT INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN SATUAN UKUR UNTUK MASING-MASING AKTIVITAS YANG DILAKUKAN

PENGENDALIAN MANJEMEN SEKTOR PUBLIK MEMILIKI BEBERAPA AKTIVITAS: PERENCANAAN KOORDIANSI KOMUNIKASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMOTIVASI ORANG-ORANG DALAM OSP PENGENDALIAN PENILAIAN KINERJA

FOKUS SISTIM PENGENDALIAN MANJEMEN OSP BAGAIMANA MELAKSANAKN STRATEGI OSP SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN SEHINGGA TUJUAN ORGANISASI DAPAT TERCAPAI ?

STRUKTUR PENGENDALIAN MANJEMEN OSP HARUS DIDUKUNG OLEH STRUKTUR PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN YANG TERDIRI DARI: PUSAT BIAYA PUSAT PENDAPATAN PUSAT LABA PUSAT INVESTASI

CATATAN: INTI DARI AKUNTANSI MANAJEMEN OSP ADALAH: PERENCANAAN PENGENDALIAN EFEKTIF & EFISIEN

CONTOH OSP YANG BERHASIL MENERAPKAN AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Kota surabaya

Kota dki jakarta

Perencanaan dan penganggaran publik Bab iv Perencanaan dan penganggaran publik

Definisi teori perencanaan publik Bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang di tetapkan atau bagaimana mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada?

Ada dua jenis perencanaan publik: Rencana Strategis, disusun untuk mencapai tujuan umum OSP Rencana Operasional, merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan, teridir dari: a. Rencana sekali pakai b. Rencana permanen

Siklus perencenaan publik Evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan Organisasi pendukung perencanaan Penetapan akuntansi perencanaan Kriteria evaluasi hasil perencanaan (SPM) Penyusunan indikator program Penyusunan kertas kerja perncanaan strategi dan program Partisipasi masyarakat dalam perencanaan (musrenbang) Penetuan usulan perencanaan strategik Penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran Penentuan usulan rencana program kerja Penyelesaian draft dokumen perencanaan Pembahasan draft dokumen perencanaan Penetapan dokumen perencanaan

Contoh siklus perencanaan daerah

teknik perencanaan publik Survei Visioning Focus Group Kebijakan Delphis (Teknik DELPHIS) Brainstorming Analisis kekuatan di lapangan (Force Field Analisys) Nominal Group Technique

Pengertian anggaran publik Rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai pengeluaran dalam periode waktu tertentu.

Anggaran sektor publik penting karena: Anggaran merupakan alat pemerintan untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas, sedangka sumber daya sangat terbatas Untuk meyakinkan bahwa pemerintan telah bertanggung jawab terhadap rakyat

Contoh jenis anggaran sektor publik

KOTA MEDAN

KOTA DKI JAKARTA

KOTA SURABAYA