KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Advertisements

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
1 MODUL PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
Matkul: AKPD Pertemuan 12: Kasus Akuntansi Akrual
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
Akuntansi Keuangan Menengah 1
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN KOPERASI UNTUK MANAJER
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLUD
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
LINGKUP DAN MANFAAT RUANG LINGKUP Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.
PERTEMUAN-4 STRUKTUR DASAR AKUNTANSI SIKLUS AKUNTANSI
LAPORAN KEUANGAN LAPORAN ARUS KAS
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Akuntansi Sektor Publik
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Laporan realisasi anggaran
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Akuntansi Keuangan Menengah 1
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN Tujuan Ruang Lingkup Basis Akuntansi Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum Ruang Lingkup Meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan Basis Akuntansi Disusun dan disajikan dengan basis akrual

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN Secara umum Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya Secara khusus Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah daerah

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) Neraca Laporan Operasional (LO) Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

STRUKTUR DAN ISI Pendahuluan Identifikasi Laporan Keuangan Mensyaratkan adanya pengungkapan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan Identifikasi Laporan Keuangan Diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama Periode Pelaporan Disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Tepat Waktu Batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD Menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : Saldo Anggaran Lebih awal Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir

NERACA Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : Kas dan setara kas; Investasi jangka pendek; Piutang pajak dan bukan pajak; Persediaan; Investasi jangka panjang; Aset tetap; Kewajiban jangka pendek; Kewajiban jangka panjang; Ekuitas.

LAPORAN ARUS KAS Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris

LAPORAN OPERASIONAL Mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut : Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; Beban dari kegiatan operasional; Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; Pos luar biasa, bila ada; Surplus/defisit-LO.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut : Ekuitas awal; Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; Ekuitas akhir.

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN Struktur Mengungkapkan berbagai informasi secara rinci dan jelas pada masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan, serta informasi lain yang diperlukan yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi Menjelaskan hal-hal sebagai berikut : Dasar pengukuran yang digunakan dalam penusuunan laporan keuangan; Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan