STRATEGI KABUPATEN GORONTALO MERAIH DAN MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

SEKILAS KABUPATEN GORONTALO LUAS WILAYAH : 1.846,40 Km² JUMLAH PENDUDUK : 363.872 jiwa WILAYAH ADMINISTRATIF : 17 KEC., 156 DESA DAN 12 KEL. JUMLAH ENTITAS : 53 SKPD ( 1 INSPEKTORAT, 1 SETWAN, 14 DINAS, 9 BADAN, 3 KANTOR, 8 BAGIAN, 17 KECAMATAN) NILAI ASET TETAP 2009 : Rp. 1.346.040.019.438,- PENDAPATAN 2009 : Rp. 516.777.927.138,- PAD 2009 : Rp. 23.506.415.983,- BELANJA 2009 : Rp. 547.206.521.266,- PEMBIAYAAN 2009 : Rp. 31.715.977.978,-

RIWAYAT OPINI LKPD KABUPATEN GORONTALO WDP T.A. 2007 T.A. 2008 T.A. 2009 WTP

KRITERIA UMUM OPINI BPK Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (UU 15 Tahun 2004 : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuang an Negara)

Upaya memenuhi kriteria 1. Kriteria Kesesuaian dengan SAP Penyajian Laporan Keuangan baik jenis laporan maupun strukturnya disesuaikan dengan SAP Laporan Keuangan dilampiri Laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Upaya memenuhi kriteria 2. Kriteria Kecukupan Pengungkapan Seluruh Pendapatan dan Belanja daerah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Seluruh Pendapatan dan Belanja disertai dengan dasar hukum Pengungkapan Belanja Pendapatan dan Belanja disertai bukti-bukti yang sah

Upaya memenuhi kriteria 3.Kriteria Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Berusaha meminimumkan temuan administrasi dan material dengan cara melengkapi administrasi dan melakukan belanja sesuai ketentuan Melengkapi pertanggungjawaban fisik dan keuangan atas seluluh belanja dan pendapatan daerah Penyusunan dan Penyampaian laporan secara tepat waktu (Penyusunan APBD dan LKPD lebih awal)

Upaya memenuhi kriteria 4. Kriteria Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Memformalkan Implementasi SPIP melalui Perbup No. 10 tahun 2010 (Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ) SK Bupati No : 99/25/II/2010 (Pembentukan Satuan Tugas SPIP) SK Bupati No : 136/25/III/2010 (Penetapan SKPD Pilot Project Implementasi SPIP) Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu dari 40 Pemda Pilot Project Implementasi SPIP di Indonesia oleh BPKP

Strategi (FAKTOR PENDUKUNG) PEROLEHAN OPINI wtp KOMITMEN SDM & KELEMBAGAAN SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH KELENGKAPAN REGULASI DAERAH TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Komitmen Aparatur & Pemangku Kepentingan

UNSUR TERIKAT KOMITMEN Bupati Gorontalo dan Wakil Bupati Gorontgalo selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo selaku pemegang fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan; Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah; Asisten Sekteretaris Daerah selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah; Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku BUD; Inspektur Kabupaten Gorontalo selaku pelaksana tindak lanjut atau Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Majelis Tuntutan Ganti Rugi dan Pengguna Anggaran/Barang; Kepala Bapppeda Kabupaten Gorontalo selaku pelaksana perencanaan daerah dan Pengguna Anggaran/Barang; Pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang; Kuasa BUD selaku pelaksana bendahara umum daerah; Kepala unit selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagai penerima pelimpahan sebagaian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang; Pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD; Pejabata penatausahaan keuangan SKPD; Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; Pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran; Pemeriksa barang dan pemegang barang; Panitia pengadaan barang/jasa; Masyarakat.

Komitmen meraih WTP (tahun 2009) Pemasyarakatan Slogan “Menuju Wajar Tanpa Pengecualian” Penguatan Etika dan Integritas Peningkatan Kepatuhan terhadap Aturan Perundang-undangan

Komitmen mempertahankan WTP (tahun 2010) Merubah Slogan menjadi “Selamanya Wajar Tanpa Pengecualian” Penguatan Komitmen Bebas Temuan dan Rekomendasi Pemeriksa Tahun 2011 Peningkatan Intensitas Aktualisasi Tindak Lanjut MOU Good Governance dengan BPKP

MOU DENGAN BPKP MOU Dalam Rangka Menciptakan Good Governance dalam Manajemen Pemerintahan Daerah Nomor : 04/25/III/Tahun 2009, MOU- 612/PW18/1/2009 tanggal 6 Maret 2009 Implementasi : Asistensi Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Quality Insurance Inspektorat Daerah Diklat Penatausahaan Keuangan setiap awal tahun

PAKTA INTEGRITAS Pakta Integritas ditandatangai bersama oleh Seluruh Satuan Kerja, Penyedia Barang dan Jasa, Camat dan Kepala Desa Penerapan dimulai sejak tahun 2007 Pakta Integritas ditandatangai bersama oleh Seluruh Satuan Kerja, Penyedia Barang dan Jasa, Camat dan Kepala Desa Penerapan dimulai sejak tahun 2007

SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH SISTEM EXISTING (BPKP) SIMDA KEUANGAN SIMDA BMD SIM-HP DALAM PERSIAPAN IMPLEMENTASI (DEPDAGRI) SIPKD MODUL CORE (PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWAAN) SIPKD MODUL ASET SIPKD MODUL GAJI SIPKD MODUL SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF

MEDIA PENDUKUNG SI KEUANGAN Web site : http://www.gorontalokab.go.id http://www.dppkad.gorontalokab.go.id Radio : CHanEl Keuangan (Radio CHEK) on air : 89,6 MHz (FM) on line : http://chekfm.info Kios Informasi LCD berisi informasi Posisi Dokumen Keuangan SKPD, kegiatan dan layanan DPPKAD yang ditempatkan pada front office

Kesiapan sumber daya manusia dan organisasi

PEMBINAAN SDM Diklat/Bimtek tingkat lokal dan nasional Studi Banding Penerapan Sistem Reward and Punishment

sistem Reward and Punishment Reward Staf Dinas PPKAD (diberikan pada akhir Tahun 2008 dan 2009) Reward Bendahara Pengeluaran terbaik (diberikan pada Awal Tahun 2009) Anugerah Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2010 (APKD 2010) (dalam tahap penilaian), diberikan kepada masing-masing : 10 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu terbaik 10 Bendahara Penerimaan terbaik

sistem Reward and Punishment 10 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) terbaik 10 Pengurus Barang terbaik 10 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terbaik 10 Mitra Pengelola Keuangan terbaik (Pegawai perorangan) 10 SKPD Pengelola Keuangan terbaik 10 SMP/SLTA Pengelola Keuangan terbaik 10 Desa/Kelurahan Pengelola Keuangan terbaik

PENATAAN ORGANISASI & KELEMBAGAAN Pembentukan Dinas PPKAD (penyatuan Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan sesuai PP No. 41/2007 Penempatan pejabat eselon 4 pada setiap SKPD sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan sekaligus sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Optimalisasi pelaksanaan kewajiban SKPD untuk menyusun laporan keuangan pada tingkat entitas sebagai bahan untuk dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kelengkapan Regulasi daerah

CONTOH REGULASI TINGKAT DAERAH Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Bupati Nomor 9.a Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Bupati Nomor 8.a Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

UPAYA PERCEPATAN TLHP Rakor Pemutakhiran data Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan tingkat Kabupaten Penuntutan ganti rugi melalui Sidang Majelis TPTGR sesuai Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2009

Terima Kasih