Sekretaris PP Aisyiyah ISU-ISU KESEHATAN REPRODUKSI : Pengalaman MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) Dr. Tri Hastuti Nur R, M.Si Sekretaris PP Aisyiyah Rakernas, 22-24 April 2016

ISU KESEHATAN ASI (IMD, ASI Eksklusif, ASI 2 Tahun Keluarga Berencana Pencegahan Kanker Serviks dan payudara (IVA/Pap Smear/Sadarnis) Jaminan Kesehatan NasionAl

MASALAH Minimnya alokasi anggaran untuk kespro di tingkat daerah hingga Desa karena isu kespro belum menjadi isu prioritas Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi terkait layanan kesehatan reproduksi Layanan kespro belum menggunakan pendekatan hak perempuan karena pendekatan biologis masih menjadi mainstream dalam isu kespro Nilai budaya dan tafsir agama yang tidak ramah pada kebutuhan hak reproduksi perempuan

MENINGKATKAN KAPASITAS KADER (LEADERSHIP) DALAM BIDANG KESEHATAN BEST PRACTICES PENGEMBANGAN MODEL LAYANAN KESEHATAN KESPRO DENGAN PENDEKATAN HAK : POJOK ASI, CAFETARIA KB, IMD/ASI EKSKLUSIF, IVA/PAPSMEAR MENINGKATKAN KAPASITAS KADER (LEADERSHIP) DALAM BIDANG KESEHATAN PEMBENTUKAN BALAI SAKINAH AISYIYAH DI TINGKAT RANTING : MODEL EDUKASI YANG PARTISIPATIF

BEST PRACTICES MEMASUKKAN USULAN KEGIATAN DAN ANGGARAN MELALUI DANA DESA PELATIHAN PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN : TEST IVA DAN KONSELING MENGUSULKAN KEBIJAKAN DAERAH UNTUK ALOKASI ANGGARAN KESPRO : SURAT EDARAN BUPATI

Pendampingan JKN untuk PBI Melakukan sosialisasi JKN BPJS baik secara mandiri maupun menghadirkan BPJS ‘Aisyiyah melakukan hearing dengan pemerintah daerah, dan melakukan dampingan untuk melakukan pendataan masyarakat miskin yang tidak terdaftar menjadi PBI Sebanyak 530 warga miskin diterima sebagai peserta JKN-PBI setelah proses pendataan yang hanya diberi waktu 2 hari; dan diterima oleh BPJS Mengembangkan sistem infaq untuk mendampingi test papsmear karena tidak di cover meski PBI

KONTRIBUSI ‘AISYIYAH KONTRIBUSI ‘AISYIYAH PROGRAM PEMERINTAH/KEBIJAKAN INTERNASIONAL KESENJANGAN Edukasi tentang IMD, ASI Eksklusif, dan Menyusui 2 Tahun dengan persepektif Islam berkemajuan (pendekatan hak perempuan) Menumbuhkan konselor ASI komunitas Menggalang dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat Melibatkan keluarga dengan pendekatan konsep Keluarga Sakinah (pend keluarga) Mendorong Faskes Tk I untuk menjadi model layanan kespro dengan pendekatan hak perempuan Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat; Arah Kebijakan dan Strategi POIN 2: Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Akses dan Mutu Paket Pelayanan Kesehatan dan Gizi dengan fokus utama pada 1000 Hari Kehidupan Belum semua tenaga kesehatan bersedia mendampingi pelaksanaan IMD Belum adanya akses konsultasi ASI yang terjangkau bagi perempuan Masih minimnya konselor ASI Komunitas Masih minimnya Pojok ASI di ruang layanan publik

KONTRIBUSI ‘AISYIYAH PROGRAM PEMERINTAH KESENJANGAN Mendorong perubahan perilaku melalui edukasi tentang deteksi dini kanker serviks dan payudara (IVA/Pap Smear/Sadarnis) dengan perspektif Islam Berkemajuan Meningkatkan kompetesi tenaga kesehatan di Faskes Tk I bersinergi dengan Dokter ‘Aisyiyah Mendorong layanan IVA reguler di Faskes Tk I Memfasilitasi perempuan miskin agar dapat mengakses layanan IVA yang terjangkau Mempromosikan gerakan Infak ‘Sayang Ibu’ POIN 3: Peningkatan Upaya Preventif dan Promotif Penyakit Tidak Menular. (RKP 2016) SDGs TUJUAN 3, POIN 3.4: Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan.. SDGs TUJUAN 3, POIN 3.7. Memastikan akses universal thd layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk untuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga, dan mengintegrasikan kespro ke dalam strategi dan program nasional Minimnya informasi tentang deteksi dini kanker serviks dan payudara Masih adanya tenaga kesehatan yang belum memiliki kompetensi melakukan tes IVA/Pap Smear Layanan tes IVA belum menjadi layanan reguler di Faskes I (belum adanya alat dan alokasi anggaran) Minimnya perempuan yang melakukan deteksi dini kanker serviks (baru 2,3 persen dari 37.415.483 perempuan usia 30-50 tahun). Kurang efektifnya program tes IVA/Pap Smear gratis karena kurangnya informasi kepada masyarakat dan tidak berkelanjutan. (BPJS telah menghabiskan dana 589 milyar untuk pengobatan terkait kanker, dan 44 juta untuk upaya pencegahan.

KONTRIBUSI ‘AISYIYAH PROGRAM PEMERINTAH KESENJANGAN Mendesakkan tes IVA/Pap Smear/Sadarnis sebagai cakupan layanan JKN Memfasilitasi peserta JKN untuk melakukan tes IVA/Pap Smear secara gratis Mendorong 3.627 perempuan telah melakukan tes IVA Mendorong 723 perempuan melakukan pap smear POIN 4: Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan melalui Peningkatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan dalam Bentuk Penyempurnaan Paket Manfaat Di beberapa daerah, seperti kabupaten di Sulsel belum menjadi cakupan layanan JKN Prosedur pendaftaran kepesertaan kurang dapat diakses oleh kelompok rentan miskin Masih banyak warga miskin belum menjadi peserta JKN-PBI, dan belum semua dearh memiliki kemampuan maupun komitmen untuk mengintegrasikan Jamkesda ke JKN

KONTRIBUSI ‘AISYIYAH PROGRAM PEMERINTAH KESENJANGAN Edukasi tentang perencanaan keluarga melalui konsep Keluarga Sakinah (pendekatan hak perempuan) Mendorong layanan KB dengan pendekatan hak perempuan di Faskes I Pelibatan suami dalam perencanaan keluarga melalui konsep Keluarga Sakinah (pendekatan hak perempuan) POIN 6 (RKP 2016) Menguatkan akses pelayanan KB dan kespro yang merata dan berkualitas Layanan KB di Faskes masih menggunakan pendekatan biologis Ketersediaan alkon secara kafetaria di Faskes dasar yang terjangkau oleh masyarakat Masih minimnya faskes dikelola oleh swasta yang tergabung dalam sistem JKN sehingga mengurangi keterjangkauan biaya layanan KB

USULAN KEBIJAKAN Standar Pelayanan Minimal Layanan Kesehatan di Faskes Tk. I yang mencakup layanan IVA dan Sadarnis sebagai layanan reguler Kebijakan yang menjadi payung hukum untuk memprioritaskan program dan alokasi anggaran kespro di tingkat kabupaten (Perbup, SE/SK Bupati/Walikota, MOU, RPJMD, RKPD) Kebijakan yang menjadi payung hukum untuk memprioritaskan program dan alokasi anggaran kespro di tingkat Desa (Perdes, RPJMDes, RKPDes)

USULAN KEBIJAKAN Memasukkan persentase perempuan yang melakukan tes IVA/Pap Smear/Sadarnis dalam sasaran pelaksanaan program Indonesia Sehat