PT. INDULEXCO Consulting Group

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
Workshop PPM Desa Sumberagung Fakultas Ilmu Sosial UNY UTAMI DEWI
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PENDEKATAN, LINGKUP, DAN KEDUDUKAN REVITALISASI URBAN
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
KOORDINASI PRA PEMASARAN KMW JATENG, 8 FEBRUARI REKRUTMEN TENAGA AHLI PEMASARAN - Dilakukan pemahaman terhadap pelaku di masyarakat akan kebutuhan.
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Konsep Pengembangan Wilayah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
Kawasan Permukiman Kumuh
KONSEP PENANGANAN KUMUH
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
2 PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
PERAN KORKOT.
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
PERENCANAAN SISTEM INFORMASI
Panduan Langkah Penyusunan Memorandum Program
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Bahan tayang 3-4 Mei.
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
PENDEKATAN, LINGKUP, DAN KEDUDUKAN REVITALISASI URBAN
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
LATAR BELAKANG DIPERLUKANNYA PENYUSUNAN RP2KPKP
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PEMBANGUNAN SENTRA IKM DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN INDUSTRI.
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Materi : Detail Engineering Design (DED) - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.
Transcript presentasi:

PT. INDULEXCO Consulting Group Sub Direktorat Pembinaan Peningkatan Kualitas Permukiman Wilayah I Direktorat Pengembangan Permukiman - DJCK Departemen Pekerjaan Umum BANTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PERDESAAN DAN DAERAH PERBATASAN WILAYAH I PT. INDULEXCO Consulting Group

Latar Belakang Pengembangan Permukiman di Kawasan Perdesaan dan Perbatasan belum Sustainable Keterbatasan Sumber Pendanaan, Rendahnya Perhatian Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kawasan Permukiman Perdesaan dan Perbatasan kurang mendapat sentuhan dari pihak Swasta Diperlukan Bantuan Teknis Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Perdesaan dan Perbatasan melalui metode dan model perencanaan yang lebih mengedepankan aspirasi dan pelibatan masyarakat setempat.

Maksud Meningkatkan kualitas permukiman di kawasan perdesaan dan daerah perbatasan agar menjadi kawasan yang lebih baik dan berkembang dengan potensi yang dimiliki kawasan tersebut

Tujuan Terlaksananya penanganan kualitas permukiman di kawasan perdesaan dan perbatasan; Tersusunnya detail desain pada tahun pertama bagian kawasan yang diprioritaskan untuk ditindak lanjuti dengan kegiatan penanganan fisik; Tersusunnya program investasi penanganan kawasan selama lima tahun ke depan yang disinergikan dengan penyusunan rencana investasi pembangunan jangka menengah pada masing-masing pemerintah di daerah; Tercapainya kesepakatan penangan kawasan terkait sebagai wujud komitmen bersama dalam penanganan kawasan perdesaan dan daerah perbatasan

Sasaran Terwujudnya konsep pengendalian pertumbuhan kawasan sebagai tindak lanjut kebijakan pembangunan perdesaan dan kawasan perbatasan; Terwujudnya pembangunan kawasan permukiman di perdesaan dan daerah perbatasan yang berkelanjutan sejalan dengan kebijakan pengembangan lahan; Terwujudnya pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan permukiman dan aspirasi masyarakat.

Lingkup Kegiatan Melakukan koordinasi dan pembahasan dari hasil identifikasi dan penetapan lokasi bersama Satker dan Pemerintah Daerah; Melakukan review dan pemutakhiran data serta pengkajian terhadap data yang ada; Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan Satker/SNVT, mengenai potensi kawasan yang ditetapkan sebagai lokus obyek kegiatan; Menganalisis keberadaan lokasi kegiatan terhadap kawasan di sekitar yang berpotensi untuk menetapkan strategi pelaksanaannya; Menentukan faktor-faktor pendukung perkembangan kawasan perencanaan dan faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya degradasi kawasan;

Lingkup Kegiatan Melakukan bantuan teknis dengan menyusun konsep perencanaan pengembangan kawasan bersama Pemerintah Daerah, serta Satker PKP Melakukan koordinasi dan pembahasan bersama pemangku kepentingan yang berwenang dan SNVT PKP terhadap konsep pengembangan kawasan untuk memperkuat peran dan keterlibatan masyarakat; Merumuskan mekanisme keterlibatan masyarakat dan swasta/pemodal dalam kegiatan penanganan kawasan permukiman perdesaan dan perbatasan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi masyarakat setempat (kearifan lokal); Merumuskan peluang dan kendala dalam penanganan yang berkelanjutan; Membuat gambar 2 dimensi kawasan perencanaan sebagai wujud gambaran perencanaan 5 (lima) tahun ke depan;

Lingkup Kegiatan Menyusun kebutuhan program penanganan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dimulai dari tahun 2009. Menyusun pra rencana rinci berupa pra DED dan RAB tahun pertama rencana penanganan kawasan berupa kegiatan stimulant yang akan difasilitasi pada tahun 2010; Menyiapkan konsep kesepakatan penanganan kawasan permukiman perdesaan dan perbatasan selama 5 (lima) tahun; Melakukan pembahasan setiap tahapan laporan Melakukan pembahasan draft laporan akhir yang telah dibahas di daerah akan dilakukan pembahasan bersama tim pengarah dan tim teknis dari Direktorat Pengembangan Permukiman dengan mengundang para pemangku kepentingan terkait.

Keluaran Konsepsi pengembangan kawasan perdesaan dan daerah perbatasan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki; Rencana prototype pengembangan kawasan dan kebutuhan investasi kegiatan perdesaan dan daerah perbatasan; Dokumen rencana rinci berupa Pra-Detail Engineering Design (DED) dilengkapi RAB pada kawasan yang direncanakan sesuai prioritas sebagai bahan dokumen lelang kegiatan penanganan fisik kawasan perdesaan dan perbatasan; Matriks program tahun pertama merupakan prioritas yang harus ditindak lanjuti dengan rencana rinci dalam bentuk pra-DED dilengkapi RAB penanganan kawasan selama 5 tahun ke depan;

Input Konsultan Periode Efektif : Konsultan Profesional : 7 Bulan, 76 OB Konsultan Profesional : Team Leader, Ahli Perencanaan Wilayah, Ahli Infrastruktur Perdesaan, Ahli Arsitektur, Ahli Ekonomi Perdesaan, Asisten Ahli Bidang Arsitektur

LOKASI KEGIATAN: I II IV III I. REGION I II. REGION II III. REGION III IV. REGION IV

Peningkatan Peran Serta Masyarakat PROSPEK PEMBANGUNAN BIDANG KECIPTAKARYAAN BERBASIS MASYARAKAT Program pembangunan bidang keciptakaryaan berbasis masyarakat pada dasarnya mampu mengaktualisasi TRIDAYA dalam pelaksanaan programnya yakni: Membangkitkan Daya Sosial agar dapat tercipta masyarakat yang efektif, Membangkitkan Daya Ekonomi agar dapat tercipta masyarakat yang produktif, dan Membangkitkan Daya Pembangunan Lingkungan agar dapat tercipta lingkungan yang sehat dan berkelanjutan

ISU PERMUKIMAN PERDESAAN DEFINISI Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/ lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Peraturan Pemerintah No 26/2008 tentang RTRWN); Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Peraturan Pemerintah No 26/2008 tentang RTRWN);

ISU PERMUKIMAN PERDESAAN KRITERIA KAWASAN PERDESAAN Daerah perdesaan (unit administratif desa) Prasarana Dasar Wilayah Kurang/Tidak Ada: Air Bersih, Listrik, Irigasi Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada: Sarana Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri) Sarana Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan) Sarana Transportasi: (Terminal, Stasiun, Bandara, dll) Perekonomian masyarakat rendah (Miskin/Pra Sejahtera) Tingkat Pendidikan Rendah (Terbelakang/Pendidikan kurang dari 9 tahun) Produkitivitas Masyarakat Rendah (Pengangguran pada usia produktif)

ISU PERMUKIMAN PERDESAAN

ISU PERMUKIMAN PERBATASAN

Elemen Penugasan Konsultan

Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Contoh Keluaran Rencana Kawasan

SELESAI