Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Kawasan Seni dan Budaya Di Metropolitan Bandung Raya
Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
Perencanaan Tata Guna Lahan
PLPBK Desa Karamat Mulya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Konsep Pengembangan Wilayah
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
PT. INDULEXCO Consulting Group
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
KONSEP PENANGANAN KUMUH
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KESIMPULAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN
Bahan tayang 3-4 Mei.
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
Dikutip dari berbagai sumber
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
KEBIJAKAN OBAT  .
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
Ketua:Syafrial. M.Y., S.E., M.Si Sekretaris : Primarani Pangidaran, S.E., M.E Bendahara:Mery Trijana, S.E Penyaji:Yenki Febrida, S.T., M.T Moderator:Sari.
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
LATAR BELAKANG DIPERLUKANNYA PENYUSUNAN RP2KPKP
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
Kementerian PPN/ Bappenas
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan P2KPB Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Grand Design P2KPB KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG Progress 7

OUTLINE Strategi Dasar Pencapaian Atribut Desa Asri Tujuan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Sistem Tipologi Kawasan Perdesaan Road Map P2KPB Action Plan P2KPB Masterplan P2KPB Kelembagaan Implementasi P2KPB

DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN GRAND DESIGN P2KJPB Issue Permasalahan Perdesaan Tujuan : Mengatasi / Membatasi Permasalahan Kawasan Perdesaan Sasaran Konsep P2KPB Atribut P2KPB RPJPN & RPJMN Roadmap P2KPB Action Plan Tipologi Desa Urban Fringe Lingkungan Kawasan Potensial Masterplan Kawasan Perdesaan Visi, Misi, Strategi

STRATEGI DASAR PENCAPAIAN ATRIBUT DESA ASRI 1 STRATEGI DASAR PENCAPAIAN ATRIBUT DESA ASRI

KAWASAN PERDESAAN MASA DEPAN 10 Good Governance & Partnership E L DESA ASRI (Aman, Sejahtera, Ramah, Indah) EQUITABLE Peningkatan Produktivitas & Perlindungan Pangan Perlindungan Lingkungan SUSTAINABLE VIABLE LIVABLE 8 (delapan) atribut Desa Asri S Kesejahteraan Sosial Dalam ESL terkandung kearifan lokal KAWASAN PERDESAAN MASA DEPAN

SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT ATRIBUT 20 Sustainable food security Mempertahankan kawasan lahan pertanian pangan Balancing linkages Menjaga keseimbangan pembangunan desa - kota Infrastructure improvement Meningkatkan kualitas sarana prasarana perdesaan (Economic) livelihood improvement Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi Cultural preservation Menjaga warisan budaya lokal SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT Konservasi & peningkatan kualitas lingkungan Environmental securIty Energy Secure Community empowerment Meningkatkan kualitas SDM perdesaan Menjaga dan memanfaatkan energi SUSTAINABLE Planning

Perlu Pentahapan – 2 periode FOKUS TAHAP PERTAMA Perlu Pentahapan – 2 periode Apa yang perlu diperhatikan dalam pentahapan tersebut : Isu paling penting yang dihadapi perdesaan Perlu fokus pada aspek-aspek paling strategi dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan berikutnya Perlu fokus pada aspek-aspek paling memungkinkan untuk dilaksanakan saat ini Mempunyai multiplier effect sehingga memberi semangat pada para stakeholder untuk terlibat pada proses selanjutnya

SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT 21 FOKUS ATRIBUT SUSTAINABLE Planning Infrastructure improvement Community empowerment Meningkatkan kualitas sarana prasarana perdesaan Meningkatkan kualitas SDM perdesaan SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT Environment Conservation Economic livelihood improvement Konservasi & peningkatan kualitas lingkungan Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi

KERANGKA PERWUJUDAN DESA ASRI 2012 – 2014 difokuskan pada pelaksanaan dan pencapaian 4 atribut pertama Penyiapan SDM di Desa dengan kompetensi yang sesuai dengan tantangan yang ada Penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka membentuk domestic connectivity Desa yang Mandiri, Sejahtera siap Dikembangkan sebagai Desa yang Memiliki Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Kesimbangan dengan Kawasan Lain dan Menjadi Basis Pengembangan Budaya Terciptanya kegiatan ekonomi yang bernilai tambah dengan memanfaatkan modal sosial yang ada Pelestarian lingkungan dan pemanfaatan jasa lingkungan

TUJUAN PROGRAM 6 Untuk mewujudkan Perdesaan yang berkelanjutan yang berketahanan pangan, energi, air dan sumber daya alam TUJUAN

SASARAN PROGRAM 7 Mewujudkan peningkatan ekonomi perdesaan Mewujudkan peningkatan kualitas sarana prasarana (infrastruktur) perdesaan Mewujudkan konservasi dan kualitas lingkungan Mewujudkan peningkatan kualitas SDM di perdesaan Menciptakan sistem pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi Memperkuat kapasitas Pemerintah Kabupaten sebagai ujung tombak pembangunan kawasan perdesaan

STRATEGI P2KPB 9 Strategi Utama: Mendorong inisiatif Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi, air dan sumber daya alam lainnya didukung Pemerintah Provinsi dan Pusat, swasta, dan masyarakat. Issue Utama: Terjadinya pengotaan/kotanisasi kawasan perdesaan Degradasi lingkungan di kawasan perdesaan Alih fungsi lahan di kawasan perdesaan, khususnya dari pertanian menjadi non pertanian seperti permukiman atau kawasan terbangun lainnya

STRATEGI Menyiapkan kawasan penyangga antara perdesaan dan perkotaan Menyiapkan sistem infrastruktur perdesaan yang memadai dan mandiri Menyediakan sistem kegiatan ekonomi yang bernilai tambah, mandiri, dan berdaya saing. Meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan Menciptakan sistem dan instrumen pengendalian lingkungan di kawasan perdesaan Menciptakan sistem dan instrumen pengendalian alih fungsi lahan

Road Map P2KPB

Garis Besar Road Map P2KPB Tahap 1 : Terbangunnya Landasan yang kuat untuk menjamin implementasi P2KPB dapat Bejalan secara konsisten Tahap 2 : Tersusunnya Dokumen perencanaan yang mencakup empat atribut P2KPB (singkronisasi program), serta mengimplementasikan atribut komunitas dan kelembagaan Tahap 3 : Melanjutan implementasi atribut komunitas dan kelembagaan serta mengimplementasikan atribut Ekonomi Tahap 4 : Melanjutan implementasi atribut Ekonomi serta mengimplementasikan atribut Infrastruktur dan atribut lingkungan Tahap 5 : Melanjutan implementasi atribut Infrastruktur dan atribut lingkungan dan mengkaji pengembangan (upscaling)atribut lainnya 2012 2013 2014 2015 2016 Cultural, Preservation, Sustainable food Secure, balancing Linkage Community empowerment, economic livelihood Improvement Infrastructure Impowerment, Environmental Security

Road Map P2KPB 1 2 3 4A 4B 5

Road Map P2KPB (Tahap 1)

Road Map P2KPB (Tahap 2)

Road Map P2KPB (Tahap 3)

Road Map P2KPB (Tahap 4a)

Road Map P2KPB (Tahap 4b)

Road Map P2KPB (Tahap 5)

ACTION PLAN

TAHAP II 2013 Penyusunan Skenario Pengembangan Kawasan Perdesaan Sinkronisasi Program Implementasi Atribut Komunitas & Kelembagaan TAHAP II 2013

Pendampingan implementasi P2KPB PROGRAM KEGIATAN Pemangku kepentingan di tingkat desa, kec, kab Penguatan kapasitas pemangku kepentingan  P2KPB Pelibatan  implementasi program P2KPB Penguatan kapasitas teknis  penyusunan Masterplan Sasaran Pendampingan implementasi P2KPB Bappeda Kabupaten SKPD Pelaku Penyusunan skenario pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan Penyusunan Master Plan Kawasan Perdesaan Kawasan perdesaan terpilih Lokasi 25

Sinkronisasi program sektoral KEGIATAN Kabupaten Identifikasi dan Inventarisasi program sektoral di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Pusat Lokasi Sinkronisasi program sektoral Pemangku kepentingan di tingkat desa, kec, kab Sasaran Penguatan SDM kelompok masyarakat implementasi P2KPB Penguatan peran kelembagaan  implementasi P2KPB Penguatan peran SKPD  implementasi P2KPB Bappeda Kabupaten SKPD Pelaku Pemantapan komunitas dan kelembagaan Kawasan perdesaan terpilih Lokasi 26

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2KPB PROGRAM KEGIATAN Pemangku kepentingan di tingkat desa, kec, kab Sasaran Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh kegiayan P2KPB tahun 2012 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2KPB Kementerian PU Pelaku Kawasan perdesaan terpilih, Kab, Prov, Pusat Lokasi 27 27

Lanjutan implementasi atribut komunitas & kelembagaan Implementasi atribut Peningkatan kualitas kehidupan social & ekonomi TAHAP III 2014

Kawasan perdesaan terpilih PROGRAM KEGIATAN Peningkatan akses sumberdana / permodalan, informasi pasar, teknologi produksi dan pengolahan, perluasan jalur distribusi/ pemasaran, dan kemudahan perijinan Pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan monitoring , pemberian akses sumber dana / permodalan, Pemberian pendampingan dan monitoring, pelatihan kewirausahaan, akses sumber dana, pemberian insentif, kemudahan pengurusan perijinan Pelaku Usaha (Lama) Pelaku Usaha (Baru) Sasaran Pemangku kepentingan di tingkat desa, kec, kab Pengembangan ekonomi lokal Pelaku Kawasan perdesaan terpilih Lokasi 29

Kawasan perdesaan terpilih, Kabupaten PROGRAM KEGIATAN Investor luar daerah Penyederhanaan perijinan dalam bentuk perda/perbup/SK-SKPD Pengarahan lokasi usaha sesuai tata ruang kawasan perdesaan Pengarahan prioritas pada penyerapan tenaga kerja lokal Sasaran Pengembangan ekonomi lokal Kementerian terkait Pemerintah Kab SKPD Pelaku Kawasan perdesaan terpilih, Kabupaten Lokasi 30

Kawasan perdesaan terpilih, Kab, Prov, Pusat PROGRAM KEGIATAN Pemangku kepentingan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Pusat Sasaran Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh kegiayan P2KPB tahun 2013 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2KPB Pelaku Kementerian PU Kawasan perdesaan terpilih, Kab, Prov, Pusat Lokasi

Lanjutan implementasi atribut peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi Implementasi atribut peningkatan kualitas prasarana dan sarana perdesaan, serta konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan TAHAP IV 2015

Pengembangan infrastruktur perdesaan PROGRAM KEGIATAN Masyarakat Fasilitasi proses identifikasi kebutuhan infrastruktur Fasilitasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur baru Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kondisi infrastruktur yang telah ada Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur yang telah ada Sasaran SKPD Pengembangan infrastruktur perdesaan Pelaku Kawasan perdesaan terpilih Kabupaten Lokasi 33 33

Penanganan degradasi lingkungan PROGRAM KEGIATAN Masyarakat Swasta Advokasi hukum tentang peningkatan kualitas lingkungan Fasilitasi pelaksanaan pemulihan fungsi kawasan Fasilitasi pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan Fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi lahan pertanian potensia Sasaran SKPD Penanganan degradasi lingkungan Pelaku Kawasan perdesaan  tipologi sepanjang DAS, rawan bencana, dan sekitar industri Lokasi 34 34

Fasilitasi pelaksanaan penguatan nilai-nilai kearifan lokal PROGRAM KEGIATAN Masyarakat Fasilitasi pelaksanaan penguatan nilai-nilai kearifan lokal Sasaran SKPD Swasta Penanganan degradasi lingkungan Pelaku Kawasan perdesaan terpilih Lokasi 35 35

Penguatan masyarakat atas pentingnya status dan kepemilikan tanah PROGRAM KEGIATAN Penguatan masyarakat atas pentingnya status dan kepemilikan tanah Peningkatan pengawasan  perijinan kepemilikan dan sewa tanah bagi kegiatan non pertanian  bentuk perda/perbup/SK-SKPD Sasaran Masyarakat Penguatan penyadaran masyarakat terhadap hukum pertanahan Pemerintah Kabupaten SKPD Pelaku Kawasan perdesaan terpilih Lokasi 36

PROGRAM KEGIATAN Pemangku kepentingan di tingkat desa, kec, kab, Prov dan Pusat Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh kegiayan P2KPB tahun 2015 Sasaran Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2KPB Pelaku Kementerian PU Kawasan perdesaan terpilih, Kab, Prov, Pusat Lokasi 37

Penyiapan intervensi atribut selanjutnya Lanjutan implementasi atribut peningkatan kualitas sarana prasarana perdesaan Lanjutan implementasi atribut konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan Penyiapan intervensi atribut selanjutnya TAHAP V 2016

PROGRAM KEGIATAN Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh kegiayan P2KPB Tahun 2014 Pemangku kepentingan di tingkat desa, kec, kab, Prov dan Pusat Sasaran Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2KPB Pelaku Kementerian PU Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh kegiayan P2KPB Evaluasi lima tahunan P2KPB Kawasan perdesaan terpilih, Kab, Prov, Pusat Lokasi 39

Penyiapan P2KPB Lanjutan PROGRAM KEGIATAN Penyiapan P2KPB Lanjutan Penyiapan Grand Design P2KPB lanjutan Kementerian PU Pelaku 40

KONSEP MASTER PLAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN

Maksud, Tujuan dan Sasaran Masterplan Kawasan Perdesaan mewujudkan rencana tata ruang yang mendukung terciptanya kawasan perdesaan yang mampu bersinergi satu dengan lainnya, berkelanjutan ekosistem dan menciptakan lingkungan permukiman yang sehat Tujuan : Arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan kawasan. Pedoman bagi instansi dalam pemberian perijinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan. Sasaran : Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah. Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan fungsional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien dalam perencanaan kawasan fungsional. Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan fungsional melalui pengendalian program-program pembangunan daerah.

Fungsi Kawasan Sebagai bagian dari kawasan Pengembangan Wilayah Perdesaan sebagai penyedia Sumberdaya Alam, Konservasi Ekologi Garda depan pelindung LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) Sebagai Preservasi Budaya Rekreasi Perdesaan sebagai Penyangga Perkotaan

Tipologi Kawasan Perdesaan Area Urban fringe Kawasan perdesaan yang berada disekitar kawasan kota metropolitan sehingga kencederungan “pengkotaan” nya cukup besar Perdesaan yang memiliki kemampuan mendukung Ketahanan pangan dan sumber daya air Kawasan perdesaan yang memiliki lahan pertanian / perkebunan tanaman pangan yang luas serta dapat menjaga ketersediaan sumber daya air Kawasan Potensial Kawasan perdesaan yang memiliki potensi yang sesuai dengan fokus atribut P2KPB (Sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, lingkungan)

Penentuan Kawasan Perencanaan Kawasan perencanaan mencakup suatu kawasan perdesaan yang didalamnya terbentuk fungsi-fungsi lingkungan tertentu yang saling terkait berdasarkan tipologi perdesaan Kawasan perencanaan merupakan kawasan perdesaan yang berada pada stadium perdesaan berkembang

Bagan Alir Masterplan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Issue Permasalahan : Peubahan area perdesaan menjadi perkotaan Alih fungsi lahan Degradasi Lingkungan Telaah RTRW Kab. Telaah Kawasan Strategis Kab. Musrenbang Desa Tujuan : Mengatasi issue permasalahan Fungsi & Tipologi Perdesaan Skenario Pengembangan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Tipologi Aspek Prasarana Aspek Sosial Aspek Ekonomi Aspek Lingkungan Masterplan Kawasan PerdesaanBerkelanjutan ImplementasiAtribut P2KPB Rencana Aksi

Sinkronisasi PROGRAM

Manfaat bagi Masyarakat Program Terkait 4 Atribut P2KPB yang telah, sedang dan akan dilaksanakan Provinsi :............... SINKRONISASI PROGRAM Kabupaten :................. Nama Program Uraian Kegiatan Pelaku Lokasi Program Alokasi Dana (Rp) Tahun pe laksanaan Manfaat bagi Masyarakat

Realisasi Hasil Musrenbangdes Pendampingan tingkat desa Proses partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan desa (musrenbangdes) Pendampingan tingkat kecamatan Proses verifikasi hasil musrenbangdes Sinkronisasi program perencanaan pembangunan kecamatan Pendampingan tingkat kabupaten Sinkronisasi program perencanaan pembangunan kabupaten Proses realisasi pendanaan untuk implementasi program pembangunan desa

KELEMBAGAAN

STAKEHOLDER & ORGANISASI PELAKSANAAN Bantuan Teknis / Bimbingan Teknis Dukungan Program sektor Pelatihan Kempanye Publik Sinkronisasi Program Pemerintah & Pemprovinsi Sosialisasi Penjaringan Prakarsa Masyarakat Implementasi Fisik Replikasi P2KPB Pemerintah Kab. / Kota Implementasi Resplikasi Advokasi Masyarakat & Dunia Usaha

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN P2KPB TAHAP 1

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG