Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD

KALENDER ANGGARAN NO URAIAN WAKTU KET A. KUA, PPA dan RAPBD 1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei 2. Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDH Minggu I bulan Juni 1 bulan 3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH ke DPRD Pertengahan bulan Juni 3 minggu 4. KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD Akhir bulan Juli 5. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD Awal bulan Agustus 1 minggu 6. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Mg I Agustus s/d Mg I Oktober 2 1/2 bulan 7. Penyampaian RAPBD kpd DPRD Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan 8. Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & KDH) Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan ( bulan Nopember) 9. Hasil evaluasi RAPBD 15 hari kerja ( bulan Desember) 10. Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada ttg Penjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi Akhir Desember (31 Desember)

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Pendekatan Penyusunan RKA SKPD Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89) SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89) Permendagri 13/2006 Permendagri 59/2007 a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dihapus; dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

PENJABARAN APBD PERMENDAGRI 13/2006 PERMENDAGRI 59/2007 (1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: a. ringkasan penjabaran APBD; b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. (1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas: a. ringkasan penjabaran APBD; dan b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. (2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut: a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga; b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan; c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan. (2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut: a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum; b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA YANG EKSISTENSINYA DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM) BELANJA YANG EKSISTENSINYA TIDAK DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM) BELANJA TIDAK LANGSUNG 7 7

Penyiapan Raperda APBD Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Tim Anggaran Pemerintah Daerah RKA-SKPD RKA-SKPD RKA-SKPD Disampaikan Dibahas RKA-SKPD yang telah ditelaah penelaahan kesesuaian dengan kebijakan umum APBD prioritas dan plafon anggaran sementara prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dokumen perencanaan lainnya capaian kinerja indikator kinerja analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal Raperda tentang APBD dokumen pendukung + Nota Keuangan Rancangan APBD &

BAGAN ALIR PENGERJAAN RKA-SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD RKA SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan SKPD RKA SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD RKA SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan SKPD RKA SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan SKPD

RKA – SKPD Formulir RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten/Kota: ……………………….. RKA – SKPD Tahun Anggaran …………………. Urusan Pemerintahan : 1.20. Pemerintahan Umum Organisasi : 1.20.05. Badan Pengelola Keuangan Daerah Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 4 Pajak Daerah  90.000.000,00 Dana Alokasi Umum 720.000.000,00 5 Belanja Pegawai (156.000.000,00) Belanja Modal (750.000.000,00)   Surplus/(Defisit) (96.000.000,00)  6  1 SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya  150.000.000,00 Pembentukan Dana Cadangan (40.000.000,00) Pembiayaan Neto 110.000.000,00 ……..,tanggal………. Kepala SKPD (tanda tangan & nama lengkap) NIP.

Formulir RKA – SKPD 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten/Kota: …………………... Tahun Anggaran ………….. Urusan Pemerintahan : 1.20. Pemerintahan Umum Organisasi : 1.20.05. Badan Pengelola Keuangan Daerah Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Volume Satuan Tarif/Harga (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 01 02 Pajak Hotel Bintang 5  6.000 Pertahun  15.000  90.000.000,00 Dana Alokasi Umum   12 60.000.000  720.000.000,00 810.000.000,00 ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan & Nama Lengkap) NIP. Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. dst.   Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No Nama NIP Jabatan Tandatangan dst

RKA SKPD 2.1 Formulir RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten/Kota: …………………... Tahun Anggaran ………….. Urusan Pemerintahan : 1.20. Pemerintahan Umum Organisasi : 1.20.05 Badan Pengelola Keuangan Daerah. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Tahun n Tahun n+1 Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 01 Gaji Pokok PNS   104 OB 1.500.000   156.000.000 163.800.000 x xx   Jumlah 156.000.000 ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan & nama lengkap) NIP. Keterangan : Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. dst. Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No Nama NIP Jabatan Tandatangan dst

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD Kabupaten/Kota: ……………….. 2.2.1 Tahun Anggaran ………… Urusan Pemerintahan: 1.01 Pendidikan Organisasi : 1.01.01 Program : x. xx xx. xx. …………………. Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. Lokasi Kegiatan ….. Jumlah Tahun n-1 Rp …………………………………..(……………………………………………………..) Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program   Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : …………. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6=(3x5) x xx Jumlah ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan & nama lengkap) NIP. Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No Nama Nip Jabatan Tandatangan dst

RKA-SKPD 2.2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD Kabupaten/Kota: …………………… 2.2 Tahun Anggaran …………… Urusan Pemerintahan : x. xx. .…………………. Organisasi : x. xx. xx. ..…………………. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode  Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Jumlah Program Kegiatan Tahun n Tahun Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal n + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10   xx Program … Kegiatan …. dst …. ……..,tanggal …. Kepala SKPD (tanda tangan & nama lengkap) NIP.

BAGAN ALIR PENGERJAAN RKA-PPKD RKA PPKD = Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan PPKD RKA PPKD 1 = Rincian Anggaran Pendapatan SKPD RKA PPKD 2.1 = Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD RKA PPKD 3.1 = Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah RKA PPKD 3.2 = Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah RKA PPKD 1 RKA PPKD 2.1 RKA SKPD RKA PPKD RKA PPKD 3.2 RKA PPKD 3.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir RKA - PPKD PPKD 3.1 Kabupaten/Kota: ……………………… 3.1 Tahun Anggaran ……………….. Urusan Pemerintahan: x. xx. …………………. Organisasi : x. xx. xx. …………………. Rincian Penerimaan Pembiayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 x xx   Jumlah Penerimaan ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan & nama lengkap) NIP. Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No Nama NIP Jabatan Tandatangan Dst

RKA - PPKD 3.2 Formulae RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PPKD Kabupaten/Kota: …………………………. 3.2 Tahun Anggaran …………………….. Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………. Organisasi : x. xx. xx. …………………. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 x xx   Jumlah Pengeluaran ……..,tanggal ….. Kepala SKPKD (tanda tangan & nama lengkap) NIP. Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No Nama NIP Jabatan Tandatangan dst

DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAH PRIORITAS & PLAFON ANGG SEMENTARA KU APBD RPJMD/ RKPD EVALUASI RAPBD PERDA APBD RAPBD RKA-SKPD PENJABARAN APBD DPA-SKPD ANGGARAN KAS

Sekian Terima kasih