DEPARTEMEN PERHUBUNGAN R.I Oleh : Wakil Menteri Perhubungan REVITALISASI PERKERETAAPIAN INDONESIA (REVITALIZING INDONESIAN RAILWAYS) Oleh : Wakil Menteri Perhubungan Disampaikan dalam Workshop on the Railways Master Plan; Expanding the Potential of Railways to Support Indonesia’s Economic Growth Jakarta, 15 Desember 2009

DAFTAR ISI Prioritas Nasional; Daya Saing Infrastruktur Nasional; Revitalisasi Perkeretaapian; Investasi di Bidang Perkeretaapian; Jaringan PrasaranaPerkeretaapian.

PRIORITAS NASIONAL 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. INFRASTRUKTUR 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelola Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 3

DAYA SAING INFRASTRUKTUR NASIONAL

1. PERINGKAT GROWTH COMPETITIVENESS INDEX (2003-2008)   Argentina Indonesia Philipines Brazil Korea China Japan Thailand Malaysia 2003 78 72 66 54 18 44 11 32 29 2004 74 69 76 57 46 9 34 31 2005 77 65 17 49 12 36 24 2007 85 71 8 28 21 2008 88 55 64 13 30 Note: Pada tahun 1996, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada diatas negara China, Thailand, Taiwan, dan Srilanka.  Indonesia mengalami kemunduran dalam ketersediaan infrastruktur. 5 Sumber: World Economic Forum 5

2. FAKTOR PENGHAMBAT DAYA SAING USAHA INDONESIA 6 6

3. PERINGKAT KUALITAS INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI INDONESIA TAHUN 2008 JENIS INFRASTRUKTUR RANKING SCORE RATA-RATA SCORE 134 NEGARA LAIN YANG DISURVEI PERKERETAAPIAN 58 2.8 3.0 PELABUHAN LAUT DAN PENYEBERANGAN 104 4.1 TRANSPORTASI UDARA 75 4.4 4.7 Note : score 1 = underdevelop ; 7 = extensive and efficient by international standard Sumber: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2007, 2008 7 7

4. PENGARUH INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DUKUNGAN SEKTOR RENSTRA DEPHUB 2010–2014 Target Pertumbuhan PDB Nasional : 7% ICOR : 4 Seharusnya Pertumbuhan PDB Transportasi Lebih Besar dari Pertumbuhan PDB Nasional Pertumbuhan PDB Transportasi : ……% Membutuhkan Investasi : Rp ………T (APBN, Swasta Murni/BUMN dan KPS) Tahun Pertumbuhan PDB Nasional (%) Pertumbuhan PDB Transportasi (%) Investasi Swasta (Rp Triliun) Belanja Moda Pemerintah /APBN 2007 6,32 2,78 6 6,46 2008 6,06 2,71 6,8 12,53 REALISASI Mengapa Pertumbuhan PDB Transportasi < PDB Nasional ???

5. PERKIRAAN KEBUTUHAN INVESTASI INFRASTRUKTUR 2010 - 2014 Kebutuhan Rp. 1,429 Triliun Sumber : Bappenas, 2009 GAP PEMBIAYAAN diharapkan dapat didanai melalui pengembangan KPS/PPP, CSR, dan partisipasi masyarakat

REVITALISASI PERKERETAAPIAN 10

PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN 1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN Mewujudkan Multioperator Perkeretaapian; Peningkatkan Keselamatan Perkeretaapian; Peningkatkan peran Pemerintah Daerah dan swasta; Pengembangan SDM dan teknologi perkeretaapian; Peningkatkan kapasitas lintas, kapasitas angkut dan kualitas pelayanan; Pengembangan KA Perkotaan; Mewujudkan keterpaduan moda (KA menuju bandara dan KA menuju pelabuhan); Reaktivasi lintas – lintas non operasi yang potensial. 11

2. PARADIGMA BARU PERKERETAAPIAN SEBELUM UU PERKERETAAPIAN NO. 23/2007 SETELAH UU PERKERETAAPIAN NO. 23/2007 Operator Tunggal : PT. KAI (Persero) Multi Operator, Investasi Swasta Keterlibatan Pemerintah Daerah Pemanfaatan Teknologi 12

3. PROGRAM PERKERETAAPIAN REGULASI KELEMBAGAAN SARANA DAN PRASARANA UU NO 23/07 PERKERETAAPIAN KEPUTUSAN MENTERI DAN KEPUTUSAN DIRJEN PERATURAN PEMERINTAH PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN REHABILITASI DAN PENINGKATAN PENINGKATAN AKSESSIBILITAS PENGEMBANGAN DIKLAT, PENGUJIAN SUMBER DAYA MANUSIA RESTRUKTURISASI BUMN PARTISIPASI MASYARAKAT SDM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SDM PENGUJI SDM OPERASI PENINGKATAN PEMAHAMAN AKAN KESELAMATAN SPIN OFF JABOTABEK BADAN PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN BADAN PENYELENGGARA SARANA PERKERETAAPIAN 13

4. PERAN PEMERINTAH PUSAT & PEMDA PEMERINTAH PROP/KAB/KOTA (UU NO. 23 TAHUN 2007) Menyusun rencana induk perkeretaapian nasional; Melaksanakan pembinaan perkeretaapian nasional; Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perkeretaapian; Pemberian izin penyelenggaraan perkeretaapian yang melintasi batas wilayah Propinsi; PEMERINTAH PUSAT Menyusun rencana induk perkeretaapian Propinsi/Kab/Kota; Melaksanakan pembinaan perkeretaapian Propinsi/Kab/Kota; Pemberian izin penyelenggaraan perkeretaapian Propinsi/Kab/Kota (setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat); PEMERINTAH PROP/KAB/KOTA 14

INVESTASI DI BIDANG PERKERETAAPIAN

1. DASAR HUKUM UU No. 23 Tahun 2007 Pasal 23, menyatakan : Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum (pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan) dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara baik sendiri-sendiri maupun melalui kerjasama; Badan Usaha adalah BUMN, BUMD, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian 16

2. PROSES INVESTASI PERKERETAAPIAN Berdasarkan PP.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Business Plan Trase FS ED Pelelangan Badan Usaha/ Pemerintah Ide Proyek Izin usaha Prasarana Izin Operasi Sarana Persetujuan Spesifikasi Teknis Sarana Izin Pembangunan Pemerintah Perjanjian/ Konsesi Pengoperasian (GAPEKA) Pembangu- nan Financial Closing - Pembeba- san Lahan 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pengadaan 17

3. DAFTAR PROYEK KPS PERKERETAAPIAN NO NAMA PROYEK INISIATOR POSISI 1. Pembangunan Perkeretaapian Manggarai – Bandara Soekarno Hatta Departemen Perhubungan Ready to offer Selesai PQ dengan 3 calon investor 2. Perkeretaapian Batu Bara Palaci – Bangkuang Pemprov Kalteng Pre market sounding 3. Pembangunan kereta api bandara Kualanamu Potential Project 4. Pembangunan kereta api Sumatera Barat (Indarung-Solok) 5. Pembangunan kereta api Simpang- Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan) 6. Pembangunan kereta api Tanjung Enim – Batu Raja 7. Pembangunan kereta api Lahat - Kertapati 18

Lanjutan… NO NAMA PROYEK INISIATOR POSISI 8. Pembangunan kereta api – blue and green line (Jakarta Monorail) Pemprov DKi Potential Project 9. Terminal terpadu kereta api Gedebage Pemkot Bandung 10. Pembangunan kereta api Bangkuang – Lupak Dalam Pemprov Kalteng 11. Pembangunan kereta api Kudangan - Kumal 12. Pembangunan kereta api Puruk Cahu – Kuala Pembuang 13. Pembangunan kereta api Tubang Samba – Nanga Bulik 14. Pembangunan kereta api Kuala Kurun – Palangkaraya – Pulang Pisau – Kuala Kapus 15. Pembangunan kereta api Kalimantan timur (Puruk Cahu – Balikpapan) Pemprov Kaltim 19

JARINGAN PRASARANA PERKERETAAPIAN 20

1. JARINGAN KA EKSISTING Jaringan KA Sumatera Beroperasi 1.348 km Tidak Beroperasi 512 Km Total 1.860 Km Jawa 3.425 km Tidak Beroperasi 1.250 Km 4.675 Km 21

2. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN KA a). Rencana Jaringan KA Pulau Sumatera Mewujudkan lintas KA Trans Sumatera (NAD– Lampung) Menghubungkan jaringan KA dengan pelabuhan laut (Dumai, Tj. Api-api, Tarahan, Bakauheni, dll) Pengembangan KA perkotaan di Medan, Lampung, Palembang, Pekanbaru & Padang; Pembangunan jalur KA baru dengan beban gandar 18-22 ton dgn lebar spoor 1.435 mm. 22

b). Rencana Jaringan KA Pulau Jawa Lanjutan... b). Rencana Jaringan KA Pulau Jawa Optimalisasi jalur kereta api lintas selatan dan lintas utara jawa serta pembangunan jalur ganda secara bertahap; Pengembangan KA perkotaan di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan Malang; Menghidupkan kembali lintas KA & meningkatkan kapasitas jaringan prasarana KA secara bertahap; Pembangunan Kereta Api Cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta – Surabaya & Jakarta – Bandung untuk meningkatkan kompetitif moda & share penumpang kereta api di Pulau Jawa . 23

c). Rencana Jaringan KA Pulau Kalimantan Lanjutan... c). Rencana Jaringan KA Pulau Kalimantan Membangun akses angkutan KA barang ke sentra produksi (tambang, perkebunan, perhutanan dll) dan tidak menutup kemungkinan untuk angkutan penumpang; Pembangunan jalur KA baru dengan beban gandar 18-22 ton dengan lebar spoor 1.435 mm; Mendukung peningkatan keterkaitan ekonomi antar wilayah di Pulau Kalimantan dan intra wilayah dengan Malaysia dan Brunai dalam rangka Trans Asia Railways. 24

d). Rencana Jaringan KA Pulau Sulawesi Lanjutan... d). Rencana Jaringan KA Pulau Sulawesi Pembangunan jaringan KA untuk pengintegrasian kota-kota di wilayah pesisir, baik industri, pertambangan, maupun pariwisata serta kota-kota agropolitan, baik kehutanan, pertanian, maupun perkebunan; Pengembangan KA perkotaan metropolitan Makassar – Maros – Sungguminasa – Takalar. 25

e). Rencana Jaringan KA Pulau Papua Lanjutan... e). Rencana Jaringan KA Pulau Papua SORONG MANOKWARI TIMIKA SARMI JAYAPURA NABIRE Lintas Panjang Sorong - Manokwari 329 Km Manokwari - Nabire 391 Km Nabire - Timika 298 Km Nibire - Sarmi 408 Km Sarmi - Jayapura 248 Km 26

SEKIAN DAN TERIMA KASIH 27