Audit atas aktifa tetap Di susun oleh : Sukarda : RRC1C014 Rani lestari sinaga : RRC1C Andhika pratama : RRC1C m. Gigih pamugha : RRC1C014102

Definisi Aktiva Tetap Aktiva tetap merupakan aktiva perusahaan yang tidak dimaksudkan untuk dijual belikan melainkan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan yang umumnya lebih dari satu tahun, dan merupakan pengeluaran perusahaan dalam jumlah yang besar.

Tujuan Pemeriksaan Aktiva Tetap Dalam suatu pemeriksaan umum, pemeriksaan atas aktiva tetap mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Untuk menentukan bahwa aktiva tersebut memang ada. 2. Untuk menetapkan hak milik atas aktiva tetap dan apakah aktiva tersebut dijadikan jaminan. 3. Untuk menentukan apakah penilaian aktiva tersebut adalah sesuai dengan prinsip akuntansi indonesia. 4. Untuk menentukan apakah penyusutan telah sesuai dengan prinsip akuntansi indonesia dan apakah ia telah diterapkan secara konsisten. Dalam suatu pemeriksaan umum, pemeriksaan atas aktiva tetap mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Untuk menentukan bahwa aktiva tersebut memang ada. 2. Untuk menetapkan hak milik atas aktiva tetap dan apakah aktiva tersebut dijadikan jaminan. 3. Untuk menentukan apakah penilaian aktiva tersebut adalah sesuai dengan prinsip akuntansi indonesia. 4. Untuk menentukan apakah penyusutan telah sesuai dengan prinsip akuntansi indonesia dan apakah ia telah diterapkan secara konsisten.

Pengendalian Intern Unsur-unsur utama dari sistem pengendalian intern atas aktiva tetap adalah : 1. Adanya budget untuk pengeluaran bagi aktiva tetap yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Persetujuan ini biasanya dilakukan dalam berbagai tingkat tergantung dari jenis dan harga aktiva tetap yang bersangkutan. Contoh : pembelian mesin pabrik yang baru harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris terlebih dahulu sedangkan pembelian mesin tik atau mesin hitung cukup dengan persetujuan kepala bagian yang membutuhkan perlengkapan tersebut dan direktur keuangan, dst. 2. Adanya kebijaksanaan kapitalisasi secara tertulis, yakni yang membedakan antara pengeluaran yang dianggap sebagai aktiva tetap dan pengeluaran bukan aktiva tetap. 3. Kebijaksanaan mengenai penjualan aktiva tetap, prosedur pem-besi-tuan aktiva tetap, dan pemindahan suatu aktiva tetap dari suatu bagian kebagian yang lain, atau dari suatu lokasi kelokasi yang lain atau dari suatu anak perusahaan keanak perusahaan lain. 4. Adanya kartu-kartu aktiva tetap dan inventarisasi atas aktiva tetap secara berkala 5. Adanya pengendalian dan pengawasan atas aktiva-aktiva kecil dibawah tanggung jawab pejabat tertentu. 6. Adanya asuransi kerugian atas aktiva tetap yang bisa rusak karena kabakaran atau bencana lainnya atau kerugian karena hilang atau dicuri. Unsur-unsur utama dari sistem pengendalian intern atas aktiva tetap adalah : 1. Adanya budget untuk pengeluaran bagi aktiva tetap yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Persetujuan ini biasanya dilakukan dalam berbagai tingkat tergantung dari jenis dan harga aktiva tetap yang bersangkutan. Contoh : pembelian mesin pabrik yang baru harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris terlebih dahulu sedangkan pembelian mesin tik atau mesin hitung cukup dengan persetujuan kepala bagian yang membutuhkan perlengkapan tersebut dan direktur keuangan, dst. 2. Adanya kebijaksanaan kapitalisasi secara tertulis, yakni yang membedakan antara pengeluaran yang dianggap sebagai aktiva tetap dan pengeluaran bukan aktiva tetap. 3. Kebijaksanaan mengenai penjualan aktiva tetap, prosedur pem-besi-tuan aktiva tetap, dan pemindahan suatu aktiva tetap dari suatu bagian kebagian yang lain, atau dari suatu lokasi kelokasi yang lain atau dari suatu anak perusahaan keanak perusahaan lain. 4. Adanya kartu-kartu aktiva tetap dan inventarisasi atas aktiva tetap secara berkala 5. Adanya pengendalian dan pengawasan atas aktiva-aktiva kecil dibawah tanggung jawab pejabat tertentu. 6. Adanya asuransi kerugian atas aktiva tetap yang bisa rusak karena kabakaran atau bencana lainnya atau kerugian karena hilang atau dicuri.

Peny 1) Sebaiknya digunakan istilah akumulasi penyusutan dan biaya penyusutan daripada menggunakan istilah penyusutan saja baik untuk pos neraca maupun pos rugi laba. 2) Akumulasi penyusutan hendaknya disajikan sebagai pengurangan atas harga perolehan, sehingga nilai buku dapat dilihat langsung dari neraca. Ada beberapa perusahaan yang mencantumkan akumulasi penyusutan disebelah kredit neraca dan bukan sebagai pengurangan dari biaya perolehan aktiva tetap tersebut. 1) Sebaiknya digunakan istilah akumulasi penyusutan dan biaya penyusutan daripada menggunakan istilah penyusutan saja baik untuk pos neraca maupun pos rugi laba. 2) Akumulasi penyusutan hendaknya disajikan sebagai pengurangan atas harga perolehan, sehingga nilai buku dapat dilihat langsung dari neraca. Ada beberapa perusahaan yang mencantumkan akumulasi penyusutan disebelah kredit neraca dan bukan sebagai pengurangan dari biaya perolehan aktiva tetap tersebut. Penyajian Aktiva Tetap Dalam Ikhtisar Keuangan

Sering terjadi bahwa aktiva tetap dibeli dari atau dibuat oleh perusahaan yang masih berafiliasi dengan perusahaan/ pelanggan yang diperiksa. Contoh: PT. ABC yang mendapat kredit investasi dari suatu bank untuk mendirikan hotel, kemudian membuat suatu perusahaan pemborong bangunan ( PT. DEF ) atau PT. PQR yang merupakan suatu usaha patungan ( Joint venture ) antara sebuah perusahaan indonesia dengan suatu perusahaan asing. Perusahaan asing ini mensupply aktiva tetap dan aktiva tersebut mungkin barang bekas pakai yang diperbaiki kemudian dikirim ke Indonesia. Dalam kedua contoh ini ada masalah penetapan harga perolehan yang wajar karena pihak yang mensupply aktiva tetap tersebut masih berafiliasi dengan perusahaan yang diperiksa. Dalam bahas inggris transaksi ini disebut related party transaction atau transaksi yang tidak at arm’s length. Dalam hal ini harus ada penjelasan ( disclosure ) dalam catatan mengenai ikhtisar keuangan tentang jenis dan besarnya transaksi tersebut. Sering terjadi bahwa aktiva tetap dibeli dari atau dibuat oleh perusahaan yang masih berafiliasi dengan perusahaan/ pelanggan yang diperiksa. Contoh: PT. ABC yang mendapat kredit investasi dari suatu bank untuk mendirikan hotel, kemudian membuat suatu perusahaan pemborong bangunan ( PT. DEF ) atau PT. PQR yang merupakan suatu usaha patungan ( Joint venture ) antara sebuah perusahaan indonesia dengan suatu perusahaan asing. Perusahaan asing ini mensupply aktiva tetap dan aktiva tersebut mungkin barang bekas pakai yang diperbaiki kemudian dikirim ke Indonesia. Dalam kedua contoh ini ada masalah penetapan harga perolehan yang wajar karena pihak yang mensupply aktiva tetap tersebut masih berafiliasi dengan perusahaan yang diperiksa. Dalam bahas inggris transaksi ini disebut related party transaction atau transaksi yang tidak at arm’s length. Dalam hal ini harus ada penjelasan ( disclosure ) dalam catatan mengenai ikhtisar keuangan tentang jenis dan besarnya transaksi tersebut. Masalah masalah kasus

Rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan atas aktiva perusahaan atau organisasi yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun. Aktiva-aktiva ang termasuk dalam katagori ini antara lain, tanah, bangunan, jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, mesin, peralatan, kendaraan, serta mebel. Aktiva tersebut tidak akan habis dalam waktu satu tahun. Rekening nominal yang berkaitan erat dengan aktiva tetap adalah biaya depresiasi, perbaikan, dan sewa gedung atau aktiva lainnya. Pengujian Subtantif Atas Saldo Aktiva Tetap

Pada Desember 2006 Indonesia Corruptin Watch (ICW) melaporkan kasus dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ruislaag (tukar guling) antara asset PT. Industri Sandang Nusantara (ISN), sebuah BUMN yang bergerak di bidang tekstil, dengan asset PT. GDC, sebuah perusahaan swasta. Dalam ruislaag tersebut PT. ISN menukarkan tanah seluas meter persegi di kawasan Senayan dengan Tanah seluas 47 hektar beserta Pabrik dan mesin di karawang. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) semester II Tahun Anggaran 1998/1999, menyatakan ruislaag itu berpotensi merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 121,628 miliar. Kerugian itu terdiri dari kekurangan luas bangunan pabrik dan mesin milik PT. GDC senilai Rp. 63,954 miliar, berdasarkan penilaian aktiva tetap oleh PT. Sucofindo pada 1999; penyusutan nilai asset pabrik milik PT. GDC senilai Rp. 31,546 miliar; dan kelebihan perhitungan harga tanah senilai Rp. 0,127 miliar. Selain itu juga ditemukan bahwa terdapat nilai saham yang belum dibayarkan oleh PT. GDC sebesar Rp. 26 miliar. Pada Desember 2006 Indonesia Corruptin Watch (ICW) melaporkan kasus dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ruislaag (tukar guling) antara asset PT. Industri Sandang Nusantara (ISN), sebuah BUMN yang bergerak di bidang tekstil, dengan asset PT. GDC, sebuah perusahaan swasta. Dalam ruislaag tersebut PT. ISN menukarkan tanah seluas meter persegi di kawasan Senayan dengan Tanah seluas 47 hektar beserta Pabrik dan mesin di karawang. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) semester II Tahun Anggaran 1998/1999, menyatakan ruislaag itu berpotensi merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 121,628 miliar. Kerugian itu terdiri dari kekurangan luas bangunan pabrik dan mesin milik PT. GDC senilai Rp. 63,954 miliar, berdasarkan penilaian aktiva tetap oleh PT. Sucofindo pada 1999; penyusutan nilai asset pabrik milik PT. GDC senilai Rp. 31,546 miliar; dan kelebihan perhitungan harga tanah senilai Rp. 0,127 miliar. Selain itu juga ditemukan bahwa terdapat nilai saham yang belum dibayarkan oleh PT. GDC sebesar Rp. 26 miliar. Sebuah Kasus Audit Asset Tetap

Dalam kasus Ruislaag di atas, karena ketidakjelasan prosedur dan syarat-syarat tukar guling asset, sehingga sangat rawan untuk diselewengkan. Seharusnya keputusan Tukar Guling tidak hanya menjadi wewenang salah satu pejabat saja, melainkan melibatkan beberapa pejabat sebagai pengendali dan control yang baik. Selain itu juga diperlukan sebuah aturan baku oleh perusahaan mengenai tukar guling, sehingga kemungkinan penyelewengan menjadi berkurang. Diperlukan juga control dari lembaga bersangkutan terhadap penelitian tim penilik yang meneliti kelengkapan mengenai status asset, dokumen kelengkapan asset, sehingga tidak ada manipulasi dari nilai asset tersebut serta proses tukar menukar. Walaupun menggunakan jasa Appraisal, penilaian asset tetap juga tetap harus diawasi untuk mencegah kecurangan-kecurangan. Dari kasus diatas dapat dibuktikan bahwa PT. ISN memiliki pengendalian intern yang sangat buruk. Sehingga PT. ISN rawan dicurangi oleh rekanan-rekanan bisnisnya maupun oleh oknum-oknum pejabat perusahaan yang ingin mengambil keuntungan. Oleh karena itu hal pertama yang harus dibenahi oleh PT. ISN adalah soal Pengendalian Internnya Dalam kasus Ruislaag di atas, karena ketidakjelasan prosedur dan syarat-syarat tukar guling asset, sehingga sangat rawan untuk diselewengkan. Seharusnya keputusan Tukar Guling tidak hanya menjadi wewenang salah satu pejabat saja, melainkan melibatkan beberapa pejabat sebagai pengendali dan control yang baik. Selain itu juga diperlukan sebuah aturan baku oleh perusahaan mengenai tukar guling, sehingga kemungkinan penyelewengan menjadi berkurang. Diperlukan juga control dari lembaga bersangkutan terhadap penelitian tim penilik yang meneliti kelengkapan mengenai status asset, dokumen kelengkapan asset, sehingga tidak ada manipulasi dari nilai asset tersebut serta proses tukar menukar. Walaupun menggunakan jasa Appraisal, penilaian asset tetap juga tetap harus diawasi untuk mencegah kecurangan-kecurangan. Dari kasus diatas dapat dibuktikan bahwa PT. ISN memiliki pengendalian intern yang sangat buruk. Sehingga PT. ISN rawan dicurangi oleh rekanan-rekanan bisnisnya maupun oleh oknum-oknum pejabat perusahaan yang ingin mengambil keuntungan. Oleh karena itu hal pertama yang harus dibenahi oleh PT. ISN adalah soal Pengendalian Internnya Telaah kasus