Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada TKI Purna

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan Kepada SDM KUR KUPEDES.
Advertisements

USAHA KECIL STIE SERELO LAHAT AMALUDIN, S.IP, MM.
Kampus Bukit Jimbaran - Bali
Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN
Kredit Usaha Rakyat untuk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
Peranan Lembaga Keuangan
DASAR HUKUM  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004;  UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007;  UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81.
BAHAYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
TENAGA KERJA INDONESIA MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.01
MATERI SOSIALISASI NOMOR : 01.01
INFORMASI KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PELAYANAN PENGADUAN TKI (CRISIS CENTER) BNP2TKI
SUMBER-SUMBER PERMODALAN USAHA
NOTARIS SEBAGAI PIHAK TERAFILIASI
Kredit usaha/ permodalan
Lanjutan bab 3……………… Pertemuan 5.
BAB IX Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
PENEMPATAN DANA BANK Kredit: (UU Perbankan No. 10 Tahun 1998)
PROSES PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN Sumber:
JESSICA SALIM KRISTIANA ELLIANE VENESIA PRESLEY JOSHEPA NAOMI Bank & Lembaga Keuangan.
SOSIALISASI IZIN USAHA TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
Berita Resmi Statistik
KEUANGAN WIRAUSAHA.
dan Peraturan Pelaksanaannya
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Syariah
Pengertian, Fungsi dan peranan Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kementerian Koperasi dan UKM
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
PENDAHULUAN.
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Semarang
Dr. Ir. Kemas Danial, MM Direktur Utama.
Skala dan Kelompok Perusahaan
AKUNTANSI KREDIT YANG DIBERIKAN
“Peran Bank Pertanian dalam Pembiayaan Sektor Pertanian”
OVERVIEW SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) PBI Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan SE BI No 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 perihal.
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
AKUNTANSI KREDIT YANG DIBERIKAN
PROGRAM KERJA KOPERASI WARGA KENCANA
AKUNTANSI KREDIT YANG DIBERIKAN - TEORI
Modul / Tatap Muka 10 MENENGAH & KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UKM
SISTEM PERBANKAN INDONESIA
AKUNTANSI KREDIT YANG DIBERIKAN - TEORI
MANAJEMEN PERBANKAN BAB Va MANAJEMEN KREDIT JENIS-JENIS KREDIT
Wisnu Haryo Pramudya, S.E, M.Si, Ak
Bank dan Lembaga Keuangan 1 M9
Pajak Penghasilan Final
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN Oleh INTAN DWI ASTUTI A
Rencana Perkuliahan Manajemen Koperasi & ukm
Lembaga Pembiayaan Industri
Bank Perkreditan Rakyat
Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan
Kompetisi dalam Jasa Keuangan
Bank dan Lembaga Keuangan
MANAJEMEN PERBANKAN JENIS-JENIS KREDIT JAMINAN KREDIT
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
BIDANG USAHA DAN MANEJEMEN DALAM USAHA KECIL DAN MENENGAH
BLU PUSAT P2H KEMENTERIAN LHK
USAHA KECIL STIE SERELO LAHAT AMALUDIN, S.IP, MM.
Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada TKI Purna
LAYANAN TERPADU SATU PINTU (LTSP)
MATERI SOSIALISASI NOMOR :
PELAYANAN PENGADUAN CALON TKI/TKI
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
MATERI SOSIALISASI NOMOR :
Bab 3 PENEMPATAN DANA BANK.
Program Pemberdayaan Nelayan SEBAGAI USULAN ATAS DISKUSI PERIHAL POTENSI YANG HASIL LAUT YANG MELIMPAH RUAH.
Transcript presentasi:

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada TKI Purna BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada TKI Purna MATERI SOSIALISASI NOMOR : 03.03.02.2016

SOSIALISASI KUR KEPADA TKI PURNA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KERJASAMA DENGAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN

Apa itu KUR ? KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) adalah kredit / pembiayaan modal kerja dan / atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

MANFAAT PEMBERIAN KUR KEPADA TKI PURNA Mengembangkan usaha TKI Purna melalui pembiayaan dengan suku bunga ringan; Meningkatkan kapasitas daya saing UMKM khususnya TKI Purna; Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja khususnya TKI Purna

Siapa yang menyalurkan KUR ? PENYALUR KUR adalah BANK atau LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK yang telah memenuhi persyaratan sebagai Penyalur KUR. Saat ini bank penyalur KUR yang telah bekerjasama dengan BNP2TKI adalah: Bank BRI Bank BNI Bank Mandiri Bank Sinar Mas Bank BII Maybank

Yang berhak mendapatkan KUR ? Penerima KUR adalah individu / perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa : Usaha mikro, kecil dan menengah Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri Anggota keluarga dari karyawan / karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja

Usaha produktif yang dibiayai oleh KUR Sektor usaha produktif yang dibiayai KUR, adalah : Sektor Pertanian, seluruh usaha di sektor pertanian termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan. Perikanan, seluruh usaha di sektor perikanan termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan. Industri Pengolahan, seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan. Perdagangan, seluruh usaha di sektor perdagangan termasuk kuliner dan pedagang eceran. Jasa-jasa, seluruh usaha sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan, sektor transportasi – pergudangan – dan komunikasi, sektor real estate – usaha persewaaan – jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kemasyarakatan – sosial budaya – hiburan – perorangan lainnya.

KUR Mikro KUR Mikro diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per individu / perorangan Suku bunga sebesar 9 % (sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat / anuitas yang setara. Jangka waktu KUR Mikro : Paling lambat 3 (tiga) tahun untuk kredit / pembiayaan modal kerja atau Paling lambat 5 (lima) tahun untuk kredit / pembiayaan investasi.

Syarat penerima KUR Mikro Harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan Memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan / atau surat izin lainnya.

KUR Retail KUR Retail diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Suku bunga sebesar 9 % (sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat / anuitas yang setara. Jangka waktu KUR Retail : Paling lambat 4 (empat) tahun untuk kredit / pembiayaan modal kerja atau Paling lambat 5 (lima) tahun untuk kredit / pembiayaan investasi.

Syarat penerima KUR Retail Harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan Memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan / atau surat izin lainnya / Legalitas .

Penyaluran KUR melalui Lembaga Linkage Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerjasama. Lembaga Linkage meliputi Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya dan kelompok usaha.

Penyaluran KUR melalui Lembaga Linkage dibagi 2 pola yakni : Pola pembiayaan channeling Yakni pinjaman yang diberikan oleh perbankan kepada kelompok TKI Purna atau TKI Purna perorangan dimana keberadaan multifinance/offtaker (LKM,BPR,Koperasi,BMT,dll) hanya bertindak sebagai ‘agency’ (dalam hal ini adalah usaha tanpa off taker atau off taker berfungsi hanya sebagai agency). Off taker tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari bank. bank memberikan pembiayaan secara langsung kepada kelompok TKI Purna atau TKI Purna perorangan sebagai end user melalui perusahaan mitra (off taker) yang bertindak sebagai agen. Pola pembiayaan executing Bank memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra/ multifinance/offtaker dimana kemudian off taker meneruskan kepada kelompok TKI Purna atau TKI Purna perorangan sebagai end user, sehingga off taker tercatat sebagai debitor bank (sebagai penjamin utama dari kelompok TKI Purna atau TKI Purna perorangan).

PELAYANAN PENGADUAN TKI (CRISIS CENTER) BNP2TKI Telpon dari dalam negeri : “Halo TKI” 08001000 (24 jam, bebas pulsa) Telpon dari luar negeri : +62 21 29244800 SMS : 7266 (ACA#TKI#Nama Pelapor#Isi Pelaporan) Faksimili : +62 21 2924 4810 – 11 Email : halotki@bnp2tki.go.id Surat menyurat : Jl. MT. Haryono Kav. 52, Pancoran-Jakarta Selatan 12770

SISTEM ON-LINE BNP2TKI Sistem yang sudah dikembangkan di BNP2TKI meliputi; Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SISKOTKLN) http://siskotkln.bnp2tki.go.id Sistem Pendataan Kedatangan dan Pelayanan Kepulangan TKI http://sipendaki.bnp2tki.go.id Sistem Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center) http://halotki.bnp2tki.go.id Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (+ Pendaftaran Pencaker Online) http://infokerja-bnp2tki.org

Terima Kasih