BAHAN TAYANG MODUL SPIP LINGKUNGAN PENGENDALIAN

TUJUAN PEMELAJARAN UMUM Peserta diharapkan memahami konsepsi unsur Lingkungan Pengendalian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan memiliki gambaran peng- implementasiannya di lingkungan aparatur pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008

peserta diharapkan mampu: TUJUAN PEMELAJARAN KHUSUS peserta diharapkan mampu: Memahami pengertian lingkungan pengendalian; Memahami konsepsi unsur lingkungan pengendalian Memahami konsepsi sub-sub unsur lingkungan pengendalian; dan Memiliki gambaran pengimplementasian unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian dari sistem pengendalian intern pemerintah

METODOLOGI PEMELAJARAN Proses belajar mengajar menggunakan pendekatan pemelajaran orang dewasa (andragogi). Dengan metode ini, peserta dipacu untuk berperan serta secara aktif melalui komunikasi dua arah. Metode pemelajaran ini menerapkan kombinasi proses belajar mengajar dengan pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi pembahasan kasus.

TOPIK BAHASAN Konsepsi Unsur Lingkungan Pengendalian Konsepsi Sub Unsur Lingkungan Pengendalian Implementasi Lingkungan Pengendalian di Instansi Pemerintah

OVERVIU SPIP

OVERVIU SPIP

PENGERTIAN Kondisi dalam Instansi pemerintah yg memengaruhi efektivitas pengendalian intern Atmosfir yg kondusif untuk mendorong ter-implementasi-nya SPI yg efektif

pengendalian yang Efektif Kompeten Komitmen Paham Tanggung jawab Lingkungan pengendalian yang Efektif Hard control Soft control Pengetahuan memadai Batasan Kewenangan

SPIP Lingkungan Pengendalian LINGKUNGAN PENGENDALIAN Penegakan Integritas dan Nilai Etika SPIP Komitmen Terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang kondusif Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan Lingkungan Pengendalian Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik dengan IP Terkait

Infrastruktur Internalisasi IMPLEMENTASI SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN Infrastruktur Internalisasi

Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Asumsi dasar Value Aturan Informal

Etika Lingkungan Kerja Good Governance Pedoman Perilaku Pegawai dan Pimpinan NILAI Etika Lingkungan Kerja

Kebijakan sistem reward & punishment Kode Etik / Aturan Perilaku Majelis Kode Etik Kebijakan Penegakan Kode Etik Infrastruktur Kebijakan sistem reward & punishment Kebijakan Pengabaian Manajemen Kebijakan Penanganan Konflik Kepentingan

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN Pengaturan hubungan antara pihak terkait dalam penyusunan/ pembahasan kebijakan dan prosedur, khususnya dengan pihak swasta/sponsor; Pengaturan hubungan pejabat berwenang dalam anggaran (pemda) dengan pihak ketiga (swasta); Pemberian reward dan punishment; Pengaturan hubungan pejabat yang berwenang dalam penerimaan pegawai dengan calon pegawai, penyelenggara ujian, dan pimpinan unit pengguna; Pengaturan hubungan antara pihak terkait (bagian kepegawaian, Baperjakat, pegawai bersangkutan, dan lain-lain) dalam penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai; Pengaturan transparansi kebijakan dalam penerimaan pegawai dan proses penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai; Pengaturan hubungan pejabat berwenang dalam pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga; Pengaturan tanggung jawab evaluator/auditor terhadap fasilitas yang di- berikan oleh pihak yang dievaluasi

CONTOH MATERI PEDOMAN PERILAKU Aktivitas Politik Penyuapan, pembayaran ilegal dan kickbacks Amal/Donasi Perjalanan Dinas kantor Pekerjaan Sampingan Hadiah Pemberian & keuntungan lain Gratifikasi Jamuan Biaya kemudahan (Uang pelicin) Menjadi Pemasok & Penyedia jasa lain Anggota keluarga Menghindari potensi benturan kepentingan Tanggung jawab Profesi Tanggung Jawab Pribadi Perilaku berkaitan dengan stakeholders Penggunaan Informasi Larangan Manipulasi dan Penyampaian Informasi yang Tidak Benar Pemeliharaan dan Penggunaan Aset Penggunaan informasi internal Penggunaan fasilitas kantor : telepon, dsb Catatan dan pembukuan Kesempatan kerja yang sama Etika Lingkungan kerja Narkoba dan perjudian Pengguna jasa

Internalisasi Komitmen atas pelaporan keuangan pem Keteladanan Pimpinan Diskusi Penanganan Perilaku Tidak Etis Penghilangan Kebijakan yang tidak etis Pernyataan ke sanggupan memiliki integritas Saluran Pengaduan Dorongan Sejawat Internalisasi Pendidikan & Pelatihan Etika Pembentukan sistem nilai & budaya dlm rekrutmen peg Penghargaan & Remunerasi Penetapan & Penerapan SPM Pengintegrasian kode etik dlm budaya organisasi Tindak lanjut temuan dg aturan perilaku

KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

DEFINISI KOMPETENSI Kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kriteria yang diklasifikasikan

Penempatan Rekruitmen Pelatihan Pembinaan Kompetensi Pengetahuan Keahlian Pelatihan Pembinaan

TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN INSTANSI Identifikasi & penetapan kegiatan terkait tupoksi Penyusunan standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi Menyelenggarakan diklat untuk peningkatan kompetensi pegawai Pimpinan instansi yang memiliki kemampuan manajerial dan berpengalaman

Penetapan Visi dan Misi Struktur Organisasi Standar Kompetensi Jabatan Infrastruktur Database Kompetensi Pegawai Peraturan Kepegawaian

Internalisasi Identifikasi Kegiatan Sesuai Fungsi Pemantauan & Evaluasi Kompetensi Inventarisasi & Analisis Tugas Komunikasi Syarat Kompetensi Bimbingan Internalisasi Rekruitmen & Seleksi Berbasis Kompetensi Pelatihan Penempatan & Pemberian Tugas Sesuai Kompetensi

Kepemimpinan yang Kondusif

Pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan Manajemen berbasis kinerja Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP Melindungi aset dan informasi Interaksi dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah Tanggapan positif terhadap pelaporan keuangan, anggaran, program dan kegiatan

Infrastuktur Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Kebijakan terhadap Fungsi-fungsi penting Instansi Kebijakan Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja Infrastuktur Kebijakan untuk me- respon pelaporan mengenai Keuangan, Penganggaran, Program, dan Kegiatan Kebijakan Perlindungan Aset dan Informasi Kebijakan Komunikasi yang Efektif

Kesadaran Resiko Risk Owner Pertemuan Periodik INTERNALISASI Pelatihan manajemen risiko Simulasi manajemen risiko Dorongan pimpinan kepedulian risk dlm pengambilan keputusan Pihak kompeten ikut dalam pengambilan keputusan teknis Risk Owner Risiko berdasarkan tingkatan manajemen Tanggung jawab risiko masing-masing pegawai Pertemuan Periodik Pembahasan tentang risiko organisasi & manfaat manajemen risiko

INTERNALISASI (LANJUTAN) Dokumentasi proses pengambilan keputusan Pelaporan hasil pengambilan keputusan Penyadaran penerapan manajemen berbasis kinerja Keterkaitan program dg visi dan misi Pentingnya penyusunan anggaran berbasis kinerja Pentingnya membagi tugas berdasarkan rencana tujuan kinerja organisasi Pentingnya pemberian penghargaan berdasarkan hasil-hasil yang dicapai baik secara individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan Pentingnya melakukan evaluasi kinerja Pentingnya membuat laporan akuntabilitas kinerja

Penyadaran untuk mendukung fungsi tertentu Pendanaan kegiatan dikaitkan dg target kinerja Penyusunan anggaran berdasarkan sumber data yang kompeten Proses pengambilan keputusan anggaran melibatkan setiap level mjm organisasi Melindungi aset & informasi dari penggunaan yang tidak sah Penerapan SABMN/D Pengamanan fisik, administrasi dan hukum Sistem internal check

Interaksi intensif dg pejabat pada tingkat yang lebih rendah Pertemuan periodik mjm puncak dg manajemen dibawahnya Masukan dari level bawah ke atas Merespon positif terhadap pelaporan

Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

Beban pekerjaan yang seimbang Koordinasi yang terpadu & harmonis Akomodasi seluruh pekerjaan Beban pekerjaan yang seimbang Koordinasi yang terpadu & harmonis Pemisahan fungsi yang jelas Ukuran dan sifat kegiatan Kejelasan wewenang & tanggung jawab Efisiensi sumber daya yang tersedia

TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN Penyesuaian struktur organisasi sesuai dg ukuran & sifat kegiatan Memberikan kejelasan tentang wewenang dan tanggung jawab dalam instansinya Memberikan kejelasan tentang hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansinya Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan strategis Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pimpinan

Evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi atas perubahan strategis Sesuai Kebutuhan Evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi atas perubahan strategis Penetapan struktur Org dalam SK Pimpinan Infrastuktur Penetapan Pedoman Hubungan Kerja dan Pelaporan antar Unit Penetapan Pedoman Kompetensi Pegawai

INTERNALISASI Komunikasi kepada karyawan Mendorong kesadaran tugas & tanggung jawab Pimp & karyawan paham hub & pelaporan Paham Peran SPIP Saling komunikasi antar pimpinan Arus informasi yang sehat dalam & antar unit kerja Saluran komunikasi Perencanaan Regenerasi Distribusi kerja yang memadai

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Pertimbangan Kapasitas Efisiensi dan efektivitas organisasi Tanggung jawab akhir tetap pada pimpinan Pengetahuan & Keahlian staf Pemahaman thd tujuan organisasi Pemahaman thd tindakannya dalam pencapaian tujuan Akuntabilitas didefinisikan dengan jelas Otoritas disesuaikan dengan beban tanggung jawab

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang Risiko Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang

TINDAKAN MINIMAL YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN Pemberian wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai tingkat tanggung jawabnya Pegawai yang diberi wewenang harus memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam instansinya Pegawai yang diberi wewenang harus memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP

Ped penyusunan dokumen Persyaratan pemberi & penerima delegasi tugas Pedoman pendelegasian wewenang & tanggung jawab Ped penyusunan dokumen pendelegasian wewenang Infrastruktur

INTERNALISASI Komunikasi Substansi komunikasi: Gamb tugas Std kinerja & jdwl wkt Sumber daya (angg) Wewenang yg diberi Umpan balik yg diharap Cara & sarana yg tepat Umpan balik atas kendala Pemberdayaan pegawai pelatihan

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kandidat Pegawai yg baik Latar belakang pegawai Prosedur wawancara Rekrutmen Kandidat Pegawai yg baik Latar belakang pegawai Prosedur wawancara Pelatihan Peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai Promosi Motivasi kerja dan loyalitas karyawan Pegawai Kompensasi Memotivasi pegawai

TINDAKAN MINIMAL YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN Menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM sejak perekrutmen pegawai sampai dengan pemberhentiannya Melakukan penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen Melakukan supervisi secara periodik yang memadai terhadap pegawai

Kebijakan & prosedur rekrutmen s.d pemberhentian INFRASTRUKTUR Kebijakan & prosedur rekrutmen s.d pemberhentian Rencana formasi & kebutuhan pegawai masa yang akan datang Standar & kriteria rekrutmen Uraian & syarat jabatan Program orientasi Kebijakan & prosedur tentang penelusuran latar belakang calon pegawai Reviu thd pengalaman kerja calon pegawai Investigasi catatan kriminal calon pegawai Konfirmasi kpd atasan sebelumnya Kebijakan supervisi pegawai

Pimpinan menerapkan kebijakan SDM yang sehat INTERNALISASI Pimpinan menerapkan kebijakan SDM yang sehat Supervisi periodik Membangun kesadaran pegawai Keteladanan pimpinan Perubahan kebijakan dikomunikasikan kpd pegawai Program pelatihan berkesinambungan

Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif

Keyakinan memadai Peringatan dini Efektivitas MR Tata kelola yang baik Peran APIP Keyakinan memadai Peringatan dini Efektivitas MR Tata kelola yang baik

TINDAKAN MINIMAL YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola (good governance) penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya

INFRASTRUKTUR Kebijakan mengenai aturan perilaku APIP Kode Etik APIP PerMenPAN Nomor 04/MPAN.03/2008 tahun 2008 tentang kode etik APIP PerMenPAN Nomor 05/MPAN.03/2008 tahun 2008 tentang standar audit APIP Kebijakan terkait penetapan kedudukan organisasi APIP Kepala BPKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur/Bupati/Walikota (PP no. 41/2007 Inspektorat Jenderal Kementerian dan Lembaga mengacu kepada Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Departemen/Lembaga terkait

Komitmen pada kompetensi, kemahiran dan kecermatan profesi Komitmen tertulis atau piagam audit - Internal Audit Charter Komunikasi ekstern atas infrastruktur yang sudah dibangun Melakukan komunikasi intern infrastruktur kepada seluruh pegawai di lingkungan APIP Pimpinan melaksanakan kebijakan/pedoman/petunjuk/ kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi SDM

Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

Adanya Koordinasi Adanya mekanisme saling uji antar IP terkait Mencocokkan data yang saling terkait dari 2 atau lebih IP yang berbeda.

MEKANISME KOORDINASI proses pemilahan tugas dan kewenangan masing-masing instansi mengidentifikasi keterkaitan tugas yg memiliki keterkaitan satu sama lain menetapkan keterkaitan tersebut sbg butir-butir yg akan dikoordinasikan Saling uji

INFRASTRUKTUR Kebijakan atas pelaksanaan hub kerja yg baik dg IP terkait Pengelolaan anggaran Akuntansi & Perbendaharaan Pelaporan keuangan & anggaran Pengendalian Intern Kinerja Kebijakan tentang aktivitas yg perlu dikoordinasikan dg IP terkait Identifikasi unit-unit mana saja dalam IP tersebut yang perlu melakukan koordinasi dengan IP lainnya Identifikasi terhadap program atau kegiatan mana saja yang tercakup dalam bagian dari lintas sektoral

INTERNALISASI Komunikasi kebijakan koordinasi Membentuk organisasi yg akan bertindak sbg koordinator Informasi & mendorong pelaksanaan koordinasi Jadwal keg & Peng organisasian fasilitas & bahan koordinasi dg IP terkait Bangun kesadaran pegawai perlunya Identifikasi keg yang perlu koordinasi

TERIMA KASIH