Universitas Gadjah Mada Skenario pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Apakah ada potensi memburuknya ketidak adilan sosial di sektor kesehatan?   Studi awal dalam monitoring JKN di 12 Propinsi: Periode Monitoring I: bulan Januari – Juni 2014. Peneliti: Trisnantoro L, Susilowati T, Meliala A, Faozi Kurniawan, Damarsasi W, Hendrartini Y. Universitas Gadjah Mada

Kontributor  Asmaripa Ainy. Universitas Sriwijaya, Palembang Sumatera Selatan Denas Symond, Syafrawati, Ade Suzana Eka Putri. Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat Dominirsep Ovidius Dodo, Dolu Y, Illu, D.I.S. Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur Dwidjo Susilo, Susilahati, Helfi Gustia. Universitas Muhammadiyah Jakarta, DKI Jakarta Elsa Pudji Setiawati, Insi Desy Arya, Nita Arisanti. Universitas Padjajaran, Jawa Barat Endang Sutisna, Rani, Roni, Rusdiana, Septiana, Rizal, Pandit, Andyka, Indah. Universitas Sebelas Maret, Surakarta Jawa Tengah Krispinus Duma dan Rahmad Bakhtiar. Universitas Mulawarman, Samarinda Kalimantan Timur Rini Anggraeni. Universitas Hasanuddin, Makassar Sulawesi Selatan Suharnanik. Universitas Brawijaya, Malang Jawa Timur Yandrizal. Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu

Isi Bagian 1: Pendahuluan Bagian 2 : Kerangka Konsep dan Pertanyaan Penelitian Bagian 3: Metode Penelitian Bagian 4 : Hasil dan Pembahasan Bagian 5 : Analisis dan Saran Kebijakan

Bagian 1 Isi: A. Latar Belakang B. Permasalahan C. Tujuan Penelitian

Isi: Bagian 2 Bagian 1 Bagian 3 Bagian 4 Bagian 5 Landasan Teori 1.Konsep sistem pembiayaan kesehatan 2.Perencanaan berbasis Skenario 3. Pertanyaan Penelitian

Isi: Bagian 1 Bagian 2 Bagian 3 Bagian 4 Bagian 5 Metode Penelitian

Isi: Bagian 4 Bagian 1 Bagian 2 Bagian 3 Bagian 5 Hasil Penelitian 1. Perubahan dan Perkembangan pembiayaan 2. Pengumpulan dana kesehatan B. Pembahasan 1.Skenario JKN di Daerah Istimewa Jakarta 2.Skenario JKN di Jawa Tengah 3.Skenario JKN di Jawa Barat 4.Skenario JKN di Jawa Tengah 5.Skenario JKN di Jawa Timur 6.Skenario JKN di Sumatera Barat 7.Skenario JKN di Sumatera Selatan 8.Skenario JKN di Sulawesi Selatan 9.Skenario JKN di Kalimantan Timur 10.Skenario JKN di Bengkulu 11.Skenario JKN di Nusa Tenggara Timur 12.Skenari JKN di Sulawesi Tenggara

Isi: Bagian 5 Analisis Kebijakan Kesimpulan Agenda pembahasan kebijakan mengenai JKN di masa depan Saran untuk pemerintahan baru

Bagian 1 A. Latar Belakang B. Permasalahan C. Tujuan Penelitian

Latar Belakang Mengapa melakukan Monitoring Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional?

Monitoring (WHO 2013) Monitoring is a process that can help to determine the impact of policies, programmes and practices, and subsequently, to indicate whether change is needed. Generally speaking, monitoring is the process of repeatedly answering a given study question over time. In the world of policy, the study question usually pertains to the measurement of a condition that a policy seeks to impact.

Proses Kebijakan Penetapan agenda Evaluasi Kebijakan Perumusan Kebijakan Monitoring Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan

Manfaat Monitoring Penetapan agenda Evaluasi Kebijakan Perumusan Kebijakan Monitoring Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan

Manfaat Monitoring Penetapan agenda Evaluasi Kebijakan Perumusan Kebijakan Monitoring Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan

JKN mempunyai tujuan untuk keadilan Sosial UU SJSN 2004 Pasal 2 mempunyai tujuan untuk: Meningkatkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia Apakah dapat tercapai?

Permasalahan Apakah masyarakat di daerah dengan ketersediaan fasilitas kesehatan dan SDM dokter dan dokter spesialis yang tidak memadai akan mendapatkan manfaat JKN seperti daerah lain yang lebih baik? Apakah akan ada anggaran investasi dari Kementerian Kesehatan dan sumber lain untuk menyeimbangkan ketersediaan fasilitas dan SDM kesehatan di daerah dengan geografis sulit di seluruh wilayah Indonesia

Tujuan Penelitian Menyusun skenario kemungkinan di masa mendatang dalam pelaksanaan JKN di berbagai propinsi. (Penelitian ini merupakan awal dari penelitian monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan berjalan dari tahun 2014 sampai dengan 2019).

Landasan Teori Bagian 2 1.Konsep sistem pembiayaan kesehatan 2.Perencanaan berbasis Skenario 3. Pertanyaan Penelitian

Konsep Sistem Pembiayaan Kesehatan Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Pengumpulan dana Kesehatan Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Dana dari Masyarakat langsung Pooling Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Purchasing dan Payment Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Perencanaan berbasis Skenario. Skenario 1: Optimis Skenario 2: Pesimistis. Penduduk yang tercakup Pelayanan kesehatan yang dicakup, Proporsi biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung.  

Skenario 1: Optimistis. Sesuai dengan peta jalan. Skenario ini membutuhkan berbagai kebijakan dan perubahan di lapangan agar asumsi-asumsi yang ada di Peta Jalan terpenuhi. Asumsi-asumsi ini terkait dengan prinsip dasar dalam pembiayaan kesehatan dan asuransi: Revenue Collection Pooling the Risk Purchasing

Pencapaian Universal Coverage Skenario Optimis 3 dimensi UC menurut WHO tercapai Daerah yang baik Daerah yang buruk Zero 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I: Maret II: Nov maret Nov Maret

Skenario 2: Pesimistis. Kegagalan penambahan SDM di daerah sulit + kegagalan penambahan fasilitas kesehatan + dana investasi pemerintah yang kurang + adanya fraud + Komposisi Non-PBI yang besar dalam penggunaan pelayanan kesehatan + masalah-masalah pelaksanaan BPJS. Dana BPJS akan diserap oleh daerah-daerah yang memang banyak fasilitas kesehatan + fraud.  

Ada kemungkinan: Daerah yang buruk dan baik tidak dapat bertemu di tahun 2019. Daerah yang baik akan semakin baik Daerah yang buruk tidak dapat mengejar ketertinggalan

Pencapaian Universal Coverage Skenario Pesimis 2 DIY NTT Zero 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I: Maret II: Nov maret Nov Maret

Pertanyaan Penelitian Bagaimanakah situasi sistem pembiayaan kesehatan dengan diberlakukannya JKN? Bagaimana distribusi dokter dan dokter spesialis di Indonesia saat ini? Apakah peta jalan (Road Map) akan tercapai ataukah ada situasi di luar peta jalan sebagai skenario lain?

Analisis kebijakan Isu-isu untuk analisis Kebijakan Apakah masyarakat di daerah dengan ketersediaan fasilitas kesehatan dan SDM dokter dan dokter spesialis yang belum memadai akan mendapatkan manfaat JKN seperti daerah lain yang lebih baik?; Dalam kondisi Indonesia yang sangat bervariasi apakah JKN yang mempunyai ciri sentralistis dengan peraturan yang relatif seragam dapat mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?; Apakah dana pemerintah yang dianggarkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dapat mencapai sasarannya.

Manfaat: Pemerintah Pusat yang baru Presiden DPR Bappenas, Kementerian terkait Pemerintah daerah Dewan SJSN BPJS

Bagian 3 Metode Penelitian

Metode: Penulisan Skenario: Penggunaan data sekunder: Data SDM Kesehatan, khususnya dokter dan dokter spesialis Observasi di 12 Propinsi Analisis Kebijakan Menggunakan pendekatan retrospektif dan Pendekatan prospektif untuk kebijakan mendatang

Monitoring: 2 kali setahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I: Juli II: Nov Juli Nov Penelitian Monitoring Evaluasi Kebijakan dapat dilakukan mulai tahun 2015

Bagian 4 Hasil Penelitian B. Pembahasan 1. Perubahan dan Perkembangan pembiayaan 2. Data Penyebaran Dokter dan Dokter Spesialis B. Pembahasan 1.Skenario JKN di Daerah Istimewa Jakarta 2.Skenario JKN di Jawa Tengah 3.Skenario JKN di Jawa Barat 4.Skenario JKN di Jawa Tengah 5.Skenario JKN di Jawa Timur 6.Skenario JKN di Sumatera Barat 7.Skenario JKN di Sumatera Selatan 8.Skenario JKN di Sulawesi Selatan 9.Skenario JKN di Kalimantan Timur 10.Skenario JKN di Bengkulu 11.Skenario JKN di Nusa Tenggara Timur 12.Skenari JKN di Sulawesi Tenggara

1. Perubahan dan Perkembangan Pembiayaan

Apa yang terjadi dalam Pengumpulan dana Kesehatan Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Berbagai perubahan ini menunjukkan bahwa pengumpulan dana kesehatan dari pemerintah pusat mengalami ketidak stabilan. Sampai Juni 2014 belum ada data yang dapat diteliti. Ada beberapa kasus seperti di Daerah Istimewa Aceh dimana dana yang masuk ke BPJS sebagai dana non-PBI mandiri masih sangat kecil, namun penggunaannya banyak (sumber KPK).

Apa yang terjadi dalam Pooling Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

APBN Kemenkes sebagai tempat penampungan utama: anggaran belanja pemerintah pusat tidak terlihat ada yang bertujuan untuk melakukan investasi sarana pelayanan kesehatan secara sistematis di daerah sulit dan tidak ada investasi cukup untuk penyebaran tenaga kesehatan.

BPJS Anggaran yang berasal dari APBN melalui Kemenkes untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Untuk tahun 2014 sebesar Rp 19.93 T (Pardede 2014). Jumlah ini berasal dari dana Jamkesmas sebesar Rp 8.10 Triliun di tahun 2013 yang mengalami peningkatan; Pemasukan dari non PBI yang eks PT Askes Indonesia, PT Jamsostek, Asabri dan lain-lain sebesar lebih kurang 46% dari pemasukan; Non-PBI yang membayar mandiri dengan premi berjenjang: Rp 59.500,- untuk kelas 1 per bulan, Rp 45.500 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas 1. Target penerimaan di tahun 2014 adalah Rp 104 milyar rupiah.

Catatan: Terjadi gejala Adverse Selection Situasi yang terjadi pada asuransi kesehatan komersial Yang masuk pada awal-awal pelaksanaan JKN adalah yang risiko sakit atau yang sudah sakit Terjadi di Non-PBI-Mandiri yang sampai sekarang belum dapat wajib untuk semua orang Kelompok sakit Kelompok sehat

Gejala Adverse Selection di Non-PBI Mandiri Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kelompok sakit Kelompok sehat Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Di dalam BPJS dikawatirkan terjadi subsidi terbalik karena: Terjadi komposisi dimana banyak peserta non-PBI Mandiri yang sakit dan mempunyai risiko tinggi sakit. Mereka cenderung tidak miskin Sementara itu: Peserta PBI, mencerminkan struktur yang normal (Ada yang sakit dan ada yang sehat). Merupakan kelompok miskin. Demikian pula di non PBI (eks perusahaan dan PNS). Kelompok sakit Kelompok sehat Kelompok sakit Kelompok sehat Kelompok sakit Kelompok sehat

Apa yang terjadi dalam Purchasing dan Payment Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Di BPJS, mekanisme pembayaran: Kapitasi untuk pelayanan kesehatan primer, dan Klaim untuk pelayanan kesehatan rujukan berbasis INA-CBG.

Anggaran kapitasi ditetapkan dengan perencanaan yang mempunyai batas atas sehingga tidak ada kemungkinan melonjak. Klaim berbasis INA-CBG untuk pelayanan rujukan tidak mempunyai batas atas secara keseluruhan. Belum ada regulasi yang memberi batas atas, berapa rupiah sebuah RS dapat melakukan klaim. Gambaran di beberapa RS sampai bulan Juni 2014 ada peningkatan secara signfikan dari bulan ke bulan. Di berbagai daerah terdapat pula laporan anekdokte peningkatan klaim yang tajam.

Gejala dalam klaim Daerah yang mempunyai jumlah penduduk banyak dan padat, SDM kesehatan lengkap, fasilitas yang baik, dan kemampuan melakukan klaim dengan baik akan memperoleh dana BPJS besar. Keadaan ini diperburuk dengan situasi dimana di daerah tersebut terjadi tindakan fraud di pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan klaim BPJS.

Contoh NTT: Mempunyai keterbatasan pembayaran karena: Benefit Package terbatas karena keterbatasan jumlah dan jenis SDM kesehatan Penetapan tarif di RS kelas C yang cenderung rendah. Demografi dan geografis yang menyulitkan akses penduduk ke RS. Ketidak mampuan melakukan klaim secara administratif

Data SDM Dokter Spesialis Terjadi ketimpangan ekstrim

Distribusi Dokter Spesialis

Spesialis Penunjang

Catatan: Penambahan Jumlah RS dan Tempat Tidur terjadi di Jawa selama 4 tahun terakhir ini

Pembahasan Skenario Di 12 Propinsi

Skenario Optimis: Pencapaian Universal Coverage di tahun 2019 diproyeksikan ada di: DKI, DIY, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, sebagian Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sebagian kabupaten/kota di Jawa Tengah dan sebagian di Sulawesi Selatan.

Skenario Pesimis Skenario pesimis ringan dan berat untuk tercapainya UHC melalui JKN pada tahun 2019 ada di: NTT, Kalimantan Timur, sebagian Kab/Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara.

Pencapaian Universal Coverage Skenario Pesimis 2 DIY NTT Zero 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I: Maret II: Nov maret Nov Maret

Mengapa kesenjangan dapat membesar di tahun 2014 - 2019? Kegagalan penambahan fasiltas kesehatan dan tenaga kesehatan. Diproyeksikan dalam waktu 5 tahun mendatang daerah buruk seperti NTT gagal menambah SDM dan fasilitas kesehatan untuk mengejar ketertinggalan jika tidak ada perubahan kebijakan. Akses ekonomi, geografis dan budaya ke pelayanan dengan klaim yang besar lebih banyak pada masyarakat kaya. Apabila peserta BPJS non-PBI di daerah maju semakin banyak, dan ada koordinasi manfaat dengan asuransi kesehatan swasta maka dana yang terkumpul di BPJS akan terpakai lebih banyak di daerah-daerah maju/kota-kota besar oleh masyarakat mampu yang menjadi anggota BPJS non-PBI mandiri Sementara itu daerah-daerah yang fasilitas dan jumlah tenaga kesehatannya minim, ada kemungkinan tidak dapat menyerap dana PBI. Dana sisa dapat dipakai oleh propinsi lain. Masalah-masalah kesehatan antara lain penyakit infeksi, kanker, kardio vaskuler karena perilaku buruk seperti merokok, kecelakaan lalulintas semakin banyak terdapat di daerah sulit.

Contoh Dana “Sisa” Di NTT

Perhitungan: Pengeluaran dalam 4 bulan 1: Dana yang masuk per bulan: Kapitasi 76 milyar Klaim Rujukan 109 milyar Perbulan rata-rata: 45 milyar. Dana yang masuk per bulan: 3.2 juta x l.k 20 .000 = 64 milyar Ada sisa: 19 milyar per bulan. Kemana dana ini akan diberikan?

Kesimpulan Berdasarkan analisis skenario: Universal Coverage di tahun 2019 ada kemungkinan besar tidak tercapai tanpa ada perubahan kebijakan yang terpadu. Keterangan:

Pertama Secara rinci dapat disimpulkan bahwa masyarakat di daerah dengan ketersediaan fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan yang tidak memadai akan mendapatkan manfaat JKN yang jauh lebih sedikit dibanding daerah yang maju/kota-kota besar.

Kedua Dalam kondisi Indonesia yang sangat bervariasi, JKN yang mempunyai ciri sentralistis dalam pembiayaan dengan peraturan yang relatif seragam, akan sulit mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga Ada kemungkinan dana pemerintah yang dianggarkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dapat salah sasaran. Daerah-daerah yang sulit tidak dapat menyerap anggaran untuk PBI karena kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, sehingga terjadi “sisa” anggaran. Dikawatirkan itu anggaran “sisa” di daerah sulit ada kemungkinan dipergunakan untuk mendanai masyarakat di daerah maju.

Saran untuk perbaikan kebijakan Dalam konteks monitoring dan evaluasi Kebijakan JKN

Manfaat Monitoring Penetapan agenda Evaluasi Kebijakan Perumusan Kebijakan Monitoring Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan

Memperhatikan aspek preventif dan promotif secara lebih kuat. Kementerian Kesehatan perlu meningkatkan kegiatan preventif dan promotif. Diharapkan ada kebijakan meningkatkan pencegahan dan promosi kesehatan di seluruh Kementerian.

Memperbaiki berbagai kebijakan di JKN sebagai berikut: Kebijakan di pengumpulan dana kesehatan. Perubahan kebijakan di BPJS dan APBN/APBD Perubahan Kebijakan di Penyaluran dana BPJS

1. Kebijakan di Pengumpulan dana Kesehatan Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung

1. Kebijakan di pengumpulan dana kesehatan. Perlu peningkatan dana untuk kesehatan dari APBN dan APBD. Pemerintah pusat perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk investasi dan pembiayaan jaminan di bidang kesehatan. Perlu ada kebijakan yang bertujuan meningkatkan dana masyarakat untuk membayar pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan.

2. Perubahan Kebijakan di BPJS Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Perlu kebijakan yang lebih mengaplikasikan prinsip asuransi kesehatan sosial dalam BPJS; Bagi masyarakat yang menggunakan kelas I dan VIP sebaiknya menggunakan asuransi komersial tanpa ada hubungan dengan dana BPJS; Perlu kebijakan untuk mencegah adverse selection, khususnya bagi masyarakat yang mampu; Perlu mengaktifkan kebijakan Dana Kompensasi untuk daerah-daerah yang belum mempunyai sumber daya kesehatan yang cukup.

Secara khusus Perlu kebijakan untuk memisahkan dana yang berasal dari PBI dan non PBI sehingga dapat dilakukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Di dalam BPJS akan ada kompartemen-kompartemen berdasarkan sumber dana dan pengeluarannya. Diharapkan ada pemisahan yang tegas sehingga mencegah terjadinya dana yang masuk dari PBI di BPJS dipergunakan untuk pengeluaran kesehatan bagi masyarakat yang non-PBI mandiri;

Kompartemen-kompartemen di BPJS Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll BPJS APBN Rp Rp PBI Non-PBI Mandiri Rp Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

3. Kebijakan di Pembayaran Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Non-PBI Mandiri PBI BPJS Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

3. Perubahan Kebijakan di Penyaluran dana BPJS Perlu ada kebijakan pembatasan Benefit Package (Paket Manfaat) dan/atau menggunakan iur biaya untuk berbagai pelayanan yang besar biayanya; Perlu ada kebijakan untuk memperbaiki aspek pemberi pelayanan (supply) pelayanan kesehatan terlebih dahulu sebelum menggunakan klaim; Untuk mengurangi biaya sumber daya manusia dan pemerataan pelayanan, residen perlu dijadikan pekerja medis dalam pelayanan kesehatan yang didanai oleh BPJS. Dalam jangka pendek diharapkan ada kebijakan pengiriman tenaga medis ke berbagai rumahsakit dan puskesmas yang kekurangan SDM. Perlu ada kebijakan sistem pencegahan dan penindakan fraud dalam jaminan kesehatan. Perlu adanya sistem verifikator dan investigator yang lebih baik di pelayanan primer dan rujukan untuk mencegah fraud dan pemborosan dana yang tidak perlu.

4. Perlu Monitoring dan Evaluasi lebih lanjut dengan menggunakan data empirik Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini perlu didukung oleh pemerintah Kegiatan di 12 propinsi perlu diperluas ke seluruh propinsi di Indonesia Perlu ada pihak independen untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan JKN

terimakasih