STIE DEWANTARA - CIBINONG MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH Heru Satria Rukmana, SE., Ak., MM., CA 2015

KULIAH 1 & 2 MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH Buku: Outline Kuliah: Mahmudi, manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, 2010 Ditjen Perimbangan keuangan

GAMBARAN UMUM BELANJA PEMERINTAH DAERAH Total Belanja Daerah pada APBD tahun 2010 Rp443,6 T Belanja Pemerintah Prov 25,6% atau Rp113,1 T, Belanja Pem Kabupaten/Kota 74,4% atau Rp330,4 T. Utk Provinsi, porsi belanja pegawai B & J mencapai 23%-26%, diikuti bagi hasil & bantuan keuangan mencapai 20% Utk Kabupaten/Kota, porsi belanja pegawai mencapai 51%, diikuti belanja modal 21% dan B & J mencapai 17% Dari segi kualitas administratif pengelolaan keu daerah opini BPK atas LK Pem. Daerah tahun 2009: 15 daerah opini WTP, 331 daerah opini WDP, 103 daerah opini TMP dan 47 daerah opini TW

GAMBARAN UMUM BELANJA PEMERINTAH DAERAH Sesuai PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keu Daerah psl.53 APBD ditetapkan paling lambat 31 Des thn anggaran sblmnya. Tahun 2008  110 daerah menetapkan APBD tepat waktu Tahun 2009  118 daerah menetapkan APBD tepat waktu Tahun 2010  214 daerah menetapkan APBD tepat waktu Tahun 2011  211 daerah menetapkan APBD tepat waktu dari 524 daerah

MANAJEMEN BELANJA DAERAH Kebijakan Belanja terkait dengan “apa yang dilakukan” yang berakibat pada kebutuhan pengeluaran atau belanja dan bersifat politis Manajemen belanja terkait dengan “bagaimana melaksanakan belanja agar dapat membiayai dengan efektif dan efisien” cenderung bersifat teknis.

MANAJEMEN BELANJA DAERAH Kebijakan Belanja daerah tertuang dalam dokumen perencanaan antara lain: RPJMD yg berisi: Strategi pembangunan daerah Kebijakan umum Arah kebijakan keu Daerah 2. RKPD yang berisi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah

MANAJEMEN BELANJA DAERAH C. Arah kebijakan keu. Daerah 3. Kebijakan Umum APBD berisi: Target pencapaian kinerja yg terukur Proyeksi pendapatan daerah Asumsi yg mendasari kebijakan anggaran Kerangka ekonomi makro & implikasi thd sumber pendanaan

MANAJEMEN BELANJA DAERAH Manajemen Belanja Daerah mempunyai tujuan antara lain: Menjamin dilakukannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja Alokasi anggaran sesuai dgn kebijakan & prioritas anggaran Menjamin efisiensi & efektivitas alokasi anggaran

MANAJEMEN BELANJA DAERAH Prinsip Manajemen Belanja Daerah Perencanaan Belanja  harus dilaksanakan dgn baik sehingga memudahkan tahap implementasi utk pencapaian target secara efektif Pengendalian belanja  perlu dilakukan agar penerimaan dan pengeluaran dapat dikendalikan dan dimonitor sehingga tdk terjadi penyimpangan dalam pencapaian target yg sudah ditetapkan Akuntabilitas Belanja Daerah  Belanja daerah harus dpt dipertangungjawabkan kpd masyarakat yg diwakili oleh DPRD

KLASIFIKASI BELANJA DAERAH KONSEP DASAR Biaya : yaitu pengorbanan sumberdaya ekonomi (dapat berupa uang) untuk memperoleh manfaat di masa sekarang atau masa yang akan datang. Istilah ini sering digunakan pada perusahaan swasta karena dalam operasinya lebih menekankan pada aspek keuntungan dan kerugian.

Belanja : sering digunakan pada organisasi publik, pengertiannya lebih luas dari pengertian biaya di atas.

Pengklasifikasian Belanja Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan waktu terjadinya biaya Biaya Historis Biaya Sekarang Biaya dianggarkan

Pengklasifikasian Belanja Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan reaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per-unit berubah.

Pengklasifikasian Belanja Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan reaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per-unit tetap.

Pengklasifikasian Belanja Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan reaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas Biaya semi variabel adalah biaya didalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variable

Pengklasifikasian Belanja Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan reaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas Biaya total adalah keseluruhan dari semua biaya tetap dan variabel

Pengklasifikasian Belanja Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan hubungan dengan aktivitas Biaya langsung Yaitu: biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya.

Pengklasifikasian Belanja Pada Pemerintah Daerah - Biaya tak Langsung Yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya.

Pengklasifikasian Belanja Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Pengaruh terhadap pengambilan keputusan Biaya yang relevan (relevant cost) adalah biaya masa akan datang yang berbeda dalam beberapa alternative yang berbeda.

Pengklasifikasian Belanja Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Pengaruh terhadap pengambilan keputusan Biaya tertanam (sunk cost) adalah biaya yang tidak dapat kembali

Pengklasifikasian Belanja Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Pengaruh terhadap pengambilan keputusan Biaya oportunitas (opportunity cost) adalah kesempatan yang dikorbankan dalam memilih suatu alternative.

Pengklasifikasian Belanja Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Pengaruh terhadap Pengendalian manajemen Biaya yang terkendali Biaya yang tidak terkendali

Pengklasifikasian Belanja Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan masa manfaat - Biaya operasi adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban

Pengklasifikasian Belanja Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan masa manfaat-lanjutan Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dalam jangka waktu yang panjang dan dilaporkan secara aktiva

Klasifikasi Belanja Pemerentiah Daerah Berdasarkan Permendagri 59/2007, PP 58/2005 dan PP 24/2005 Uraian PP 58/2005 dan Permendagri 59/2007 PP 24/2005 Pengklasifikasian Belanja diklasifikasikan berdasarkan hubungan dengan aktivitas: Belanja langsung Belanja tidak langsung Belanja diklasifikasikan berdasarkan masa manfaat : Belanja Operasional Belanja Modal Belanja tak terduga Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

II. STANDAR BIAYA Biaya standar merupakan pengukuran dari elemen-elemen biaya yang seharusnya terjadi untuk melakukan suatu kegiatan atau menghasilkan suatu unit barang/jasa. Standar tersebut merupakan acuan atau pedoman dalam mengukur biaya untuk aktivitas (berupa kegiatan/barang/jasa) yang sejenis.

II. STANDAR BIAYA Manfaat Standar Biaya Alat perencanaan anggaran Digunakan pada saat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Alat pengawasan pelaksanaan anggaran Misalnya : digunakan auditor pengawas untuk memastikan bias antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan untuk menilai terjadinya mark up (penggelembungan) biaya.

II. STANDAR BIAYA Manfaat Standar Biaya-Lajutan Alat pengukur kinerja Dengan membandingkan antara uang keluar dengan pencapaian yang sudah dilaksanakan maka dapat diukur pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah bersangkutan.

II. STANDAR BIAYA Beberapa istilah Standar Biaya dalam menyusun APBD: Standar Satuan Harga (SSH) yaitu biaya standar per unit input, yang disusun berdasarkan survei terhadap komponen biaya yang digunakan. Misalnya : belanja sewa gedung, belanja makanan/minuman dsb. Analisis Standar Belanja (ASB) yaitu biaya standar untuk setiap jenis kegiatan, misalnya kegiatan workshop, penyusunan laporan, diklat dsb.

II. STANDAR BIAYA Biaya/Tarif Standar Nasional yaitu biaya standar yang sudah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah pusat, misalnya gaji dan tunjangan PNS dsb. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) yaitu perkiraan biaya atau harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kegiatan pengadaan barang/jasa.