PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR PADA RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE JAWA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH(BAPPEDA) PROVINSI JAWA TIMUR JANUARI, 2009 1

SURAT MENDAGRI TGL 19 DESEMBER 2008 HUBUNGAN KOORDINASI BAPPEDA – SKPD BERDASARKAN SOTK MENGACU PP 41/2007 BAPPEDA SKPD+ BIRO KEPALA BADAN KEPALA BADAN SEKRETARIS (Kasubag Sungram Eselon IVa) SEKRETARIS PP 41/2007 6 KEPALA BIDANG KASUBDIN/KABID Sblm PP 41/2007 Kasubdin Sungram (Eselon IIIa) SURAT MENDAGRI TGL 19 DESEMBER 2008 NOMOR : 061/3936/SJ POINT 4. “SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING BAPPEDA AKAN DITINJAU DAN DITATA KEMBALI, TIDAK DISAMAKAN DENGAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAINNYA MENGINGAT BAPPEDA SEBAGAI UNSUR PERENCANA”

KONDISI KEGIATAN PERENCANAAN TH.2009 MASA SIDANG I MASA SIDANG II MASA SIDANG III PEMBHS. RAPERDA TTG RPJPD 2005-2025 PEMBHS. RAPERDA TTGPERUBHN ATAS PERDA 2/2006 TTG RTRW PROV JATIM PEMBHS. RAPERDA TTGTAHAPAN & TATA CARA PENYS, DAL- EV PROG. PEMB. DRH PROSES LEGALITAS HASIL PILGUB +RPJMD DPRD DEMISIONER DPRD DEFINITIF HASIL PILEG 2009 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES START : KUA & PPAS P-RAPBD 2009 s/d R-APBD 2010 MUSRENBANG KAB/KOTA MUSRENBANG PROV, FINALISASI RKPD 2010 Pelantikan Gub/Wagub Terpilih

ISU STRATEGIS A. Akuntabilitas PREVENTIF/REPRESIF KOMITMEN PENY. RAD-PK PENGEL. KEU DRH PERINGKAT AKIP/LAKIP SUN SET POLICY PERBAIKAN AKUNTABILITAS EFEKTIVITAS & EFISIENSI PEMANFAATAN BELANJA KONSISTENSI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PREVENTIF/REPRESIF BPK KEJAKS POLRI K P K

B. Pola Pengangaran Belanja  Kedepan lanjutan …….. B. Pola Pengangaran Belanja  Kedepan PENGANGGARAN BELANJA APBD PROVINSI PENGANGGARAN BERBAIS URUSAN/SKPD SEMAKIN DIPERKETAT TERKAIT URUSAN/KEWENANGAN SKPD PROVINSI PENGANGGARAN BERBASIS WILAYAH SEMAKIN DIPERBAIKI ( Bantuan Keuangan Khusus/ Hibah  by plan) SKPD PROVINSI 38 KAB/KOTA BANTUAN KEUANGAN /HIBAH (by plan) NON-URUSAN Didasarkan atas Indeks2 regional Kab/kota (IPM, Pertumb. Ek, PDRB/Kapita, Indeks Daya Beli)

C. Evaluasi Program , Penganggaran & Sistem Informasi Penyerapan belaja 2008  “ MASIH KLASIK ”  terjadi penumpukan di Triwulan IV  kurang baik untuk menjaga momentum pertumbuhan dari aspek konsumsi. 2009  Percepat realisasi belanja sejak Triwulan I. Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan  Akan ditinjau kembali teknik penghitungannya ( Saran Mendiknas kepada Menkeu terjadi double penghitungan antara pusat dan daerah). Pada tahun perencanaan 2008, ada 2 fungsi yang fixed expenditure diarahkan konstitusi/perundangan  20% belanja fungsi pendidikan dan 1% untuk pengawasan  next ?  Kesehatan 15% ?, Infrastruktur 15% ?, Pertanian?  fleksibilitas fiskal daerah terganggu. RE - ORIENTASI Kebijakan Penanganan kemiskinan  one policy (one gate data base system, target group clustering, location intervention, budgeting & partnership scheme, institution handling, evaluation and report system ) Networking information syastem ( e-planning : www.musrenbang-jatim.com, e- budgeting (MAP/PPAS): www.sippd-jatim.com, e-evaluation, e- procuurement, e-reporting /SMEP  saat ini sedang dalam penyiapan konstruksi.

DIBIAYAI DR PEMBY. NETTO Rp. 363,483 M STRUKTUR APBD 2009 JAWA TIMUR ( PERDA 15/2008) DEFISIT 363,483 M 71,76% mrpkn Gaji+TPP & Bagi Hasil Kab/Kota DIBIAYAI DR PEMBY. NETTO Rp. 363,483 M MAPING APBD 2009  PRIORITAS RKPD 09: Pely Sos Dasar 38,54% Kualitas Pertmb. Ek 31,99% Refom Birokrasi di bid kelembg & Kebijk Publik 11,14% 4. Pendukung Pely Publik 16,03% 5. Antisipasi Bencana, dll 2,30% (diluar Gaji+TPP & Bagi Hasil) PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN 3,84% : Bantuan Keuangan Ke Kab/Kota ( diantaranya 25 jt/kec  info data dinamis pemerintahan). 21,35%: Hibah Kegiatan ( Misal : Gerdutasin, Fungsi Pendidikan, dll)

TERIMAKASIH